2026-05-27T16:39:43Z https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/oai

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/49 2026-02-05T02:27:40Z jurnal-caraka-prabu:ART

POLA HUBUNGAN PATRONASE PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI Sufianto, Dadang Subagyo, Agus Kurnia, Dadan Tujuan pokok penelitian ini adalah memahami apakah pola hubungan patronase pada birokrasi pemerintah daerah dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian telah dilakukan di Kota Cimahi, Jawa Barat- Indonesia pada tahun 2016. Hasil penelitian adalah bahwa pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan Kota Cimahi, dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis melalui pengembangan karir pegawai.Caranya, walikota tidak melakukan “perloncatan” dalam pengembangan karier kliennya, melainkan dengan “percepatan” agar tidak melanggar  aturan kepegawaian. Para birokrat tertentu dipromosikan berdasarkan prosedur kepegawaian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Wali kota menggunakan wewenangnya secara etis dan ditunjang oleh sikap partai yang tidak ikut campur. Dengan cara itu, pencapaian kinerja pemerintah Kota Cimahi tidak terganggu. Bertolak dari simpulan tersebut, peneliti mengajukan konsep baru yaitu “pola hubungan patronase pada birokrasi pemerintahan daerah dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis sepanjang mengenai pengembangan karier birokrat tertentu, jika kepala daerah menggunakan   wewenangnya  secara  etis,   tidak   mengabaikan aturan kepegawaian, dan tidak ada campur tangan pihak luar. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2017-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/49 10.36859/jcp.v1i01.49 Jurnal Caraka Prabu; Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu; 1 - 21 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v1i01 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/49/37 Copyright (c) 2017 Jurnal Caraka Prabu

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/50 2026-02-05T02:27:40Z jurnal-caraka-prabu:ART

FAKTOR PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN Rohayatin, Titin Warsito, Tulus Pribadi, Ulung Nurmandi, Achmad Kumorotmo, Wahyudi Suranto, Suranto Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif  sudah selayaknya  memperhatikan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan agar  masyarakat  yang  dilayani  dapat  memberikan  tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah tersebut. Namun dalam realitanya masalah pelayanan publik dilingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat.  Pelayanan  yang  berbelit-belit,  in-efisiensi,  lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan  tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bukti nyata bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas. Beberapa faktor penyebab belum   berkualitasnya  pelayanan   publik   adalah   faktor   SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan   yang   transaksional,   struktur   organisasi  yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2017-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/50 10.36859/jcp.v1i01.50 Jurnal Caraka Prabu; Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu; 22 - 36 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v1i01 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/50/38 Copyright (c) 2017 Jurnal Caraka Prabu

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/51 2026-02-05T02:27:40Z jurnal-caraka-prabu:ART

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN SANIRI NEGERI (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DI KECAMATAN SALAHUTU, KABUPATEN MALUKU TENGAH Tuasamu, Farah Dessy Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Kedudukan dan Fungsi Badan Saniri Negeri dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negeri di Negeri Tulehu dan Suli  Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dapat ditemukan sebab-sebab belum maksimalnya pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. Penelitian   ini   menggunakan   metode   deskriptif   kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara untuk untuk mengungkap dan mendeskripsikan permasalahan kedudukan dan fungsi Badan Saniri Negeri sebagai perangkat negeri dalam menyelenggarakan pemerintahan negeri. Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Badan  Saniri Negeri  Sebagai  Badan  Perwakilan  yang  terdiri  atas  pemuka- pemuka  masyarakat yang  ada di negeri Tulehu  dan  Suli belum melaksanakan fungsinya secara maksimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negeri.Untuk menjadikan Badan Saniri Negeri yang efektif dalam menjalankan fungsinya, dalam hal ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu mampu yaitu menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  pengayom adat istiadat, pelaksana pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negeri serta dalam menetapkan peraturan negeri  bersama  kepala  pemerintah  negeriuntuk  itu  perlu peningkatan inisiatif, prakarsa dan peran aktif Badan Saniri Negeri. Jika kondisi ini dapat terwujud maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negeri berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri adalah 1) Kualitas Anggota badan Saniri Negeri, yang meliputi tingkat pendidikan dari pada anggota Badan Saniri Negeri, pengalaman organisasi dan kondisi sosial ekonomi. 2) Sarana dan Prasarana dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan negeri. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2017-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/51 10.36859/jcp.v1i01.51 Jurnal Caraka Prabu; Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu; 37 - 57 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v1i01 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/51/39 Copyright (c) 2017 Jurnal Caraka Prabu

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/52 2026-02-05T02:27:40Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENGATURAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Zulfikar, Waluyo Permasalahan penyelenggaraan pengaturan penanaman modal di pemerintah provinsi Jawa Barat harus dapat diatasi dan diselenggarakan secara baik kepada masyarakat. namun pada penerapannya, penyelenggaraan pengaturan penanaman modal berdasarkan data di lapangan masih belum berjalan optimal, Kondisi tersebut justru menjauhkan konsep pengaturan penanaman modal dari konsep ideal, Aturan baku mengenai kelembagaan dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi pemicu berbagai permasalahan dalam proses penanaman modal yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat. Peneliti melakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat merupakan landasan hukum bagi Pemerintah provinsi Jawa Barat dalam melakukan upaya mensejahterakan khususnya di bidang Penanaman Modal. Sedangkan  untuk  masyarakat atau badan hukum dengan adanya Perda tersebut lebih kuat mendapatkan  kepastian hukum dalam malaksanakan kegiatan di bidang Penanaman Modal hasil penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau unsur legislatif baik secara bersama maupun sendiri-sendiri berkewajiban untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat sebagai wujud pemberian perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat dan sebagai amanat perundang-undangan. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2017-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/52 10.36859/jcp.v1i01.52 Jurnal Caraka Prabu; Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu; 58 - 85 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v1i01 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/52/40 Copyright (c) 2017 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/53 2026-02-05T02:27:40Z jurnal-caraka-prabu:ART

MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA DALAM RANGKA MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM TRANS - NASIONAL Yovinus, Yovinus Ancaman keamanan transnasional merupakanImplikasi globalisasi dan semakin terbukanya jalur mobilitas manusia dan barang  antarnegara. Dalam lingkup ASEAN, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah memaparkan berbagai potensi ancaman keamanan dan kejahatan transnasional dalam konferensi Regional Kedua Manajemen Perbatasan ASEAN di Bangkok, April 2016. Dalam lingkup regional, potensi ancaman keamanan transnasional akan  semakin  tinggi  seiring  diterapkannya  globalisasi  ekonomi antar negara-negara ASEAN dalam forum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara di kawasan Asia Tenggara, Pasifik dan Australia menjadi wilayah transit  yang  Paling  potensial  bagi  berbagai  aktivitas  kejahatan lintas negara terutama wilayah-wilayah yang berbatasan darat seperti perbatasan Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, unsur pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat mesti bersinergidalam upaya meminimalisir potensi ancaman kejahatan transnasional. Dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman keamanan tersebut, perlu dirancang berbagai model pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia, terutama di perbatasan darat agar pola penanggulangan berbagai ancaman keamanan dapat dilaksanakan secara efektif. Adapun beberapa  model   pembangunan   kawasan   perbatasan   tersebut adalah Model Tradisional, Market / Economic Zone, Pola Pembangunan Permukiman, dan Wall Security System. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2017-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/53 10.36859/jcp.v1i01.53 Jurnal Caraka Prabu; Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu; 86-105 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v1i01 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/53/41 Copyright (c) 2017 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/91 2026-02-05T02:27:23Z jurnal-caraka-prabu:ART

PERANAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DALAM PERMASALAHAN PERSEBARAN JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA DI KOTA SUKABUMI Irawan, Peri Setiawan, Agustina Sukmapryandhika Ar, Dahly The role of Kominda as eyes and earsin carry out early warning and early detection to threat, interference, resistance and challange in the region isvery existance necessery. That case do aseffort to keep stability region so that the threat, interference, resistance and challange  appears  may  pressed  since  early  by  the  certain  sequence  and  methode.  The existance of Jemaah Ahmadiyah Indonesia in area of Sukabumi city is considered astray by the religious Majelis Ulama Indonesia number : 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 and another rule release by the side of Indonesian government related banned of Jemaah Ahmadiyah Indonesia dispersion there are SKB 3 Menteri Tahun 2008 No. Kep : 033/JA/6/2008 about command and warming to the member or followers Jemaah Ahmadiyah Indonesia become one case of attention bye the Sukabumi citys government. Passed of Kominda as one of region government instrument effortssome early handling prosses for burst of problem both for happened or will be happen as a form anticipation and prediction, but the prosses have constrain from the facilities and basic facilities which used by Intelligent who moved in the ground. However that case unaffect the quality of performance of Kominda. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2017-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/91 10.36859/jcp.v1i2.91 Jurnal Caraka Prabu; Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu; 1-33 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v1i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/91/80 Copyright (c) 2017 Jurnal Caraka Prabu

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/92 2026-02-05T02:27:23Z jurnal-caraka-prabu:ART

EFEKTIVITAS E-GOVERNMENT MELALUI BANSERV PADA KOTA BANDUNG Fauzi, Lukman Munawar Ajizah, Siti Nurul Kurnia, Dody Yulianti, Susi Sistem politik Indonesia sudah dinamis dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut terbukti dengan program e-government, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah dengan pihak-pihak lain. Salah satu jenis e-government adalah Government To Citizen (G2C), yaitu penyampaian informasi dan layanan publik secara searah dari pemerintah  ke  masyarakat.  Bagian  dari  Government  To  Citizen  adalah  website  resmi pemerintah sebagai media penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat yang mulai diterapkan di setiap daerah Indonesia salah satunya Kota Bandung yaitu website resmi Kota Bandung. Namun, pada kenyataannya penyampaian informasi melalui website belum efektif. Hal  tersebut  diketahui  dari  penelitian yang  ditulis dalam  sebuah  makalah ilmiah berjudul “Efeketivitas E-Government melalui Banserv Pada Kota Bandung”. Rumusan masalah pada penelitian  ini,  yaitu  bagaimana  cara  untuk  meningkatkan  efektivitas  website  resmi  Kota Bandung dalam mengoptimalkan program e-government?. Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran angket kepada masyarakat Kota Bandung. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan masalah, yaitu sebagian masyarakat tidak mengetahui website resmi Kota Bandung,  bahkan masyarakat  yang  mengetahui  tidak suka  mengaksesnya,  padahal  website resmi Pemerintah Kota Bandung dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Hal tersebut menunjukan bahwa program e-government Kota Bandung pada salah satu media internet, yaitu website masih belum efektif, maka informasi tidak tersampaikan kepada masyarakat. Maka, diperlukan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu melaui BanServ. BanServ (Bandung Service), adalah sebuah layanan notifikasi kepada masyarakat melaui handphone, yaitu adanya notifikasi berupa pesan singkat. Metode BanServ ini dapat menjadi salah satu alternatif solusi yang membantu pemerintah dalam penyampaian informasi. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2017-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/92 10.36859/jcp.v1i2.92 Jurnal Caraka Prabu; Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu; 34-51 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v1i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/92/81 Copyright (c) 2017 Jurnal Caraka Prabu

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/93 2026-02-05T02:27:23Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENERAPAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA Adlani, Irgi Nazri Sindang Jaya Village Government established BUMDes as a motor of economic driving in rural areas through Bumdes program that has been made because through Bumdes facility ordinary people get capital for entrepreneurship and more independent in managing the potential  of  natural  resources  in  Sindangjaya  Village  but  in  its  formation  is  still  minimal coaching from Local Government so that some problems arise, such as how the content of Bumdes program, and how its implementation as well as bagamanakah obstacles in managing the potential  of  village sindangjaya.Hasil  research  shows that  the contents of  the program Bumdes Sindang  Jaya village is engaged  in the type of  business Social  Business, Business Leasing Business Save Borrow other than that the implementation of BUMDes programs have been running well and Barriers in managing Bumdes and managing the potential Village natural resources on financial planning and agricultural products have not been well managed and proper target so that even though the program is already running but its content is not fully commonly felt by all people because of lack of knowledge in marketing the existing natural resources. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2017-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/93 10.36859/jcp.v1i2.93 Jurnal Caraka Prabu; Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu; 52-70 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v1i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/93/82 Copyright (c) 2017 Jurnal Caraka Prabu

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/94 2026-02-05T02:27:23Z jurnal-caraka-prabu:ART

KEPEMIMPINAN NASIONAL UNTUK GENERASI MILENIAL DI ERA DIGITAL Subagyo, Agus Artikel ini membahas tentang kepemimpinan nasional yang diharapkan oleh generasi milenial pada era digital. Model, sosok dan profil kepemimpinan nasional yang seperti apa yang cocok,  layak  dan  diinginkan  oleh  kaum  milenial di Indonesia,  khususnya  menyongsong revolusi industri 4.0. dimana arus informasi, teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi serba cepat, mudah dan instan. Generasi milenial di era digital mengidamkan karakter pemimpin nasional yang akrab dengan sentuhan teknologi informasi dan komunikasi, ramah terhadap media  sosial,  dan  memiliki  sikap  kreatif  serta  inovatif.  Kunci  utama  dalam  meraih kemenangan pada pilpres untuk menjadi presiden adalah merebut hati dan pikiran generasi milenial yang jumlahnya sangat besar. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2017-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/94 10.36859/jcp.v1i2.94 Jurnal Caraka Prabu; Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu; 71-83 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v1i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/94/83 Copyright (c) 2017 Jurnal Caraka Prabu

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/95 2026-02-05T02:27:23Z jurnal-caraka-prabu:ART

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR PANTAI BLANAKAN KABUPATEN SUBANG Abidin As, Zaenal Pemberdayaan adalah salah satu konsep didalam meningkatkan kualitas, baik kualitas sumberdaya manusia atau kualitas perekonomian. Masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang memanfaatkan potensi laut dan pesisir laut sebagai pendapatan perekonomian tidak dapat disandingkan dengan masyarakat ekonomi disektor lain, seperti sector pertanian,  sector perindustrian dll. Upaya pemberdayaan sangat diperlukan didalam mendongkrak persoalan- persoalan yang ada di masyarakat pesisir (Nelayan) sebagai upaya meningkatkan kehidupan mereka dan dapat disandingkan dengan sector perekonomian lain. Desa Blanakan Subang sebagai  salah  satu   wilayah  pesisir   laut,   memiliki  potensi  yang   sangat   baik   dalam meningkatkan potensi kelautan yang ada. Dimana wilayah ini memiliki sarana dan prasarana yang baik dibandingkan dengan wilayah pesisir lain. Namun persoalan-persoalan yang menghambat proses pemberdayaan pasti selalu ada. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mencari ada atau tidaknya konsep pemberdayaan yang dilakukan diwilayah yang berkaitan dengan masyarakat pesisir (Nelayan), dan permasalahan apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung didalam mensukseskan proses pemberdayaan masyarakat  nelayan.  Proses pemberdayaan  masyarakat  nelayan  di Desa  Blanakan  Kabupaten  Subang  belum  berjalan dengan  baik,  proses  pemberdayaan  yang  dilakukan  di  desa  ini  banyak  dilakukan  oleh koperasi. Permasalahan yang timbul adalah ketika koperasi melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan hanya dilakukan kepada mereka-mereka yang memiliki perahu dan tidak sampai kepada masyarakat nelayan buruh. Pemerintah desa melalui LPMDes (Lembaga Pemberdayaan Desa) tidak melakukan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan karena menganggap proses pemberdayaan sudah dilakukan oleh koperasi. Permasalahan yang ada didalam proses pemberdayaan di Desa Blanakan Subang ini hanya kurangnya koordinasi yang dilakukan antara pemerintah desa melalui LPMDes dengan pihak Koperasi, karena persoalan  ini  yang  menghambat  proses  pemberdayaan  di wilayah  ini  tidak  ada,  kecuali persoalan koordinasi. Dimana peneliti berpendapat dengan adanya proses koordinasi yang mereka  lakukan akan  mempermudah didalam mendisain dan  melakukan proses pemberdayaan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2017-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/95 10.36859/jcp.v1i2.95 Jurnal Caraka Prabu; Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu; 84-122 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v1i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/95/84 Copyright (c) 2017 Jurnal Caraka Prabu

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/204 2026-02-05T02:26:03Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI KOTA CIMAHI Priatna, Endang Rohayatin, Titin Irawaty, Tinda Pada tahun 2013, 2018, dan 2019 terjadi penangkapan terorisme di Kota Cimahi. Kota Cimahi dianggap rawan menjadi tempat persembunyian teroris. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penanggulangan terorisme. Metode penelitian yang digunakan yaitu desktiptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah DaerahKota Cimahi dalam penanggulangan terorisme, melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cimahi bersinergi dengan pihak kepolisian dan juga masyarakat Kota Cimahi. Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Kesbangpol bersama dengan pihak kepolisian, memberi edukasi kepada masyarakat terkait radikaslime dan terorisme. Baik pihak Kesbapol dan kepolisian, telah memiliki SDM yang berkompeten dalam pengawasan. Hanya saja sejauh ini yang menjadi kekurangan adalah terkait kuantitas dari SDM di kepolisian. Perencanaan pengawasan dalam penanggulangan terorisme di Kota Cimahi dilakukan dengan pemetaan tugas kepada masing-masing unit yang ada di kepolisian. Anggaran khusus untuk penanganan terorisme belum ada. Jadi, kesimpulannya adalah pengawasan penanggulangan di Pemerintah Kota Cimahi dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk melihat lingkungan sekitarnya, dan apabila ada hal yang mencurigakan bisa langsung melaporkan kepada Pemerintah atau pihak kepolisian. Kata Kunci: Pengawasan, Terorisme, Pemerintah Daerah   In 2013, 2018, and 2019, there were arrests of terrorism in Cimahi City. Cimahi City is considered prone to become a hiding place. So this research seeks to study the supervision of the City Government of Cimahi in combating terrorism. The results showed that the City of Cimahi in combating terrorism, National Unity, and Politics in Cimahi City synergized with the police and also the people of Cimahi City. Through the Community Early Awareness Forum, Kesbangpol together with the police, provide education to the public regarding radikaslime and terrorism. Both the Kesbapol and the police have competent human resources in supervision. It's just beyond this that the shortcomings are related to the strengths of HR in the police. Planning of supervision in combating terrorism in Cimahi City is carried out by monitoring the tasks of each unit in the police. A special budget for handling terrorism does not yet exist. So, the conclusion is that the monitoring of countermeasures in the Cimahi City Government is carried out by inviting the public to look at the adjacent environment, and denies that what can be done can be directly reported to the Government or the police. Keywords: Monitoring, Terrorism, Local Government Universitas Jenderal Ahmad Yani 2020-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/204 10.36859/jcp.v4i1.204 Jurnal Caraka Prabu; Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu; 1-18 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v4i1 eng https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/204/134 Copyright (c) 2020 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/205 2026-02-05T02:26:03Z jurnal-caraka-prabu:ART

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGOLAHAN LIMBAH KARPET DI DESA CIKAOBANDUNG Dirgantara, Chandra Krisna Penelitian ini mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan karpet dalam meningkatkan ekonomi di Desa Cikaobandung. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah anggota pengrajin kesetaraan dan mereka yang terlibat dalam kegiatan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Cikaobandung melalui kegiatan pengolahan karpet mengikuti pertemuan pemberdayaan, yaitu menentukan lokasi kawasan, mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, dan kemandirian masyarakat. Penentuan daerah untuk menentukan bersama di mana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Sosialisasi Kegiatan Pemberdayaan untuk merangkul masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat melalui implementasi kegiatan pengolahan karpet dengan memproduksi dan memasarkan kesetaraan demi ekonomi. Pada akhirnya kemandirian masyarakat untuk melakukan kualitas dan kualitas produksi, dan memenangkan jaringan wirausaha. Pendapatan orang yang bergabung meningkat. Sebelumnya mereka tidak berpenghasilan, sekarang mereka bisa mendapatkan penghasilan tetap sebesar Rp. 720.000 per bulan. Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Limbah, peningkatan, ekonomi Research supports describing community empowerment through carpet processing in improving the economy in Cikaobandung Village. Research using descriptive methods using qualitative. The research subjects were members of equality craftsmen and those involved in this activity. The results showed that community empowerment in Cikaobandung Village through carpet processing activities was following empowerment meetings, namely determining the location of the area, socializing community empowerment activities, the process of community empowerment, and community independence. Determination of the area to determine together where the implementation of empowerment activities. Socialization of Empowerment Activities to embrace the community. The process of community empowerment through the implementation of carpet processing activities by producing and marketing equality for the sake of the economy. In the end the independence of the community to do the quality and the quality of the production, and win the entrepreneurial network. The income of people who join increases. Previously they did not earn, now they can get a fixed income of Rp. 720,000 per month. Keywords: Empowerment, Community, Waste, Improvement, economy   Universitas Jenderal Ahmad Yani 2020-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/205 10.36859/jcp.v4i1.205 Jurnal Caraka Prabu; Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu; 19-31 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v4i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/205/135 Copyright (c) 2020 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/206 2026-02-05T02:26:03Z jurnal-caraka-prabu:ART

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Wulandari, Felinda Yamardi, Yamardi Rohayatin, Titin Penelitian ini membahas terkait Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu belum efektifnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Padalarang. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan PKH pengentasan kemiskinan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Unit analisis dan informan Dinas Sosial yaitu UPPKH Bandung Barat, Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Padalarang, dan Peserta PKH. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Padalarang belum efektif. Terlihat belum optimalnya pemberian bantuan,  dana yang diterima peserta PKH tidak sesuai dengan keadaan PKH, selain itu dana yang diterima pendamping PKH juga tidak sesuai dengan pengeluarannya, dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan pendamping kepada peserta PKH yang tidak melaksanakan kewajibannya, masih belum tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. This study discusses the effectiveness of the Hope Family Program in Poverty Alleviation Efforts in Padalarang District, West Bandung Regency. The problem in this research is the ineffectiveness of the Family Hope Program (PKH) in Padalarang District. The purpose of the study is to describe and analyze the implementation of poverty alleviation PKH in Padalarang District, West Bandung Regency. Descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques through literature study and field studies (interviews, observations, and documentation). Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The unit of analysis and informants from the Social Service are UPPKH West Bandung, PKH Co-ordinating Coordinator of Padalarang District, and PKH Participants. The results showed that the effectiveness of the Hope Family Program in Padalarang District was not yet effective. It was seen that the assistance provided was not optimal, the funds received by PKH participants were not in accordance with the PKH situation, besides the funds received by PKH companions were also not in accordance with their expenditure, and the lack of sanctions imposed by the companion to PKH participants who did not carry out their obligations was still not well targeted provide assistance to the poor. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2020-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/206 10.36859/jcp.v4i1.206 Jurnal Caraka Prabu; Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu; 32-47 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v4i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/206/136 Copyright (c) 2020 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/207 2026-02-05T02:26:03Z jurnal-caraka-prabu:ART

THE IMPLEMENTATION OF SMART CITY IN CREATING INNOVATIONS OF PUBLIC SERVICES BY REGIONAL GOVERNMENTS (CASE STUDY OF BANDUNG CITY AND MAKASSAR CITY) Wulandari, Widuri Munawaroh, Siti In order to make improvements in public services, the City Government of Bandung and Kota Makassar implement Smart City, and it is also in accordance with the directions of the Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi provide quality services that satisfy the needs of society in the fields of education, health, housing, and so forth. Local governments must also work creatively and innovatively to improve accountability, transparency, and responsiveness by utilizing information technology.  The focus of this study is to compare the Government of Bandung with Makassar City in running Smart City in order to implement the innovation of public services. As a method for this research, a qualitative analysis is used, so that the phenomena or situations in the field can be realistically and systematically explained in detail while using the review literature from previous research. The Governments of Bandung City and Makassar City have shown to be successful areas with the implementation of Smart City. Both cities have received many awards for providing innovative services of high quality in spite of the fact that Makassar city started relatively late with implementing Smart City. Although they have been successful so far, the innovation of public services in these two cities will still have to be improved, so that a larger part of society will be able to profit from them. It takes a deep commitment on the part of the local authorities in order to be able to implement Smart City that creates an innovative programme. Smart City's implementation is a solution for creating good governance and makes improvements across multiple sectors of society. Moreover, Smart City sustains community activities and also provides easy access to information made by local governments. Keywords: Smart City, Innovation, Public Service Universitas Jenderal Ahmad Yani 2020-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/207 10.36859/jcp.v4i1.207 Jurnal Caraka Prabu; Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu; 48-69 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v4i1 eng https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/207/137 Copyright (c) 2020 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/216 2026-02-05T02:26:03Z jurnal-caraka-prabu:ART

ANALISIS REPRESENTASI SUBSTANTIF ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DPRD KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE 2014-2019 Asnawiah, Nurul Purwaningsih, Titin Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana anggota legislatif perempuan menjalankan fungsi, hak, dan kewajibannya sebagai representasi subtantif dari anggota legislatif perempuan di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. selain itu juga menggunkan kuisioner dengan skala Guttman untuk mendengarkan persepsi pemilih di Daerah Pemilihan masing-masing anggota legislatif perempuan. hasil dari penelitian ini menemukan bahwa secara subtantif anggota legislatif perempuan cukup baik namun belum maksimal dalam mempertanggungjawabkan identitas representasi yang dimiliki. Tanggapan 80 responden dari Daerah Pemilihan masing-masing anggota legislatif perempuan menunjukkan lebih dari setengan responden (63,75%) menyatakan belum puas dengan kinerja anggota legislatif perempuan, dan kurang dari setengah responden (41,45%) menyatakan bahwa anggota legislatif perempuan sudah mengakomodir kepentingan perempuan. Faktor-faktor yang menjadi pengaruh bagi anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi perempuan di Kota Tidore Kepulauan yaitu Kapasitas Teknis anggota legislatif perempuan, sistem politik dan sistem pemilu yang mempengaruhi tingkat independensi ke=empatnya. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2020-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/216 10.36859/jcp.v4i1.216 Jurnal Caraka Prabu; Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu; 70-101 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v4i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/216/138 Copyright (c) 2020 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/221 2026-02-05T02:26:03Z jurnal-caraka-prabu:ART

KEISTIMEWAAN PENATAAN RUANG MENURUT PERATURAN DAERAH ISTIMEWA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Iqbal, Muhammad Elianda, Yunita Akbar, Ali Nurhadiyanti, Nurhadiyanti Yogyakarta sebagai salah satu daerah di Indonesia yang diberikan hak istimewa oleh pemerintah pusat sehingga dalam bentuk pemerintahannya menjadi berbeda dengan daerah lainnya. Bukan hanya bentuk pemerintahan akan tetapi pada aspek-aspek lain bahkan sampai pada penataan ruang daerah. Penelitian ini ingin memberikan gambaran mengenai keistimewaan penataan ruang yang ada di Yogyakarta yang tertuang dalam peraturan daerahnya. Untuk metode yang digunakan dalam menganalisi hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa keistimewaan dari Kota Yogyakarta yang lain yaitu terdapat satuan ruang strategis yaitu adanya Satuan Ruang Tanah Kadipaten dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten. Dalam pengelolaan tata ruang tersebut di tuangkan dalam Perda No. 2 Tahun 2010 yang kemudain diundangkan, diberlakukan Undang Undang tersebut, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap hak hak masyarakat dan dalam bentuk faktanya nyatanya masih belum berjalan dengan baik. Berbagai faktor faktor yang membuat hal tersebut terjadi diantaranya masih adanya pembangunan perkotaan yang tidak menuruti Undang Undang yang berlaku. diantaranya pembangunan mall dan hotel yang tidak teratur. Seperti Sleman city mall yang pembangunanya lebih dulu dilakukan sebelum peraturan tersebut berlaku. Kata Kunci: Perda, Tata Ruang, Keistimewaan. Yogyakarta as one of the regions in Indonesia that have been given special rights by the central government so that the form of government is different from other regions. Not only in the field of government, but in other aspects to the regional spatial planning. This research wants to give an overview of the special spatial planning in Yogyakarta as stipulated in the regional regulation. For the method used in analyzing the results of this study using descriptive quantitative research methods. The findings in this study are about Yogyakarta City Privileges which is one of the strategic spaces owned by the Duchy Land Space Unit and Duchy Land Space Unit. In managing the spatial plan mentioned above in Perda No. 2 of 2010 which was then enacted, the enactment of this Act is expected to assist the rights of the community and, in fact, is still not going well. Various factors that make this still happen exist because of development that is not following applicable laws. Development malls and hotels are irregular. Like the Sleman city mall, the construction was done before the regulation took effect. Keywords: Local Regulation, Spatial Planning, Privileges Universitas Jenderal Ahmad Yani 2020-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/221 10.36859/jcp.v4i1.221 Jurnal Caraka Prabu; Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu; 102-123 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v4i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/221/139 Copyright (c) 2020 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/282 2026-02-05T02:25:49Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERUBAHAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN CIANJUR Lestari, Ayu Ayda Kushartono, Toto Siddha, Arlan The title of this research is : "The Effect of Local Government Policy Implementation on the Effectiveness of Changes in the Public Transportation Route Network in Cianjur Regency". The background of this research is the ineffective implementation of local government policy. This research used an explanation survey with a quantitative approach. This research was conducted at the Cianjur Regency Transportation Service Office, Rawabango Terminal, Pasirhayam Terminal, Main Market, Jalan Siliwangi, Jalan Dr. Muwardi. Collecting data in this research is through survey, observation, and documentation. The sampling technique used is probability sampling with simple random sampling. The theory of this research is policy implementation from Mazmanian and Sabartier and for the theory of effectiveness by Siagian. The results of the research showed that there is no affect of the implementation of local government policy on the effectiveness of changes in the network of public transport routes in Cianjur Regency. Marked by the characteristics of the problem can not be identified, then the carrying capacity of regulations and non-regulations that can affect the process of implementation can not be implemented properly. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Perubahan Jaringan Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Cianjur”. Latar belakang penelitian ini belum efektifnya implementasi kebijakan pemerintah daerah. Dapat diidentifikasi penelitian ini mengenai implementasi kebijakan, faktor  permasalahan, dan upaya yang dilakukan  kebijakan dalam pelaksanaan perubahan jaringan trayek angkutan umum di Kabupaten Cianjur. Metodologi penelitian yang digunakan survey explanatif dengan pendekatan kuantitatif.  Penelitian ini dilakukan di  Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur,Terminal Rawabango, Terminal Pasirhayam, Pasar Induk, Jalan Siliwangi, Jalan Dr. Muwardi. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui survey, observasi, dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling dengan simple random sampling. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dikemukakan oleh Mazmanian serta Sabartier dan untuk teori efektivitas dikemukakan oleh Siagian. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa tidak ada pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap efektivitas perubahan jaringan trayek angkutan umum di Kabupaten Cianjur berbeda dengan teori dari Mazmanian, Sabartier dan Siagian. Ditandai dengan karakterisitik masalah belum dapat teridentifikasi, kemudian daya dukung peraturan dan non peraturan yang dapat mempengaruhi proses pada implementasi belum dapat terlaksanakan dengan baik. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2020-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/282 10.36859/jcp.v4i2.282 Jurnal Caraka Prabu; Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu; 123-141 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v4i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/282/152 Copyright (c) 2020 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/283 2020-12-23T02:53:43Z jurnal-caraka-prabu:ART

