ALIH FUNGSI LAHAN RESAPAN AIR MENJADI PEMUKIMAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA (STUDI KASUS KELURAHAN CIPAGERAN DAN KELURAHAN CITEREUP)

  • Mafrihatul Khasanah Universitas Jenderal Achmad Yani
  • Saeful Anwar Rahmatillah Universitas Jenderal Achmad Yani
  • Budi Haryono Universitas Jenderal Achmad Yani
  • Amelia Putri Nurhaliza Universitas Jenderal Achmad Yani
  • Chairika Ananda Putri Universitas Jenderal Achmad Yani
  • Noer Apptika Fujilestari Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstract

Alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman merupakan fenomena yang sering kali terjadi di suatu wilayah, seperti Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup di Kawasan Bandung Utara. Kawasan Bandung Utara merupakan suatu wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Resapan Air sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. Fenomena yang terjadi di lapangan adalah maraknya alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman masyarakat yang tidak mengikuti prosedur perizinan mendirikan bangunan. Hal tersebut berdampak pada aspek sosial seperti menjadi pusat keramaian maupun aspek lingkungan seperti banjir maupun kekeringan, sehingga kawasan resapan air tidak berfungsi secara optimal. Alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman dapat dilihat melalui tiga aspek, yaitu kondisi hidrogeologi, kondisi morfologi, serta tata guna lahan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan menerapkan metode deskriptif dalam meneliti bagaimana alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman di Kawasan Bandung Utara (Studi Kasus Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup).

References

(JEN), J. E. N., 2020. Kawasan Resapan Air di Kota Cimahi Tergerus Alih Fungsi Lahan Perumahan Elit. [Online]
Available at: https://jabarekspres.com/berita/2020/10/15/kawasan-resapan-air-di-kota-cimahi-tergerus-alih-fungsi-lahan-perumahan-elit/
Amarrohman, F. J., Prasetyo, Y. & Gunawan, S. A., 2016. STUDI PENENTUAN KAWASAN RESAPAN AIR PADA WILAYAH DAS BANJIR KANAL JAWA TIMUR. Jurnal Geodesi Undip, 5(2), pp. 1-11.
Barat, P. D. P. J., 2016. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. [Online]
Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/175866/perda-prov-jawa-barat-no-2-tahun-2016
[Accessed 29 Maret 2022].
Cimahi, P. K., 2013. Perda Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032. [Online]
Available at: https://cimahikota.go.id/dokumen/tata-ruang
[Accessed 29 Maret 2022].
Creswell, J. W., 2017. RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Hardiman, G. & Aryanto, D. E., 2017. ajian Multi Varian Faktor yang Berpengaruh terhadap Infiltrasi Air Tanah sebagai Dasar Penentuan Daerah Potensial Resapan Air Tanah. Proceeding Biology Education Conference, 14(1), pp. 252-257.
Irfan, M., Bachtiar, B., Arsyad, U. & Wahyuni, 2017. Identifikasi Daerah Resapan Air di Sub Daerah Aliran Sungai Malino Hulu Daerah Aliran Sungai Jeneberang Kabupaten Gowa. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 9(2), pp. 1-12.
Irian, K., 2013. PERENCANAAN SUMUR RESAPAN AIR HUJAN UNTUK KONSERVASI AIR TANAH DI DAERAH PERMUKIMAN. Inersia, 5(1), pp. 9-21.
JDIH.BPK, 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang. [Online]
Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161851/pp-no-21-tahun-2021
[Accessed 23 September 2022].
Mantiri, J. & Dilapanga, A. R., 2020. PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM) PENATAAN RUANG KAWASAN RESAPAN AIR DI KELURAHAN TOUNSARU KECAMATAN TONDANO SELATAN KABUPATEN MINAHASA. Jurnal ABDIMAS, 13(1), pp. 1-16.
Published
2022-12-19
How to Cite
Khasanah, M., Rahmatillah, S., Haryono, B., Nurhaliza, A., Putri, C., & Fujilestari, N. (2022). ALIH FUNGSI LAHAN RESAPAN AIR MENJADI PEMUKIMAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA (STUDI KASUS KELURAHAN CIPAGERAN DAN KELURAHAN CITEREUP). Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 164-175. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v6i2.1158