Jipolis : Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial

KINERJA PEGAWAI KELURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK: STUDI DI KELURAHAN CISARANTEN ENDAH, KECAMATAN ARCAMANIK, KOTA BANDUNG

2026-08-06T08:58:58+07:00

Kelurahan merupakan unit pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga kinerja pegawainya sangat menentukan kualitas pelayanan publik di tingkat dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai, faktor-faktor yang menghambat, serta upaya mengatasi hambatan tersebut di Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri atas Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemerintahan, staf pelayanan administrasi, serta warga penerima layanan. Analisis kinerja menggunakan lima dimensi yang dikemukakan oleh Mitchell, yaitu kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai secara umum sudah berjalan cukup baik, ditandai dengan pelayanan yang relatif ramah dan responsif serta mulai diterapkannya digitalisasi administrasi. Namun demikian, masih ditemukan kelemahan seperti sesekali kesalahan administrasi, kecenderungan menunggu arahan pimpinan, dan penyebaran informasi pelayanan yang belum merata. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan jumlah aparatur (empat pegawai negeri sipil untuk melayani 17.363 penduduk), kesenjangan kompetensi digital antarpegawai, keterbatasan sarana dan prasarana, distribusi beban kerja yang belum proporsional, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap prosedur pelayanan. Upaya perbaikan yang direkomendasikan antara lain peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penataan ulang beban kerja, penguatan sarana teknologi informasi, penguatan komunikasi internal dan eksternal, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah kelurahan dalam merumuskan kebijakan peningkatan kinerja aparatur secara berkelanjutan.

Dinamika Perubahan Kebijakan Publik dan Dampaknya terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kota Bandung

2026-07-16T09:44:37+07:00

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk perubahan kebijakan publik, menganalisis dampaknya terhadap kualitas layanan, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur (library research) melalui purposive sampling terhadap jurnal terindeks SINTA dan Scopus, buku teks akademis, serta dokumen kebijakan resmi pemerintah. Hasil penelitian menemukan bahwa perubahan kebijakan periode 2013–2024 mencakup tiga tatanan: penyesuaian prosedur teknis (first order), digitalisasi layanan melalui aplikasi GAMPIL, HAYU, dan Sadayana (second order), serta pergeseran paradigma menuju Smart City dan citizen-centered governance (third order). Dampak positif terukur pada dimensi SERVQUAL, ditandai keandalan sistem GAMPIL dan penghargaan pelayanan prima kategori "A" dari KemenPAN-RB tiga tahun berturut-turut. Faktor penghambat utama meliputi implementation gap di level street-level bureaucracy dan kesenjangan literasi digital masyarakat. Oleh karna itu, Kota Bandung telah mengalami pergeseran paradigma kebijakan pelayanan publik yang signifikan, namun memerlukan pelembagaan inovasi dalam regulasi daerah, penguatan kapasitas SDM aparatur, perluasan literasi digital, serta reformasi regulasi substantif agar digitalisasi memberikan dampak yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat..

Transformasi SDM Aparatur Negara di Era Pemerintahan Modern: Menjawab Tantangan Birokrasi Adaptif, Digital, dan Berorientasi Pelayanan Publik

2026-08-12T09:09:27+07:00

Transformasi tata kelola pemerintahan pada era digital menuntut perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur negara agar mampu menghadapi dinamika lingkungan strategis, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi transformasi SDM aparatur negara, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, digital, dan berorientasi pada pelayanan publik, serta merumuskan strategi penguatan kapasitas aparatur dalam mendukung tata kelola pemerintahan modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terkini mengenai reformasi birokrasi, manajemen sumber daya manusia sektor publik, serta transformasi pemerintahan digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi SDM aparatur tidak hanya menuntut peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga penguatan kompetensi digital, kepemimpinan adaptif, budaya organisasi yang inovatif, sistem manajemen talenta berbasis merit, serta kemampuan kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai tantangan yang masih dihadapi meliputi kesenjangan kompetensi digital, resistensi terhadap perubahan, belum optimalnya implementasi sistem merit, serta keterbatasan kapasitas organisasi dalam mengelola perubahan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi SDM aparatur harus ditempatkan sebagai agenda strategis melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan, penguatan kepemimpinan transformasional, digitalisasi manajemen ASN, dan pembangunan budaya organisasi yang adaptif. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme aparatur serta memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

URGENSI GREEN GOVERNANCE DAN SUSTAINABLE ADMINISTRATION DALAM MENGHADAPI TANTANGAN LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN DI KABUPATEN BANDUNG

2026-07-16T09:44:37+07:00

Penelitian ini menganalisis urgensi penerapan green governance dan sustainable administration dalam tata kelola lingkungan dan kebencanaan di Kabupaten Bandung. Permasalahan ini didasari oleh meningkatnya kejadian bencana hingga 934 kasus pada tahun 2023, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta alih fungsi lahan di kawasan hulu DAS Citarum yang mengindikasikan kesenjangan antara ketersediaan regulasi dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengkaji konsep green governance dan sustainable administration serta relevansinya bagi tata kelola lingkungan dan kebencanaan; (2) menganalisis kondisi implementasi kedua konsep tersebut di Kabupaten Bandung; dan (3) merumuskan rekomendasi strategis penguatan tata kelola berbasis keberlanjutan di Kabupaten Bandung. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kedua konsep tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi, dengan hambatan utama berupa fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, partisipasi publik yang belum substansial, serta pendekatan yang cenderung reaktif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi kebijakan hijau dalam perencanaan daerah, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung transparansi tata kelola lingkungan di Kabupaten Bandung.