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/284 2026-02-05T02:25:49Z jurnal-caraka-prabu:ART

PRO DAN KONTRA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS Sarah, Denda Devi In this paper the author will discuss the pros and cons of the deliberation process of Law no. 8 of 2016 the hospitality of the nation that caters to people with disabilities, whether it is difficult access to public facilities, being excluded, etc. So that in this paper the author will look at whether the new law rules suit the needs of persons with disabilities, and when this rule is made, whether legislators are involved with people with disabilities in the law-making process, and what are the reasons the legislators change this regulation. . The method used in this paper uses normative law, the data used comes from the results of previous research, news or newspapers, laws. The results of this paper indicate that the making of laws is based on the needs of persons with disabilities. In addition, in the process, many actors, NGOs are involved to see the needs of persons with disabilities. Pada tulisan ini penulis akan membahas pro kontra proses pembahasan Undang-undang no. 8 tahun 2016 mengingat seringkali terjadi diskriminasi yang dialami oleh para penyandang disabilitas baik itu susahnya akses untuk fasilitas umum, dikucilkan, dll. Sehingga pada tulisan ini penulis akan melihat apakah aturan hukum yang baru sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas, dan ketika aturan ini dibuat apakah para legislator melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pembuatan undang-undang, dan sebenarnya apa yang menjadi alasan para legislator untuk mengubah peraturan ini. Metode yang digunakan pada tulisan ini menggunakan hukum normatif, data yang digunakan bersumber dari hasil penelitian terdahulu, berita atau surat kabar, UU. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa proses pembuatan UU disabilitas didasarkan pada kebutuhan para penyandang disabilitas disamping itu pada prosesnya banyak aktor- para akademisi, LSM yang terlibat untuk mengetahui kebutuhan dari para penyandang disabilitas. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2020-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/284 10.36859/jcp.v4i2.284 Jurnal Caraka Prabu; Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu; 164-174 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v4i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/284/154 Copyright (c) 2020 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/286 2026-02-05T02:25:49Z jurnal-caraka-prabu:ART

STRATEGI KERJASAMA SISTER CITY KOTA BANDUNG DENGAN PETALING JAYA DI BIDANG EKONOMI PERDAGANGAN Anggia, Gia Rohayatin, Titin Fauzi, Lukman Munawar The City of Bandung and Petaling Jaya have collaborated with Sister City in the trade economy sector starting from 2012 and continuing in 2015. MSMEs in Bandung still have many problems running their business and MSMEs are still having difficulty developing. Descriptive research with a qualitative approach. Techniques based on primary data (interviews and observations), as well as secondary data (literature study). The results of the research on the collaboration strategy of Sister City Bandung City with Petaling Jaya in the economic sector can be said to be not optimal. This can be seen, the lack of awareness of the apparatus' resources towards mastery of English, the apparatus has not realized that language acquisition can improve the quality of employee performance in a collaboration strategy between Sister City and Petaling Jaya in the trade economy sector in the field of MSME products in Bandung City. The two Bandung City Governments do not have a specific strategy to overcome the threats associated with Sister City with Petaling Jaya in the trade economy, the three strategies of cooperation through promotional activities in Petaling Jaya. Kota Bandung dengan Petaling Jaya melakukan Kerjasama Sister City pada bidang ekonomi perdagangan yang dimulai dari tahun 2012 dan berlanjut 2015. UMKM yang ada di Kota Bandung masih banyak mendapatkan permasalahan dalam menjalankan bisnisnya dan UMKM masih sulit berkembang. Penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan melalui pengumpulan data primer (wawancara dan observasi), serta pengumpulan data sekunder (studi kepustakaan). Hasil penelitian strategi kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Petaling Jaya di bidang ekonomi perdagangan dapat dikatakan belum optimal. Hal itu terlihat, kurangnya kesadaran dari sumber daya aparatur terhadap penguasaan Bahasa Inggris, aparatur belum menyadari bahwa penguasaan bahasa dapat meningkatkan kualitas kinerja pegawai dalam sebuah strategi kerjasama Sister City dengan Petaling Jaya di bidang ekonomi perdagangan khususnya dalam mempromosikan produk-produk UMKM Kota Bandung. Kedua Pemerintah Kota Bandung tidak mempunyai strategi khusus untuk mengatasi ancaman yang dihadapi mengenai kerjasama Sister City dengan petaling Jaya di bidang ekonomi perdagangan, ketiga strategi kerjasama melalui kolaborasi dalam kegiatan promosi di Petaling Jaya. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2020-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/286 10.36859/jcp.v4i2.286 Jurnal Caraka Prabu; Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu; 175-196 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v4i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/286/155 Copyright (c) 2020 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/293 2026-02-05T02:25:49Z jurnal-caraka-prabu:ART

An ANALYSIS: INDONESIA’S NEW NORMAL POLICY IMPLEMENTATION DURING COVID-19 AND ITS IMPACT ON ECONOMIC ASPECT Fridayani, Helen Dian Iqbal, Muhammad This study aims to analyze the new normal policy implementation during Covid-19 to deliverance the economy of Indonesia. New normal is one of the options to become a milestone in Indonesia's economic revival. The government has decided to run a new normal policy to encourage economic recovery. Although, the Covid-19 pandemic has not shown any signs of ending. Previously the handling of Covid-19 in Indonesia by seeking social distancing to large-scale social restrictions. However, this policy seems to make the economy in Indonesia stuck, so the government's step is to implement new normal. The method used in this study is qualitative-descriptive, with secondary data obtained from various sources such as government websites, journals, books, and online media. As a result, this new normal policy is aimed at all business sectors. To support this policy, the government has made working guidelines in new normal situations. If economic activity returns, the most noticeable impact will be reduced unemployment and the availability of various jobs. Therefore, people's purchasing power is expected to recover as before the Covid-19 pandemic emerged. New normal activity amid the Covid-19 pandemic is like two sides of a coin. On the one hand, there is the potential to boost the economy; however, there is a risk of increasing the coronavirus's positive cases. This study found that health protocols can be easily formulated, but implementation may not be comfortable in the field. For this reason, various multidisciplinary studies need to be considered by the government in implementing the new normal policy. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan normal baru selama Covid-19 terutama terkait dengan perekonomian Indonesia. Normal baru merupakan salah satu opsi untuk menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Indonesia. Pemerintah telah memutuskan untuk mengimplementasikan kebijakan normal baru untuk mendorong pemulihan ekonomi. Meski begitu, pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sebelumnya penanganan Covid-19 di Indonesia adalah dengan mengupayakan pembatasan sosial hingga skala besar. Namun, kebijakan tersebut tampaknya membuat perekonomian di Indonesia mandek, sehingga langkah pemerintah adalah menerapkan new normal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti website pemerintah, jurnal, buku, dan media online. Hasilnya, kebijakan normal baru ini ditujukan pada semua sektor usaha. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah telah membuat pedoman kerja dalam situasi normal baru. Jika kegiatan ekonomi kembali, dampak yang paling terlihat adalah berkurangnya pengangguran dan ketersediaan berbagai lapangan kerja. Dengan demikian, daya beli masyarakat diperkirakan akan pulih seperti sebelum pandemi Covid-19 muncul. Aktivitas normal baru di tengah pandemi Covid-19 seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada potensi untuk mendongkrak perekonomian. Namun, ada risiko meningkatnya kasus positif virus Covid-19. Studi ini menemukan bahwa protokol kesehatan dapat dengan mudah dirumuskan, tetapi penerapannya mungkin tidak mudah di lapangan. Untuk itu, berbagai kajian multidisiplin perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan normal baru. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2020-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/293 10.36859/jcp.v4i2.293 Jurnal Caraka Prabu; Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu; 197-205 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v4i2 eng https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/293/156 Copyright (c) 2020 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/298 2026-02-05T02:25:49Z jurnal-caraka-prabu:ART

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur) Tokan, Frans Bapa Gai, Apolonaris Proses pembangunan desa secara partisipatif dan berkelanjutan, mestinya mengikutsertakan secara aktif perempuan agar kepentingan  esensialnya dapat terwujud dalam perencanaan dan penganggaran desa yang responsive  gender  dan gender budgeting. Secara kuantitatif kesadaran perempuan dalam mendukung pembangunan desa cukup tinggi. Namun secara kualitatif  perempuan desa kurang mampu dan berani  menyampaikan gagasan dan kritik dalam forum  musyawarah desa. Relasi kuasa dan akses perempuan atas sumber daya desa masih  terbatas karena  kuatnya rezim oligarki desa berwajah otoritarian. Hadirnya relasi kuasa otoritarian juga dilanggengkan oleh kultur dan rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman perempuan desa. Dengan demikian penguatan kapasitas perempuan secara individu maupun kelompok melalui peningkatan pendidikan dan ketrampilan di berbagai bidang merupakan hal niscaya.   A participatory and sustainable village development process should actively involve women so that their essential interests can be realized in gender responsive village planning and budgeting and gender budgeting. Consciously, women and girls in supporting village development are quite high. However, qualitatively, village women are less capable and brave enough to convey ideas and criticism in village deliberation forums. The power relations and women's access to village resources are still limited due to the strong authoritarian-faced village oligarchy regime. The presence of authoritarian power relations is also perpetuated by the culture and low levels of education and the experiences of village women. Thus strengthening the capacity of individuals or groups to improve education and skills in various fields is a necessity. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2020-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/298 10.36859/jcp.v4i2.298 Jurnal Caraka Prabu; Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu; 206-225 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v4i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/298/157 Copyright (c) 2020 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/313 2026-02-05T02:25:49Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENATAAN SISTEM INFORMASI DAN ADMINISTRASI PERTANAHAN TINGKAT KELURAHAN DI KOTA CIMAHI DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA Amanita, Aliesa Septiansyah, Bayu Reforma agraria merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang berkewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Masalah pendaftaran tanah merupakan masalah yang sudah sangat lama namun hingga saat ini belum menemukan solusi untuk percepatan proses dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Salah satu sumber konflik agraria yang dapat ditemui di lapangan adalah ketidakakuratan data di desa yang timbul karena belum terlaksananya tata sistem informasi dan administrasi pertanahan yang baik dan tertib. Berdasarkan hal tersebut, peneliti membatasi masalah yang diteliti untuk mencari upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menciptakan penataan sistem informasi dan adminstrasi pertanahan di kelurahan/desa. Dengan tujuan dapat menciptakan suatu tataan sistem informasi dan adminstrasi pertanahan di Kelurahan-kelurahan khususnya di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban untuk menciptakan suatu tataan sistem informasi dan adminstrasi pertanahan di kelurahan khususnya di Kota Cimahi. Agrarian reform is a commitment of Government in Indonesia as a state law to carry out the obligations to provide guarantee and protection of law to their citizens. Until now, there are still no solution to accelerate the settlement of land registration cases. One of the source of the agrarian conflict is inaccurate data in sub-district that happened because the sub-district has not been implemented of the good and orderly information and administrative system. In this study, the researchers wanted to find out the legal solution to create the good and orderly information and administrative system in sub-district, especially in Cimahi City. This research will use descriptive qualitative method. The results of this study will provide answers how to create the good and orderly information and administrative system in sub-district, especially in Cimahi City. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2020-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/313 10.36859/jcp.v4i2.313 Jurnal Caraka Prabu; Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu; 142-163 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v4i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/313/168 Copyright (c) 2020 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/335 2026-02-05T02:26:33Z jurnal-caraka-prabu:ART

UPAYA KESBANGPOL KABUPATEN CIANJUR DALAM MEMINIMALISIR KONFLIK PADA MASA PERSIAPAN PILPRES DAN WAPRES TAHUN 2019 Ristala, Harky Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Upaya Kesbangpol Kabupaten Cianjur Dalam Meminimalisir Konflik Pada Masa Persiapan Pilpres dan Wapres Tahun 2019. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Berdasarkan hasil penelitan dapat di simpulkan bahwa dalam meminimalisir konflik pada masa persiapan Pilpres dan Wapres tahun 2019 cenderung baik. Upaya kesbangpol Kabupaten Cianjur dalam meminimalisir konflik pada masa persiapan Pilpres dan Wapres tahun 2019 berupa terjalinnya komunikasi yang efektif antara semua elemen dengan masyarakat. Faktor pendukung SDM, anggaran, SOP dan juknis, dan optimalisasi media sosial. Sementara, faktor penghambat adalah SDM, anggaran, sarana dan prasarana, cuaca, dan rendahnya budaya literasi di masyarakat sehingga mudah di hasut dengan informasi hoax. Kata kunci: Upaya, Konflik, Pilpres The purpose of this research is to know and describe the efforts of Kesbangpol Cianjur Regency in Minimizing Conflict during the Preparation Period for the Presidential Election and Vice President in 2019. The method in this study uses qualitative research, in qualitative research using qualitative methods namely observation, interviews and document review. Based on the results of the research, it can be concluded that in minimizing conflict during the preparation for the 2019 Presidential Election and Vice President, it tends to be good. Kesbangpol Cianjur Regency's efforts to minimize conflicts during the preparation for the 2019 Presidential and Vice Presidential Election were in the form of effective communication between all elements and the community. Supporting factors for human resources, budget, SOP and technical guidelines, and optimization of social media. Meanwhile, the inhibiting factors are human resources, budget, facilities and infrastructure, weather, and the low literacy culture in the community so that they are easily provoked by hoax information. Keywords: Effort, Conflict, Presidential Election Universitas Jenderal Ahmad Yani 2019-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/335 10.36859/jcp.v3i1.335 Jurnal Caraka Prabu; Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu; 113-126 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v3i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/335/169 Copyright (c) 2019 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/336 2026-02-05T02:26:33Z jurnal-caraka-prabu:ART

PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BEKASI Noviyanto, Andreas Rohayatin, Titin Fauzi, Lukman Munawar The implementation of public services at the Department of Population and Civil Registration of Bekasi Regency has not been optimal. If public services in the Department of Population and Civil Registration are seen from the implementation of the principles of Good Governance, such as aspects of accountability, transparency, and participation, they are still not optimal. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Observation data collection techniques and interviews with several informants related to research. The results of the study, which led to the implementation of the principles of Good Governance in population administration services at the Population and Civil Registration Service, have not run optimally, judging from the accountability of the mismatch between implementation and operational standards (SOP), as well as unclear service completion, not timely in providing services to the community. When viewed from the transparency aspect of the lack of availability regarding population administration services, the Department of Population and Civil Registration has not maximally used the official website in providing information to the public. And from the last aspect, namely participation, the community has not been fully involved in providing criticism and suggestions and the community is not involved in evaluating services. Keywords: Good Governance Principles, Accountability, Transparency, Participation, Population Administration Services Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Bekasi terlihat belum optimal. Apabila pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat dari pelaksanaan prinsi-prinsip Good Governance, seperti aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masih belum maksimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian, yang menyebabkan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum berjalan dengan optimal, melihat dari akuntabilitas adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan standar operasional (SOP), serta ada ketidakjelasan penyelesaian pelayanan, tidak tepat waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika dilihat dari aspek transparansi kurangnya ketersediaan mengenai pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum maksimal dalam menggunakan website resmi dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dan dari aspek yang terakhir yaitu partisipasi, masyarakat belum sepenuh terlibat dalam memberikan kritik dan saran dan ketidakterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi pelayanan. Kata Kunci: Prinsip Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pelayanan Administrasi Kependudukan Universitas Jenderal Ahmad Yani 2019-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/336 10.36859/jcp.v3i1.336 Jurnal Caraka Prabu; Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu; 92-112 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v3i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/336/170 Copyright (c) 2019 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/337 2026-02-05T02:26:33Z jurnal-caraka-prabu:ART

PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PELESTARIAN KESENIAN WAYANG GOLEK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Aziz, Denis Abdul Rohayatin, Titin Abidin As, Zaenal Kesenian Wayang Golek merupakan kesenian yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Akibat perkembangan jaman, kesenian Wayang Golek mengalami penurunan pada paguyubannya, khususnya yang berada di daerah Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu perlu ada upaya pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Wayang Golek sendiri sudah diakusi oleh UNESCO sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan 2 orang, yaitu : (1) Kepala Seksi Bina Seni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat,(2) dan Seniman Wayang Golek. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelestarian kesenian Wayang Golek yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan (1) belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang upaya pelestarian kesenian Wayang Golek (2) pemberdayaan yang dilakukan belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kesenian Wayang Golek (3) belum optimal dalam menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana penunjang dalam upaya pelestarian kesenian Wayang Golek. Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pelestarian Kesenian, Wayang Golek Wayang Golek art is an art originating from West Java Province. Due to the development of the times, the Wayang Golek art has decreased in its association, especially in the West Bandung Regency area. For this reason, there need to be conservation efforts carried out by the West Bandung Regency Government. Wayang Golek itself has been accepted by UNESCO as a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. This study used a descriptive method with a qualitative approach, with 2 informants, namely: (1) Head of Section for Art Development of the Culture and Tourism Office of West Bandung Regency, (2) and Wayang Golek Artists. Data collection techniques through interviews, documentation, and field observations. The results showed that the preservation of Wayang Golek art by the West Bandung Regency Culture and Tourism Office was not optimal. This is because (1) no regulation specifically regulates efforts to preserve the art of puppet show (2) the empowerment has not been able to increase community participation in preserving the art of Wayang Golek (3) has not been optimal in providing facilities in the form of supporting facilities and infrastructure in effort preservation of the puppet show art. Keywords: Role, Government, Art Preservation, Wayang Golek Universitas Jenderal Ahmad Yani 2019-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/337 10.36859/jcp.v3i1.337 Jurnal Caraka Prabu; Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu; 70-91 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v3i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/337/171 Copyright (c) 2019 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/338 2026-02-05T02:26:33Z jurnal-caraka-prabu:ART

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BATUJAJAR TIMUR KABUPATEN BANDUNG BARAT Mashita, Dzenta Yamardi, Yamardi Kushartono, Toto The problems that occur in Batujajar Timur Village are the mismatch of village fund allocations received according to the realization, the delay in disbursing village fund allocations, the uneven physical development in Batujajar Timur Village. The management of village fund allocations cannot be said to be effective, if it is reviewed correctly, quickly, economically, and safely. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data obtained through the results of library research, field studies through in-depth interviews and observations, and documentation. The results showed that the management of Village Fund Allocation in Physical Development in Batujajar Timur Village, Batujajar Subdistrict, West Bandung Regency, cannot be said to be effective, due to the lack of community participation in musrenbangdes, the village fund allocation received is not by government regulations which in theory were obtained in January. and it was reported in December, the facilities for infrastructure funds were not yet supported, the allocation of village funds obtained did not match the realization. Keywords: Effectiveness, Management, Village Fund Allocation, Development Masalah yang terjadi di Desa Batujajar Timur adanya ketidaksesuaian alokasi dana desa yang diterima sesuai dengan realisasi, adanya keterlambatan dalam pencairan alokasi dana desa, belum meratanya pembangunan fisik di Desa Batujajar Timur. Pengelolaan alokasi dana desa belum dapat dikatakan efektif, jika ditinjaun dari tepat, cepat, hemat, dan selamat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Data yang diperoleh melalui hasil studi kepustakaan, studi lapangan yang melalui tahap wawancara mendalam dan observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, belum dapat dikatakan efektif, karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes, alokasi dana desa yang diterima tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah yang pada teorinya didapat pada bulan Januari dan dilaporkan pada bulan Desember, sarana dana prasarana yang belum menunjang, alokasi dana desa yang didapatkan tidak sesuai dengan realisasi. Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Universitas Jenderal Ahmad Yani 2019-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/338 10.36859/jcp.v3i1.338 Jurnal Caraka Prabu; Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu; 45-69 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v3i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/338/172 Copyright (c) 2019 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/339 2026-02-05T02:26:33Z jurnal-caraka-prabu:ART

KAPITAL POLITIK DALAM KONTESTASI MEMPEREBUTKAN KEKUASAAN (STUDY KASUS PEMENANGAN PASANGAN SRI HARTINI – SRI MULYANI DALAM PILKADA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015) Fujilestari, Noer Apptika This research reviews about how Sri Hartini – Sri Mulyani couple optimize their political capital in the winning of Klaten General Election in 2015. The triumph of Sri Hartini– Sri Mulyani has a huge political capital influence. There are some important fundamental  considerations, such as: First, Sri Hartini – Sri Mulyani is a figure who is known in Klaten folk because both of them are the wife of the former Regent of Klaten. Second, Sri Hartini – Sri Mulyani is carried by the winning party of general election that is PDIP and supported by some qualify parties for general election as Nasdem, PPP, Hanura and PKS. Third, Sri Hartini – Sri Mulyani has a high financial which is strength enough. The theory which is used in this research is theory of the political Capital of Pierre Bordieu. This research uses descriptive research methods with qualitative approaching. As for the result of this research is Sri Hartini – Sri Mulyani is a couple with the highest capital accumulation than other spouses. From the four political capitals that consist of economic capital, social capital, cultural capital and symbolic capital Sri Hartini – Sri Mulyani couple has a very strong social capital than other candidate, especially in terms of the network that supports both,  network of non formal and formal. PDIP as the party which brings SriHartini – Sri Mulyani is the party with the highest base mass in Klaten. in other hand, the popularity of Sri Hartini – Sri Mulyani as the wife of a former Regent of Klaten and as political figure of women who be able to take the sympathy of the citizens to choose Sri Hartini – Sri Mulyani as head of their  region. The solidarity of political parties and civic organizations that support the role of klaten local elites are able to muster the mass votes to win the couple Sri Hartini – Sri Mulyani in Klaten Election 2015. Key words : political capital, ekonomic capital, social capital, cultural capital, simbolic capital. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pasangan Sri Hartini - Sri Mulyani mengoptimalkan modal politiknya dalam kemenangan Pemilu Klaten 2015. Kemenangan Sri Hartini - Sri Mulyani memiliki pengaruh modal politik yang sangat besar. Ada beberapa pertimbangan mendasar yang penting, seperti: Pertama, Sri Hartini - Sri Mulyani adalah sosok yang dikenal di masyarakat Klaten karena sama-sama adalah istri mantan Bupati Klaten. Kedua, Sri Hartini - Sri Mulyani diusung oleh partai pemenang pemilihan umum yaitu PDIP dan didukung oleh beberapa partai yang lolos pemilihan umum seperti Nasdem, PPP, Hanura dan PKS. Ketiga, Sri Hartini - Sri Mulyani memiliki finansial tinggi yang cukup kuat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Modal politik Pierre Bordieu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Sri Hartini - Sri Mulyani merupakan pasangan dengan akumulasi modal tertinggi dibandingkan pasangan lainnya. Dari empat modal politik yang terdiri dari modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolis Sri Hartini - pasangan Sri Mulyani memiliki modal sosial yang sangat kuat dibandingkan calon lainnya, terutama dalam hal jaringan yang mendukung baik jaringan non formal maupun nonformal. resmi. PDIP sebagai pihak yang mempertemukan SriHartini - Sri Mulyani merupakan partai dengan basis massa tertinggi di Klaten. Di sisi lain, popularitas Sri Hartini - Sri Mulyani sebagai istri mantan Bupati Klaten dan sebagai tokoh politik perempuan yang mampu mengambil simpati warga untuk memilih Sri Hartini - Sri Mulyani sebagai kepala daerahnya. Solidaritas parpol dan ormas yang mendukung peran elit lokal klaten mampu menghimpun suara massa untuk memenangkan pasangan Sri Hartini - Sri Mulyani pada Pilkada Klaten 2015. Kata Kunci: Modal Politik, Modal Ekonomi, Modal Sosial, Modal Budaya, Modal Simbolik. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2019-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/339 10.36859/jcp.v3i1.339 Jurnal Caraka Prabu; Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu; 22-44 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v3i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/339/173 Copyright (c) 2019 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/340 2026-02-05T02:26:33Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BEKASI Zulfikar, Waluyo The problem of this research is explore licensing dan non-licecensing policy services in Bekasi Regency. That must be carried out properly to the community. but in practice, the implementation of licensing in Bekasi Regency is still not going well, this condition actually keeps the concept of licensing away from the ideal concept, standard rules regarding the institution and authority of the Investment Agency and One Stop Integrated Service which are not yet clear have triggered various problems in the permit processing process. existing businesses in Bekasi Regency. The researcher conducted an in-depth analysis using a qualitative descriptive analysis method where the results of this study concluded that efforts to improve and improve licensing and non-licensing services in Bekasi Regency were divided based on several series of priority choices. Determination of priority options based on parameters of depth of resolution efforts, length of time for problem handling and readiness of human resources executing policies, programs and government activities in Bekasi Regency. Errors in the interpretation of national regulations related to licensing and non-licensing policies will result in the unclear function of permits. The same function is regulated in different regulations so that it is over regulated. It is necessary to improve the licensing and non-licensing policies, where based on the results of this study there are still many permits that were born because of the discretion of the regional government, or were born in the daily practice of governing. Keywords: Licensing, Non-Licensing, Bekasi Regency Permasalahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bekasi harus diselenggarakan secara baik kepada masyarakat. namun pada penerapannya, penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Bekasi masih belum berjalan dengan baik, Kondisi tersebut justru menjauhkan konsep Perizinan dari konsep ideal, Aturan baku mengenai kelembagaan dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang belum jelas menjadi pemicu berbagai permasalahan dalam proses pengurusan izin usaha yang ada di Kabupaten Bekasi. Peneliti melakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya pembenahan dan perbaikan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bekasi yang terbagi berdasarkan beberapa rangkaian prioritas pilihan. Penetapan prioritas pilihan berdasarkan parameter kedalaman upaya penyelesaian, lamanya waktu penanganan permasalahaan dan kesiapan SDM Pelaksana kebijakan, program dan kegiatan pemerintahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Kesalahan dalam penafsiran regulasi nasional  terkait dengan kebijakan perizinan dan non perizinan akan berdampak pada ketidakjelasan terhadap fungsi dari adanya izin. Fungsi yang sama diatur dalam regulasi yang berbeda sehingga terjadi over regulated. Perlu pembenahan terhadap kebijakan perizinan dan non perizinan, dimana berdasarkan hasil kajian ini masih banyak izin yang terlahir karena diskresi pemerintah daerah, atau terlahir dalam praktek sehari-hari berpemerintahan. Kata Kunci: Perizinan, Non Perizinan, Kabupaten Bekasi Universitas Jenderal Ahmad Yani 2019-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/340 10.36859/jcp.v3i1.340 Jurnal Caraka Prabu; Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu; 1-21 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v3i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/340/174 Copyright (c) 2019 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/354 2026-02-05T02:26:15Z jurnal-caraka-prabu:ART

