Rechtswetenschap : Jurnal Mahasiswa Hukum

ANALISIS HUKUM TERHADAP KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DITINJAU DARI HAK DEMOKRASI WARGA NEGARA

Akmal Abdul Arik — 2025-10-15

In the process of determining the Constitutional Court Decree Number 90/PUU-XXI/2023, there was a controversy involving the Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman, who was found guilty of violating the judge's code of ethics. So that in this study the author will examine the decree against the theory relating to the right to freedom of democracy of citizens and its legal impact. This research uses normative juridical research methods. The conclusion of this research shows that the decree is a form of implementation of the theory of citizens' democratic freedom rights and the decree remains valid and applicable, this is due to the nature of the Constitutional Court's Final and Binding Decision

Dalam proses penetapan Ketetapan Mahkmah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat kontroversi yang menyangkut Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman yang terbukti bersalah atas pelanggaran kode etik hakim. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji ketetapan tersebut terhadap teori yang berubungan dengan hak kebebasan demokrasi warga negara dan dampak hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Simpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa Ketetapan tersebut merupakan bentuk pengimplementasian dari teori hak kebebasan demokrasi warga negara dan ketetapan tersebut tetap sah dan berlaku, hal ini disebabkan adanya sifat Putusan MK yang Final and Binding

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN LISAN DALAM KASUS AGUS SALIM MENURUT HUKUM PERDATA

Suciati Afifah Bintari Moka — 2025-10-15

Perjanjian lisan sering mengalami kesulitan dalam pembuktiannya karena tidak memiliki dokumen tertulis sehingga dianggap lemah. Seperti fenomena yang terjadi belakangan ini mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian lisan yaitu adanya penyalahgunaan donasi pengobatan mata. Dalam kesepakatan perjanjian lisan antara Agus Salim dengan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan bahwa donasi akan digunakan untuk biaya pengobatan mata, namun disalahgunakan oleh Agus untuk kepentingan pribadinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait kekuatan mengikat perjanjian lisan dan upaya pembuktian dari tidak terlaksanakannya prestasi dalam perjanjian lisan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya kekuatan mengikat perjanjian lisan sama dengan perjanjian tertulis yang ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata selama memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Sedangkan upaya pembuktian yang dapat dilakukan melalui perlindungan hukum represif. Maka dengan adanya penelitian ini setidaknya masyarakat bisa lebih paham dan berhati-hati dalam membuat perjanjian.

PERBANDINGAN ARBITRASE SIAC DAN BANI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958

Dicky Pebrian — 2025-10-15

Globalisasi ekonomi mendorong peningkatan transaksi bisnis lintas negara, yang turut memicu naiknya potensi sengketa komersial internasional. Arbitrase muncul sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan litigasi konvensional. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan pelaku usaha, baik domestik maupun internasional, yang lebih memilih forum Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dibandingkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dan menganalisis peraturan, konvensi internasional, serta prosedur kedua lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIAC lebih unggul secara signifikan dalam hal fleksibilitas prosedural, kepastian hukum, dan efektivitas eksekusi lintas yurisdiksi. Sebaliknya, BANI menghadapi kendala serius dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, khususnya karena multitafsirnya frasa “ketertiban umum” dalam hukum nasional Indonesia. Ambiguitas tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada rendahnya kredibilitas BANI di mata pelaku usaha internasional. Dengan demikian, perlu reformasi regulatif untuk meningkatkan daya saing BANI dalam forum arbitrase internasional.

PERBANDINGAN HUKUM NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA INGGRIS MENGENAI PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Wilshen Athalla Hanyouri — 2025-10-15

