AKUNTABILITAS BIROKRASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON
Abstract
Akuntabilitas Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis akuntabilitas birokrasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, serta menemukan konsep baru tentang akuntabilitas birokrasi yang terfokus pada program pemberdayaan masyarakat pesisir. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik anlisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas birokrasi dalam tanggung jawab birokrasi dalam mewujudkan tujuan, akuntabilitas birokrasi atas sumber daya, akuntabilitas birokrasi atas keputusan dan akuntabilitas birokrasi dalam membangun partisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon kurang terlaksanakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dijalankan dalam mewujudkan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu bantuan modal, bantuan peralatan, dan pelatihan kewirausahaan yang bertujuan untuk memberikan penguatan dalam mewujudkan kemandirian bagi masyarakat pesisir yang rata-rata bermata pencaharian sebagai nelayan yang bergerak di sektor perikanan perdesaan belum juga terlaksana dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu : komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi kurang terlaksana dengan baik sehingga mempengaruhi akuntabilitas birokrasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
References
Basri, Hasan 2003 Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Tesis, Pascasarjana Universitas
Brawijaya, Malang.
Borman, Deny Yuliarto Edward, 2007, Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdyaan Nelayan Tradidional (Studi pada Masyarakat Nelayan di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah) Thesis, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Kekhususan Pemberdayaan Masyarakat Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
Chayawati, Dewi, 2009, Implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi Tengah (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Parigi Moutong), Disertasi, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
Chozin et.al, 2010, Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ; Pemikiran Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, Bogor : IPB Press.
Creswell, John W., 1994, Research Deasin Quantitative and Qualitative Approach, London : Sage Publication Inc.
Bugin, Burhan, 2007, Metode Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan
Publik, dan Ilmu-ilmu Sosial lainnya, Jakarta : Kencana.
Edward III, George C., 1980, Implementating Public Policy, Washington : Congressional Quarterly Inc.
Hadi, Rachman, 2007, Implementasi program Community Development Dalam meningkatkan kemandirian Masyarakat (Studi Pada Perusahaan Migas di Kabupaten Indramayu), Disertasi, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
Islami, M., Irfan, 2003, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Sinar grafika.
Kusnadi, 2009, Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir, Yogyakarta : Kerja Sama Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Lembaga Penelitian Universitas Jember dengan AR-Ruzz Media.
Lubis, S.B., Hari dan Husaeni, Martani, 1987, Teori Organisasi (Suatu Pendekatan
Makro), Jakarta : PAUIS-UI
Marviandi, Eripto,2006 Strategi Bertahan Hidup Dan Adaptasi Nelayan Tradisional Desa Koja Doi Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat, Tesis, Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
Ndraha, Taliziduhu, 1990, Pembangunan Masyarakat, Jakarta : Rineka Cipta.
,2000, Teori Budaya Organisasi, Pascasarjana Unpad Bandung : BKU Ilmu
Pemerintahan.
Osborne David & P. Plastrik, 2004, The Price of Goverment, Getting the Results We
Need in An Age of Parmenent Fiscal Crisis. Canbridg, MA : Basic Books. Patilima, Hamid, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta.
Pattimukay, Hengky, V. R., 2008, Peranan Administrasi Publik Dalam Pembangunan
Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal : Hipotesa Vol. 2 No. 2 November ISSN
0852 8977.
Payne M., 1997, Social Work Community Care, London : MacMillan.
Putra, Fadillah, 2001, Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Roesmidi H dan Riza Risyanti, 2006, Pemberdayaan Masyarakat, Jatinangor : Alqaprint.
Lukman, Sampara, 1999. Manajemen Kualitas Pelayanan. STIA-LAN Press, Jakarta. Saputra, 2000, Pengembangan SDM dan Perspektif Organisasi, OKP Karya Pemuda,
Vol 5.
Siagian, Sondang, P., 2003, Filsafat Administrasi, Jakarta : Bumi Aksara.
Sidu, Dasmin, 2006, Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara; Disertasi, Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Sinambela Lijan Poltak, dkk, 2005. Reformasi Pelayanan Publik : Teori Kebikakan, dan Implementasi. Bumi Aksara, Jakarta.
Stoner, James, A.F., 1992, Management, Prentice Hall Inc. Eng Lewood Clifs. N.J. Suharto, Edi, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung :
Alfabeta.
, 1997, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial Spektrum
Pemikiran, Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
Suhendra K., 2006, Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat, Bandung : Alfabeta.
Suyanto, Bagong, 1996, Perangkap Kemiskinan, Problem Dan Strategi
Pengentasannya, Surabaya : Airlangga University Press.
Thoha, Miftha, 1998, Pembangunan Administrasi di Indonesia, Deregulasi dan Debirokratisasi Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Masyarakat, Jakarta : LP3S.
Wahab, Solihin, 2002, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
Wasistiono, Sadu, 1998, Pemberdayaan Aparatur Daerah, Bandung : Abdi Praja. Widodo, J, 2006, Pengolahan Sumber Daya Perikanan Laut, Yogyakarta : Gadjah Mada
University Press.
, 2001, Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol
Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Surabaya : Insan Cendikia.
Dokumen:
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2005, Pedoman Umum Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir, Jakarta : Dirjen Kelautan.
Badan Pusat Statistik Kota Ambon, Data Kependudukan 2010-2011
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, 2009, Maluku
Copyright Notice
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Academia Praja, Department of Master of Governmental Sciences, Faculty of Social and Political Science, Universitas Jenderal Achmad Yani as publisher of the journal.
Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Jurnal Academia Praja, Department of Master of Governmental Sciences, Faculty of Social and Political Science, Universitas Jenderal Achmad Yani and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Jurnal Academia Praja are the sole and exclusive responsibility of their respective authors