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR Lestari, Annisa Dwi Kurnia, Dadan Setiawan, Agustina Penelitian ini membahas terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Di Desa. Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan antara lain (1) tujuan kebijakan tersebut bahwa BUMDes Desa Tanjungsari belum mampu memberdayakan seluruh masyarakat desa, (2) Pengurus BUMDes yang ada pada saat ini kurang dari segi kuantitas dan kualitas lalu cenderung sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Desa tentang pembentukan badan usaha milik desa ini tidak diikuti dengan pengembangan jenis usaha yang baik, (3) Sumberdaya finansial yang tidak bisa mengembangkan seluruh jenis usaha, (4) Karakteristik dari agen pelaksana BUMdes berbeda-beda, (5) adanya sikap ketidaktegasan dan ketidakpatuhan dari para pelaksana kebijakan (6) kurangnya komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (7) lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan politik, sosial dan ekonomi di desa tanjungsari berjalan dengan kondusif. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BUMDes The title of this research is “Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur”. This research uses descriptive method with qualitative approach that is to give a description about the problem in this research. With 7 informants, there are: The Headman of Tanjungsari Village, The Director of BUMDes, The Head Financial Unit of BUMDes,The Head of Service Section of Tanjungsari Village, The Head of Village Economic Institute DPMD Kab. Cianjur, The Head of Karang Taruna, and The Head of RT 002 RW 001 as Tanjungsari Village community. The results represented that the Implementation of Village Government Policy About Badan Usaha Milik Desa in Tanjungsari Village Sukaluyu Cianjur has not been optimally. This was because (1) the policy objectives that BUMDes Tanjungsari Village has not been able to empower the entire village community, (2) the existing BUMDes lack in terms of quantity and quality of human resource then executives tend to stuck in with their respective jobs so that in implementing the policy of the Village Government about Badan Usaha Milik Desa was not followed by the development of a good business type. (3) Financial resources that cannot be develop all the types of business, (4) Characteristics of implementing agencies BUMdes different, (5) the existence of non-compliance attitude of the policy implementers (6) lack of communication between Organization and Activity Executor, (7) the external environment consisting of the political, social and economic environment in the tanjungsari village runs conducive. Keywords : Policy Implementation, BUMDes Universitas Jenderal Ahmad Yani 2019-12-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/354 10.36859/jcp.v3i2.354 Jurnal Caraka Prabu; Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Caraka Prabu; 127-151 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v3i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/354/175 Copyright (c) 2019 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/355 2026-02-05T02:26:15Z jurnal-caraka-prabu:ART

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA BOJONGMALAKA KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG Purnama, Chintiya Citra Kurnia, Dadan Siddha, Arlan The research entitled "Village Head Leadership in Creating Independent Villages in Bojongmalaka Village, Baleendah District, Bandung Regency" This research is motivated by looking at the condition of Bojongmalaka Village which was chosen as the best in Baleendah District, Bandung Regency so that this village will create an independent village.The research methodology used is descriptive research method with a qualitative approach, with the intention of focusing on the phenomena and problems that occur at the time the research was conducted. Data obtained from observations, documentation and interviews with key informants as primary data. Key informants were determined based on several criteria, at least 3 sources were used as research objects, namely the Village Head, Village Secretary, and the Head of the Village Consultative Body (BPD). The data is processed by means of data reduction, data categorization, synthesization and formulation of working hypotheses as the last step in the data compilation process.The results showed that the leadership of the village head in realizing an independent village in the village of Bojongmalaka, Baleendah District, Bandung Regency has been achieved well and optimally. However, the program being carried out is still in the process of turning the village into an independent village. The village head and village officials are working on the concept and program of the village in order to get maximum results so that this village can be said to be an independent village. Keywords: leadership, village head, independent village Penelitian ini berjudul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung” penelitian ini dilatarbelakangi dengan melihat kondisi Desa Bojongmalaka yang dipilih sebagai terbaik di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung sehingga desa ini akan mewujudkan desa mandiri.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan maksud memusatkan perhatian terhadap fenomena dan masalah yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Data diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan kunci sebagai data primer. Informan kunci ditentukan berdasarkan  beberapa kriteria yakni, setidaknya ada 3 narasumber yang dijadikan objek penelitian yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data diolah dengan cara reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan menyusun hipotesis kerja sebagai langkah terkahir pada proses penyusunan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan desa mandiri di desa bojongmalaka kecamatan baleendah kabupaten bandung itu sudah tercapai dengan baik dan maksimal. Namun program yang dilakukan masih dalam tahap proses untuk mewujudkan desa nya menjadi menjadi desa mandiri. Konsep dan program desa sedang dilakukan oleh kepala desa bersama perangkat desanya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi sehingga desa ini bisa dikatakan desa mandiri. Kata Kunci : kepemimpinan , kepala desa, desa mandiri Universitas Jenderal Ahmad Yani 2019-12-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/355 10.36859/jcp.v3i2.355 Jurnal Caraka Prabu; Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Caraka Prabu; 152-168 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v3i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/355/176 Copyright (c) 2019 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/356 2026-02-05T02:26:15Z jurnal-caraka-prabu:ART

MODEL KERJASAMA ACADEMIC, BUSINESS, GOVERMENT DAN CIVIL SOCIETY PADA KEBIJAKAN KERTAJATI AEROCITY Zulfikar, Waluyo West Java Provincial Government in order to create innovation in order to accelerate the achievement of the vision of the Governor of West Java through the development of a strong regional economic structure. The innovation in question is to produce policies in the form of Regional Regulation Number 13 of 2010 concerning the Development and Development of West Java International Airport and Kertajati Aerocity. Various efforts have been made by the West Java Provincial government in order to accelerate the development of BIJB. The problem led to problems in land acquisition which was hampered by the rejection of some residents of the implementation of the BIJB and Kertajati Aerocity development. Another problem also arises related to the analysis of the readiness of the BIJB as the manager and support of the government in implementing BIJB and Kertajati Aerocity policies and related to the carrying capacity of water resources which are important for the sustainability of the existence of an area which is taken into consideration for implementing BIJB and Kertajati Aerocity in Majalengka Regency. West Java province. This basically requires qualified strategic steps for the realization of Kertajati aerocity in Majalengka Regency. The collaboration model of academic, business, government and civil society on Kertajati Aerocity policy is ultimately deemed qualified to realize aerocity Kertajati programs and policies. Keywords: BIJB, Regional Cooperation, Majalengka Regency Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka menciptakan inovasi dalam rangka percepatan capaian visi Gubernur Jawa Barat melalui pengembangan struktur prekonomian regional yang tangguh. Inovasi yang dimaksud adalah dengan melahirkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan BIJB. permasalahan mengarah kepada permasalahaan pembebasan lahan yang terkendala karena penolakan sebagian warga terhadap pelaksanaan pembangunan BIJB dan Kertajati Aerocity. Permasalahaan lain juga timbul berkaitan dengan analisa terhadap kesiapan BIJB sebagai pengelola dan daya dukung pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan BIJB dan Kertajati Aerocity dan terkait dengan daya dukung sumber daya air yang penting untuk keberlangsungan keberadaan sebuah kawasan menjadi bahan pertimbangan untuk mengimplemtasikan BIJB dan Kertajati Aerocity di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa barat. Hal tersebut pada dasarnya memerlukan langkah strategis yang mumpuni demi terealisasikannya Kertajati aerocity di Kabupaten Majalengka. model kerjasama academic, business,  goverment dan civil society pada kebijakan kertajati aerocity pada akhirnya dirasa mumpuni untuk merealisasikan program dan kebijakan kertajati aerocity. Kata Kunci: BIJB, Kerjasama Daerah, Kabupaten Majalengka Universitas Jenderal Ahmad Yani 2019-12-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/356 10.36859/jcp.v3i2.356 Jurnal Caraka Prabu; Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Caraka Prabu; 169-183 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v3i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/356/177 Copyright (c) 2019 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/357 2026-02-05T02:26:15Z jurnal-caraka-prabu:ART

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DI DESA RANCAPANGGUNG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT Nopiansyah, Paisal Setiawan, Agustina Kurnia, Dadan This research entitled "The role of Village Government in Increasing Public Participation in Economic Development Village Rancapanggung Cililin District West Bandung Regency". The problem in this research is not optimal the Village Head in monitoring the development of society so that it can cause the lack of society in participating in planning, execution, utilization and also supervision and evaluation of economic development in Rancapanggung Village. As well as, concerning the low level of public awareness and lack of socialization of agencies that will carry out development activities to the community resulting in lack of ownership of the results of development and lack of coordination between agencies. The purpose of this study is to describe and analyze the Role of Village Government in Increasing Public Participation in Village Economic Development. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques conducted by researchers is to learn to study books as reference materials, field observations, and interviews. In sampling the researcher using technique Purposive Sampling. Informants in this research are Village Head, Village Community Empowerment Institution, and Community Leader. From the research results found that the role of village government in improving community participation in the field of village economic development is still not optimal. There are several weak points such as (1) lack of village heads in monitoring the development of the community, (2) lack of community in participating in planning, implementation, utilization and monitoring and evaluation of economic development in Rancapanggung Village, (3) lack of socialization from agencies that will carry out development activities to the community, (4) lack of ownership of the development result and lack of coordination between agencies. Keywords: Role of Village Government, Community Participation, Development, Village Economy Penelitian ini berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Ekonomi Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat”. Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Kepala Desa dalam memantau perkembangan masyarakat sehingga dapat mengakibatkan kurangnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun pengawasan serta evaluasi pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung. Serta, menyangkut rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari instansi-instansi yang akan melakukan kegiatan pembangunan kepada masyarakat yang mengakibatkan kurangnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan dan kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Ekonomi Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan mempelajari mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi, observasi lapangan, dan wawancara. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Tokoh Masyarakat. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat di bidang Pembangunan Ekonomi Desa masih belum Optimal. Ada beberapa titik kelemahan seperti (1) kurangnya Kepala Desa dalam memantau perkembangan masyarakat, (2) kurangnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun pengawasan serta evaluasi pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung, (3) kurangnya sosialisasi dari instansi-instansi yang akan melakukan kegiatan pembangunan kepada masyarakat, (4) kurangnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan dan kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi. Kata Kunci:  Peran Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, Ekonomi Desa Universitas Jenderal Ahmad Yani 2019-12-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/357 10.36859/jcp.v3i2.357 Jurnal Caraka Prabu; Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Caraka Prabu; 184-206 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v3i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/357/178 Copyright (c) 2019 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/358 2026-02-05T02:26:15Z jurnal-caraka-prabu:ART

MONITORING KEBIJAKAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAERAH KOTA BENGKULU Adriadi, Rekho Anwar, Faizal Alfiansyah, Yogi This paper examines the Policy for Parking Services Policies on the Side of Public Roads in Bengkulu City as a result of the monitoring results from the analysis of the implementation of Parking Service Policies on Public Roadside of Bengkulu City In the implementation of the parking service retribution policy in Bengkulu city, the standards and procedures are clear, but in the field implementation, especially the Panorama area is still there. The targets in this policy are in accordance with Perda no. 07 of 2011. Implementation of parking policies that affect the social conditions of the people in the city of Bengkulu with the number of parking spots is the stage of the Bengkulu city community. However, during the crisis there was still a mismatch of income results and targets in this policy due to the low parking potential in the city of Bengkulu. Keywords: Policy, Parking, Retribution Tulisan ini mengkaji tentang pemantauan Kebijakan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Bengkulu hasil Monitoring dari Analisis implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum kota Bengkulu t. Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan parkir di kota Bengkulu ini secara standar dan prosedur sudah jelas namun dalam pelaksanaan dilapangan khususnya daerah Panorama masih terdapat pelanggaran. Sasaran dalam kebijakan ini sudah sesuai dengan Perda No. 07 Tahun 2011. Palaksanaan kebijakan parkir berbepengaruh dalam kondisi sosial masyarakat di kota Bengkulu dengan banyaknya titik parkir menjadi lahan penghasilan masyarakat kota Bengkulu. Akan tetapi dalam pencapaiannya masih ada ketidaksesuaian hasil pendapatan dan target dalam kebijakan ini yang dikarenakan pontensi parkir di kota Bengkulu yang masih rendah. Kata Kunci: Kebijakan, Parkir, Retribusi Universitas Jenderal Ahmad Yani 2019-12-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/358 10.36859/jcp.v3i2.358 Jurnal Caraka Prabu; Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Caraka Prabu; 207-223 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v3i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/358/179 Copyright (c) 2019 Jurnal Caraka Prabu

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/359 2026-02-05T02:26:15Z jurnal-caraka-prabu:ART

SINERGITAS DALAM PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA BANDUNG Abidin As, Zaenal The existence of street vendors (PKL) in several big cities in Indonesia has caused a polemic which is still hot in discussion, where this relationship with spatial planning patterns in an area is causing problems. The problem of street vendors is not a new problem that only exists in Indonesia, even in Latin America and the Middle East itself experiencing the same thing, and the problem of the places where they sell sales and licensing is also a problem. The handling pattern by prioritizing synergy between the government and other parties in the handling process can answer problems related to the existence of street vendors in an area. Bandung city as a metropolitan city "Paris van Java" which provides location centers and tourist centers in the city center. Of course, this cannot prevent the city of Bandung from being at street vendors. The synergy that exists between the government and street vendors in the city of Bandung has resulted in several innovations including Monday without street vendors, this idea is the concern of street vendors for the condition of the city of Bandung with their existence who are often accused of being the cause of several problems and breakthroughs of the Bandung City Government that previously were not conducted in other urban areas in Indonesia, namely the construction of the "Skywalk" in the Cihampelas area of ​​Bandung city. Where the skywalk is intended as a means of walking as well as serving to serve street vendors along the Cihampelas shopping route. Keywords: Synergy and street vendors. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di beberapa kota besar di Indonesia menimbulkan polemik yang sampai saat ini masih hangat di perbincangan, dimana keterkaitan ini dengan pola penataan ruang di suatu wilayah yang menimbulkan beberapa persoalan. Persoalan pkl bukan merupakan persoalan baru yang hanya ada di Indonesia bahkan di Amerika Latin dan Timur Tengah sendiri mengalami hal serupa, dan persoalan tempat-tempat mereka menjajakan jualan dan perijinan juga merupakan. Pola penanganan dengan mengedepankan sinergitas antara pemerintah dengan pihak lain dalam proses penanganan dapat menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan keberadaan pkl di suatu wilayah. Kota bandung sebagai kota metropolitan ”Paris van java” yang menyediakan pusat-pusat perbelanjaan dan pusat wisata di tengah perkotaan.  Tentunya hal ini tidak bisa menghindarkan kota bandung dari Keberadaan pkl. Sinergitas yang terjalin antara pemerintah dan para pkl dikota bandung menghasilkan beberapa inovasi diantaranya hari senin tanpa pkl, ide ini merupakan kepedulian para pkl terhadap kondisi kota bandung dengan keberadaan mereka yang kerap kali di tuding sebagai penyebab beberapa persoalan dan trobosan Pemerintah Kota Bandung yang sebelumnya tidak dilakukan di wilayah perkotaan Indonesia lainnya, Yaitu dibangunnya “Skywalk” di wilayah Cihampelas kota Bandung. Dimana skywalk diperuntukan sebagai sarana pejalankaki sekaligus berfungsi untuk menampung para pkl di sepanjang jalur wisata belanja Cihampelas. Kata Kunci : Sinergitas dan Pedagang kaki Lima. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2019-12-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/359 10.36859/jcp.v3i2.359 Jurnal Caraka Prabu; Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Caraka Prabu; 224-238 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v3i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/359/180 Copyright (c) 2019 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/383 2026-02-05T02:26:46Z jurnal-caraka-prabu:ART

KAPABILITAS APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN GEMPOLSARI KOTA BANDUNG Anjani, Anika This research is motivated by a problem in the capability of local government officials in providing population administration services so that it needs to be further investigated. The research objective was to determine the extent of the improvement in the performance of the Gempolsari family officers in providing population administration services in Gempolsari Village, Bandung City. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The data is processed using data reduction, data categorization, synthesis, and formulation of working hypotheses as to the final step in the data compilation process. The results showed that the capability of Regional Government Officials in providing Population administration services in Gempolsari Village, Bandung City has not succeeded in increasing their performance as expected because the services provided by Government officials have not been optimal for applicants for demographic administration services. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah-masalah dalam kapabilitas apparat Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauhmana peningkatan kinerja aparat Keluarahan Gempolsari dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Gempolsari Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diolah dengan cara reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan menyusun hipotesis kerja sebagai langkah terakhir pada proses penyusunan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kapabilitas Aparat  Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan administrasi Kependudukan di Kelurahan Gempolsari Kota Bandung belum berhasil meningkatkan kinerjanya sesuai yang diharapkan dikarenakan, belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh aparat Pemerintahan terhadap pemohon pengajuan pelayanan administrasi kependudukan. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2018-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/383 10.36859/jcp.v2i2.383 Jurnal Caraka Prabu; Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Caraka Prabu; 100-119 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v2i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/383/201 Copyright (c) 2018 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/384 2026-02-05T02:26:46Z jurnal-caraka-prabu:ART

RESOLUSI KONFLIK DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAH GEREKA BETHEL INDONESIA DI KELURAHAN KEBONLEGA KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL KOTA BANDUNG Bakti, Azka Fatina In West Java, there have been many religious conflicts with the background of the construction of houses of worship. The construction of places of worship, especially churches, often triggers conflicts with the communities around the location where the houses of worship are built. This conflict occurred mainly because the church was established in the middle of a predominantly Muslim settlement. By identifying the problem. How is the conflict resolution process in the establishment of the Indonesian Bethel Church in Kebonlega Village? This study using descriptive research methods with a qualitative approach. The result of this research is that the conflict resolution in the establishment of Indonesian Bethel Church Houses of Worship in Kebonlega Subdistrict, Bojongloa Kidul District, Bandung City is optimal. The perception is that conflicts that have been handled through surveillance in conflict areas routinely coordinate with each other to maintain a conducive situation, through deliberations and negotiations to produce solutions. with the result that the community agreed with the establishment of houses of worship and the Church Committee assisted in the form of CSR for the community, thus cooperation had been established in the community and it was hoped that it could remain in a state of long-term peace. Wilayah Jawa Barat konflik keagamaan yang berlatar belakang pendirian rumah ibadat banyak terjadi. Pembangunan tempat ibadat, khususnya gereja sering memicu konflik dengan masyarakat di sekitar lokasi pendirian rumah ibadat tersebut. Konflik ini terjadi umumnya karena gereja didirikan di tengah-tengah pemukiman yang mayoritas penduduknya Muslim. Dengan identifikasi masalah Bagaimana proses resolusi konfik dalam pendirian Gereja Bethel Indonesia di Kelurahan Kebonlega. Dalam penelitian ini menggunakan metode peneltian deskripstif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari peneliti ini adalah resolusi konflik dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung sudah optimal inidaksinya bahwa konflik yang telah ditangani melaui pengawasan ditempat konflik yang rutin saling berkoordinasi untuk menjaga situasi yang kondusif, melaui musyawarah dan negosiasi menghasilkan solusi dengan hasil masyarakat sepakat dengan pendirian rumah ibadah dan Panitia Gereja memberikan bantuan berupa CSR untuk masyarakat, dengan demikian sudah terjalin kerjasama di masyarakat dan diharapkan dapat tetap dalam keadaan damai jangka panjang. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2018-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/384 10.36859/jcp.v2i2.384 Jurnal Caraka Prabu; Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Caraka Prabu; 120-141 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v2i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/384/202 Copyright (c) 2018 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/390 2026-02-05T02:26:46Z jurnal-caraka-prabu:ART

SISTEM REKRUITMEN DAN KADERISASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI JAWA BARAT Reynaldin, Dede Anggy This research entitled “the system of Recruitmen and the prosperous justice party cadre recruitment in West Java”. The real problem in this research not yet optimal recruitment and cadre recruitment system which applied the PKS in West Java, as seem fro, the existence of a decrease in the percentage of the vote in legislative elections West Java, so the researchers took factors influencing the process of cadre recruitment patterns according to Harun who are institutional, cadre recruitment patterns, quality and time. As for the identification of the problem as follows : (1). How the system of recruitment and the Prosperous Justice Party cadre recruitment in West Java?, (2). What are the Factors that inhibit recruitment and cadre recruitment system in the Prosperous Justice Party in West Java?, (3). Any efforts to overcome barriers in the system of recruitment and the Prosperous Justice Party cadre recruitment in West Java? In this study, researchers used a descriptive research methods wit qualitative approaches. The techniquw of data collection was done through literature study, observation and interview key informants in depth with DPW PKS West Java, and the informants supporters chairman of cadre recruitment and PKS cadre. Determination of informants/purposive sampling done in a resource that is chosen with consideration and specific purpose. While the main instrument in the study are researchers themselves. Based on the result of the study showed : (1). Recruitment and cadre recruitment pattern have not been implemented optimally so that the need for renewal in the methods of recruitment and cadre recruitment conducted by the Prosperous Justice Party in West Java. (2) The role of the instituations existing in the PKS cadre recruitment namely recruitment of members through Dakwah movement in various walks of the life by means of an intensive approach towards prospective. (3). Phasing in any cadre recruitment agenda is a method to improve the quality of cadres of the the PKS candidate in West Java. (4). The PKS used the system semester in each recruitment agenda and cadre recruitment. (5). There are barriers that exist in the system of recruitment and the PKS cadre recruitment. (6). Efforts continue to be made to overcome existing barriers.   Penelitian ini berjudul “Sistem Rekruitmen dan Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Barat”. Masalah dilapangan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya sistem rekruitmen dan kaderisasi yang di terapkan PKS di Jawa Barat, dilihat dari adanya penurunan presentase suara di pemilu legislatif Jawa Barat, sehingga peneliti mengambil faktor yang mempengaruhi proses pola kaderisasi menurut Harun yang diantaranya adalah pola kaderisasi, kelembagaan, kualitas dan waktu. Adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut: (1).Bagaimana Sistem Rekruitmen dan Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Barat?, (2). Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam sistem rekruitmen dan kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Barat?, (3).Upaya-upaya apa saja untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam sistem rekruitmen dan kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Barat? Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi dan wawancara secara mendalam dengan informan kunci Ketua DPW PKS Jawa Barat, dan informan pendukung Ketua Badan Kaderisasi dan Kader PKS. Penentuan informan/narasumber dilakukan secara purposive sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sedangkan instrument utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan : (1). Pola rekruitmen dan kaderisasi belum terlaksana secara optimal sehingga perlu adanya pembaharuan dalam metode-metode rekruitmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera di Jawa Barat. (2). Peran lembaga kaderisasi yang ada di PKS yaitu melakukan rekruitmen anggota melalui gerakan dakwah di berbagai lapisan masyarakat dengan cara melakukan pendekatan secara intensif terhadap calon (3). Pentahapan dalam setiap agenda kaderisasi merupakan sebuah metode untuk meningkatkan kualitas calon kader PKS di Jawa Barat. (4). PKS menggunakan sistem per semester dalam setiap agenda rekruitmen dan kaderisasi. (5). Terdapat hambatan-hambatan yang ada di sistem rekruitmen dan kaderisasi PKS, (6). Upaya-upaya terus dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang ada Universitas Jenderal Ahmad Yani 2018-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/390 10.36859/jcp.v2i2.390 Jurnal Caraka Prabu; Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Caraka Prabu; 142-161 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v2i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/390/203 Copyright (c) 2018 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/391 2026-02-05T02:26:46Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM ALIH FUNGSI LAHAN DI KECAMATAN CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI Safei, Irma This research is entitled “ The Supervision Of Public Works and Spatial Planning In Over The Conversion Land In North Cimahi Subdistrict Of Cimahi City”. The limitations problem in this study is not yet optimal controlling by Publick Works Control and Spatial Planning in the North Bandung Area. Then the research can be detail by identification the problem as follow : How the controlling of Public Works and Spatial Planning of Cimahi City areas in maintainance the availability of land that conversion does not occur continuously in? The method used in this reseach by using descriptive method of analysis with qualitative approach. While the technique on data collection is done through, literature study, interview, observation and by studying the local regulation, and performed data analysis techniques with three stages of data reduction, data presentation and conclusion. The interview was conducted in this reseach to Head of the Spatial Use Control Section, Head of North Cimahi Subdistrict and Staff of Permissions The Spatial Section. While the main instrument in this reseach is the researcher themselves. Based on the result of the research is population growth became one of the facts of conversion land, controls conducted by Department of Public Works and Spatial Planning has not been optimal because it has not been able to act witch regulations and commitment to built in to implement local regulations with the spatial fungction which resulted in land conversion occurred in The Area of North Bandung; North Cimahi Subdistrict; Cimahi City. Penelitian ini berjudul “Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Alih Fungsi Lahan Di Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi”. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kawasan Bandung Utara, maka penelitian dapat merinci dengan mengidentifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimana pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi dalam menjaga ketersediaan lahan agar tidak terjadi alih fungsi lahan secara terus menerus di Kecamatan Cimahi Utara? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka dan dengan mempelajari peraturan daerah yang berhubungan dengan penelitian ini, serta dilakukan teknik analisis data dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpula. Pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang, Camat Cimahi Utara dan staff Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang. Sedangkan instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan Cimahi Utara, lalu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum optimal sebab belum mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada dan komitmen yang belum optimal dalam melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan fungsi penataan ruang yang mengakibatkan alih fungsi lahan terjadi di Kawasan Bandung Utara Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2018-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/391 10.36859/jcp.v2i2.391 Jurnal Caraka Prabu; Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Caraka Prabu; 162-174 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v2i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/391/204 Copyright (c) 2018 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/392 2026-02-05T02:26:46Z jurnal-caraka-prabu:ART

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISIKINAN DI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Irvanasari, Fitri The research title is "The Effectiveness of the Hope Family Program in Poverty Control Efforts in Lembang District, West Bandung Regency". The problem in this research is the ineffectiveness of the Family Hope Program (PKH) in Lembang District. In this study, using a descriptive method with a qualitative approach. Teaching techniques through literature study, interviews with informants and use of documents. The key informants in this study were the Lembang PKH Assistance Coordinator, as well as supporting informants consisting of UPPKH staff in West Bandung Regency, the Secretary of Lembang District and several PKH participants in Lembang District. Based on the results of the research that the implementation of PKH has been able to reduce the burden on poor community PKH participants, and is able to increase PKH participant participation in accessing health and education, however, there are still some obstacles that show that PKH implementation is less than optimal, this is evidenced by PKH being right on target causing problems , PKH funds that are not in accordance with the circumstances of PKH participants and PKH facilitators, the minimum number of mentors, and disbursement of PKH funds that are not on time. Efforts to overcome these obstacles include updating data, increasing PKH funds, increasing counterpart quota, and extending the time for distribution of funds. Judul penelitian “Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”. Masalah dalam penelitian belum efektifnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lembang. Dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dengan informan dan penggunaan dokumen. Adapun informan berjumlah 6 orang, informan kunci dalam penelitian ini adalah Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Lembang, serta adanya informan pendukung yang terdiri dari Staff UPPKH Kabupaten Bandung Barat, Sekretaris Kecamatan Lembang dan beberapa peserta PKH di Kecamatan Lembang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan PKH telah mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin peserta PKH, serta mampu meningkatkan partisipasi peserta PKH dalam mengakses layanan kesehatan serta pendidikan, namun masih ditemui beberapa hambatan yang menjadikan pelaksanaan PKH kurang optimal, hal ini dibuktikan dengan PKH tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan masalah, dana PKH yang tidak sesuai dengan keadaan peserta PKH serta pendamping PKH, jumlah pendamping yang minim, serta pencairan dana PKH yang tidak tepat waktu. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah pemutakhiran data, penyesuaian dana PKH, penambahan kuota pendamping, serta penyesuaian waktu penyaluran dana. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2018-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/392 10.36859/jcp.v2i2.392 Jurnal Caraka Prabu; Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Caraka Prabu; 175-189 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v2i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/392/205 Copyright (c) 2018 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/397 2026-02-05T02:26:59Z jurnal-caraka-prabu:ART

EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Amalia, Anisa Fitri The title of this research is "The Effectiveness of Integrated District Administration Services in Ngamprah District, West Bandung Regency". The problem in this research is that the implementation of Integrated District Administration Services is not optimal which causes the implementation of these services to be less than optimal. The research method that researchers use is descriptive research methods with a qualitative approach. The technique of determining the informants used was purposive sampling technique. The results showed that the implementation of Integrated District Administration Services was still not optimal, this can be seen from: (1) inaccurate service time, (2) inadequate number of human resources, (3) mismatch of service mechanisms in licensing services, (4) lack of availability and maintenance of facilities and infrastructure, (5) lack of socialization and provision of information by the Ngamprah District Government, (6) the community's participation in providing evaluation is not maximal.   Judul penelitian ini adalah “Efektivitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat”. Masalah dalam penelitian ini belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang menyebabkan pelaksanaan pelayanan tersebut kurang maksimal. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan masih belum optimal, hal ini terlihat dari: (1) ketidaktepatan waktu pelayananan, (2) jumlah sumber daya manusia yang belum memadai, (3) ketidaksesuaian mekanisme pelayanan dalam pelayanan perijinan, (4) kurangnya ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, (5) kurangnya sosialisasi dan pemberian informasi oleh Pemerintah Kecamatan Ngamprah, (6) belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam memberikan evaluasi. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2018-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/397 10.36859/jcp.v2i1.397 Jurnal Caraka Prabu; Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Caraka Prabu; 1-20 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v2i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/397/195 Copyright (c) 2018 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/398 2026-02-05T02:26:59Z jurnal-caraka-prabu:ART

ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN DI KECAMATAN PUSAKANEGARA TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR Iryana, Asep Bambang Patimban Port, which is located in Patimban Village, Pusakegara District, Subang Regency, West Java Province, is designated as a national strategic project as regulated in Presidential Regulation No.3 of 2016 concerning the Acceleration of Implementation of National Strategic Projects. The implementation of Patimban Port as a national strategic project, according to this Presidential Decree, includes planning, development, operation and exploitation activities, technical guidance and development of port operation management, as well as guidance to ensure shipping safety and the environment. This port development is the Government's strategy to reduce excess capacity at Tanjung Priok Port. Basically, ports have an important role in the development of industry, trade and services and hope that Subang Regency will become a metropolitan industrial city. Data collection techniques, namely: observation, interviews and documentation. The data validity techniques used in the study were source triangulation and method triangulation. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusion. Based on the results of the discussion obtained about the Analysis of the Impact of the Development of Patimban Port in Pusakegara District on the Socio-Economic Conditions of the Surrounding Community, there are three points, namely: the impact of socio-economic conditions, the impact of livelihoods and the impact of population mobility. The socio-economic impact of the occurrence of public perceptions of positive and negative changes. A positive change is the location of Patimban Village, which has become more famous than before the port development. A negative change is the development of the Patimban Port where there will be social interaction where there will be many residents who come from outside the region who come as job seekers because later there will be many companies operating in the Patimban Port. Of course this will gradually change the habits of the surrounding community along with the development of Patimban Port. The impact of livelihoods will be the displacement of their former livelihoods as farmers and fishermen, where farmers will have less agricultural land as a result of land acquisition for the benefit of ports and fishermen who are increasingly distant to sea. The impact of population mobility caused by the development of Patimban Port includes three patterns, namely being regulated by the government, their own will and depending on others.           Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, ditetapkan sebagai proyek strategis nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban sebagai proyek strategis nasional itu, menurut Perpres ini, meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan, pembinaan teknis dan pembinaan manajemen pengoperasian pelabuhan, serta pembinaan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan lingkungan. Pembangunan pelabuhan ini merupakan strategi Pemerintah untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada dasarnya pelabuhan mempunyai peran penting dalam perkembangan industri, perdagangan dan jasa serta harapan Kabupaten Subang menjadi kota industri metropolitan.           Teknik pengumpulan data yaitu : observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.           Berdasarkan hasil pembahasan yang didapat tentang Analisis Dampak Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kecamatan Pusakanegara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar bahwa terdapat tiga poin yaitu : dampak kondisi sosial ekonomi, dampak mata pencaharian dan dampak mobilitas penduduk. Dampak sosial ekonomi terjadinya persepsi masyarakat terhadap perubahan yang positif dan negatif. Perubahan yang positif yaitu lokasi Desa Patimban yang menjadi lebih terkenal dibanding sebelum adanya pemabngunan pelabuhan. Perubahan negatif yaitu dengan adanya pemangunan Pelabuhan Patimban dimana nantinya akan terjadi interaksi sosial dimana akan ada banyak penduduk yang datang dari luar wilayah baik yang datang sebagai pencari kerja karena nantinya akan ada banyak perusahaan yang beroperasional di Pelabuhan Patimban. Tentu hal ini lambat laun akan merubah kebiasaan masyarakat sekitar seiring dengan perkembangan Pelabuhan Patimban. Dampak mata pencaharian akan tergesernya mata pencaharian yang tadinya sebagai Petani dan Nelayan, dimana Petani akan berkurang lahan pertaniannya sebagai dampak pembebasan lahan yang diperuntukan untuk kepentingan pelabuhan serta Nelayan yang semakin  jauh jarak melautnya. Dampak mobilitas penduduk yang disebabkan oleh adanya pembangunan Pelabuhan Patimban meliputi tiga pola yaitu diatur pemerintah, keinginan sendiri dan tergantung orang lain. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2018-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/398 10.36859/jcp.v2i1.398 Jurnal Caraka Prabu; Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Caraka Prabu; 21-40 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v2i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/398/196 Copyright (c) 2018 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/399 2026-02-05T02:26:59Z jurnal-caraka-prabu:ART

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DESA SIAGA AKTIF OLEH PEMERINTAH DESA PANGAUBAN KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT Mubarokah, Elina The title of this research is "Community Empowerment through Active Alert Village Program by the Pangauban Village Government, Batujajar District, West Bandung Regency". The phenomenon in this study saw the optimal Community Empowerment through the Active Alert Village Program by the Pangauban Village Government, Batujajar District, West Bandung Regency. The research method that researchers use is descriptive research methods with a qualitative approach. The technique of determining the informants used was purposive sampling technique. The results of this study indicate that the implementation of the Active Alert Village Program by the Pangauban Village Government has been optimal, it can be seen from (1) Building relationships with related parties regarding health empowerment, cooperation and coordination have been well and sustainable. A sense of empathy is well established through mutual cooperation between communities. (2) How to build communication that is manifested is more focused on people who have actively participated in the Active Alert Village Program (3) are involved in problem solving in strengthening community participation has gone well, the community has been involved in decision making and evaluation. (4) Reflecting the attitudes and values ​​of the social work profession, there is no form of discrimination in the application of the Active Alert Village program. Judul penelitian ini adalah “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Siaga Aktif Oleh Pemerintah Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat”. Fenomena dalam penelitian ini melihat sudah optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Siaga Aktif Oleh Pemerintah Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Program Desa Siaga Aktif oleh Pemerintah Desa Pangauban sudah optimal, dapat dilihat dari (1) Membangun relasi dengan pihak-pihak terkait mengenai pemberdayaan kesehatan, kerjasama dan koordinasi sudah terjalin dengan baik dan berkelanjutan. Rasa empati sudah terjalin dengan baik melalui gotong royong antar masyarakat. (2) Cara membangun komunikasi yang diwujudkan lebih difokuskan untuk masyarakat yang sudah berpartisipasi aktif dalam Program Desa Siaga Aktif (3) terlibat dalam pemecahan masalah dalam memperkuat partisipasi masyarakat sudah berjalan baik, masyarakat sudah terlibat dalam pembuatan keputusan dan evaluasi. (4) Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial, sudah tidak ada bentuk diskriminasi dalam penerapan program Desa Siaga Aktif. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2018-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/399 10.36859/jcp.v2i1.399 Jurnal Caraka Prabu; Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Caraka Prabu; 41-59 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v2i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/399/197 Copyright (c) 2018 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/400 2026-02-05T02:26:59Z jurnal-caraka-prabu:ART

PERAN DINAS KESEHATAN DALAM MENANGGULANGI GIZI BURUK ANAK DI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Gumelar, Indra Slamet The title of this research is "The Role of the Health Office in Tackling Child Malnutrition in Ngamprah District, West Bandung Regency". The problem in this research is not yet optimal implementation of the Health Office in Overcoming Malnutrition in Children in Ngamprah District, West Bandung Regency. The research method that researchers use is descriptive research methods with a qualitative approach. The technique of determining the informants used was purposive sampling technique. The results showed that in carrying out its duties and functions, the health office, the Health Office had implemented a sufficiently optimal role seen from the six indicators of success in overcoming malnutrition, namely: All Posyandu carry out weighing operations at least once a month All toddlers are weighed, All cases of malnutrition are referred to the Puskemas Nursing or Home Sick, all cases of malnutrition are treated at the health center. Nursing or hospitalization is handled according to the management of malnutrition. All post-treatment malnourished toddlers receive assistance. Judul penelitian ini adalah “Peran Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi Gizi Buruk Anak Di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat”. Masalah dalam penelitian ini belum optimalnya pelaksanaan Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi Gizi Buruk Anak Di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dinas kesehatan Dinas Kesehatan sudah melaksanakan peran cukup optimal dilihat dari enam indikator keberhasilan penanggulangan gizi buruk yaitu : Seluruh Posyandu melaksanakan operasi timbang minimal sekali sebulan Seluruh balita ditimbang, Seluruh kasus gizi buruk dirujuk ke Puskemas Perawatan atau Rumah Sakit, Seluruh kasus gizi buruk dirawat di Puskesmas Perawatan atau runah sakitditangani sesuai tatalaksana baita gizi buruk. Seluruh balita gizi buruk pasca perawatan mendapatkan pendampingan. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2018-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/400 10.36859/jcp.v2i1.400 Jurnal Caraka Prabu; Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Caraka Prabu; 60-77 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v2i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/400/198 Copyright (c) 2018 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/401 2026-02-05T02:26:59Z jurnal-caraka-prabu:ART

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI KOTA CIMAHI Friskadewi, Tiara The research title is "Local Government Policies on Manpower Implementation in the Social Security Administering Body (BPJS) Program in Cimahi City". The research problem is not yet optimistic of the Regional Government Policy on Manpower Implementation in the BPJS Program in Cimahi City, seen from the many workers who have not registered for BPJS in Cimahi City. The identification of the problem of How Local Government Policies on Manpower Implementation in the BPJS Program in Cimahi City. The purpose of this research is to describe and analyze the Local Government Policies on Manpower Implementation in the BPJS Program in Cimahi City. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques through library research and data field studies (observation and interviews). The data analysis technique starts from data reduction, data presentation and at the final stage by drawing conclusions. The sampling technique was done purposively. The results of this study indicate that the implementation of local government policies on the implementation of manpower in Cimahi City has been optimal. This can be seen from the following dimensions; (1) fairly clear policy size and objectives, (2) well-established communication between policy implementers, (3) fairly firm and good characteristics of implementing agencies in managing policy target data, (4) an appropriate socio-economic environment . However, there are some things that are still not optimal. This is because, in terms of the quality of human resources, it is good, but the quantity of existing resources needs to be increased so that the implementation of policies regarding the implementation of manpower in the BPJS program can run more effectively because the quantity of available resources is not comparable to the number of companies in Cimahi City which must be handled Then there is still a lack of accountability and government responsibility towards policy targets, namely the company that feels burdened by the BPJS fees that must be paid for its employees. Judul penelitian “Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kota Cimahi”. Masalah penelitian belum optimanya Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Program BPJS di Kota Cimahi dilihat dari masih banyak tenaga kerja yang belum mendaftar BPJS di Kota Cimahi. Adapun identifikasi masalah Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Program BPJS di Kota Cimahi. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Program BPJS di Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan data (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data dan pada tahap akhir dengan menarik kesimpulan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Cimahi sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari dimensi berikut; (1) ukuran dan tujuan kebijakan yang cukup jelas, (2) komunikasi antar pelaksana kebijakan yang sudah terjalin dengan baik, (3) karakteristik badan pelaksana yang cukup tegas dan baik dalam pengelolaan data target kebijakan, (4) Lingkungan sosial ekonomi yang sudah sesuai. Akan tetapi ada beberapa hal yang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan, dari segi kualitas sumber daya manusia sudah baik, namun kuantitas sumber daya yang ada perlu ditambah agar pelaksanaan kebijakan tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam program BPJS dapat berjalan dengan lebih efektif karena kuantitas sumber daya yang ada belum sebanding dengan banyaknya perusahaan di Kota Cimahi yang harus ditangani Kemudian masih kurangnya akuntabilitas dan responsibilitas pemerintah terhadap sasaran kebijakan yakni pihak perusahaan yang merasa terbebani oleh iuran BPJS yang harus dibayarkan untuk tenagakerjanya. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2018-06-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/401 10.36859/jcp.v2i1.401 Jurnal Caraka Prabu; Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Caraka Prabu; 78-99 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v2i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/401/200 Copyright (c) 2018 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/417 2026-02-05T02:25:35Z jurnal-caraka-prabu:ART

PERAN PEMERINTAH DESA HARGOMULYO KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN Haryo Praseno, Rangga Riawan Mahendra, Gerry Katon Indonesia memiliki iklim tropis, maka Indonesia hanya memiliki dua musim sepanjang tahun yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Namun tetap saja kedua musim tersebut dapat berubah tergantung dari kondisi global yang tak menentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam menanggulangi Bencana Kekeringan di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Hal ini juga untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam menanggulangi bencana kekeringan di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan dokumentasi.Data yang telah diperoleh dinalisis melalui tahap reduksi data, teknik pengolahan, analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanyakeberhasilan dalam penanggulangan bencana kekeringan di Desa Hargomulyo ditunjukkan dengan tersedianya air bersih dari truk tanki pada bencana kekeringan di setiap tahunnya. Ada tiga peran yang mempengaruhi keberhasilan penanggulangan bencana kekeringan ini. Tiga peran tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam keberhasilan penanggulangan bencana kekeringan di Desa Hargomulyo terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam setiap prosesnya. Pemerintah Desa diharapkan untuk membantu masyarakat dalam mengajukan proposal pengadaan toren ke Pemerintah Daerah apabila keterbatasan dana desa. Masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat mencetuskan dan menjalankan program penanaman pohon sejak dini untuk pencegahan di masa yang akan datang. Indonesia has a tropical climate, so Indonesia only has two seasons throughout the year, namely the rainy season and the dry season. However, both seasons can change depending on uncertain global conditions. This study aims to determine the role of the Village Government in overcoming the Drought in Hargomulyo Village, Kokap District, Kulon Progo Regency. This is also to identify supporting and inhibiting factors in overcoming drought in Hargomulyo Village, Kokap District, Kulon Progo Regency. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques use in-depth interviews and documentation. The data that has been obtained are analyzed through the data reduction stage, processing techniques, data analysis, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the success in dealing with drought in Hargomulyo Village was shown by the availability of clean water from tank trucks in the event of drought every year. There are three roles that influence the success of this drought response. The three roles are planning, implementing, and evaluating. In the success of drought disaster relief in Hargomulyo Village, there are supporting and inhibiting factors in each process. The Village Government is expected to assist the community in submitting Toren procurement proposals to the Regional Government if there are limited village funds. The community and government are expected to be able to initiate and run tree planting programs from an early age for prevention in the future. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2021-06-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/417 10.36859/jcp.v5i1.417 Jurnal Caraka Prabu; Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Caraka Prabu; 114-126 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v5i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/417/232 Copyright (c) 2021 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/418 2026-02-05T02:25:35Z jurnal-caraka-prabu:ART

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN SLEMAN Sukanti, Sukanti Faidati, Nur Kasus stunting di Kabupaten Sleman setiap tahunnya mengalami penurunan, tahun 2015 sebesar 12,86%, tahun 2016 sebesar 11,88%, tahun 2017 sebesar 11,99%, tahun 2018 sebesar 11%, dan ditahun 2019 sebesar 8,38%. Permasalahan stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak, melainkan perlu campur tangan dari pihak lain. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui model collaborative governance, peran setiap stakeholder, dan desain kelembagaan dalan upaya penanggulangan stunting  di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance yang diukur dengan dinamika kolaborasi yakni keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama secara keseluruhan sudah cukup baik, namun beberapa indikator belum berjalan dengan baik, yaitu belum  tersedia forum komunikasi secara khusus di tingkat Pemerintah Kabupaten dan masih kurangnya peran swasta. Tindakan kolaborasi berbentuk inovasi kegiatan dalam penanggulangan stunting pelaksanaannya terdapat faktor penghambat seperti penolakan dari masyarakat, kondisi lingkungan kurang sehat, dan pekerjaan orang tua yang mempengaruhi pola asuh. Faktor pendukung sendiri seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan anggaran. Dampak collaborative governance ini adalah menurunnya angka stunting dan masyarakat lebih teredukasi. Kolaborasi ini menghasilkan desain kelembagaan berupa pola akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sleman berupa perlunya melakukan monitoring dan evaluasi, meningkatkan peran swasta, seluruh stakeholder memperkuat komitmen, dan meningkatkan koordinasi antar stakeholder. Stunting prevalence in Sleman district every year is decreased, in 2015 by 12,86%, in 2016 by 11,88%, in 2017 by 11,99%, in 2018 by 11%, and in 2019 by 8,38%. Stunting problems cannot be solved by one party, but it needs intervention from the other party. Therefore, the purpose of this research is to know the model of collaborative governance, the role of every stakeholder, and the institutional design in stunting prevention efforts in Sleman Regency. This study used qualitative research method. Data were obtained by interview techniques, observations, and documentation. Furthermore, the data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of collaborative governance as measured by the dynamics of collaboration, namely principled engagement, shared motivation, and overall joint action capacity has been quite good, but some indicators have not gone well, namely the communication forum is not available specifically at the District Government level and still lack of private roles. Collaboration actions are in the form of innovation in preventing stunting activities, the implementation of which there are inhibitory factors such as rejection from the community, unhealthy environmental conditions, and the work of parents that affect parenting patterns in children as well as supporting factors such as human resources, natural resources, and budget. The impact of collaborative governance is the decrease in stunting rates and more educated communities. This collaboration resulted in an institutional design in the form of a pattern of accountability. Based on the results of the study, the author gave advice to the Sleman Regency Government in the form of the need to conduct monitoring and evaluation, increase the role of the private sector, strengthen all stakeholders' commitments, and improve coordination between stakeholders. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2021-06-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/418 10.36859/jcp.v5i1.418 Jurnal Caraka Prabu; Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Caraka Prabu; 91-113 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v5i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/418/231 Copyright (c) 2021 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/438 2026-02-05T02:25:22Z jurnal-caraka-prabu:ART

EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DALAM MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH ACEH KE PEMERINTAH PUSAT GUNA MEMAJUKAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH. Maharani, Tri Kurnia, Dadan Kushartono, Toto Badan Penghubung Pemerintah Aceh, adalah badan Daerah yang satu-satunya terletak di Ibu Kota Negara, setelah diterbentuknya Badan Penghubung Pemerintah Aceh sebagai fasilitator kebutuhan daerah dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat maka peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam memfasilitasi urusan Pemerintah Aceh ke Pemerintah Pusat dalam membantu memajukan pembangunan Daerah Aceh, penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan 1) Krakteristik Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh terdiri dari Kepala Badan yang dipimpin oleh Eselon III, Subbidang tata usaha, Subbidang Pelayanan dan Informasi, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Pameran,yang seluruhnya dipimpin oleh Eselon IV. 2) Karakteristik Lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh berada dalam lingkup pemerintahan kota yang sangat dekat dengan pemerintahan pusat. 3) Karakteristik Pekerja sebagian besar pegawai berasal dari daerah Aceh yang memiliki nilai adat dan budaya yang sama.4) Kebijakan dan Praktek Manajemen dalam Renstra 2017-2022 tertuang yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dalam memyusun usaha-usaha untuk membangun daerah aceh berpointkan pada terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas, terwujudnya tata budaya adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami, terwujudnya informasi dan data yang terintegritas.    Kata Kunci: Efektivitas, Fasilitassi Hubungan Urusan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat ceh Government Liaison Agency, is a Regional agency which is only located in the Capital City, after the establishment of the Aceh Government Liaison Agency as a facilitator of regional needs in collaborating with the central government, researchers want to know how the effectiveness of the Aceh Government Liaison Agency in facilitating Aceh Government affairs to The Central Government in helping to advance the development of the Aceh Region, this research was conducted using a qualitative descriptive method, the results of the study showed 1) Organizational characteristics of the Aceh Government Liaison Agency consisting of the Head of the Agency led by Echelon III, the Administration Sub-Sector, the Service and Information Sub-Sector, the Inter-Relations Sub-Sector. Institutions, Promotion and Exhibition Sub-sectors, which are entirely led by Echelon IV. 2) Environmental Characteristics The Aceh Government Liaison Agency is within the scope of city administration which is very close to the central government. 3) Characteristics of workers, most of the employees come from the Aceh region who have the same customary and cultural values. 4) Management Policies and Practices in the 2017-2022 Strategic Plan are stated as local government policies in formulating efforts to develop Aceh areas which point to the realization of reforms. quality bureaucracy, the realization of an Islamic cultural system, customs and arts, the realization of integrated information and data. Keywords: Effectiveness, Facility Relations between Local Government Affairs and Central Government Universitas Jenderal Ahmad Yani 2021-12-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Journal application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/438 10.36859/jcp.v5i2.438 Jurnal Caraka Prabu; Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Caraka Prabu; 127 - 140 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v5i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/438/283 Copyright (c) 2021 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/456 2026-02-05T02:25:35Z jurnal-caraka-prabu:ART

INOVASI PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTA BANDUNG Elkesaki, Rianandita 'Arsy Oktaviani, Riska Dwi Setyaherlambang, Melina Putri Pelayanan publik merupakan suatu kinerja yang dilakukan oleh pemerintah bagi masyarakat. Pelayanan publik bertujuan untuk membentuk suatu kenyamanan bagi kedua belah pihak. Tulisan ini akan membahas mengenai berbagai jenis inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Penerapan inovasi pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung seperti e-SPASI, Kartu Identitas Anak, e-PunTEN, Mepeling dan Delivery Service. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa pengumpulan data dari internet yang mana untuk mendeskripsikan bagaimana inovasi yang dikembangkan dari perkembangan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jenis inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin berkembangnya teknologi di masyarakat maka dalam suatu pelayanan publik pun harus diikuti dengan perkembangan teknologi. Dengan adanya berbagai inovasi ini diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat melayani masyarakat Kota Bandung dengan baik. Public service is a performance performed by the government for the community. Public services aim to create comfort for both parties. This paper will discuss various types of public service innovations at the Bandung City Civil Registry. The application of public service innovations by the Department of Population and Civil Registration of the City of Bandung such as e-SPASI, Children's Identity Cards, e-PunTEN, Mepeling and Delivery Service. This study uses a qualitative method in the form of data from the internet which is to describe how the innovations developed from the development of public services in the Department of Population and Civil Registry of Bandung City. This study aims to see how the types of public service innovations in the Department of Population and Civil Registry of Bandung City. The research findings show that the more technology develops in society, the more public services must be followed by technological developments. With these various innovations, it is hoped that the Department of Population and Civil Registration of the City of Bandung can serve the people of Bandung City well. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2021-06-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/456 10.36859/jcp.v5i1.456 Jurnal Caraka Prabu; Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Caraka Prabu; 69-90 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v5i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/456/230 Copyright (c) 2021 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/457 2026-02-05T02:25:35Z jurnal-caraka-prabu:ART

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN BERBASIS ONLINE DI KABUPATEN KULON PROGO Shafira, Aina Kurniasiwi, Ardita E-Government sebagai suatu mekanisme baru dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam pemanfaatan teknologi informasi terutama internet harus dapat memperbaiki layanan kepada masyarakat. Dengan adanya E-Goverment yang telah disediakan oleh pemerintah kulon progo melalui pelayanan berbasis online, maka dapat dianalisis bagaimana implementasi e-government dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Kulon progo sebagaimana yang telah dikembangkan sedemikian rupa dalam upaya inovasi peningkatan pelayanan di kabupaten kulon progo yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, dengan Metode yang berasal dari dokumentasi yang dimana data diperoleh dari berbagai macam sumber literatur sebelumnya yaitu web resmi instansi dan jurnal-jurnal untuk keabsahan penelitian. Aplikasi e-Goverment di Kabupaten Kulon Progo  bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE, namun perkembangan SPBE tersebut masih dalam proses pengintregasian. Implementasi e-government di kabupaten kulon progo bisa dikatakan belum efektif karena Pemkab Kulon progo kurang dalam penggunaan aplikasi dibanding pemda-pemda lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun Dengan adanya pemeriksaan kinerja pendahuluan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dapat meningkatkan penggunaan aplikasi sehingga pelayanannya bisa tepat dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan, sehingga bisa tepat waktu dan akurat. E-Government as a new mechanism for interaction between government and society, in the use of information technology, especially the internet, must be able to improve services to the public. With the existence of E-Government that has been provided by the Kulon Progo government through online-based services, it can be analyzed how the implementation of e-government in improving public services in Kulon Progo Regency as it has been developed in such a way as to make an effort to improve services in an effective Kulon Progo Regency. and efficient. This study uses a qualitative method. The data used in this study are sourced from secondary data, with a method derived from documentation where the data is obtained from various previous literature sources, namely the official website of the agency and journals for the validity of the study. The e-Government application in Kulon Progo Regency aims to improve efficiency and integration of SPBE implementation, but the development of SPBE is still in the process of integration. The implementation of e-government in Kulon Progo district can be said to be ineffective because the Kulon Progo Regency Government is less in using the application than other regional governments in Daerah Istimewa Yogyakarta. However, with the preliminary performance inspection of the Electronic Based Government System (SPBE) it is hoped that it can increase the use of applications so that services can be precise and facilitate financial management, so that they can be timely and accurate. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2021-06-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/457 10.36859/jcp.v5i1.457 Jurnal Caraka Prabu; Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Caraka Prabu; 52-68 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v5i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/457/229 Copyright (c) 2021 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/462 2026-02-05T02:25:35Z jurnal-caraka-prabu:ART

ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN KELURAHAN DI KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL TAHUN 2020 Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma Prabowo, Sana Pelayanan Publik merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan oleh Pemerintah sebagai fungsi Pemerintahan itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan yang diberikan ditingkat Kelurahan yang ada pada wilayah Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Sample yang digunakan adalah sebanyak 3 Kelurahan diantaranya; 1) Kelurahan Muarareja, 2) Tegalsari, 3) Kraton. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan menggunakan metode penelitian Kuantitatif dengan menggunakan aplikasi pengolah Data SPSS.  Dalam hasil penelitian diperoleh angka Indeks Kepuasan Masyarakat di kelurahan Kraton sebesar 85,88, untuk Indeks Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Tegalsari sebesar 81,68 dan Kelurahan Muarareja sebesar 81,70. Sehingga jika dirata-rata IKM dari 3 kelurahan tersebut adalah sebesar 83,08 dalam kategori mutu pelayanan “Baik”. Maka dari itu bisa dilihat bahwa IKM terhadap pelayanan 3 Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tegal Barat termasuk dalam kategori Tinggi.  Temuan yang menarik adalah bahwa indicator yang paling rendah di 3 kelurahan yang menjadi sample adalah indicator perihal biaya/tarif yang dianggap masih tinggi. Maka dari itu penulis memberikan rekomendasi kepada Kelurahan Tegal Barat untuk bisa memberikan gambaran perihal biaya secara transparan dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2021-06-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/462 10.36859/jcp.v5i1.462 Jurnal Caraka Prabu; Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Caraka Prabu; 39-51 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v5i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/462/228 Copyright (c) 2021 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/534 2026-02-05T02:25:35Z jurnal-caraka-prabu:ART

PERAN KODIM 0818/MALANG-BATU DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN GUNA MENGAMANKAN PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2020 Septiansyah, Bayu Subagyo, Agus Kurnia, Dadan Nurdin, Iing Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Kodim 0818/Malang-Batu Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak di Kabupaten Malang Tahun 2020. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Berdasarkan hasil penelitan dapat di simpulkan bahwa Peran Satkowil Kodim 0818/Malang-Batu dalam mengamankan pilkada 2020 di Kabupaten Malang,  telah mampu mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tenteram serta mengawal pembangunan nasional, sehingga mendapat apresiasi dan penghargaan dari seluruh stakeholders yang ada di wilayah teritorial Kodim 0818/Malang-Batu, terutama apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat umum. Hal ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi satkowil untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalismenya sebagai “tentara rakyat dan tentara pejuang. The purpose of this research is to find out and describe the role of Kodim 0818/Malang-Batu in Empowerment of Defense Areas to Secure the Simultaneous Regional Elections in Malang Regency in 2020. The method in this study uses qualitative research, in qualitative research using qualitative methods namely observation, interview and review document. Based on the results of the research, it can be concluded that the role of Satkowil Kodim 0818/Malang-Batu in securing the 2020 regional elections in Malang Regency, has been able to support the creation of a safe and secure community condition and guard national development, so that it gets appreciation and appreciation from all stakeholders in the region. territorial Kodim 0818/Malang-Batu, especially the very high appreciation from the general public. This has become a very valuable social asset for the satkowil to continue to improve its performance and professionalism as “the people's army and warrior army. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2021-06-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/534 10.36859/jcp.v5i1.534 Jurnal Caraka Prabu; Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Caraka Prabu; 26-38 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v5i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/534/227 Copyright (c) 2021 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/535 2026-02-05T02:25:35Z jurnal-caraka-prabu:ART

