Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung
Abstract
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini perlu untuk dimanfaatkan oleh para pelaksana kebijakan untuk mendukung kinerja pemerintahan dan menyerap aspirasi publik secara luas melalui media komunikasi sosial yang efektif. Pada prinsipnya, kebijakan keterbukaan informasi publik bertujuan untuk melibatkan publik sebagai sasaran dari kebijakan – kebijakan pembangunan untuk ikut serta merumuskan, mengkritisi dan akhirnya mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, sosialisasi yang dilakukan oleh unsur pemerintah terkait dengan rancangan – rancangan kebijakan dapat menjadikan media sosial sebagai sarana uji publik yang efektif tanpa harus melakukan interkasi fisik antara pemerintah dan masyarakat. Demikianlah mengapa peran media sosial ini dianggap penting dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, dan akhirnya diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkaya pengetahuan tentang peran media sosial dalam mendukung implementasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik.
References
Alfatih, Andy. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: UNPAD Press.
Arista, Dessy. 2015. Transparansi Informasi Situs Web pemerintah daerah di Sulawesi Selatan Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Unhas.
Badri, Muhammad, 2011. Komunikasi Pemasaran UMKM di Era Media Sosial Corporate, and Marketing Communication. Jakarta : Pusat Studi Komunikasi Bisnis PPC UMB.
Brogan, Chris. 2010. Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your
Business Online. John Wiley & Sons.
Keban, Jeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Nasution. 1996. Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung : Penerbit Tarsito.
Putrie, Intantya Purwoko. 2015. Strategi Komunikasi Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Deskriptif Kualitatif Kegiatan Humas PT PLN Persero dalam Implementasi Undang – Undang No. 14
Tahun 2008. Digilib.uin-suka.ac.id
Rahadian, Adinda Permatasari, 2011, Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementrian Pertanian, Stiami.ac.id: Vol V No. 1 Maret 2013
Satiaman, Agus, 2013. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik” (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung Kepada Warga Kota. Jurnal Kajian Komunikasi, Vol 1 No 2 Desember 2013.
SUMBER PERATURAN/PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Walikota Bandung No. 1352 Tahun 2014 pasal 6 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung
Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
Copyright Notice
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Academia Praja, Department of Master of Governmental Sciences, Faculty of Social and Political Science, Universitas Jenderal Achmad Yani as publisher of the journal.
Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Jurnal Academia Praja, Department of Master of Governmental Sciences, Faculty of Social and Political Science, Universitas Jenderal Achmad Yani and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Jurnal Academia Praja are the sole and exclusive responsibility of their respective authors