ANALISIS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER

2025-12-31T09:29:46+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Latar belakang penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pelanggaran desersi di lingkungan militer yang berdampak pada profesionalisme prajurit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi di Oditurat Militer II-08 Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 87 KUHPM menjadi dasar utama dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku desersi. Namun, sanksi pidana yang diberikan belum memberikan efek jera yang optimal, sehingga diperlukan penguatan sanksi administratif seperti penurunan pangkat. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan penyempurnaan sistem penegakan hukum militer, khususnya dalam pencegahan tindak pidana desersi.

TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

2025-12-31T09:29:47+07:00

This research explores aspects of reverse proof in consumer protection, particularly in the financial sector. Using a normative juridical approach, this research combines Statutory and Doctrinal Approaches, focusing on the Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 1999 on Consumer Protection and various regulations of the Financial Services Authority. The analysis involves reviewing legal doctrines and related literature to understand the implementation of the reverse proof principle in legal regulations and practices. The results found discrepancies between the theoretical framework of the Consumer Protection Law and actual practice, where the burden of proof is often still placed on the consumer. In the financial services sector, although POJK 6/POJK.07/2022 supports dispute resolution through the Financial Services Sector LAPS by mediation and arbitration, there is a misalignment with the reverse proof principle. In arbitration, both parties, consumer and business, are required to prove their own claims. This finding underscores the need for harmonization between legal theory and practice, particularly in the application of reverse proof for effective and fair consumer protection in the financial services sector.

KESADARAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DI KOTA MALANG

2025-12-31T09:29:48+07:00

Sapta Darma belief adherent couples in Malang City are legally obligated to register their marriages with the Department of Population and Civil Registration (Dispendukcapil), in accordance with Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. Although adherents of local religions have been legally recognized, in practice, many couples have yet to officially register their marriages. This research aims to analyze the level of legal awareness among Sapta Darma adherents regarding marriage registration in Malang City. This research is a type of socio legal research that uses sociological jurisprudence approach. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were gathered from law and official document. The population in this research is Sapta Darma adherent couples as well as leaders and elders of the Sapta Darma Citizens Association (Persada) in Malang City. The sample in this research uses non-probability sampling using the quota sampling method and that are analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the research, the legal awareness of Sapta Darma belief-based couples in Malang City is not yet optimal, or can even be categorized as lacking legal awareness. Although most couples possess basic knowledge about the obligation to register their marriages, their legal attitudes do not fully comply with the applicable legal provisions. The state has, in fact, provided a clear legal foundation to guarantee the rights of believers. However, the existence of such legal regulations is not sufficient to ensure their effective implementation.

ANALISIS WANPRESTASI PROMOTOR KONSER DAY6 DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

2025-12-31T09:29:48+07:00

Indonesia is one of the countries that often holds music concerts. One example of a music concert that is popular among teenagers today is the Korean pop music (K-Pop) concert. However, in its implementation, it is not uncommon for a concert to cause legal problems, one of which is the breach of contract by the concert promoter that harms consumers. This article aims to analyze Mecimapro's responsibility as the promoter of the DAY6 concert in civil law for the losses suffered by consumers due to the concert promoter's failure to fulfill its obligations. The research method used is normative juridical with a legislative approach and literature study. The results of the analysis show that the agreement between the promoter and consumers through the purchase of tickets is an agreement based on mutual consent, as stipulated in the Civil Code. If the promoter fails to fulfill their obligations, they can be considered in breach of contract and are obliged to provide compensation to consumers. In addition, Consumer Protection Law Number 8 of 1999 also serves as the legal basis for consumers to claim compensation. Thus, the concert promoter Mecimapro, as a business entity, is civilly liable to provide compensation and fulfill the rights of consumers who have been harmed.

TUMPANG TINDIH HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM SENGKETA PEMBEKUAN ASET AS-IRAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

2025-12-31T09:29:49+07:00

Penelitian ini mengkaji ketegangan mendasar antara legislasi domestik dan kewajiban hukum internasional dalam sengketa mengenai pembekuan aset negara. Kasus antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran menunjukkan bagaimana hukum nasional digunakan untuk membenarkan tindakan sepihak yang memiliki konsekuensi luas bagi hubungan internasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis literatur, analisis ini mengungkap bahwa Amerika Serikat tidak memiliki dasar hukum internasional yang sah untuk menyita aset milik Iran secara sepihak, dan tindakan tersebut bertentangan dengan Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights tahun 1955. Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2023 menegaskan kembali pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara serta menolak penggunaan hukum domestik sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab internasional. Penelitian ini menekankan supremasi hukum internasional dan menegaskan relevansinya dalam menjaga keadilan, kesetaraan, serta integritas tatanan hukum global.

PENGAWASAN PEMDA TERHADAP TENAGA KERJA ASING UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KESEMPATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA LOKAL

2025-12-31T09:29:49+07:00

Di Indonesia warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan bagi warganya, terutama dalam hal penyediaan pekerjaan yang layak. Kehadiran tenaga kerja asing tidak boleh merampas hak-hak tenaga kerja lokal dari segi penempatan kerja dan perlindungan kesempatan kerja yang berada di masing-masing daerah, pengawasan oleh pemerintah daerah sangat penting untuk mengatasi permasalahan perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap produk hukum dan fakta di lapangan yang digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan di atas dan menggunakan Metode Analisis Normatif Kualitatif yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap tenaga kerja asing legal maupun ilegal yang ada di wilayahnya salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan dan dukungan untuk perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, sehingga tidak merugikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.