REFLEKSI TERHADAP EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) Efriza, Efriza Penulisan ini bertujuan membahas perkembangan dinamika dan kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), setelah empat periode dihasilkan anggota-anggota DPD tetapi karena kewenangannya yang minimalis menyebabkan kinerjanya tak memuaskan. Malah, DPD bukannya diwacanakan kembali untuk diperkuat justru keinginan yang menguat adalah membubarkan DPD yang dianggap pemborosan anggaran negara saja. Sebab, tak dapat dipungkiri kinerja dan kiprahnya selama empat periode tidaklah istimewa selain hanya aksesoris belaka dari lembaga perwakilan kita yang lainnya. This writing discusses the dynamics development and performance of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI), after a four-year period produced by DPD members due to their minimalistic authority causing unsatisfactory performance. Instead, the DPD is not being discouraged again to follow the strong desire of dismissing the DPD which says it is a waste of the state budget. Because, it is undeniable that performance and work during the four periods can be special in addition to mere accessories from our other representative institutions. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2021-06-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/535 10.36859/jcp.v5i1.535 Jurnal Caraka Prabu; Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Caraka Prabu; 1-25 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v5i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/535/226 Copyright (c) 2021 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/559 2026-02-05T02:25:22Z jurnal-caraka-prabu:ART

ANALISIS INOVASI BIROKRASI DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) CIMAHI TECHNO PARK Rokhmat, Dicky Febriansyah Paskarina, Caroline Artikel berjudul Analisis Inovasi Birokrasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cimahi Techno Park bertujuan untuk menganalisis inovasi birokrasi di Unit Pelaksana Teknis Cimahi Technopark dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat inovasi birokrasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cimahi Technopark. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Cara memperoleh data dilakukan dengan studi kepustakaan dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan inovasi birokrasi di Unit Pelaksana Teknis Cimahi Technopark berada pada tipe inovasi Top Down Innovation to Bottom-up Innovation dengan tingkat inovasi, inovasi birokrasi yang dilakukan pada UPT Cimahi Technopark berada pada tingkat inovasi perbaikan layanan, inovasi sistem dan inovasi konseptual. Faktor pendukung inovasi birokrasi di Unit Pelaksana Teknis Cimahi Technopark terdiri dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendukung, infrastruktur yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah, jaringan kerja sama yang sudah mulai terbentuk, adanya sumber teknologi dalam klaster, sumber permodalan dan kondisi permintaan sektor terkait. Faktor penghambat inovasi birokrasi di Unit Pelaksana Teknis Cimahi Technopark terdiri dari jumlah anggaran yang kurang, sosialisasi yang dilakukan masih belum menunjukkan hasil yang optimal, perkembangan industri bisnis digital sangat dinamis, Jumlah SDM pengelola sarana prasarana pendukung masih kurang seiring dengan jumlah anggaran yang kurang dan minimnya sertifikasi dana akreditasi untuk pelaksana Creative Business Digital. The Analysis of Bureaucratic Innovation at the Cimahi Techno Park Technical Implementation Unit (UPT) aims to analyze bureaucratic innovation in the Cimahi Technopark Technical Implementation Unit and analyze the supporting and inhibiting factors of bureaucratic innovation at the Cimahi Technopark Technical Implementation Unit (UPT). The research method uses a descriptive qualitative approach. How to obtain data is done by literature study and observation. The results showed that bureaucratic innovation in the Cimahi Technopark Technical Implementation Unit was in the Top-Down Innovation to Bottom-up Innovation type with a level of innovation, bureaucratic innovation carried out at UPT Cimahi Technopark was at the level of service improvement innovation, system innovation, and conceptual innovation. The supporting factors for bureaucratic innovation in the Cimahi Technopark Technical Implementation Unit consist of supporting central and regional government policies, adequate infrastructure, availability of abundant human resources, cooperative networks that have begun to form, the presence of technology resources in clusters, capital sources, and demand conditions. related sectors. The inhibiting factors for bureaucratic innovation at the Cimahi Technopark Technical Implementation Unit consisted of a lack of budget, the socialization that was carried out had not shown optimal results, the development of the digital business industry was very dynamic, the number of human resources managing supporting infrastructure was still lacking in line with the lack of budget certification of accreditation funds for Creative Business Digital implementers. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2021-12-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/559 10.36859/jcp.v5i2.559 Jurnal Caraka Prabu; Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Caraka Prabu; 141 - 162 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v5i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/559/284 Copyright (c) 2021 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/607 2026-02-05T02:25:22Z jurnal-caraka-prabu:ART

EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DI PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT Sari, Dian Novita Fajar This study aims to evaluate the Level IV Leadership Education and Training Program (Diklatpim) using the COPP evaluation model developed by Stufflebeam. The CIPP evaluation model is expected to produce a complex evaluation of the 2016 Level IV Diklatpim program in the Lahat District Government. Based on the use of the evaluation model, the qualitative research method with a case study approach was chosen by the researcher. Data collection was carried out by interviewing and studying documentation related to the implementation of Level IV Diklatpim in 2016. The informants in this study amounted to 15 people who came from the Agency for Personnel and Human Resources Development (BKPSDM) Lahat Regency, South Sumatra Province, Regional Human Resources Development Center. (BPSDMD) South Sumatra Province and participants of Level IV Training and Education in 2016 in the Lahat Regency government. When viewed from the aspects of the process and product implemented, the results of the study show that the 2016 Level IV Education and Training program in Lahat Regency has been in accordance with applicable regulations and is considered successful. However, based on the context and input aspects, there are several things that are not in accordance with the aims and objectives of the Level IV Diklatpim program in the Lahat Regency government.   Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim)  Tingkat  IV dengan  menggunakan  model  evaluasi  COPP  yang  dikembangkan  oleh Stufflebeam. Model evaluasi CIPP diharapkan dapat menghasilkan evaluasi yang kompleks dari program Diklatpim tingkat IV tahun 2016 di Pemerintah Kabupaten Lahat. Didasari dengan penggunaan model evaluasi tersebut, maka metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi terkait dengan penyelenggaraan Diklatpim tingkat IV tahun 2016. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 15 orang yang berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera selatan dan peserta Diklatpim tingkat IV tahun 2016 di pemerintah Kabupaten Lahat. Apabila dilihat dari aspek process dan product yang dilaksanakan, hasil penelitian menunjukan bahwa program Diklatpim tingkat IV Tahun 2016 di Kabupaten Lahat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dianggap berhasil. Namun berdasarkan aspek context dan input, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari program Diklatpim tingkat IV di pemerintah Kabupaten Lahat. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2021-12-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/607 10.36859/jcp.v5i2.607 Jurnal Caraka Prabu; Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Caraka Prabu; 163 - 186 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v5i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/607/285 Copyright (c) 2021 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/617 2026-02-05T02:25:22Z jurnal-caraka-prabu:ART

DIPLOMASI DIGITAL DAN IMPLEMENTASI APLIKASI SAFE TRAVEL DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI Anggleni, Andela Public Service-Based Information Technology and Communication (ICT), Electronics Neighborhood/Pillars of Citizens (e-RT/RW) (Study of e-Government in Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang). This study is based on the new way to manage public sector-oriented management services to the community forward, rather than the interests of the government. E-Government Program is a program of e-RT/RW Surabaya. The results showed the program e-RT/RW sourced from Palembang Mayor Factors supporting the program e-RT/RW in the Kelurahan Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang is the full support of the government and relevant parties, the basic service standards and infrastructure are qualified. Whereas the inhibiting factor is the public interest, a lack of internal party support, and lack of maintenance of infrastructure. From the research, the researchers suggest that the necessary socialization harder, but not merely socialization but also training to people to operate online. Transparent financial accountability. Holding intense communication forum, addition of website content, and control of technical problems with a thorough evaluation. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2021-12-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/617 10.36859/jcp.v5i2.617 Jurnal Caraka Prabu; Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Caraka Prabu; 187 - 196 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v5i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/617/286 Copyright (c) 2021 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/654 2026-02-05T02:25:22Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENGARUH PRIVATISASI DALAM KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) Karisma, Karisma Saiful, Saiful Alifiyah, Sophi Ardiani, Rizka Rachmawati, Devi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi penting dalam perekonomian nasional, bersama dengan pelaku ekonomi lainnya, yaitu sektor swasta. Kinerja merupakan indikasi keadaan atau kondisi suatu perusahaan. Oleh karena itu, konsep privatisasi adalah proses pengalihan sebagian kepemilikan perusahaan dari pemerintah kepada swasta dengan tujuan untuk mengurangi intervensi pemerintah yang berlebihan, sehingga dapat meningkatkan kinerja, efisiensi dan nilai perusahaan melalui privatisasi. Pasar dan persaingan. Sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham perusahaan kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, meningkatkan kepentingan negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham. orang-orang. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2021-12-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/654 10.36859/jcp.v5i2.654 Jurnal Caraka Prabu; Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Caraka Prabu; 197 - 203 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v5i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/654/287 Copyright (c) 2021 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/655 2026-02-05T02:25:22Z jurnal-caraka-prabu:ART

DAMPAK KEBIJAKAN PRIVATISASI TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA Karisma, Karisma Ardiani, Rizka Alifiyah, Sophi saiful, Saiful Rachmawati, Devi Kebijakan privatisasi menjadi tren global yang terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Privatisasi atau penjualan aset negara dipandang sebagai program ekonomi yang diperlukan untuk menghindari penghematan yang tinggi dengan membebaskan BUMN dari kerugian. Program privatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Privatisasi adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang mengalihkan sebagian atau seluruh aset yang dimiliki oleh negara kepada pihak swasta. Privatisasi BUMN telah menimbulkan banyak kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Selama privatisasi dapat membawa manfaat yang lebih baik, beberapa akan baik-baik saja dengan privatisasi, sementara yang lain akan dianggap non-nasionalis dan menolak privatisasi untuk mengkonsumsi aset negara. Tujuan yang dicapai melalui kebijakan privatisasi adalah untuk memberikan kontribusi keuangan kepada organisasi negara dan komersial, akses terbuka ke pasar internasional, dan transfer teknologi ke organisasi komersial. Di Indonesia, privatisasi dianggap penting karena mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik. Privatisasi didasarkan pada prinsip transparansi, independensi, tanggung jawab, akuntabilitas, kewajaran dan harga terbaik, dengan memperhatikan kondisi pasar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat. The privatization policy has become a global trend that occurs in both developed and developing countries. Privatization or sale of state assets is seen as an economic program needed to avoid high savings by freeing BUMN from losses. The privatization program can increase efficiency and encourage economic growth, especially in the fields of infrastructure, education, and health. Privatization is a policy implemented by the government that transfers part or all of the assets owned by the state to the private sector. The privatization of BUMN has caused a lot of controversy among the Indonesian people. As long as privatization can bring better benefits, some will be fine with privatization, while others will be considered non-nationalists and reject privatization to consume state assets. The objectives achieved through the privatization policy are to provide financial contributions to state and commercial organizations, open access to international markets, and transfer of technology to commercial organizations. In Indonesia, privatization is considered important because it promotes good corporate governance. Privatization is based on the principles of transparency, independence, responsibility, accountability, fairness and the best price, taking into account market conditions. Thus, Indonesia's economic growth will increase. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2021-12-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/655 10.36859/jcp.v5i2.655 Jurnal Caraka Prabu; Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Caraka Prabu; 242 - 250 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v5i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/655/290 Copyright (c) 2021 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/716 2026-02-05T02:25:22Z jurnal-caraka-prabu:ART

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI OLEH DPUPR DI KECAMATAN PAKISJAYA KABUPATEN KARAWANG Widyaningsih, Windi Yamardi, Yamardi Abidin As, Zaenal Penelitian ini berjudul: “Efektivitas Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang”. Fenomena yang terjadi di Kecamatan Pakisjaya adalah kekeringan irigasi. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan air jaringan irigasi di Kecamatan Pakisjaya tidak merata sehingga menghambat produktivitas petani yang ada di Kecamatan Pakisjaya. Metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian, yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah Efektivitas program menurut Makmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di Kecamatan Pakisjaya memiliki permasalahan dalam beberapa dimensi yang dikemukakan oleh Makmur sehingga, belum tercapainya efektivitas pada program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam pelaksanaan normalisasi belum sesuai, ketepatan perhitungan biaya yang dapat dilihat dari sarana dan prasarana kurang memadai, ketepatan dalam pengukuran dalam pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban belum tepat, ketepatan dalam menentukan pilihan sudah tepat dalam metode pelaksanaan kegiatan program, ketepatan berpikir sudah sesuai dalam memahami konsep dan metode mempunyai pedoman untuk memahami dan proses evaluasi dilakukan dengan baik, ketepatan dalam melakukan perintah sudah sesuai karena mempunyai kriteria tertentu dalam pelaksanaan program, ketepatan dalam menentukan tujuan belum sesuai karena dapat dilihat dari ketentuan dan peraturan sudah ada namun dilihat dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum maksimal, ketepatan sasaran belum sesuai karena masyarakat Pakisjaya masih belum terpenuhi kebutuhan airnya. Kata Kunci: Efektivitas Program, Kecamatan Pakisjaya, Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi This study entitled: "The Effectiveness of the Irrigation Network Development and Management Program by the Public Works and Spatial Planning Agency in Pakisjaya District, Karawang Regency". The phenomenon that occurs in Pakisjaya District is drought in irrigation. The problem that occurs in this research is that the management of irrigation network water in Pakisjaya District is not evenly distributed, thus hampering the productivity of farmers in Pakisjaya District. The research methodology used in the research is descriptive with a qualitative approach. The theory used is program effectiveness according to Makmur. The results showed that the effectiveness of the irrigation network development and management program in Pakisjaya District had problems in several dimensions put forward by Makmur so that the effectiveness of the program had not been achieved. This can be seen from the timeliness in implementing normalization is not appropriate, the accuracy of cost calculations that can be seen from the facilities and infrastructure is inadequate, the accuracy in measuring the implementation of tasks and accountability is not yet right, the accuracy in determining the right choice in the method of implementing program activities, accuracy thinking is appropriate in understanding concepts and methods has guidelines for understanding and the evaluation process is carried out well, accuracy in carrying out orders is appropriate because it has certain criteria in program implementation, accuracy in determining objectives is not yet appropriate because it can be seen from the existing rules and regulations but seen In terms of supervision carried out by the Public Works and Spatial Planning Office, it is not optimal, the accuracy of targeting is not appropriate because the people of Pakisjaya have not yet met their water needs. Keywords: Program Effectiveness, Pakisjaya District, Irrigation Development and Management Universitas Jenderal Ahmad Yani 2021-12-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/716 10.36859/jcp.v5i2.716 Jurnal Caraka Prabu; Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Caraka Prabu; 204 - 225 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v5i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/716/288 Copyright (c) 2021 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/739 2026-02-05T02:25:22Z jurnal-caraka-prabu:ART

EFEKTIVITAS PROGRAM “TUKA TUKU PURBALINGGA” SEBAGAI MEDIA PEMASARAN UMKM DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 Yuliawan, Dicky Zuhriyati, Erni Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas program Tuka Tuku Purbalingga sebagai media pemasaran UMKM di Kabupaten Purbalingga tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan pada tahun 2020. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu sekertariat program Tuka Tuku Purbalingga, pelaku UMKM, dan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam pelaksanaan program Tuka Tuku berkaitan dengan (1) Ketepatan sasaran program Tuka Tuku Purbalingga sudah menyasar pelaku UMKM, namun perlu peningkatan dalam hal jumlah UMKM yang bergabung dalam program. (2) Sosialisasi program Tuka Tuku dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dilakukan dengan strategi yang cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi dalam penyampian informasi program karena masih banyak masyarakat yang belum menerima informasi program Tuka Tuku secara keseluruhan dan belum dilakukan secara intens atau terus menrus. (3) Tujuan program Tuka Tuku dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM dan masyarakat, sehingga hasil dari pelaksanaan program Tuka Tuku sudah sesuai dengan tujuan yang direncanakan sebelumnya. (4) Pemantuan program sudah dilakukan terhadap pelaku UMKM yang bergabung dalam program terutama berkaitan dengan masalah dan hambatan yang dialami pelaku UMKM. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2021-12-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/739 10.36859/jcp.v5i2.739 Jurnal Caraka Prabu; Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Caraka Prabu; 226 - 241 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v5i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/739/289 Copyright (c) 2021 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/827 2026-01-29T07:13:36Z jurnal-caraka-prabu:ART

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Luth, Luth Maswati, Rani Meriwijaya, Meriwijaya The Covid-19 pandemic has had a negative impact, namely the number of children being victims of violence. Based on data from the Online Information System for the Protection of Women and Children, cases of violence against children in the midst of the Covid-19 pandemic experienced a significant increase. The purpose of this study is to find out government policies in overcoming violence against children in the midst of the covid 19 pandemic. This type of research is an approach that is carried out by literature studies in scientific journals, books, documents, websites, and other sources. The results showed that the government through the ministry of women's empowerment and child protection (PPPA) issued several policies in the form of the Joint Movement to Take Care of Our Families, Optimizing the role of Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) activists, Opening telephone service for women and children's friends (SAPA) 192, and Issuing Government Regulation (PP) Number 78 of 2021 concerning Special Protection for Children. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2022-06-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/827 10.36859/jcp.v6i1.827 Jurnal Caraka Prabu; Vol 6 No 1 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 87-103 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v6i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/827/320 Copyright (c) 2022 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/932 2026-01-29T07:14:19Z jurnal-caraka-prabu:ART

GERAKAN PEMANFAATAN LAHAN SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK KETAHANAN PANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA YOGYAKARTA Utomo, Lantip Fajar Effendi, David This research aims to discuss how the strategy of community empowerment in building food self-sufficiency in the City of Yogyakarta Covid-19. Qualitative research using an explanatory method. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Based on the research that has been done that the land use movement and the existence of community empowerment programs during the Covid-19 pandemic in the city of Yogyakarta. The land use movement functions as an effort to build food self-sufficiency and community-based local community empowerment. This program is also a space for collaboration between community stakeholders and the agriculture office as well as financial support from the special budget of the Special Region of Yogyakarta. Other findings, there are several benefits for farmer groups and the surrounding community, namely being able to create and develop group potential, employment opportunities, helping group welfare, being able to meet community food needs. In addition, there are obstacles experienced such as erratic weather conditions affecting crop yields, lack of participation among group members, lack of consistency to maintain every agenda that will be carried out and market support to buy community products. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dalam membangun swasembada pangan di Kota Yogyakarta Covid-19. Penelitian kualitatif menggunakan metode penjelasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa gerakan pemanfaatan lahan dan adanya program pemberdayaan masyarakat selama pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta. Gerakan pemanfaatan lahan ini berfungsi sebagai upaya membangun swasembada pangan dan pemberdayaan masyarakat setempat berbasis masyarakat. Program ini juga merupakan ruang kolaborasi antara pemangku kepentingan masyarakat dan Dinas Pertanian serta dukungan keuangan dari anggaran khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan lainnya, ada beberapa manfaat bagi kelompok tani dan masyarakat sekitar, yaitu mampu menciptakan dan mengembangkan potensi kelompok, kesempatan kerja, membantu kesejahteraan kelompok, mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, ada kendala yang dialami seperti kondisi cuaca yang tidak menentu yang mempengaruhi hasil panen, kurangnya partisipasi antar anggota kelompok, kurangnya konsistensi untuk mempertahankan setiap agenda yang akan dilakukan dan dukungan pasar untuk membeli produk masyarakat. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2022-12-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/932 10.36859/jcp.v6i2.932 Jurnal Caraka Prabu; Vol 6 No 2 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 217-228 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v6i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/932/374 Copyright (c) 2022 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/937 2026-01-29T07:13:36Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENGARUH KUALITAS SISTEM, KUALITAS INFORMASI, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PENGGUNAAN SMART GOVERNMENT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Anjarbati, Novera Pribadi, Ulung The application of the concept of smart government in the region is certainly an interesting thing to study because each region has its problems and efforts in realizing the concept, one of which is in the South Lampung Regency. The implementation of smart government in South Lampung Regency is one of them with the online population administration service website (PAKe-Oli). The innovation of the program is present to meet the needs of the community related to basic services, facilitate the community, effectively, efficiently by the concept of smart government to realize an orderly society of population administration. The purpose of this study is to analyze and explain the influence of system quality, information quality and quality of service on the use of smart government by the South Lampung Regency Government. Using quantitative research methods, the results of this study explain that the quality of the system, the quality of information and the quality of services have a positive and significant effect on the use of smart government in South Lampung Regency in 2021. Evidenced by hypothesis tests that show that these three variables affect the use of smart government positively and significantly. Penerapan konsep smart government di daerah tentunya menjadi hal yang menarik untuk dikaji dikarenakan setiap daerah memiliki permasalahan dan upaya tersendiri dalam mewujudkan konsep tersebut, salah satunya di Kabupaten Lampung Selatan. Wujud penerapan smart government di Kabupaten Lampung Selatan salah satunya dengan adanya website pelayanan administrasi kependudukan online (PAKe-Oli). Inovasi program tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pelayanan dasar, mempermudah masyarakat, efektif, efisien sesuai dengan konsep smart government untuk mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta menjelaskan pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan terhadap penggunaan smart government oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan smart government di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2021. Dibuktikan dengan uji hipotesis yang menunjukkan bahwa ke-tiga variabel tersebut mempengaruhi penggunaan smart government secara positif dan signifikan. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2022-06-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/937 10.36859/jcp.v6i1.937 Jurnal Caraka Prabu; Vol 6 No 1 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 104-122 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v6i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/937/321 Copyright (c) 2022 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1010 2026-01-29T07:13:36Z jurnal-caraka-prabu:ART

KONSISTENSI PEROLEHAN SUARA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI DENGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PENGUSUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEMALANG Sugiharto, Unggul Pambudi, Dimas Purbo Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana konsistensi antara perolehan suara partai politik pada pemilu tahun 2019 dengan perolehan suara calon presiden/wakil presiden tahun 2019. Selain itu penelitian ini sedikit banyak mencoba membedah mana yang memiliki peran besar dalam kontestasi pemilihan presiden pad atahun 2019 yang lalu. Tekanan utama adalah melihat dan membuktikan apakah ada konsistensi perolehan suara parpol calon presiden/wakil presiden. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa tidak selamanya parpol yang mengusungnya memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perolehan suara calon presiden/wakil presiden. Bahkan antara keduanya bisa menimbulkan gap, dimana perolehan suara parpol yang mengusungnya bisa lebih besar dari capres/cawapres yang diusungnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan data sekunder dalam bentuk laporan dan dari rekapan hasil pemilu Capres dan Cawapres 2019 yang lalu. Hasil penelitian menunjukkan antara akumulasi perolehan suara antara partai pengusung dengan capres cawapres menunjukan kecenderungan tertentu. Artinya ada kecenderungan bahwa suara partai pengusung dengan paslon capres/cawapres yang diusung tidaklah linear, berbeda atau tidak sama. Perolehan suara parpol pengusung 01 dengan paslon capres/cawapres 01 tidaklah sama persis atau terdapat selisih, dan hal ini terjadi pula pada perolehan suara parpol pengusung 02 dengan paslon capres/cawapresnya 02. This paper aims to see how the consistency between the votes acquired by political parties in the 2019 elections and the votes acquired by the presidential/vice-presidential candidates in 2019. In addition, this research tries to dissect which one has a big role in the contestation of the presidential election in 2019. The main pressure is to see and prove whether there is consistency in the number of votes for the political parties for the presidential/vice-presidential candidates. The final objective of this research is to show that the political parties that carry them do not always have a significant contribution to the vote acquisition of presidential/vice-presidential candidates. Even between the two of them can create a gap, where the vote gain of the political party that carries it can be greater than the candidate for president/vice presidential candidate it carries. The method used is a qualitative descriptive approach. Researchers used secondary data in the form of reports and from the recap of the results of the 2019 presidential and vice-presidential elections. The results of the study show that the accumulation of votes between the supporting parties and the Cawapres shows a certain tendency. This means that there is a tendency that the votes of the party carrying the presidential/vice-presidential candidate pairs are not linear, different or not the same. The votes obtained by the political party carrying 01 and the presidential/vice-presidential candidate pair 01 are not exactly the same or there is a difference, and this also happened to the vote acquisition of the political party carrying the 02 with the presidential/vice-presidential candidate pair 02. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2022-06-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1010 10.36859/jcp.v6i1.1010 Jurnal Caraka Prabu; Vol 6 No 1 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 1-19 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v6i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1010/316 Copyright (c) 2022 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1019 2026-01-29T07:13:36Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENGARUH PERANG RUSIA DAN UKRAINA TERHADAP PEREKONOMIAN NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA Bakrie, Connie Rahakundini Delanova, Mariane Olivia Mochamad Yani, Yanyan Perang antara Rusia dan Ukraina memiliki implikasi yang sangat serius bagi pasar global. Rusia adalah produsen dan pengekspor minyak terbesar ketiga di dunia, pengekspor gas alam terbesar kedua, dan pengekspor batu bara terbesar ketiga. Selain itu, Ukraina sama pentingnya dalam memenuhi pasar global sebagai pengekspor minyak bunga matahari terbesar, pengekspor jagung terbesar keempat dan pengekspor gandum terbesar kelima. Kedua negara ini merupakan pemasok yang sangat penting bagi negara-negara defisit seperti Asia Tenggara dimana lebih dari 37 persen impor migas ke Asia Tenggara. Secara absolut perang yang terjadi mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh perang antara Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik sehingga peneliti tidak hanya menjelaskan pengaruh perang antara Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian Asia Tenggara, tetapi juga menganalisis hubungan ekonomi antara negara-negara Asia Tenggara dengan Rusia. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa pada tahun 2017, Rusia menduduki peringkat kedelapan di antara mitra dagang utama ASEAN, dengan total perdagangan bilateral hanya 0,66% dari total omset perdagangan ASEAN. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tentunya berdampak pada sektor ekonomi dan tentunya konflik tersebut berujung pada restrukturisasi perdagangan internasional dan negara-negara yang memiliki hubungan dengan Rusia dan Ukraina akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kepentingan nasional negaranya. Asia Tenggara merasakan efek langsung dari perang seperti gangguan rantai pasokan global dan kenaikan harga energi dan pangan. Selain itu, kenaikan harga BBM di beberapa negara. Hal ini membuat dampak perang antara Rusia dan Ukraina mendapat pengaruh yang besar dari berbagai sektor sehingga menyebabkan terjadinya restrukturisasi ekonomi global. The war between Russia and Ukraine has very serious implications for global markets. Russia is the world's third largest producer and exporter of oil, the second largest exporter of natural gas, and the third largest exporter of coal. Moreover, Ukraine is just as important in meeting global markets as the largest sunflower oil exporter, the fourth largest exporter of maize and the fifth largest exporter of wheat. These two countries are very important suppliers for deficit countries such as Southeast Asia where more than 37 percent of oil and gas imports to Southeast Asia. In absolute terms the war that occurred resulted in an increase in world oil prices which affected Southeast Asia. This study aims to explain and analyze the influence of the war between Russia and Ukraine on the economies of countries in the Southeast Asian region. This study uses a qualitative method with descriptive analytic research type so that researchers not only explain the influence of the war between Russia and Ukraine on the Southeast Asian economy, but also analyze the economic relations between Southeast Asian countries and Russia. The results in this study are that in 2017, Russia was ranked eighth among ASEAN's main trading partners, with total bilateral trade only 0.66% of ASEAN's total trade turnover. The war that occurred between Russia and Ukraine certainly had an impact on the economic sector and of course the conflict led to the restructuring of international trade and countries that have relations with Russia and Ukraine will have a major influence on the national interests of their countries. Southeast Asia is feeling the direct effects of the war such as disruption of global supply chains and rising energy and food prices. In addition, fuel prices have increased in some countries. This makes the impact of the war between Russia and Ukraine have a great influence from various sectors, causing a restructuring of the global economy. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2022-06-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1019 10.36859/jcp.v6i1.1019 Jurnal Caraka Prabu; Vol 6 No 1 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 65-86 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v6i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1019/319 Copyright (c) 2022 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1022 2026-01-29T07:14:47Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENERAPAN CITY BRANDING DALAM MEWUJUDKAN HERITAGE MILITARY TOURISM DI KOTA CIMAHI Basyari, Muhammad Sachrul Rohayatin, Titin Abidin AS, Zaenal Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan city branding dalam mewujudkan Heritage Military Tourism di Kota Cimahi. Permasalahannya adalah pelaksanaan wisata tersebut yang belum sesuai dengan perencanaannya, minimnya infrastruktur dan kunjungan wisata, dan keuntungan sektor pariwisata lebih dinikmati oleh pemilik modal besar akibat marjinalisasi ekonomi terhadap UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus kolektif, sehingga informan dipilih dari berbagai badan/dinas dan pemangku kepentingan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, pengamatan, wawancara, dan pengumpulan data dengan dokumen serta bahan audio/visual. Teknik analisis data yang digunakan yaitu penyiapan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi Visi dan Strategi, relevansi visi dan strategi belum disertai koordinasi yang baik. Dimensi Sinergi, dukungan pemangku kepentingan belum disertai kesepakatan formal. Komunitas Lokal, identifikasi kebutuhan UMKM belum disertai keterlibatannya dalam forum formal. Dimensi infrastruktur, peningkatan aksebilitas belum optimal. Dimensi Cityscape and Getaways, lingkungan representatif belum signifikan. Dimensi Budaya Internal, pengelolaan dan pemasaran kota belum disertai kemampuan pemerintah kota yang memadai. Dimensi Kesempatan, pengembangan ekonomi belum diintegrasikan dengan city branding. Dimensi Komunikasi, penyelarasan pesan city branding belum optimal. Dengan demikian, penerapan city branding tersebut belum optimal. Kata kunci : City Branding, Wisata, Heritage Military Tourism. This research amis to analyze and describe the application of city branding in realizing Heritage Military Tourism in Cimahi City. The problem is that the implementation of the tour is not in accordance with its planning, the lack of infrastructure and tourist visits, and the benefits of the tourism sector are enjoyed by large capital owners due to the economic marginalization of MSMEs. The research method used is qualitative with a collective case study approach, so that informants are selected from various Cimahi City Government's agencies/services and other stakeholders. Data collection techniques used are literature study, observation, interviews, and data collection with documents and audio/visual materials. The data analysis techniques used are data preparation, data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The results show that in the dimensions of Vision and Strategy, the relevance of vision and strategy has not been accompanied by good coordination. The dimension Synergy, stakeholder support has not been accompanied by a formal agreement. The dimension of Local Communities, the identification of the needs of MSMEs has not been accompanied by their involvement in formal forums. The dimension of infrastructure, increasing accessibility has not been optimal. The dimensions of Cityscape and Getaways, the representative environment is not significant. The dimension of Internal Culture, city management and marketing have not been accompanied by adequate city government capabilities. The dimension of Opportunity, economic development has not been integrated with city branding. The dimension of Communication, the alignment of city branding messages has not been optimal. Thus, the application of city branding is not optimal. Keywords : City Branding, Tourism, Heritage Military Tourism. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2023-06-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Text Teks application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1022 10.36859/jcp.v7i1.1022 Jurnal Caraka Prabu; Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 114-136 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v7i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1022/407 Copyright (c) 2023 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1048 2026-01-29T07:13:36Z jurnal-caraka-prabu:ART

