Dinamika Perubahan Kebijakan Publik dan Dampaknya terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kota Bandung

Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk perubahan kebijakan publik, menganalisis dampaknya terhadap kualitas layanan, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur (library research) melalui purposive sampling terhadap jurnal terindeks SINTA dan Scopus, buku teks akademis, serta dokumen kebijakan resmi pemerintah. Hasil penelitian menemukan bahwa perubahan kebijakan periode 2013–2024 mencakup tiga tatanan: penyesuaian prosedur teknis (first order), digitalisasi layanan melalui aplikasi GAMPIL, HAYU, dan Sadayana (second order), serta pergeseran paradigma menuju Smart City dan citizen-centered governance (third order). Dampak positif terukur pada dimensi SERVQUAL, ditandai keandalan sistem GAMPIL dan penghargaan pelayanan prima kategori "A" dari KemenPAN-RB tiga tahun berturut-turut. Faktor penghambat utama meliputi implementation gap di level street-level bureaucracy dan kesenjangan literasi digital masyarakat. Oleh karna itu, Kota Bandung telah mengalami pergeseran paradigma kebijakan pelayanan publik yang signifikan, namun memerlukan pelembagaan inovasi dalam regulasi daerah, penguatan kapasitas SDM aparatur, perluasan literasi digital, serta reformasi regulasi substantif agar digitalisasi memberikan dampak yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat..

URGENSI GREEN GOVERNANCE DAN SUSTAINABLE ADMINISTRATION DALAM MENGHADAPI TANTANGAN LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN DI KABUPATEN BANDUNG

Fadjar Trisakti, Indra Kristian, Muhammad Ravy Nugraha, Rahmah Aulia Almukaromah — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini menganalisis urgensi penerapan green governance dan sustainable administration dalam tata kelola lingkungan dan kebencanaan di Kabupaten Bandung. Permasalahan ini didasari oleh meningkatnya kejadian bencana hingga 934 kasus pada tahun 2023, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta alih fungsi lahan di kawasan hulu DAS Citarum yang mengindikasikan kesenjangan antara ketersediaan regulasi dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengkaji konsep green governance dan sustainable administration serta relevansinya bagi tata kelola lingkungan dan kebencanaan; (2) menganalisis kondisi implementasi kedua konsep tersebut di Kabupaten Bandung; dan (3) merumuskan rekomendasi strategis penguatan tata kelola berbasis keberlanjutan di Kabupaten Bandung. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kedua konsep tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi, dengan hambatan utama berupa fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, partisipasi publik yang belum substansial, serta pendekatan yang cenderung reaktif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi kebijakan hijau dalam perencanaan daerah, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung transparansi tata kelola lingkungan di Kabupaten Bandung.

Jipolis : Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial

Dinamika Perubahan Kebijakan Publik dan Dampaknya terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kota Bandung

URGENSI GREEN GOVERNANCE DAN SUSTAINABLE ADMINISTRATION DALAM MENGHADAPI TANTANGAN LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN DI KABUPATEN BANDUNG