DINAMIKA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Abstract

Manajemen pemerintahan sebagaimana tuntutan keberadaannya dan tuntutan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, seyogyanya berubah sejalan dengan tuntutan  globalisasi,  pola-pola  manajemen  tradisional  feodal  diganti  dengan  pola modern yang demokratis. Hal itu paling tidak karena manajemen pemerintahan tidak dapat   dilepaskan   dari   kepolitikan   global,   kepentingan   nasional   dan   tentunya kepentingan  regional  serta kepentingan  lokal. Pemahaman  ini perlu ditekankan  bagi manajemen  pemerintahan  di Daerah karena era global berarti pasar global, ekonomi global dan nilai-nilai global.

Dalam  perkembangannya   muncul   pendapat   bahwa  pemerintah   seharusnya berubah mengikuti perubahan ekonomi yang ada dan menjadikan pemerintahan yang memiliki   kemampuan   entrepreneur,   sehingga   gerak   ekonomi   dapat   diikuti   oleh pemerintah  dan  menyarankan  agar  pemerintah  menerapkan  sepuluh  prinsip pemerintahan wirausaha (Osborne dan Gaebler 1992, juga Guillart dan Kelly, 1995). Selanjutnya Osborne dan Plastrik (1996) mengemukakan lima strategi (5 C‘s Strategy) sebagai implementasi lebih lanjut dari prinsip ―reinventing government‖  yang diajukan Osborne dan Gaebler.

Oleh karena itu, demokratisasi manajemen pemerintahan di Daerah merupakan faktor yang menentukan untuk keberlangsungan  otonomi, sehingga partisipasi efektif dari seluruh lapisan masyarakat dapat berlangsung tanpa perbedaan prinsip satu dengan lainnya. Terselenggaranya manajemen pemerintahan yang demokratis menunjukkan bahwa elit politik pemerintahan memahami dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi sebagaimana adanya, baik pada tataran kebijakan, tataran   implementasi   maupun   pada   tataran   kultural   yang   mensyaratkan   adanya mekanisme check and balances (saling kontrol dan saling mengimbangi) antara pemerintah dengan yang diperintah