STRATEGI PENINGKATAN WISATAWAN ASING DI KOTA CIMAHI PADA TAHUN 2023 Tholhah, Tholhah Alamari, Muhammad Fauzan Pariwisata merupakan sektor penting bagi suatu wilayah, dalam hal ini pariwisata akan memberikan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi terutama bagi mereka yang berhubungan langsung dengan kegiatan pariwisata seperti restoran dan penyedia penginapan. Cimahi menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata melalui ciri khas dan sumber daya yang dimilikinya, ciri khas tersebut adalah Cimahi yang dikenal sebagai Kota Militer (Kota Hijau) dikarenakan terdapat sejarah, bangunan, dan fasilitas kemiliteran yang cukup lengkap. Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan deskriptif analisis, data-data yang digunakan berasal dari teknik pengumpulan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemerintah Kota Cimahi memiliki beberapa strategi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Kota Cimahi agar dapat memajukan sektor pariwisata, beberapa upaya tersebut adalah dengan mulai membentuk kerja sama dalam konsep sister city, meluncurkan program Cimahi Military Heritage Tourism dengan Sekoci (Serba Kota Cimahi) sebagai transportasi utama, program Cimahi City Tour, serta melakukan koordinasi dengan pengelola daerah-daerah wisata. Kesimpulannya program-program tersebut harus dilaksanakan dengan baik melalui koordinasi dengan berbagai pihak, contohnya dengan kementerian dan dinas-dinas terkait serta lembaga swadaya masyarakat. Tourism is an important sector for a region, in this case tourism will have a positive impact on economic growth, especially for those who are directly related to tourism activities such as restaurants and lodging providers. Cimahi is one of the areas that has great potential in the tourism sector through its characteristics and resources, this characteristic is that Cimahi is known as the Military City (Green City) because there is a fairly complete history, buildings, and military facilities. This study uses a descriptive analysis type approach, the data used comes from collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The Cimahi City Government has several strategies to utilize Cimahi City's resources in order to advance the tourism sector, some of these efforts are by starting to form cooperation in the sister city concept, launching the Cimahi Military Heritage Tourism program with Lifeboats (Cimahi City All-in-One) as the main transportation , the Cimahi City Tour program, as well as coordinating with the managers of tourist areas. In conclusion, these programs must be implemented properly through coordination with various parties, for example with relevant ministries and agencies as well as non-governmental organizations. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2022-06-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1048 10.36859/jcp.v6i1.1048 Jurnal Caraka Prabu; Vol 6 No 1 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 123-137 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v6i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1048/322 Copyright (c) 2022 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1050 2026-01-29T07:13:36Z jurnal-caraka-prabu:ART

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG IMPLEMENTATION OF POLICIES REGARDING THE FAMILY PLANNING VILLAGE PROGRAM IN ARJASARI DISTRICT, BANDUNG REGENCY Rochaeni, Atik Christianingsih, Endah Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dilakukan untuk mengetahui secara pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menggali berbagai sumber informasi primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan keadaan tertentu dari fakta yang terjadi pada proses penelitian berupa persepsi, perilaku, motivasi, serta tindakan dan yang lainnya dengan tidak memanipulasi fenomena yang telah diamati. Dimensi yang menjadi alat ukur implementasi yaitu: terkait ukuran dasar serta tujuan yang meliputi kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan berbagai kegiaan pelaksanaan, karakteristik dari badan-badan pelaksana, berbagai kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan kecenderungan pelaksana (Implementors). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, ukuran ideal pencapaian standar sasaran program belum tercapai secara optimal, sumber daya manusia cukup memadai, sedangkan sumberdaya finansial serta sumber daya fasilitas masih relatif kurang, komunikasi dengan transmisi/ penyaluran informasi sudah berjalan dengan baik, jelas dan konsisten, struktur organisasi dapat bekerja dengan baik, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap dan jelas, namun dalam sisi kerja sama masih harus ditingkatkan, pengaruh program terhadap kondisi ekonomi dan sosial, terhadap opini publik cukup positif, dukungan elit politik yang baik, respon, pemahaman dan sikap yang serius dari agen pelaksana yang sudah baik namun perlu ditingkatkan. Research on the implementation of policies regarding the Family Planning Village Program in Arjasari District, Bandung Regency was conducted to determine the implementation of these policies by exploring various sources of primary and secondary information using a descriptive qualitative approach that describes a certain situation from the facts that occur in the research process, both in the form of behavior, perceptions, motivations, actions and others without manipulating the observed phenomena. The dimensions that are used to measure implementation are: basic measures and policy objectives, policy resources, inter- organizational communication and implementation activities, characteristics of implementing agencies, economic, social and political conditions, and implementing tendencies. (Implementors).The results of the study indicate that the IMPLEMENTATION OF POLICIES REGARDING THE FAMILY PLANNING VILLAGE PROGRAM IN ARJASARI DISTRICT, BANDUNG REGENCY, the ideal measure of achieving program target standards has not been optimally achieved, human resources are adequate, financial resources and facility resources are still relatively lacking, communication with transmission / distribution information is running well, clearly and consistently, the organizational structure can work well, the Standard Operating Procedure (SOP) is complete and clear, but in terms of cooperation still needs to be improved, the influence of the program on economic and social conditions, on public opinion is quite positive , good political elite support, response, understanding and serious attitude from implementing agencies that are already good but need to be improved. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2022-06-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1050 10.36859/jcp.v6i1.1050 Jurnal Caraka Prabu; Vol 6 No 1 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 20-41 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v6i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1050/317 Copyright (c) 2022 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1051 2026-01-29T07:13:36Z jurnal-caraka-prabu:ART

ANALISIS KRITIS TERKAIT EFEKTIVITAS PROGRAM PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DALAM MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN OLEH DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAHI PADA MASA COVID-19 TAHUN 2021 Antika, Galuh Ageng Kurnia, Dadan Munawaroh, Siti Pengangguran ialah masalah perekonomian yang cukup rumit dan selalu muncul dari tahun ke tahun diberbagai daerah di Indonesia salah satunya kota cimahi yang berada di provinsi Jawa Barat. Pengangguran yang terjadi di Kota Cimahi diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kepadatan penduduk yang setiap tahunnya meningkat, adanya pandemi Covid-19 dan  ketidakseimbangan antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Tujuan penelitian ini tentang analisis kritis terkait efektivitas program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja dengan menggunakan teori efektivitas program dengan indikator ketetapan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Cara pengumpulan data yang dilakukan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan empat indikator dari efektivitas program sudah berjalan dengan baik, ditunjukan dengan turunnya presentase angka pengangguran dari 13,30% menjadi 13,07%. dimana tujuan dari pelatihan adalah memberikan bekal kepada masyarakat Kota Cimahi untuk mampu bekerja dan membuka lapangan usaha sendiri. Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi sudah memaksimalkan dengan sebaik mungkin dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Cimahi dengan menyelenggarakan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, dan program pelatihan kerja ini secara umum sudah bekerja dengan efektif. Kata Kunci: Dinas Tenaga Kerja, Pelatihan Tenaga Kerja, Pengangguran Unemployment is an economic problem that is quite complicated and always appears from year to year in various regions in Indonesia, one of which is the city of Cimahi in the province of West Java. Unemployment that occurs in Cimahi City is caused by several factors, namely population density which increases every year, the Covid-19 pandemic and the imbalance between job seekers and available job opportunities. The purpose of this study is to critically analyze the effectiveness of training programs and labor productivity using the theory of program effectiveness with indicators of program targeting, program socialization, program objectives, and program monitoring. Methods of data collection were carried out such as observation, interviews, and documentation. The results of the study based on four indicators of the effectiveness of the program have been running well, as indicated by the decrease in the percentage of the unemployment rate from 13.30% to 13.07%. where the purpose of the training is to provide provisions for the people of Cimahi City to be able to work and open their own business fields. The Cimahi City Manpower Office has maximized the best possible in reducing unemployment in Cimahi City by organizing training programs and labor productivity, and this job training program in general has worked effectively. Keywords: Department of Manpower, Manpower Training, Unemployment Universitas Jenderal Ahmad Yani 2022-06-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1051 10.36859/jcp.v6i1.1051 Jurnal Caraka Prabu; Vol 6 No 1 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 42-64 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v6i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1051/318 Copyright (c) 2022 Jurnal Caraka Prabu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1052 2026-01-29T07:14:19Z jurnal-caraka-prabu:ART

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI SLEMAN MART Rohmawati, Wahyu Atmojo, Muhammad Eko Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberdayaan usaha mikro melalui Sleman Mart yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman tahun 2020-2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan teori implementasi oleh Merilee S. Grindle. Adapun teknik pengumuplan data dilakukan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sleman Mart oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman yang diukur menggunaan teori Merilee S. Grindle pada dasarnya sudah berjalan cukup baik. Namun jika dilihat dari tujuh indikator yang digunakan pada penelitian ini belum sepenuhnya memenuhi. Implementasi Sleman Mart pada tahun 2020-2021 masih terdapat kekurangan pada indikator sumber daya yang digunakan yaitu sarana dan prasarana yang belum tercukupi serta sumber daya manusia yang terbatas dan belum kompeten untuk melaksanakan kegiatan Sleman Mart. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi pada fasilitas Sleman Mart oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman This study aims to determine the implementation of micro-enterprise empowerment through Sleman Mart carried out by the Cooperatives, Small and Medium Enterprises Office of Sleman Regency in 2020-2021. This study uses a qualitative research method with a case study approach and uses the implementation theory by Merilee S. Grindle. The technique of collecting data is done using interviews, documentation, and observation. The results showed that the implementation of Sleman Mart by the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises in Sleman Regency, which was measured using Merilee S. Grindle's theory, had been going pretty well. However, if it is seen from the seven indicators used in this study, it has not fully fulfilled. Implementation of Sleman Mart in 2020-2021 there are still deficiencies in the indicators of the resources used, namely inadequate facilities and infrastructure and limited and incompetent human resources to carry out Sleman Mart. Therefore, it is necessary to optimize the Sleman Mart by the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Sleman Regency Universitas Jenderal Ahmad Yani 2022-12-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1052 10.36859/jcp.v6i2.1052 Jurnal Caraka Prabu; Vol 6 No 2 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 189-206 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v6i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1052/373 Copyright (c) 2022 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1158 2026-01-29T07:14:19Z jurnal-caraka-prabu:ART

ALIH FUNGSI LAHAN RESAPAN AIR MENJADI PEMUKIMAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA (STUDI KASUS KELURAHAN CIPAGERAN DAN KELURAHAN CITEREUP) Khasanah, Mafrihatul Rahmatillah, Saeful Anwar Haryono, Budi Nurhaliza, Amelia Putri Putri, Chairika Ananda Fujilestari, Noer Apptika Alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman merupakan fenomena yang sering kali terjadi di suatu wilayah, seperti Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup di Kawasan Bandung Utara. Kawasan Bandung Utara merupakan suatu wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Resapan Air sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. Fenomena yang terjadi di lapangan adalah maraknya alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman masyarakat yang tidak mengikuti prosedur perizinan mendirikan bangunan. Hal tersebut berdampak pada aspek sosial seperti menjadi pusat keramaian maupun aspek lingkungan seperti banjir maupun kekeringan, sehingga kawasan resapan air tidak berfungsi secara optimal. Alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman dapat dilihat melalui tiga aspek, yaitu kondisi hidrogeologi, kondisi morfologi, serta tata guna lahan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan menerapkan metode deskriptif dalam meneliti bagaimana alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman di Kawasan Bandung Utara (Studi Kasus Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup). Universitas Jenderal Ahmad Yani 2022-12-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1158 10.36859/jcp.v6i2.1158 Jurnal Caraka Prabu; Vol 6 No 2 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 164-175 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v6i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1158/371 Copyright (c) 2022 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1161 2026-01-29T07:14:19Z jurnal-caraka-prabu:ART

ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Nuryamin, Sufri Wulandari, Widuri Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Itjend Kemendes PDTT) pada Masa Pandemi Covid-19. Ada perubahan sistem kerja di lingkungan pemerintah akibat adanya pandemic Covid-19. Instansi pemerintah yang biasa bekerja di kantor, karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), semua kantor diminta untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Hal ini baru pertama sekali diterapkan di instansi pemerintah. Itjen Kemendes PDTT merupakan bagian yang melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Kemendes PDTT. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan aplikasi NVivo 12. Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ASN di Itjen Kemendes PDTT pada masa pandemic Covid-19, berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari 1) Keterampilan kerja ASN Kemendes PDTT meningkat selama WFH; 2) Kerja sama tetap berjalan secara online; 3) Pemanfaatan waktu lebih fleksible ketika WFH; 4) Sarana dan prasarana belum sepenuhnya didukung untuk WFH; 5) dan terakhir adapatasi dengan lingkungan ASN sangat menyesuaikan dengan situasi pandemic dan WFH. Kata Kunci: Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pemerintahan Abstract This study aims to analyze the performance of the State Civil Apparatus (ASN) Inspectorate General of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (Itjend Kemendes PDTT) during the Covid-19 Pandemic Period. There has been a change in the work system within the government due to the Covid-19 pandemic. Government agencies that usually work in offices, because of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB), all offices are asked to work from home or work from home (WFH). This is the first time this has been implemented in a government agency. The Inspectorate General of the Ministry of Villages PDTT is the part that supervises, monitors, and evaluates performance and finances within the Ministry of Villages PDTT. This research method is descriptive and qualitative using the NVivo 12 application. Data collection techniques are by direct observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this study indicate that the performance of ASN at the Inspectorate General of the Ministry of Villages PDTT during the Covid-19 pandemic went well. This can be seen from 1) The work skills of ASN Kemendes PDTT increased during WFH; 2) Cooperation continues online; 3) More flexible use of time when WFH; 4) Facilities and infrastructure are not fully supported for WFH; 5) and lastly, adapting to the ASN environment very adapting to the pandemic situation and WFH. Keywords: Performance, State Civil Apparatus, Government Universitas Jenderal Ahmad Yani 2022-12-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1161 10.36859/jcp.v6i2.1161 Jurnal Caraka Prabu; Vol 6 No 2 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 229-247 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v6i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1161/375 Copyright (c) 2022 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1176 2026-01-29T07:14:19Z jurnal-caraka-prabu:ART

STRATEGI MILITER MENGENAI SIBER UNTUK KEUNGGULAN DUNIA MAYA DALAM PERANG ELEKTRONIK Kristian, Indra Rochaeni, Atik Dalam Penelitian ini, Peneliti mengusulkan strategi militer siber yang tangguh dan operasional untuk keunggulan dunia maya dalam perang elektronika. Kami mempertimbangkan tenaga kerja pasukan siber, kemampuan intelijen siber, dan organisasi kekuatan siber untuk meningkatkan strategi militer perang elektronika. Di bidang kekuatan- kekuatan siber, kita harus membina pribadi-pribadi yang dapat melakukan operasi komputer jaringan dan menguasai teknologi keamanan siber seperti pengumpulan intelijen siber, serangan siber, pertahanan siber, dan forensik siber. Kemampuan intelijen siber mencakup pengawasan/pengintaian siber, tatanan pertempuran siber,  dan penilaian kerusakan siber. Sebuah organisasi kekuatan perang elektonika  harus mengubah struktur pohon menjadi struktur jaringan dan harus mengatur tugas atau organisasi sentris fungsional. Strategi militer dunia maya yang kami usulkan memberikan keputusan tindakan sebelumnya untuk mengoperasikan efek yang diinginkan di dunia maya. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2022-12-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1176 10.36859/jcp.v6i2.1176 Jurnal Caraka Prabu; Vol 6 No 2 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 207-216 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v6i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1176/376 Copyright (c) 2022 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1202 2026-01-29T07:14:19Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENGARUH SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI JAKARTA TIMUR TAHUN 2019 Ginting, Elittaria Lenta Lawolo, Vainels Krisna Hia, Emilina Fransiska Di Indonesia, pemilu menjadi legitimasi penentu pemerintahan yang berkuasa. Keberhasilan pemilihan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi politik rakyat, yang tentunya bergantung pada kualitas sosialisasi dan pendidikan politik. Penelitian akan mengkaji pengaruh sosialisasi politik terhadap pemilih pemula di Kota Jakarta Timur pada tahun 2019. Objek penelitian yaitu, pemilih pemula yang berumur 17 tahun, belum pernah menggunakan hak pilihnya, dan dinilai memiliki pengetahuan yang minim terkait mekanisme pemilihan. Konsep yang digunakan sebagai alat analisa adalah konsep sosialisasi dan partisipasi politik. Sosialisasi politik KPU Jakarta Timur dilakukan dengan memberikan pendidikan politik melalui penyampaian sosialisasi berupa ceramah di sekolah. Sementara partisipasi politik pemilih pemula diukur melalui tingkat pemahaman, kesadaran politik dan partisipasi politik pemilih pemula. Metode yang dipakai yakni pendekatan kuantitatif, melalui desain penelitian Ex-post facto, dan jenis penelitian eksploratif. Terdapat 219 responden sebagai sampel penelitian dari siswa yang masuk kategori pemilih pemula dan mendapatkan sosialisasi politik dari KPU Jakarta Timur. Dari hasil uji F ditemukan, Pertama terdapat pengaruh dari variabel sosialisasi politik (X1) terhadap kesadaran pemilih pemula (Y1). Kedua terdapat pengaruh (X1) terhadap partisipasi politik pemilih pemula (Y2). Namun, hasil penelitian ini juga memberikan temuan bahwa kualitas penyampaian materi sosialisasi politik, tidak mendorong pemilih pemula berpartisipasi dalam politik. In Indonesia, elections become the legitimacy that determines the ruling government. Which of course depends on the quality of socialization and political education. This study will examine the effect of political socialization on novice voters in East Jakarta in 2019. The object of the research is 17 year. The concept used as an analytical tool is the concept of socialization and participation. Socialization is carried out by the East Jakarta KPU by providing political education . While the participation of novice voters is measured through the level of understanding, political awareness, participation of novice voters. The method used is a quantitative approach, through an ex-post facto research design, and the type of exploratory research. There were 219 respondents as the research sample from students who were categorized as novice voters and received political socialization from the East Jakarta KPU. From the results of the F test, it was found, First there is  the influence  of the  (X1) on the  (Y1). Second, there is the  influence of the (X1) on the  (Y2). However, the  results  of this  study  also provide  a  finding that the quality of delivery of political socialization materials does not encourage  novice voters to participate in politics. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2022-12-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1202 10.36859/jcp.v6i2.1202 Jurnal Caraka Prabu; Vol 6 No 2 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 138-163 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v6i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1202/370 Copyright (c) 2022 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1203 2026-01-29T07:14:19Z jurnal-caraka-prabu:ART

PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA CIMAHI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Nuradhawati, Rira Permana, Danny Rahmandika, Muhammad Aldi Penelitian ini membahas bagaimana peran LK3 Kota Cimahi dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekerasan yang terjadi pada perempuan yang biasanya dilakukan oleh mereka yang dianggap lebih kuat. Bentuk-bentuk kekerasan adalah fisik dan psikis. Banyak korban tidak berani angkat bicara karena menganggapnya sebagai masalah rumah tangga dan aib keluarga sehingga diperlukan peran lembaga atau organisasi yang dapat memberdayakan perempuan korban KDRT. Kajian dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana LK3 dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam dengan informan. Informan dalam penelitian ini antara lain pegawai LK3, masyarakat dan juga perempuan korban KDRT yang dianggap mampu memberikan informasi yang valid. This study discusses how the role of LK3 Cimahi City in empowering women victims of domestic violence. The background of this research is based on the phenomenon of violence that happens to women which is usually carried out by those who are considered stronger. The forms of violence are physical and psychological. Many victims do not dare to speak up because they consider it a domestic problem and a disgrace to the family so that the role of institutions or organizations that can empower women victims of domestic violence is needed. The study of this research is to see how LK3 in carrying out its role to empower women victims of domestic violence. This study uses a qualitative method that produces descriptive data obtained through literature study, observation and in-depth interviews with informants. The informants in this study included LK3 employees, the community and also women victims of domestic violence who were considered capable of providing valid information. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2022-12-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1203 10.36859/jcp.v6i2.1203 Jurnal Caraka Prabu; Vol 6 No 2 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 176-188 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v6i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1203/372 Copyright (c) 2022 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1326 2026-01-29T07:14:47Z jurnal-caraka-prabu:ART

PERAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI MASA PANDEMI Dini, Annisa Rahma Setiawan, Bayu Ali, Yusuf Widodo, Pujo Saragih, Herlina Juni Risma Provinsi Riau merupakan wilayah di Indonesia yang kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu faktor yang mendorong terjadinya karhutla adalah karena adanya konflik tenurial antara korporasi dan masyarakat adat atau lokal. Konflik tenurial di Provinsi Riau sangat kompleks sehingga dalam penyelesaiannya membutuhkan waktu jangka panjang. Pemerintah Daerah sebagai pembentuk kebijakan memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik tenurial di Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam penanganan konflik tenurial di Provinsi Riau dengan menggunakan pendekatan analisis faktor structural root causes of conflict, accelerator, trigger (SAT) dan teori kebutuhan dasar manusia. Untuk menganalisis peran pemerintah Provinsi Riau dalam penanganan konflik tenurial sebagai upaya penyelesaian kebakaran hutan dan lahan di masa pandemi, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang dipaparkan melalui kumpulan sumber-sumber data primer dan sekunder, yakni melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran pemerintah Provinsi Riau dalam penanganan konflik tenurial sebagai upaya penyelesaian kebakaran hutan dan lahan terdapat faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian konflik tersebut. Riau is one province of Indonesia known for its forest and land fires. One of the causes of these tragic land fires is tenure conflicts between corporations and indigenous or local peoples. Tenure conflicts became the main reason forest and land fire cases in Riau Province are convoluted. Thus, the resolution takes a long term to resolve. The local government, as a policymaker, has played a pivotal role in resolving tenurial conflicts. This research analyzes local governments' role in handling tenure conflicts in Riau Province using the structural root causes of conflict, accelerator, trigger (SAT) factor analysis approach, and Human Needs Theory. To analyze the role of the Riau Province government in handling tenurial conflict as an effort to resolve forest and land fires during the pandemic, the researcher uses a qualitative approach with a descriptive design presented through data collection from primary and secondary data sources, such as interviews and literature review. This research finds that in handling tenure conflicts, the government of Riau has been facing some challenges in its effort to resolve forest and land fires conflict resolution process. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2023-06-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1326 10.36859/jcp.v7i1.1326 Jurnal Caraka Prabu; Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 87-113 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v7i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1326/406 Copyright (c) 2023 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1492 2026-01-29T07:14:47Z jurnal-caraka-prabu:ART

STRATEGI SOSIALISASI PERDA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI Husbuyanti, Irma El-mira Mandini, Denda Devi Sarah Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus membahas tentang pernikahan anak, melalui Perda Nomor 5 tahun 2021. Hal ini dilatarbelakangi tingginya lonjakan kasus pernikahan dini pada tahun 2020 karena perubahan pola belajar secara daring selama pandemi Covid-19. Penelitian berfokus pada analisa strategi sosialisasi Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah dengan angka pernikahan dini tertinggi di Provinsi NTB selama masa pandemi Covid-19.  Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun hasil penelitian menjelaskan strategi sosialisasi peraturan pencegahan pernikahan dini Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui penguatan kelembagaan, serta penanganan kasus dan pembinaan langsung ke masyarakat. Kata kunci: strategi komunikasi, pandemi Covid-19, pernikahan dini, pernikahan anak, perda pencegahan perkawinan anak. West Nusa Tenggara (NTB) was recorded as the first province in Indonesia to pass a Regional Regulation (Perda) specifically discussing child marriage, through Regional Regulation Number 5 of 2021. This was motivated by the high spike in cases of early marriage in 2020 due to changes online learning patterns during the Covid-19 pandemic. The research focuses on analyzing the socialization strategy for East Lombok Regency as one of the areas with the highest early marriage rate in NTB Province during the Covid-19 pandemic. The research was carried out using a qualitative approach and descriptive method, which aims to analyze the type of strategy applied. The results of the study explain that the strategy for disseminating regulations on the prevention of early marriage in East Lombok Regency is carried out through institutional strengthening, as well as case handling and direct coaching to the community. Keywords: communication strategy, Covid-19, early-age marriage, child marriage, regulations on the prevention of child marriage. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2023-06-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Text Teks application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1492 10.36859/jcp.v7i1.1492 Jurnal Caraka Prabu; Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 65-86 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v7i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1492/405 Copyright (c) 2023 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1503 2026-01-29T07:14:47Z jurnal-caraka-prabu:ART