Hubungan antara negara dan warga negara mencakup keselamatan lalu lintas jalan sebagai bagian dari rasa aman yang dijamin oleh undang-undang. Di Indonesia, undang-undang mengatur keselamatan jalan, namun implementasinya menghadapi tantangan karena masyarakat yang berubah dengan cepat. Contoh terbaik adalah Inggris, di mana kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan lalu lintas telah berhasil menurunkan angka kematian di jalan raya. Penelitian ini membahas perbandingan undang-undang lalu lintas Indonesia dan Inggris dengan fokus pada pengaturan norma hukum dan budaya dalam undang-undang Indonesia dan peraturan di Inggris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan aspek hukum, budaya dan sistem pengaturan lalu lintas di kedua negara dengan menyoroti pentingnya keselamatan jalan sebagai tanggung jawab negara. Teori hukum yang digunakan antara lain sistem hukum, prinsip keselamatan dan perbandingan hukum. Penelitian ini mengulas peran negara dalam menjamin keselamatan lalu lintas.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DINAS LINKUNGAN HIDUP KOTA TANGERANG SELATAN TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH TPA CIPEUCANG

Gefina Ratri Nareswari — 2025-10-15

Permasalahan lingkungan hidup kini menjadi tantangan global, termasuk di Kota Tangerang Selatan, terutama di kawasan sekitar TPA Cipeucang yang mengalami pencemaran lingkungan, khususnya terhadap air sumur akibat limbah dan kerusakan turap penyangga akibat meluapnya kapasitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis dan metode analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan dan dikaji berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, serta konsep dan dokumen hukum terkait. Perda ini bertujuan mencegah pencemaran, namun pelaksanaannya terkendala oleh fasilitas yang terbatas, armada pengangkut yang minim, kurangnya tempat daur ulang, serta lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat turut memperburuk kondisi lingkungan. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam.

PENERAPAN HUKUM PELECEHAN SEKSUAL ANAK OLEH ANGGOTA TNI DALAM PUTUSAN BANDING NO. 15-KPMT-IIBDGADI2023 DITINJAU DARI KUHP DAN UU PERLINDUNGAN ANAK

Thessa Dirgantari — 2025-10-15

Sexual abuse against minors is a serious crime violating both criminal law and ethics, especially when committed by Indonesian National Armed Forces (TNI) members, who should serve as moral examples. Such acts meet the elements of criminal offenses under Article 290 of the Indonesian Penal Code (KUHP), regardless of penetration or physical violence, as the victim is a minor. This research highlights the urgency of strict, fair, and transparent law enforcement to uphold TNI's institutional integrity and ensure optimal child protection. Using a normative juridical approach with document study techniques, the research analyzes laws and court decisions. The method used is qualitative normative analysis with descriptive presentation. The findings emphasize that sexual abuse by TNI members must be categorized as a criminal offense against morality, requiring firm prosecution to maintain the TNI's credibility and ensure justice and protection for child victims.

Tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran serius hukum pidana umum dan etika, terutama jika dilakukan anggota TNI yang semestinya menjadi teladan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana dalam Pasal 290 KUHP, meskipun tanpa penetrasi atau kekerasan fisik, karena korban masih anak. Oleh karena itu, tindakan pelaku harus dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan, bukan sekadar pelanggaran kesopanan. Penegakan hukum tegas, adil, dan transparan sangat penting untuk menjaga integritas TNI dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik studi dokumen terkait perundang-undangan dan putusan hakim. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum terhadap kejahatan pencabulan anak oleh anggota TNI. Metode analisis yang digunakan bersifat normatif kualitatif dengan penyajian deskriptif analisis. Kesimpulannya, pencabulan anak oleh anggota TNI adalah pelanggaran berat yang harus diproses sebagai tindak pidana kesusilaan secara tegas, adil, dan transparan.

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM KURIR ONLINE YANG TIDAK MENGETAHUI MENGANTAR NARKOTIKA

Siti Qori Nurhasanah — 2025-10-15

Along with the rapid advancement of technology, online couriers are increasingly being exploited to unknowingly deliver narcotics. A legal study on the relationship between online couriers and application companies is necessary to analyze their legal standing and to assess the extent of legal responsibility imposed upon them. This research adopts a normative juridical approach. The findings indicate that online couriers, within the framework of digital application services, are legally classified as partners, as stipulated in Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises and Ministry of Transportation Regulation Number 12 of 2019. Therefore, when an online courier unknowingly delivers narcotics, they may still bear legal responsibility. However, such responsibility does not automatically amount to criminal liability. If, during investigation, two valid pieces of evidence cannot be presented to prove the courier’s ownership, intent, and knowledge regarding the narcotics, then the courier shall only bear legal responsibility in the capacity of a witness..

URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Redy Maulana — 2025-10-15

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi
hambatan, terutama dalam pemulihan aset hasil kejahatan.
Kerugian negara sulit dipulihkan secara optimal karena aset kerap
disamarkan, dialihkan, atau disembunyikan dalam bentuk non-
fisik dan digital. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen hukum
yang efektif. RUU Perampasan Aset diusulkan sebagai solusi
normatif dengan pendekatan non-conviction based asset
forfeiture, yang memungkinkan penyitaan aset tanpa putusan
pidana. Penelitian ini menganalisis urgensi pengesahan RUU
tersebut untuk memperkuat sistem hukum pidana nasional dan
meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Hasil kajian
menunjukkan bahwa pengesahan RUU ini adalah langkah strategis
menuju sistem hukum yang adaptif dan berorientasi pada
pemulihan maksimal kerugian negara.

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BERBEDA KASTA BALI DITINJAU DARI HAK KONSTITUSIONAL UUD 1945

Gede Ngurah Kesawa Arsana Putra — 2025-10-15

Inter-caste marriage in Bali is still considered taboo because it affects social status, especially in traditional societies that maintain a caste system. This prohibition often leads to discrimination and contradicts the constitutional rights of citizens to choose their partners freely, as stipulated in the 1945 Constitution. Women often become victims, one of which is being prohibited from returning to their family home for worship. This study uses a normative legal approach through literature review and interviews with traditional leaders and relevant parties. Although customary practices have cultural legitimacy, if they contradict national law, a review is necessary. Harmonization between customary norms and national law is crucial for both to operate in harmony. Therefore, it is recommended that there be socialization and dialogue between customary stakeholders and the state to ensure the protection of individual rights within a fair and just legal system.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Devira Fauziah — 2025-10-15

Indonesia merupakan negara hukum yang dalam penerapannya menganut konsep hukum positif, konsep ini berpotensi menimbulkan disharmonisasi aturan. Potensi masalah tersebut yang menjadi dasar untuk menerbitkan UU No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja, namun dalam proses pengesahannya UU No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja menuai banyak kontroversi. Studi ini menganalisis kontroversi pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan pertimbangan hukum penetapan PERPPU No. 2/2022 menjadi UU No. 6/2023. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen perundangan dan konseptual. Hasil analisa menemukan UU No. 6/2023 ditetapkan untuk memenuhi amar putusan Mahkamah Konstitusi tentang perbaikan UU Cipta Kerja. Kemudian dalam proses penetapannya belum sepenuhnya memenuhi aspek legal standing dan konstruksi hukum sesuai UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam mekanisme penggantian undang-undang melalui PERPPU.

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN KEPADA ANAK MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Athar Maulana Putra Alam — 2025-10-15

The rise in child marriage cases in Indonesia has become a serious
concern, especially after the enactment of Law Number 16 of
2019, which raised the minimum legal age for marriage to 19 for
both men and women. However, Article 7 paragraph (2) still allows
the submission of marriage dispensation requests to religious
courts under urgent circumstances. This study aims to analyze the
application of child protection principles in granting marriage
dispensations under Law Number 35 of 2014 and evaluate the
legal considerations of judges based on Supreme Court Regulation
Number 5 of 2019. Using a normative juridical method with
statutory and conceptual approaches, the findings reveal that
marriage dispensations are often granted without fully
considering the best interests of the child and instead
accommodate social or cultural pressures. This undermines child
protection principles and weakens efforts to prevent child
marriage. Therefore, a consistent application of child protection
standards and stricter limitations on marriage dispensations are
urgently needed.

PENERAPAN KODE ETIK SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT BAGI PRAJURIT TNI YANG TERLIBAT LGBT

Shabbyka Hilda Nisa Nugraha — 2025-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan etika dalam penerapan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap prajurit TNI yang terlibat perilaku LGBT, dengan menitikberatkan pada penerapan kode etik militer serta regulasi seperti KUHPM, UU No. 3 Tahun 2025, dan PP No. 39 Tahun 2010. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini juga mengkaji penerapan prinsip negara hukum, kepastian hukum, disiplin militer, profesionalisme, dan asas kepentingan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi PTDH dapat dijatuhkan secara sah jika melalui prosedur hukum yang jelas dan proporsional, serta dipandang penting sebagai langkah menjaga disiplin, citra, dan stabilitas institusi TNI.

