DINAMIKA INTERAKSI LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DI PULAU MOROTAI (Mengurai Konfigurasi Politik dan Penjelasan Alternatif)

  • Alwadud Lule Universitas Pasifik (UNIPAS) Morotai

Abstract

Studi ini menguraikan fenomena interaksi antara lembaga legislatif dan eksekutif di Pulau Morotai pasca perhelatan demokrasi elektoral tahun 2017. Dalam catatan konfigurasi, interaksi antara kedua lembaga tersebut terlihat tidak demokratis melainkan berada pada relasi yang bersifat konfliktual meskipun pada akhirnya interaksi kuasa dalam arena tertentu berakhir dengan konsensus. Relasi kuasa yang konfliktual menstimuluskan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memakai jalan yang tidak demokratis, sehingga dapat mengancam stabilitas demokrasi lokal. Resiko lain dari instabilitas demokrasi lokal adalah memungkinkan adanya ekspansi kekuatan Pemerintah Daerah secara kelembagaan ke tubuh DPRD untuk membentuk faksi politik mayoritas dengan orientasi mengamankan berbagai opsi kepentingan, baik yang berkorelasi dengan masalah kinerja pemerintahan daerah maupun ekonomi-politik di daerah. Dari rangkaian konfliktual dalam kerja relasional DPRD dan Bupati selalu saja berakhir dengan politik consensus. Pasca politik consensus hingga saat ini relasi kedua lembaga tersebut terlihat lebih stabil dan oposisi secara politik lenyap dari arena persaingan di legislatif.

References

Ambardi, Kuskridho, Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi. Cetakan Pertama. Jakarta: KPG, 2009.
Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsulidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Cetakan Pertama. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
Hanan, Djayadi, Menakar Presidensialisme Multi Partai Di Indonesia. Cetakan Pertama. Bandung: Al-Mizan, 2014.
Isharyanto & Adriana Grahani Firdausy, “Interaksi Politik dan Hukum dalam Pembentukan Legislasi Daerah”, Jurnal Yustisia, Vol.2, No.3, 2013.
Lule, Alwadud, Problematikan dan Idealitas Pengawasan Produk Hukum Daerah. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
Marzuki, Suparman, Tragedi Politik Hukum HAM. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Yogyakarta, 2011.
MD, Mahfud, Politik Hukum Di Indonesia. Edisi Revisi. Cetakan Keenam. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014.

Koran dan Internet
Indotimur.com. (25 Januari 2018). Pemkab Pulau Morotai Diduga Rubah APBD 2018 Tanpa Persetujuan DPRD.
I-malut.com. (6 Februari 2018). Presidium Koalisi Masyarakat Bersatu Desak DPRD Morotai Gunakan Hak Interpelasi.
Inspiratormedia.Id. (20 Desember 2018). Dugaan APBD Bodong Di Morotai, Bupati Beny Laos Salahkan DPRD.
Published
2019-11-07
How to Cite
Lule, A. (2019). DINAMIKA INTERAKSI LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DI PULAU MOROTAI (Mengurai Konfigurasi Politik dan Penjelasan Alternatif). Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 2(02). https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.115