POLITIK PENATAAN RUANG KOTA KUPANG BERBASIS IDENTITAS FISIK DAN SOSIAL-BUDAYA Niron, Eusabius Separera Politik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia memberikan kesempatan kepada Pemda untuk mengembangkan aset dan potensi yang dimiliki. Sebagai daerah otonom, Kota Kupang memiliki aset dan potensi untuk dikembangkan sebagai simbol identitasnya untuk tujuan wisata sejarah kota. Usia Kota Kupang tidak muda lagi. Bukti sejarahnya adalah keberadaan benteng Concordia (1640). Kota Kupang membutuhkan revitalisasi ruang agar pengelolaan aset Kota Pusaka dan Kota Karang yang ditumbuhi pohon Sepe, berkelanjutan berbasis pariwisata dan ekonomi-kreatif. Artikel ini bertujuan menganalisis tata ruang Kota Kupang berbasis identitas fisik dan sosial-budaya, serta memberikan rekomendasi kebijakan revitalisasi ruang Kota untuk menciptakan simbol identitas sebagai salah Kota Pusaka dan Kota Karang Sepe di Indonesia. Melalui studi kepustakan, tulisan ini berargumen bahwa, Pertama, banyak bangunan bersejarah peninggalan Belanda, Jepang dan Portugis yang tidak terawat dan tidak berfungsi serta tidak tercatat sebagai Bangunan Cagar Budaya. Kedua, status kepemilikan gedung bersejarah masih menjadi masalah yang belum dicari solusinya oleh para pengambil kebijakan mulai dari Pemprov NTT, Pemkot Kupang dan Pemkab Kupang agar Kawasan Kota Lama Kupang tetap lestari. Ketiga, belum ada upaya penanaman jenis tanaman khas seperti pohon Sepe di area publik. Keempat, belum ada komitmen politik dari Pemkot Kupang untuk melakukan revitalisasi ruang publik berbasis identitas fisik dan sosial-budaya. Decentralization-politics and regional autonomy in Indonesia provide opportunities for local governments to develop their assets and potentials. As autonomous region, Kupang City has assets and potentials to be developed as a symbol of its identity for historical tourism purposes. Its needs a space revitalization for managing assets of Heritage City and Karang City, where Sepe trees grow is sustainable. This article aims to analyze the spatial layout of this City based on physical and socio-cultural identity, as well as provide recommendations for spatial revitalization to create a symbol of identity as one of the Heritage Cities and the City of Karang Sepe in Indonesia. Through literature study, this paper argues that, First, there are many historical buildings from the Dutch, Japanese and Portuguese heritage that are not maintained, not functioning and not recorded as Cultural Heritage Buildings. Second, the ownership status of historical buildings is still a problem that policy makers (NTT Provincial, Kupang City and Kupang Regency Government) have not found a solution, so that the Old City Area remains sustainable. Third, there has no effort to plant species such as the Sepe tree in public areas. Fourth, there has no political commitment from the Kupang City Government to revitalize public space based on physical and socio-cultural identity. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2023-06-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1503 10.36859/jcp.v7i1.1503 Jurnal Caraka Prabu; Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 39-64 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v7i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1503/404 Copyright (c) 2023 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1559 2026-01-29T07:14:47Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENGARUH CAGAR BUDAYA TERHADAP DEMOKRATISASI DI CIREBON RAYA Akbar, Taufan Herdansyah Nastiti, Nala Nourma Thesa, Amara Ar-raffi, Fadel Dwiyanto, Yoga Di wilayah Cirebon Raya terdapat tiga keraton yaitu: Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Kanoman. Seiring perkembangan zaman fungsi keraton kini menjadi cagar budaya dan wisata sejarah. Cagar budaya dan wisata sejarah ini menjadi poin penting dalam proses perpolitikan di Indonesia. Proses berjalannya demokratisasi di wilayah Cirebon Raya merupakan salah satu hal yang penting dan menyangkut Cagar Budaya dan Wisata Sejarah karena memberikan pengaruh dalam perpolitikan di wilayah Cirebon Raya. Pesta rakyat yang diadakan setiap lima tahun sekali menjadi sebuah acara yang sangat penting dalam pelaksanaan demokratisasi karena saat itulah proses pemilihan pemimpin untuk wilayah Cirebon Raya ditentukan. Tokoh-tokoh masyarakat akan ikut serta dalam pesta demokrasi tersebut, yang di dalamnya termasuk para keluarga kerajaan/keraton sehingga mereka dijadikan sebagai sebuah simbol di Cirebon Raya. Tujuan mereka mengikutsertakan tokoh-tokoh tersebut adalah untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat Cirebon Raya. Kata Kunci: Keraton, Cagar Budaya, Demokratisasi, Cirebon Raya In the Greater Cirebon area there are three palaces, namely: the Kasepuhan Palace, the Kacirebonan Palace, and the Kanoman Palace. Along with the times, the function of the palace is now a cultural heritage and historical tour. This cultural heritage and historical tourism is an important point in the political process in Indonesia. The ongoing process of democratization in the Greater Cirebon area is one of the important things and concerns Cultural Heritage and Historical Tourism because it influences politics in the Greater Cirebon area. The people's party which is held every five years becomes a very important event in the implementation of democratization because that's when the process of electing leaders for the Greater Cirebon area is determined. Community leaders will participate in the democratic party, which includes the royal/palace family so that they are used as a symbol in Greater Cirebon. Their goal of including these figures is to attract sympathy and support from the people of Greater Cirebon. Keywords: Palace, Cultural Heritage, Democratization, Greater Cirebon. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2023-06-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Text application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1559 10.36859/jcp.v7i1.1559 Jurnal Caraka Prabu; Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 16-38 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v7i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1559/403 Copyright (c) 2023 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1562 2026-01-29T07:14:47Z jurnal-caraka-prabu:ART

STRATEGY FOR DEVELOPING VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES (BUMDES) IN IMPROVING THE VILLAGE ECONOMY IN KERTAJAYA VILLAGE, PADALARANG DISTRICT, WEST BANDUNG Kushartono, Toto Septiansyah, Bayu Munawaroh, Siti Village-Owned Enterprises are economic institutions at the village level to manage village potential and prosper the village community which is managed by the village government together with the community. This study aims to determine the Strategy for the Development of Village Owned Enterprises (BUMDES) in Improving the Village Economy in Kertajaya Village, Padalarang District, West Bandung Regency. The various potentials of the village as an attraction for development resources should be utilized properly by stakeholders (interested) in an effort to promote equitable development. The research method used is a descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the strategy for developing BUMDes in improving the village economy in Kertajaya Village is trying to be carried out as much as possible even though it has not been able to significantly improve the community's economy, this is due to the Covid-19 pandemic. However, the village government tries to carry out several strategies such as providing money from the beginning to BUMDes, and there are several business items that are constant so that BUMDes can still run such as selling ATK needs and so on, providing capital to MSMEs, maximizing the existing budget to develop the BUMDes economy. Kertajaya and Bumdes villages can run even with the Covid-19 pandemic, absorption of community resources by boosting PAD, community empowerment in developing the village economy, making E-warung innovations to control the village economy, food security programs that are 20% of village funds by providing training , providing tools such as livestock seeds, agricultural seeds, with fertilizers, the Budikdamber program (Fish Cultivation in a Bucket) where the village government provides plant seeds assistance. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2023-06-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1562 10.36859/jcp.v7i1.1562 Jurnal Caraka Prabu; Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 1-15 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v7i1 eng https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1562/402 Copyright (c) 2023 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1723 2026-02-05T02:24:12Z jurnal-caraka-prabu:ART

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI WILAYAH KOTA BANDUNG Kurniati, Poni Sukaesih Zakiyani, Shafira Nur Yuwono, Fathan Arif Nugroho Munigar, Widiya Kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di wilayah Kota Bandung memiliki peran penting dalam meningkatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah yang telah diimplementasikan dan dampaknya terhadap pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bandung telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata. Beberapa kebijakan yang diadopsi meliputi peningkatan infrastruktur pariwisata, pengembangan atraksi wisata, promosi pariwisata, pelatihan dan pengembangan SDM pariwisata, serta pembenahan regulasi pariwisata. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bandung, meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan keberlanjutan pariwisata. Dampak dari kebijakan ini terlihat dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung, pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, pariwisata juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan budaya, serta meningkatkan citra Kota Bandung sebagai destinasi wisata yang menarik. Penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk memberikan informasi acuan bagi pemerintah Kota Bandung dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat keputusan terkait pembangunan pariwisata. Government policies in tourism development in the Bandung City area have an important role in improving the tourism sector as one of the main economic sectors. This research aims to analyze government policies that have been implemented and their impact on tourism development in Bandung City. The research method used is literature study and policy analysis. The results show that the Bandung City government has implemented various policies that support the development and development of tourism. Some of the policies adopted include improving tourism infrastructure, developing tourist attractions, promoting tourism, training and developing tourism human resources, and revamping tourism regulations. These policies aim to increase Bandung's tourism attractiveness, improve accessibility, improve service quality, and improve tourism sustainability. The impact of this policy can be seen in the increase in the number of tourist visits to Bandung City, economic growth in the tourism sector, increased employment, and increased regional income. In addition, tourism also contributes positively to social and cultural development, and improves the image of Bandung City as an attractive tourist destination. This research can also be useful for providing reference information for the Bandung City government and other stakeholders in making decisions regarding tourism development. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2023-12-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1723 10.36859/jcp.v7i2.1723 Jurnal Caraka Prabu; Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 1-16 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v7i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1723/444 Copyright (c) 2023 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1800 2026-02-05T02:24:12Z jurnal-caraka-prabu:ART

ANALISIS URGENSI PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI KABUPATEN LOMBOK UTARA Mandini, Denda Devi Sarah Husbuyanti, Irma Elmira Munculnya Covid-19 pada awal Mei 2020 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang menyebar di setiap kecamatan hingga pada Oktober 2020 telah menginfeksi 114 orang dengan jumlah korban meninggal 5 orang. namun Minimnya kemampuan pemerintah dalam penyelesaian pandemi covid-19 sehingga dalam hal ini perlunya keterlibatan berbagai pihak yang berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah pandemi dalam hal ini pemerintah perlu melibatkan elemen masyarakat sipil, tokoh masyarakat, LSM, Perguruan tinggi/ akademisi dan stakeholders lainnya dalam merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan suatu kebijakan terkait penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah yakni Analisis Urgensi Penerapan Collaborative Governance dalam Penanggulangan Covid-19 -19 di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam dengan pemerintah KLU yang menangani masalah Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menerapkan Collaborative Governance dengan melibatkan tokoh masyarakat dan melibatkan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat secara maksimal dalam penanggulangan covid-19. Serta, tetap berkolaborasi dengan berikap kooperatif terhadap NGO yang berada diluar organisasi satgas yang dibentuk. The emergence of Covid-19 in early May 2020 in North Lombok Regency (KLU), spreading to every district, had infected 114 people by October 2020, with 5 fatalities. However, due to the government's limited capacity in resolving the Covid-19 pandemic, there is a need for collaboration involving various stakeholders. In this regard, the government should engage civil society, community leaders, NGOs, universities/academics, and other stakeholders in formulating, planning, and implementing policies related to Covid-19 mitigation in North Lombok Regency. Based on the above description, a problem statement is formulated, focusing on the analysis of the urgency of implementing Collaborative Governance in addressing Covid-19 in North Lombok Regency. The research adopts a qualitative descriptive approach, utilizing in-depth interviews with KLU government officials responsible for managing Covid-19. The research findings indicate that the North Lombok Regency government has implemented Collaborative Governance by actively involving community leaders and maximizing the participation of several Civil Society Organizations in Covid-19 mitigation. Additionally, they continue to collaborate cooperatively with NGOs outside the established task force organization.Top of Form Universitas Jenderal Ahmad Yani 2023-12-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article text application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1800 10.36859/jcp.v7i2.1800 Jurnal Caraka Prabu; Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 17-33 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v7i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1800/440 Copyright (c) 2023 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1833 2026-02-05T02:24:12Z jurnal-caraka-prabu:ART

HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI PERANGKAT POLITIK : PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA Iqbal, Firdaus Muhamad Irawati, Irawati Kerja sama antar negara menjadi suatu prasyarat penting bagi sebuah negara dalam mengelola hubungan internasionalnya. Reformasi di Indonesia telah memberikan kewenangan dan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengadakan kerja sama melalui perjanjian internasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan dan memajukan kondisi wilayah mereka. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional berperan sebagai alat politik dalam pembentukan perjanjian antar negara. Perjanjian-perjanjian ini menjadi instrumen bagi negara-negara untuk membangun kerja sama dan memperkuat posisi mereka di tingkat internasional. Di Indonesia, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki sejumlah kewenangan untuk menjalin perjanjian internasional di dalam wilayahnya. Namun, kewenangan tersebut terbatas oleh kerangka regulasi hukum dan ruang lingkup pelaksanaannya. Dalam membuat perjanjian internasional, pemerintah daerah tetap harus mematuhi hukum nasional, melibatkan lembaga legislatif setempat, dan memastikan keselarasan dengan kepentingan nasional. Memahami batasan dan kejelasan mengenai kewenangan ini penting guna menjaga keselarasan antara otonomi lokal dan kedaulatan nasional dalam urusan internasional. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2023-12-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1833 10.36859/jcp.v7i2.1833 Jurnal Caraka Prabu; Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 61-84 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v7i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1833/443 Copyright (c) 2023 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1924 2026-02-05T02:24:12Z jurnal-caraka-prabu:ART

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI Nugraha, Alfi Rizqi Rochaeni, Atik Munawaroh, Siti The aim of this research is to describe and analyze the implementation of the Public Order Policy in controlling street vendors by Civil Service Police Units in South Cimahi District, Cimahi City. The research method used in this study is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through library research and field studies include observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of public order policies for controlling street vendors has not been properly implemented. Based on the dimensions of communication, it has not been implemented optimally. This can be seen from the inability of Satpol PP officials to provide socialization and clarity of information to street vendors. In the resource dimension, it has fully competent human resources. It's just that the resource of the equipment that belongs to its existence is outdated. On the dimensions of the disposition, it is good enough. It can be seen from the members owned by Satpol PP, who are fully responsible for carrying out their duties and understand a policy. On the dimensions of the bureaucratic structure, it is completely good. This can be seen in every implementation of the tasks carried out, which are always in accordance with the SOP and applicable regulations. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2023-12-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1924 10.36859/jcp.v7i2.1924 Jurnal Caraka Prabu; Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 34-60 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v7i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1924/442 Copyright (c) 2023 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1927 2026-02-05T02:24:12Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENGUNGSI ROHINGYA DAN POTENSI KONFLIK & KEMAJEMUKAN HORIZONTAL DI ACEH ROHINGYA REFUGEES AND POTENTIAL FOR CONFLICT & HORIZONTAL PLURALITY IN ACEH Sopamena, Chairussani Abbas Krisis pengungsi Rohingya di Indonesia menghadirkan dinamika kompleks antara teori konflik dalam distribusi sumber daya dan konsep kemajemukan horizontal dalam perubahan sentimen masyarakat. Pada awalnya, respons Indonesia terhadap krisis ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan sebagai tanggapan terhadap penganiayaan di Myanmar, meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi UNHCR. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul ketegangan akibat persaingan sumber daya dan persepsi masyarakat bahwa sumber daya terbatas seharusnya diutamakan untuk warga negara Indonesia. Teori konflik menjadi jelas ketika penerimaan awal terhadap pengungsi berubah menjadi kontroversial, menciptakan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat. Indonesia tidak meratifikasi Konvensi UNHCR, sebagian karena keterbatasan sumber daya dan keinginan untuk mengelola situasi sesuai dengan kondisi domestik yang kompleks. Teori konflik mencerminkan kebijakan Indonesia yang mencoba menghindari menjadi tujuan utama bagi pengungsi. Perubahan sentimen masyarakat, terutama di Aceh, menciptakan konsep kemajemukan horizontal. Awalnya antusias membantu, masyarakat berubah setelah beberapa oknum pengungsi menciptakan ketidakpercayaan dan kecemburuan sosial. Informasi bohong dan narasi kebencian semakin memperburuk citra pengungsi. Dalam menghadapi kompleksitas ini, Indonesia dapat memimpin upaya regional. Kerjasama lebih erat dengan negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi UNHCR dapat membentuk aliansi regional untuk berbagi beban. Di tingkat ASEAN, Indonesia dapat memimpin upaya diplomasi untuk menekan Myanmar dan mempromosikan dialog inklusif tentang status dan hak-hak Rohingya. Pentingnya solidaritas regional juga menuntut Indonesia untuk mengatasi ketegangan internal. Pemimpin selanjutnya perlu menemukan keseimbangan antara tanggung jawab kemanusiaan dan kepentingan nasional, sambil memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, Indonesia dapat menjadi model bagi penanganan krisis pengungsi yang berkelanjutan di tingkat regional dan internasional. The Rohingya refugee crisis in Indonesia presents complex dynamics between conflict theory in the distribution of resources and the concept of horizontal diversity in changing societal sentiments. Initially, Indonesia's response to this crisis was based on humanitarian values in reaction to persecution in Myanmar, although Indonesia had not ratified the UNHCR Convention. However, over time, tensions arose due to resource competition and the perception among the public that limited resources should be prioritized for Indonesian citizens. Conflict theory became evident when the initial acceptance of refugees turned controversial, creating dissatisfaction and protests from the public. Indonesia has not ratified the UNHCR Convention, partly due to resource limitations and a desire to manage the situation according to complex domestic conditions. The conflict theory reflects Indonesia's policy attempting to avoid becoming the primary destination for refugees. Changes in societal sentiments, especially in Aceh, create the concept of horizontal diversity. Initially enthusiastic about helping, the community changed after some refugees created distrust and social jealousy. Misinformation and hate narratives further worsened the refugees' image. Facing this complexity, Indonesia can lead regional efforts. Closer cooperation with countries that have ratified the UNHCR Convention can form a regional alliance to share the burden. At the ASEAN level, Indonesia can lead diplomatic efforts to pressure Myanmar and promote inclusive dialogue on the status and rights of the Rohingya. The importance of regional solidarity also demands that Indonesia address internal tensions. Future leaders need to find a balance between humanitarian responsibility and national interests while ensuring public participation in decision-making. In this way, Indonesia can become a model for handling ongoing refugee crises at the regional and international levels. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2023-12-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article text application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1927 10.36859/jcp.v7i2.1927 Jurnal Caraka Prabu; Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 85-115 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v7i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1927/441 Copyright (c) 2023 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/1978 2026-03-09T02:46:33Z jurnal-caraka-prabu:ART

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN SURAT PINDAH DAN DATANG DI KELURAHAN BAROS KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI Pratiwi, Yustianti Dwi Abidin AS, Zaenal This research aims to find out the quality of community service in  processing transfer and arrival documents in Baros Village, Central        Cimahi District, Cimahi City. The problems are the community's             ignorance (procedures) in arranging transfer and arrival letters, the low     level of compliance and obedience of the community in the completeness of      the Administration for the Management of Transfer and Arrival Letters,         the service provided by the apparatus is slow in serving the community for           making transfer and arrival letters. The             problem identified in this research is             the quality of service in processing transfer letters for             residents in Baros   Village, Central Cimahi District, Cimahi City. The aim     of the research is to             find out and assess the quality of service in processing transfer letters for residents in   Baros             Village, Central Cimahi District, Cimahi City. The      research method used in this research is descriptive with a qualitative       approach with an inductive case study        approach. Data collection techniques       through literature study, observation, interviews and          documentation. Data           analysis techniques include analysis before  the field, analysis during the        field and analysis after the field. With stages of data collection, editing,           statement classification, data entry, testing and data             description.               Grand theory Arianto(2018:83) Tangible factors, Reliability, Responsiveness,        Assurance, Emphaty. The research results show that overall         the quality of             public services in processing transfer and arrival letters in Baros Village,      Cimahi Tengah District, Cimahi City shows that the Tangible, Reliability,           Responsiveness, Assurance, Emphaty factors are quite good.   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Pindah dan Datang di Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Permasalahannya yaitu ketidaktahuan (prosedur) masyarakat dalam pengurusan surat pindah datang, rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam kelengkapan Administrasi Pengurusan Surat Pindah dan Datang, pelayanan yang diberikan oleh aparatur lambat dalam melayani masyarakat untuk pembuatan surat pindah dan datang. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas pelayanan dalam pengurusan surat pindah datang penduduk di Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengkaji kualitas pelayanan dalam pengurusan surat pindah datang penduduk di Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus induktif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data melalui analisis sebelum dilapangan, analisis selama dilapangan dan analisis setelah dilapangan. Dengan tahapan pengumpulan data, editing, klasifikasi pernyataan, entri data, pengujian dan mendeskripsikan data. Grand theory Arianto (2018:83) faktor tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan bahwa kualitas pelayanan publik dalam pengurusan surat pindah dan datang di Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi menunjukkan dari faktor tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty sudah cukup baik. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1978 10.36859/jcp.v8i2.1978 Jurnal Caraka Prabu; Vol 8 No 2 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 66-88 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v8i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1978/814 Copyright (c) 2024 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/2002 2026-02-05T02:23:58Z jurnal-caraka-prabu:ART

KINERJA CAMAT DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU Lubis, Teguh Dermawan Ahsan, Sitti Chaeriah Rapi, Muhammad Penelitian ini dilakukan di kecamatan palu selatan kota palu, Hasil observasi menunjukkan bahwa ada beberapa masyarakat di kantor Kecamatan Palu Selatan yang mengeluhkan tentang dokumen yang belum bisa diambil karena belum ditandatangani Camat. Hal ini memberi asumsi kepada peneliti tentang kedisiplinan Camat dalam melaksanakan tugas. Apakah Camat jarang datang ke kantor sehingga ada masyarakat yang mengeluh?. Faktor inilah yang mendasari penelitian tentang kinerja Camat di Kecamatan Palu Selatan menjadi relevan dan penting untuk dilakukan serta diharapkan dapat ditemukan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Camat dalam melaksanakan program Pembangunan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Camat Dalam Implementasi Program Pembangunan Di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, menggunakan teori kinerja Suyadi Prawirosentono, dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa kinerja Camat Palu Selatan dalam implementasi program pembangunan di wilayahnya dapat berjalan baik berdasarkan  teori yang di gunakan yaitu Efektifitas dan efisiensi, dibuktikan dengan kemampuannya memberikan sumbangsih nyata yang terstrukstur, terkontrol dan terawasi dengan baik. Otoritas dan tanggung jawab, dilihat dengan tercapainya Renstra Kecamatan sesuai kewenangannya. Disiplin, terbukti dengan datang dan meninggalkan kantor tepat waktu (kecuali ada hal mendesak seperti pekerjaan diluar kantor), saat jam kerja beliau serius mengerjakan pekerjaan dan dapat diselesaikan tepat waktu. Inisiatif,  ditunjukkan dengan inovasi dan kreatifitas, dibuktikan dengan ikut dalam kelancaran kegiatan Inovasi Pelangi 2022. This research was conducted in south palu District, palu city The results of the researcher's observations showed that there were several people at the South Palu District office who complained about documents that could not be collected on the same day because they had not received the subdistrict head's signature. This raises big questions for researchers about the sub-district head's discipline in carrying out his duties. Does the sub-district head rarely come to the office so that people complain? So research on the performance of the sub-district head in South Palu District is relevant and important to carry out and it is hoped that a comprehensive picture of the sub-district head's performance in implementing development programs can be found.This research aims to find out how the sub-district head performs in implementing the development program in South Palu District, Palu City, using performance theory from Suyadi Prawirosentono, with a qualitative descriptive method. Data collection using observation, interviews, documentation and literature techniques. The results of this research show that the performance of the South Palu Subdistrict Head in implementing development programs in his area can run well based on the theory used as a benchmark for the success of this performance, namely effectiveness and efficiency, proven by his ability to provide real contributions in a structured, controlled and supervised manner. well. The authority and responsibility of the South Palu Subdistrict Head can be seen by the achievement of the Subdistrict Strategic Plan in accordance with his authority. Discipline is an aspect that can be seen by coming and leaving the office on time (unless there are urgent matters such as work outside the office), during working hours he is serious about his work and the work can be completed on time. Initiative, demonstrated by innovation and creativity, can be proven by his ability to implement development programs such as launching the Pelangi 2022 service innovation. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2024-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/2002 10.36859/jcp.v8i1.2002 Jurnal Caraka Prabu; Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 86-98 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v8i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/2002/486 Copyright (c) 2024 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/2044 2026-02-05T02:23:58Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBEKALAN KETERAMPILAN TNI AD TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN PEKERJAAN PENSIUNAN DI KODAM II/SWJ Setiawan, Agustina Dewi, Arlinda Puspa Rokhmat, Dicky Febriansyah Pengakhiran dinas keprajuritan TNI AD dilakukan pemberian masa persiapan pensiun, diantaranya melalui program pelatihan pembekalan keterampilan. Upaya program pelatihan sebagai pemberdayaan bagi anggota TNI AD yang mendekati masa pensiun telah memberikan peluang prajurit sebelum memasuki masa pension, namun, masih terdapat prajurit belum siap menghadapi pensiun, seperti prajurit belum mempunyai keterampilan khusus. Penelitian bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh efektivitas program pembekalan keterampilan TNI AD terhadap pencapaian sasaran pekerjaan pensiunan di Kodam II/Swj. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bila efektivitas program Bekram semakin baik akan meningkatkan 46.63% pencapaian sasaran pekerjaan pensiunan di Kodam II/Sriwijaya dengan kata lain semakin tinggi efektivitas program Bekram maka akan semakin tinggi pula pencapaian sasaran pekerjaan pensiunan di Kodam II/Sriwijaya. Besaran pengaruh efektivitas program pembekalan keterampilan TNI AD terhadap pencapaian sasaran pekerjaan pensiunan di Kodam II/Sriwijaya sebesar 56.10%, sedangkan 43.90% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Efektivitas program bektram menurut persepsi 82 responden adalah termasuk dalam kriteria kurang baik, nilai rata-rata hitung 3,07 pada interval nilai 2,61 – 3,40. Sementara pencapaian sasaran pekerjaan pensiunan di Kodam II/Sriwijaya menurut persepsi 82 responden termasuk kriteria kurang baik, karena nilai rata-rata hitungnya 2,97 yang berada pada interval nilai 2,61 – 3,40 The Efforts to provide training programs to empower TNI AD members who are approaching retirement have provided opportunities for soldiers before entering retirement, but there are still soldiers who do not have special skills. The research aims to analyze how much effectiveness of the TNI AD skills training program has on achieving the job targets of retirees at Kodam II/Swj. The research uses a quantitative approach through descriptive methods. The research results show that if the effectiveness of the Bekram program is better, it will increase 46.63% the achievement of retiree employment targets at Kodam II/Sriwijaya, in other words, the higher the effectiveness of the Bekram program, the higher the achievement of retiree employment targets at Kodam II/Sriwijaya. The magnitude of the influence of the effectiveness of the TNI AD skills training program on achieving the job targets of retirees at Kodam II/Sriwijaya was 56.10%. The effectiveness of the bektram program is included in the poor criteria, the calculated average value is 3.07 in the interval 2.61 – 3.40. Meanwhile, achieving the target of retiree employment at Kodam II/Sriwijaya is a poor criterion, calculated average value is 2.97 in the interval of 2.61 – 3.40 Universitas Jenderal Ahmad Yani 2024-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article text application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/2044 10.36859/jcp.v8i1.2044 Jurnal Caraka Prabu; Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 28-44 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v8i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/2044/485 Copyright (c) 2024 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/2117 2026-02-05T02:23:58Z jurnal-caraka-prabu:ART

POLICY IMPLICATION ANALYSIS PUBLIC SPHERESIN THE CITY OF BANDUNG IN 2022 (Multicase Study Intertwined with Cikapundung Terrace and Cihampelas Terrace) Gunawan, Wawan Since serving as Mayor of the City of Bandung for the 2014 - 2019 period, Ridwan Kamil has been intensively building public spaces. Two of them are the Cikapundung Terrace and the Cihampelas Terrace. Although both are public spaces that provide open access for anyone to interact, they have different characters. The Cikapundung terrace is mor e driven by efforts to educate people to love the environment and rivers, while the Cihampelas terrace is more an effort by the Bandung City government to organize street vendors so that it does not cause traffic jams along the Cihampelas road. This policy has a positive impact on the one hand, but on the other hand it has a negative impact on other parties. For example, the construction of the Cikapundung terraces and the Cihampelas terraces has had a negative impact on the economic conditions of the peopl e who used to earn good fortune along the Cihampelas sidewalks and around Kampung Kolase, which is now the Cikapundung terraces. Thus government policies have an impact on society. As Dye (1981) said that the impact of a policy is the overall implication o r impact caused by a policy. Therefore this study will focus on analyzing the impact of public sphere development policies with a focus on the Cikapundung terraces and Cihampelas terraces using qualitative methods using the Multicase Intertwined Study tech nique from Robert K. Yin (2013). It is hoped that through this research an overview of the implications of public sphere policies for the people of the city of Bandung can be obtained.   Universitas Jenderal Ahmad Yani 2024-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Text application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/2117 10.36859/jcp.v8i1.2117 Jurnal Caraka Prabu; Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 1-27 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v8i1 eng https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/2117/484 Copyright (c) 2024 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/2147 2026-02-05T02:23:58Z jurnal-caraka-prabu:ART

PERAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENANGANAN KONFLIK APARATUR PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 Idayanti, Ila mei Suryani, Eny Inti Wati, Yonna Pengawasan yang efektif oleh seorang camat merupakan elemen penting guna meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah. Penelitian ini menggali peran penting yang dimainkan oleh seorang camat dalam konteks pengawasan, dengan fokus pada upaya mereka dalam memastikan implementasi kebijakan pemerintah, serta menunjukan bahwa peran pengawasan camat tidak hanya terbatas pada pemantauan rutin, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, advokasi kebijakan, dan pendekatan proaktif terhadap masalah- masalah yang muncul. Penanganan konflik merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat lokal maupun nasional. Konflik adalah fenomena yang tidak terhindarkan dalam kehidupan masyarakat. termasuk di Pekon Kresnomulyo. Penanganan konflik menjadi penting untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan keadilan di tingkat lokal. Salah satu figur kunci dalam penanganan konflik adalah Camat, yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan penyelesaian konflik di Pekon Kresnomulyo. Penelitian ini bermaksud guna menggali lebih dalam mengenai peran pengawasan Carnat dalam penanganan konflik di wilayah tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya Camat memiliki peran yang signifikan dalam memonitor, mengidentifikasi, dan menyelesaikan konflik yang muncul di Pekon Kresnomulyo. Peran ini mencakup pengawasan terhadap dinamika sosial masyarakat, fasilitasi dialog antarpihak yang terlibat dalam konflik, serta kolaborasi dengan berbagai instansi terkait untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas konflik sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran Camat Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Camat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Pekon Kresnomulyo. Effective supervision by a sub-district head is an important element in improving and maintaining the quality of public services at the regional level. This research explores the important role played by a sub-district head in the context of supervision, focusing on their efforts in ensuring the implementation of government policies, and shows that the sub-district head's supervisory role is not only limited to routine monitoring, but also involves coordination with various parties, policy advocacy, and proactive approach to problems as they arise. Conflict management is an important aspect in maintaining social stability at the local and national level. Conflict is an inevitable phenomenon in people's lives. including in Pekon Kresnomulyo. Conflict management is important to ensure security, order and justice at the local level. One of the key figures in handling conflict is the sub-district head, who has an important role in monitoring and resolving conflicts in Pekon Kresnomulyo. This study aims to dig deeper into the role of Carnat supervision in handling conflicts in the region. The research method used is qualitative with data collection techniques through in-depth interviews and participant observation. The research results tell that the sub-district head has a significant role in monitoring, identifying and resolving conflicts that arise in Pekon Kresnomulyo. This role includes monitoring the social dynamics of society, facilitating dialogue between parties involved in the conflict, as well as collaborating with various related agencies to achieve a just and sustainable solution. However, challenges such as limited resources and the complexity of conflict often become obstacles in implementing the sub-district head's role. Therefore, synergy is needed between the sub-district head, the community and other related  parties  to  increase  the  effectiveness  of  conflict  handling  in Pekon Kresnomulyo Universitas Jenderal Ahmad Yani 2024-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/2147 10.36859/jcp.v8i1.2147 Jurnal Caraka Prabu; Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 72-85 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v8i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/2147/483 Copyright (c) 2024 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/2157 2026-02-05T02:23:58Z jurnal-caraka-prabu:ART

STRATEGI RESOLUSI DILEMA KEAMANAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA Sarjito, Aris Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi dilema keamanan dan implikasinya terhadap kebijakan pertahanan negara, yang bertujuan untuk mengidentifikasi strategi resolusi yang efektif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder, penelitian ini mengkaji pengaruh sejarah, mekanisme keterlibatan diplomatik, dan kemajuan teknologi di bidang pertahanan. Berdasarkan analisis sejarah, Dilema Keamanan mempengaruhi strategi pertahanan termasuk penangkalan nuklir dan perlombaan senjata selama Perang Dingin. Keterlibatan diplomatik melalui hotline militer, perjanjian pengendalian senjata, dan pertemuan bilateral merupakan hal yang sangat penting dalam mengurangi ketegangan. Langkah-langkah ini menumbuhkan kepercayaan dan mengurangi kesalahpahaman, yang sangat penting untuk meningkatkan keamanan internasional. Selain itu, memanfaatkan teknologi pertahanan seperti sistem pertahanan rudal dan kemampuan siber terbukti penting dalam mencegah ancaman sekaligus meminimalkan agresi yang dirasakan. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi, kepentingan bersama, dan komunikasi yang efektif sangat penting dalam mengelola teknologi ini untuk menghindari meningkatnya dilema keamanan. Sebagai kesimpulan, studi ini menggarisbawahi pentingnya strategi pertahanan yang seimbang yang mengintegrasikan inisiatif diplomatik dan teknologi maju untuk meningkatkan stabilitas dan mencegah konflik. Kata Kunci: dilema keamanan, kebijakan pertahanan negara, kemajuan teknologi, keterlibatan diplomasi AbstractThis research explores the security dilemma and its implications for national defense policies, aiming to identify effective resolution strategies. Using qualitative research methods with secondary data, the study examines historical influences, mechanisms of diplomatic engagement, and technological advances in defense. According to historical analysis, the Security Dilemma influenced defense strategies that included nuclear deterrence and arms races during the Cold War. Diplomatic engagement through military hotlines, arms control agreements, and bilateral meetings emerges as pivotal in mitigating tensions. These measures foster trust and reduce misunderstandings, which are crucial for enhancing international security. Furthermore, leveraging defensive technologies such as missile defense systems and cyber capabilities proves essential in deterring threats while minimizing perceived aggression. The findings suggest that transparency, mutual interests, and effective communication are critical in managing these technologies to avoid escalating the security dilemma. In conclusion, the study underscores the importance of balanced defense strategies integrating diplomatic initiatives and advanced technologies to promote stability and prevent conflicts.Keywords: diplomatic engagement, national defense policy, security dilemma, technological advancements. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2024-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article text application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/2157 10.36859/jcp.v8i1.2157 Jurnal Caraka Prabu; Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 45-71 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v8i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/2157/482 Copyright (c) 2024 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/2245 2026-02-05T02:23:58Z jurnal-caraka-prabu:ART

URGENSI PROGRAM GERAKAN LITERASI DESA DI INDONESIA Prayitno, Arief This article discusses the urgency and appropriateness of the Village Literacy Movement in Indonesia, addressing various complex challenges related to education levels, resource access, and infrastructure in rural areas. The research aims to examine how literacy programs can enhance the quality of life and economic opportunities for village communities. Using a qualitative exploratory approach, the study finds that low formal education levels, limited access to reading resources, and a shortage of teachers and educational facilities are major barriers to improving rural literacy. Active participation from local government and communities in supporting literacy programs is crucial for their success. Additionally, tailoring literacy programs to local needs and characteristics is considered essential for their effectiveness. Digital literacy and financial literacy are identified as key aspects in the economic empowerment of villages, enabling communities to better utilize technology and manage finances. The findings of this study indicate that village literacy not only aims to improve reading and writing skills but also to empower village communities to access important information that can enhance their quality of life. With improved literacy, village communities are expected to engage more actively in productive and sustainable economic development. Therefore, collaboration between the government, educational institutions, and local communities is vital to creating an environment that comprehensively supports the enhancement of village literacy. Artikel ini membahas urgensi dan kesesuaian Gerakan Literasi Desa di Indonesia, yang menghadapiberbagai tantangan kompleks terkait tingkat pendidikan, akses terhadap sumber daya, dan infrastruktur di desa-desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana program literasi dapatmeningkatkan kualitas hidup dan peluang ekonomi masyarakat desa. Dengan menggunakanpendekatan kualitatif eksploratif, penelitian ini menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikanformal, kurangnya akses ke sumber daya bacaan, serta keterbatasan guru dan fasilitas pendidikanmerupakan hambatan utama bagi peningkatan literasi di desa. Partisipasi aktif pemerintah desa dan masyarakat lokal dalam mendukung program-program literasi sangat diperlukan untuk mencapaikeberhasilan. Selain itu, penyesuaian program literasi dengan kebutuhan dan karakteristik lokaldianggap penting untuk efektivitasnya. Literasi digital dan literasi keuangan diidentifikasi sebagaiaspek kunci dalam pemberdayaan ekonomi desa, yang memungkinkan masyarakat untukmemanfaatkan teknologi dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa literasi desa tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membacadan menulis, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat desa agar dapat mengakses informasipenting yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui literasi yang lebih baik, masyarakatdesa diharapkan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan ekonomi yang lebih produktifdan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat lokal sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan literasidesa secara menyeluruh. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2024-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/2245 10.36859/jcp.v8i1.2245 Jurnal Caraka Prabu; Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 99-126 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v8i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/2245/480 Copyright (c) 2024 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/2249 2026-02-05T02:23:58Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KOTA CIMAHI Fauzia, Dina Eka Rochaeni, Atik Munawaroh, Siti Berdasarkan hasil SKM pelayanan perizinan serta administrasi kependudukan di DPMPTSP dan DISDUKCAPIL Kota Cimahi terdapat unsur pelayanan kurang baik, salah satunya unsur waktu penyelesaian pelayanan lambat, sehingga kepuasan masyarakat dinilai kurang diduga disebabkan karena aparatur pemerintah seringkali menunda pekerjaan dalam pemberian pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan publik menurut Zeithaml, et.al (1990:26) seperti Reliability, Tangibles, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty, serta teori kepuasan masyarakat menurut Hawkins dan Looney (dalam Tjiptono, 2015:101), kesesuaian harapan, minat berkunjung kembali, dan kesediaan merekomendasi. Jenis penelitian mixed-method, dengan metode sekuensial eksplanatori melalui penyebaran kuesioner kepada penerima layanan di MPP Kota Cimahi, populasi 16.293 dan sampel 100 responden, serta melalui observasi non-partisipan di lokasi penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji simultan dan parsial, dan koefisien determinasi yang diolah menggunakan SPSS for windows ver26.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kualitas Pelayanan di MPP dikategorikan baik dengan nilai 4,168, serta terdapat pengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial dari Kualitas Pelayanan yang terdiri dari Reliability (X1), Tangibles (X2), Responsiveness (X3), Assurance (X4), dan Emphaty (X5) terhadap Kepuasan Masyarakat di MPP Kota Cimahi, dengan hasil nilai koefisien 0,557 atau sebesar 55,7%, sedangkan sisanya 0,443 atau 44,3% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Based on the results of the SKM for licensing services and population administration at DPMPTSP and DISDUKCAPIL of Cimahi City, there are elements of poor service, one of which is the element of slow service completion time, so that public satisfaction is considered less suspected because government officials often delay work in providing services. This study aims to explain and analyze the effect of service quality on public satisfaction both simultaneously and partially. This study uses the theory of public service quality according to Zeithaml, et.al (1990:26) such as Reliability, Tangibles, Responsiveness, Assurance, and Empathy, as well as the theory of public satisfaction according to Hawkins and Looney (in Tjiptono, 2015:101), expected skills, interest in revisiting, and willingness to recommend. The type of mixed-method research, with a sequential explanatory method through distributing questionnaires to service recipients at MPP Cimahi City, a population of 16,293 and a sample of 100 respondents, and through non-participant observation at the research location. Data analysis techniques used descriptive analysis, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, simultaneous and partial tests, and coefficient of determination processed using SPSS for windows ver26.00. The results of the study indicate that: Service Quality at MPP is categorized as good with a value of 4.168, and there is a significant influence both simultaneously and partially from Service Quality consisting of Reliability (X1), Tangibles (X2), Responsiveness (X3), Assurance (X4), and Community Satisfaction (X5) on Community Satisfaction at MPP Cimahi City, with a coefficient value of 0.557 or 55.7%, while the remaining 0.443 or 44.3% is influenced by other variables not examined in this study. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2024-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/2249 10.36859/jcp.v8i1.2249 Jurnal Caraka Prabu; Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 127-152 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v8i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/2249/481 Copyright (c) 2024 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/2361 2026-03-09T02:46:33Z jurnal-caraka-prabu:ART

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA As-Siddiq, Muhammad Hasbi Permatasari, Ane Based on the Purwakarta District Health Office in 2022, the stunting rate in Sukatani District reached 8.81%. The contributing factors include: parenting, malnutrition and the environment. The program carried out by the Sukatani Puskesmas in an effort to overcome this stunting, namely: blood tablet program, immunization, posyandu for toddlers and pregnant women classes. Forms of community participation in stunting prevention in Sukatani District, namely: labor, skills and social participation. The purpose of the research was conducted to find out how community participation in stunting prevention in Sukatani District. This research uses a qualitative method, which is research that aims to understand human or social phenomena by creating a comprehensive picture that can be presented in words. The results showed that some parents still lack knowledge about stunting due to their low level of education. There is a community movement consisting of PKK mothers to assist the puskemas in implementing the program. The author provides suggestions that can be used as reference material for the Sukatani District Health Center to further improve the planning of the stunting program, improve communication relations with the community so that it can facilitate the delivery of information about the stunting program. The community must feel more aware or concerned about the dangers of stunting, follow the program that has been made by the puskemas, so that the stunting rate in Sukatani District can decrease. Berdasarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 angka stunting di Kecamatan Sukatani mencapai 8,81%. Faktor penyebabnya di antara lain, yaitu: pola asuh, kekurangan gizi dan lingkungan. Program yang dilakukan oleh Puskesmas Sukatani dalam upaya penanggulangan stunting ini, yaitu: program tablet tambah darah, imunisasi, posyandu balita dan kelas ibu hamil. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Sukatani, yaitu: partisipasi tenaga, keterampilan dan sosial. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Sukatani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh yang dapat disajikan dengan kata-kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa orang tua masih kurang pengetahuannya tentang stunting karena rendahnya tingkat pendidikan. Terdapat gerakan masyarakatyang berisikan ibu-ibu PKK untuk membantu puskemas dalam melaksanakan program. Penulis memberikan saran yang bisa dijadikan bahan referensi untuk puskemas Kecamatan Sukatani untuk lebih meningkatkan perencanaan program stunting, ditingkatkannya hubungan komunikasi kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah penyampaian informasi mengenai program stunting. Untuk masyarakat harus merasa lebih aware atau peduli tentang bahaya stunting, ikuti program yang sudah dibuat oleh puskemas, sehingga angka stunting di Kecamatan Sukatani bisa menurun. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/2361 10.36859/jcp.v8i2.2361 Jurnal Caraka Prabu; Vol 8 No 2 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 1-24 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v8i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/2361/811 Copyright (c) 2024 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/3067 2026-03-09T02:46:33Z jurnal-caraka-prabu:ART

STRATEGI PEMBERDAYAAN MELALUI PERAN SATGAS WILAYAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN KEAMANAN DI KABUPATEN PUNCAK JAYA EMPOWERMENT STRATEGY THROUGH THE ROLE OF THE TERRITORIAL TASK FORCE IN HANDLING SOCIAL AND SECURITY CONFLICT IN PUNCAK JAYA DISTRICT Setiawan, Agustina Sonjaya, Mamat Rokhmat, Dicky Febriansyah In an attempt to maintain the integrity of the Republic of Indonesia in the Papua Region, the government, through the TNI, formed a Territorial Task Force. This research aims to analyze the strategy for empowering the Papua defense region through the role of the Territorial Task Force in handling social and security conflicts in Puncak Jaya Regency. This research uses Strategy theory according to Thomas Schelling, namely management instruments for survival and winning competition. This research uses qualitative research methods, and data collection techniques use observation, interviews, documentation. The biggest challenge to conditions in Puncak Jaya is the conflict between the KKB and the community or with the TNI/Polri. Based on the results of the research, the strategic approach taken by the Territorial Task Force in fostering and empowering conflict areas in Puncak Regency is the strategic approach taken by the Territorial Task Force in fostering and empowering conflict areas still continues today, the strategy used is first, a private approach by providing outreach in every sub-district in Puncak Jaya Regency; Second, an approach in the form of free health checks; Third, collaborate with the regional government to carry out outreach to the community; Fourth, provide command posts in each sub-district to monitor and maintain security and establish relations with the community; Fifth, collaborate with the community, especially the Family Welfare Empowerment Group (PKK) to direct and be the first implementer in empowering conflict areas Dalam upaya menjaga keutuhan NKRI di Wilayah Papua, pemerintah melalui TNI membentuk Satuan Tugas Teritorial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan wilayah pertahanan Papua melalui peran Satgas Teritorial dalam penanganan konflik sosial dan keamanan di Kabupaten Puncak Jaya. Penelitian ini menggunakan teori Strategi menurut Thomas Schelling yaitu instrumen manajemen untuk bertahan hidup dan memenangkan persaingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Tantangan terbesar kondisi di Puncak Jaya adalah konflik antara KKB dengan masyarakat atau dengan TNI/Polri. Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan strategis yang dilakukan Satgas Teritorial dalam pembinaan dan pemberdayaan wilayah konflik di Kabupaten Puncak adalah pendekatan strategis yang dilakukan Satgas Teritorial dalam pembinaan dan pemberdayaan wilayah konflik masih terus dilakukan hingga saat ini, strategi yang digunakan adalah pertama, pendekatan privat dengan melakukan sosialisasi di setiap kecamatan di Kabupaten Puncak Jaya; Kedua, pendekatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis; Ketiga, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat; Keempat, menyediakan posko di setiap kecamatan untuk memantau dan menjaga keamanan serta menjalin hubungan dengan masyarakat; Kelima, berkolaborasi dengan masyarakat khususnya Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengarahkan dan menjadi pelaksana pertama dalam pemberdayaan wilayah konflik Universitas Jenderal Ahmad Yani 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article text application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/3067 10.36859/jcp.v8i2.3067 Jurnal Caraka Prabu; Vol 8 No 2 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 46-65 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v8i2 eng https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/3067/813 Copyright (c) 2024 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/3074 2026-03-09T02:46:33Z jurnal-caraka-prabu:ART

STUDI ANALISIS BIBLIOMETRIK : KUALITAS DAN EFISIENSI SISTEM APLIKASI SIAP TARIK TERHADAP PELAYANAN DI PUSKESMAS TARIK Umar Bahlamar, Ahmad Riyadh Jumlah kunjungan pasien tiap hari semakin bertambah, peristiwa ini mengakibatkan ruang tunggu loket menjadi padat dan berdesakan karena ditambah waktu yang dibutuhkan petugas dalam mencari map rekam medis pasien cukup lama serta banyaknya pasien yang komplain jika menunggu lama. Hal ini menimbulkan rendahnya kualitas pelayanan loket pendaftaran di Puskesmas Tarik. Dari permasalahan yang mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan di Puskesmas Tarik, maka dibuatlah inovasi untuk mangatasi masalah antrian pasien di ruang loket agar mempermudah dan mempercepat pelayanan antrian pasien melalui sistem aplikasi di android. Aplikasi yang dibuat oleh Puskesmas Tarik yaitu Sistem Informasi Antrian Puskesmas Tarik (SIAP TARIK). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu tingkat kualitas sistem aplikasi SIAP TARIK dalam meningkatkan pelayanan antrian loket pendaftaran di Puskesmas Tarik. Penelitian ini menggunakan metode analisisis bibliometrik dengan menggunakan dua sumber utama googel scholar dan juga publish or perish. Yang menggunakan kata kunci empati, kualitas layanan, inovasi, public service, e government, kualitas, public, smart card, aplikasi siap Tarik. Aplikasi Publish orPerish (PoP) untuk menghasilkan data dari 2020-2023 sumber yang disebutkan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dan ditampilkan menggunakan VOSViewer. VOS viewer adalah software yang berguna untuk membangun dan memvisualisasikan. The number of patient visits every day is increasing, this incident causes the waiting room to become crowded and crowded because it takes a long time for officers to find the patient's medical record folder and many patients complain if they wait too long. This causes the low quality of service at the registration counter at the Tarik Health Center. From the problems that result in the low quality of service at the Tarik Health Center, an innovation was made to overcome the problem of patient queues in the counter room to facilitate and speed up patient queue services through an application system on Android. The application created by the Tarik Health Center is the Tarik Health Center Queue Information System (SIAP TARIK). This study aims to describe and analyze a level of quality of the SIAP TARIK application system in improving the registration counter queue service at the Tarik Health Center. This study uses a bibliometric analysis method using two main sources, Google Scholar and also publish or perish. Which uses the keywords empathy, service quality, innovation, public service, e- government, quality, public, smart card, Siap Tarik application. Publish or Perish (PoP) application to generate data from 2020 – 2023 mentioned sources. The data obtained is then analyzed, and displayed using VOSViewer. VOS viewer is a useful software for building and visualizing. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/3074 10.36859/jcp.v8i2.3074 Jurnal Caraka Prabu; Vol 8 No 2 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 25-45 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v8i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/3074/812 Copyright (c) 2024 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/3102 2026-03-09T02:46:33Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN CIANJUR Alif Utama, Al Fathir Munawaroh, Siti Penelitian ini dengan judul “Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Cianjur”.Masalah dalam penelitian ini adalah Inspektorat Kabupaten Cianjur kekurangan Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasannya sehingga belum efektif dan maksimal. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi  pustaka dan  studi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Dalam rencana analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis sebagai penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Cianjur, Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Handoko (2003:363) bahwa ada 5 proses pengawasan yang dikaitkan dengan dimensi berikut : 1) Penerapan Standar, yang dilakukan Inspektorat sudah sesuai, diterapkan dan dijalankan sesuai peraturan dan perundang-undangan. 2) Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Standar, oleh Inspektorat sudah tepat dan tepat dalam menjalankan tahap-tahap yang harus dilaksanakan. 3) Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, oleh Inspektorat belum sesuai karena pengamatan yang dilakukan belummenyeluruh ke setiap Desanya. 4) Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Analisis Penyimpangan, oleh  Inspektorat  sudah  tepat  dalam  pelaksanaannya karena mampu mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang ada. 5) Pengambilan Tindakan Koreksi, oleh Inspektorat belum sesuai karena tidak mampu memberikan sanksi yang tegas melainkan hanya rekomendasi perbaikan. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/3102 10.36859/jcp.v8i2.3102 Jurnal Caraka Prabu; Vol 8 No 2 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 89-112 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v8i2 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/3102/815 Copyright (c) 2024 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/3541 2026-02-05T02:23:32Z jurnal-caraka-prabu:ART

RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBANGUNAN EKONOMI RURAL DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KELURAHAN KUIN UTARA BANJARMASIN Purnamawati, Nike Muzdalifah, Safa Nofiard, Farid Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi rural di Kelurahan Kuin Utara, Kota Banjarmasin. Pengembangan desa wisata merupakan strategi pembangunan yang berbasis potensi lokal dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden yang tinggal di wilayah terdampak kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki persepsi positif terhadap kebijakan tersebut, terutama terkait dengan peluang ekonomi seperti pembukaan usaha, lapangan kerja baru, dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis skala Guttman yang menunjukkan persepsi positif masyarakat (87%) terhadap kebijakan perubahan lahan permukiman menjadi Desa Wisata Kuin Utara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara umum mendukung kebijakan ini dari aspek ekonomi. Namun demikian, masih terdapat kekhawatiran terkait pengalihan fungsi lahan dan dampaknya terhadap keberlanjutan sosial. Temuan ini mengindikasikan pentingnya pendekatan partisipatif dan komunikasi kebijakan yang intensif dari pemerintah agar pengembangan desa wisata dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.   This study aims to determine public perceptions of local government policies in developing tourism villages and their implications for rural economic development in Kuin Utara Village, Banjarmasin City. Tourism village development is a development strategy based on local potential and aims to improve community welfare through the tourism sector. The approach used in this study is quantitative descriptive, with data collection techniques through questionnaires distributed to 100 respondents living in areas affected by the policy. The results of the study indicate that most people have a positive perception of the policy, especially related to economic opportunities such as opening businesses, new jobs, and increasing household income. Based on the results of the Guttman scale analysis which shows a positive public perception (87%) of the policy of changing residential land into the North Kuin Tourism Village, it can be concluded that the public generally supports this policy from an economic aspect. However, there are still concerns regarding land conversion and its impact on social sustainability. These findings indicate the importance of a participatory approach and intensive policy communication from the government so that tourism village development can run inclusively and sustainably. Universitas Jenderal Ahmad Yani 2025-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/3541 10.36859/jcp.v9i1.3541 Jurnal Caraka Prabu; Vol 9 No 1 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 1-25 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v9i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/3541/1028 Copyright (c) 2025 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/3543 2026-02-05T02:23:18Z jurnal-caraka-prabu:ART

MENUJU PARIWISATA INKLUSIF: STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DESTINASI WISATA DI KABUPATEN BANTUL Zahra, Amila Safwah Kholid, Anwar Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menekankan hak difabel terhadap akses fasilitas publik, termasuk sektor pariwisata. Kabupaten Bantul memiliki potensi wisata alam dan budaya yang besar namun menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pariwisata inklusif ramah difabel. Banyak penelitian yang telah menyoroti pariwisata inklusif tetapi kebanyakan masih fokus pada aspek umum inklusivitas tanpa mengeksplorasi secara mendalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Padahal aksesibilitas merupakan fondasi utama untuk menciptakan destinasi wisata yang inklusif dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi-strategi pemerintah Kabupaten Bantul dalam menciptakan pariwisata inklusif berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan  pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun telah ada beberapa upaya awal, Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mengembangkan pariwisata inklusif dengan fasilitas aksesibilitas yang belum merata. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan saran agar Pemerintah Kabupaten Bantul dapat menciptakan fasilitas wisata yang sesuai dengan standar aksesibilitas, adil, inklusif, dan berkelanjutan, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang terletak pada jumlah responden yang masih terbatas sehingga generalisasi sulit dilakukan.   Law No. 8 of 2016 concerning persons with disabilities pressures the rights of persons with disabilities on access to public facilities, including the tourism sector. Bantul Regency has great potential for natural and cultural tourism. However, Bantul Regency is able to face challenges in realizing inclusive tourism that is friendly to persons with disabilities. Many studies have highlighted inclusive tourism but most still focus on general aspects of inclusivity in general without exploring in depth accessibility for persons with disabilities, even though accessibility is the main foundation for creating inclusive and socially just tourist destinations. Therefore, this study aims to analyze the strategy of the Bantul Regency government in creating sustainable inclusive tourism. This study uses a qualitative descriptive method, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The results of this study indicate that Bantul Regency has not fully developed inclusive tourism, with accessibility facilities that are not evenly distributed across all tourist destinations, although there have been some initial efforts. Therefore, this study provides suggestions so that the Bantul Regency Government can create tourism facilities that are in accordance with accessibility standards, fair, inclusive, and sustainable, in accordance with Law No. 8 of 2016. This study has limitations that lie in the number of respondents which are still limited.   Universitas Jenderal Ahmad Yani 2025-12-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/3543 10.36859/jcp.v9i2.3543 Jurnal Caraka Prabu; Vol 9 No 2 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 158-177 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v9i2 eng https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/3543/1634 Copyright (c) 2025 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs2.ejournal.ojs-fisip.web.id:article/3544 2026-02-05T02:23:32Z jurnal-caraka-prabu:ART

PENERAPAN PRINSIP AGILE GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN ROKOK ILEGAL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIMAHI Febrianto, Adit Aulia Kurnia, Dadan Munawaroh, Siti Penelitian ini berjudul “Penerapan Prinsip Agile Governance dalamPemberantasan Rokok Ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja KotaCimahi”. Fenomena masalah penelitian ini adalah adanya polapenerapan prinsip agile governance dalam pemberantasan rokokilegal di Kota Cimahi yang membutuhkan segera penanganan yangserius, cepat dan gesit dari pemerintah daerah. Rumusan masalahpenelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Prinsip Agile Governancedalam Pemberantasan Rokok Ilegal oleh Satuan Polisi Pamong PrajaKota Cimahi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasiPenerapan Prinsip Agile Governance dalam Pemberantasan RokokIlegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini menggunakanteori agile governance dari Luna, Krutchen, dan Moura dalam yaituGood enough governance, Based on quick wins, Systematic andadaptive approach, dan Simple design and continuous refinement.Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif denganpendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakantriangulasi. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat dan stafSatuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Penerapan Prinsip Agile Governance dalamPemberantasan Rokok Ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja KotaCimahi, sudah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan dimensigood enough governance telah berjalan dengan cukup baik hal inidibuktikan dengan kemampuan anggota yang dapat menjelaskandan mengetahui dengan baik latar belakang organisasi. Dimensibased on quick wins telah berjalan dengan cukup baik hal inidibuktikan dengan adanya Operasi Pasar. Dimensi systematic andadaptive approach, telah berjalan dengan cukup baik hal inidibuktikan dengan adanya bimbingan teknis yang diberikan kepadaanggota satuan polisi pamong praja. Dimensi simple design andcontinuous refinement, telah berjalan dengan cukup baik hal inidibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisi yangberkesinambungan di wilayah Kota Cimahi.  Universitas Jenderal Ahmad Yani 2025-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/3544 10.36859/jcp.v9i1.3544 Jurnal Caraka Prabu; Vol 9 No 1 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan; 83-104 2746-4741 2597-4890 10.36859/jcp.v9i1 ind https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/3544/1032 Copyright (c) 2025 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 32e5ee818fdb256e5ddd92933afe2c0b