AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK BEKAS EIGENDOM VERPONDING DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH

  • Pedro Sutanto Universitas Tarumanagara

Abstract

Eigendom verponding is a right to land ownership whose rights must be
adjusted through the conversion provisions of the UUPA. The implementation of the
conversion was given a period of time until September 24, 1980. In practice, there
was still recognition of ownership of the formerland eigendom verponding which
later resulted in a dispute over the land. For example, the acknowledgment of
ownership of the former eigendom verponding in decision number
19/Pdt.G/2019/PN.Slw and decision number 30/Pdt.G/2019/PN.Unr. The
formulation of the problem in the research: 1. What is the legal status of the
formerland eigendom verponding which has not been converted according to the
laws and regulations? 2. What are the legal consequences for holders of ex-rights
eigendom verponding that are not converted in land ownership disputes?
The approach method used is qualitative with the type of normative legal
research. The main data source comes from secondary data which is also
interviewed as supporting data. Secondary data sources are divided into primary
legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data
collection techniques using library research and field studies in the form of
interviews.

 

References

A. Buku
Ali, Achmad Chomzah. 2004Hukum Agraria (Pertanahan di
Indonesia). Jakarta: Prestasi Pustakarya
Moh, Nazir. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia
Indonesia
O, Notohamidjojo. 2011. Soal-soal Pokok Filsafat Hukum.
Salatiga: Griya Media
Puji, Wulandari Kuncorowati dan Suripno. 2010. Diktat
Hukum Agraria. Yogyakarta: Universitas Negeri
Yogyakarta
Satjipto, Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji.
2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Soeroso. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
Sumarto. 2012. Penanganan dan Penyelesaian Konflik
Pertanahan Dengan Prinsip Win-Win Solution Oleh
Badan Pertanahan Nasional RI. Direktorat Konflik
Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI
Sunindhia, dan Ninik Widiyanti. 1998. Pembaharuan Hukum
Agraria Beberapa Pemikiran. Jakarta: PT. Melton
Putra

B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar PokokPokok Agraria
Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang
Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok
Agraria
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1970
Tentang Penyelesaian Konversi Hak-hak Barat
Menjadi Hak Guna Bangunan Dan Hak Guna Usaha
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979
Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai
Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah
Asal Konversi Hak-Hak Barat
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokokpokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian
Hak Baru Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat
Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tata Cara
Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas. Tanah
Negara Dan Hak Pengelolaan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, Dan Pendaftaran Tanah
Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor
19/PDT.G/2019/PN.Slw
Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor
30/PDT.G/2019/PN.Unr
C. Jurnal Cetak
Dian, Aries Mujiburohman. 2016. Problematika Pengaturan
Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir.
Bhumi 2: (2)
Feby, Tania. 2020. Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Recht
Van Eigendom Verponding Nomor 295 Dengan Tanah
Hak Pakai Di Kota Surakarta. Skripsi. Universitas
Muhammadiyah Surakarta
H, Muchsin. 1998. Kebijkan Pertanahan Nasional (Telaah
Kritis Dalam Perspektif Historis. Jurnal Hukum dan
Pembangunan 28: (4)
Hendro. 2009. Kekuatan Pembuktian Tanah Eigendom
verponding Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Analisis
Yuridis Terhadap Putusan Peninjauan Kembali
Nomor 588 PK./PDT./2002”. Tesis. Fakultas
Hukum Pasca Sarjana Magister Kenotariatan,
Universitas Indonesia
R, Tony Prayogo. 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum
Dalam Peraturan Mahkamah Agus Nomor 1 Tahun
2011 Tentang Hak Uji Materiil. Jurnal Legislasi
Indonesia 13: (2)
Samsaimun. 2019. Status Hak Atas Tanah Bagi Pemegang
Hak Atas Tanah Yang Beralih Kewarganegaraan.
Jurnal Hukum Jatiswara 34: (1)
D. Internet
Tanjung Asriman. 2021. Eigendom Verponding.
https://asriman.com/ eigendom-verpondingadalah/, diakses pada 15 Oktober 2021
Published
2022-12-15