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN MELALUI PROSES GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Jaris Naufal Azhar — 2025-10-15

Business disputes are a common occurrence in commercial activities and require resolution mechanisms that are swift, simple, and cost-effective. The Indonesian judicial system offers the simple lawsuit procedure as a solution to the complexity, duration, and high costs of conventional litigation. This study aims to analyze the procedures of simple lawsuits in resolving business disputes based on Supreme Court Regulation (Perma) Number 4 of 2019, and to evaluate their effectiveness in ensuring legal certainty for the disputing parties. The research uses a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications, focusing on literature review of relevant legislation, legal theories, and legal documents. The results indicate that the application of simple lawsuits provides quicker and more efficient access to justice, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs), by setting a maximum claim value of IDR 500 million and a resolution deadline of 25 working days. However, its implementation still faces several challenges, including limited public and judicial understanding and inconsistent application across courts. In conclusion, the simple lawsuit mechanism is a promising legal instrument for achieving fast and low-cost dispute resolution in business cases, although improvements are needed in terms of technical implementation and public dissemination.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NASABAH YANG DIRUGIKAN AKIBAT DATA PRIBADI YANG DISEBARLUASKAN OLEH PINJAMAN ONLINE

Andi Ajeng Audi Larasati — 2025-10-15

Seiring perkembangan penggunaan teknologi pada sektor keuangan, adanya dampak positif maupun negatif. Salah satunya yaitu penyebaran data pribadi oleh pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap nasabah yang dirugikan akibat data pribadi yang disebarluaskan oleh pinjaman online. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum secara preventif dan represif, dan didukung dengan adanya tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada pinjaman online akibat dari data pribadi yang disebarluaskan dalam tiga bentuk yaitu tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Walaupun adanya perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum, perlu adanya pemerintah, OJK dan Kominfo, penyelenggara pinjaman online, dan masyarakat sebagai peran aktif dalam penegakan, mengoptimalkan pengawasan, pihak yang bertanggung jawab, serta pihak yang melakukan pelaporan terkait data pribadi yang disebarluaskan oleh pinjol.

TINDAKAN ABORSI ILEGAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DAN DALAM PRESEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Rifa Siti Nurlaila — 2025-10-15

Fenomena aborsi ilegal di kalangan remaja menjadi salah satu isu serius dalam bidang hukum dan kesehatan. Meningkatnya kasus kehamilan yang tidak diinginkan, minimnya edukasi seksual, serta tekanan sosial dan budaya menjadi pemicu utama tindakan aborsi ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum terhadap tindakan aborsi ilegal yang dilakukan oleh remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta menganalisisnya dalam perspektif hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia memberikan ruang terbatas bagi tindakan aborsi dalam kondisi tertentu, praktik aborsi ilegal oleh remaja tetap tinggi karena lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi, dan stigma sosial. Tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam KUHP dan UU Kesehatan, serta mengancam hak hidup janin sebagai bagian dari hak asasi manusia. Diperlukan penegakan hukum yang tegas, edukasi seksual yang komprehensif, serta sistem perlindungan hukum yang adil dan berbasis hak asasi manusia.

The phenomenon of illegal abortion among adolescents has become a serious issue in both legal and health contexts. The rise in unwanted pregnancies, lack of comprehensive sexual education, and social and cultural pressures are the main contributing factors to illegal abortion practices. This study aims to examine the legal responsibility for illegal abortion committed by adolescents based on Law Number 17 of 2023 concerning Health, and to analyze it from a human rights perspective. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that although Indonesian law provides limited exceptions for abortion under specific conditions, the prevalence of illegal abortion among adolescents remains high due to weak supervision, insufficient education, and social stigma. Such practices violate provisions in the Criminal Code (KUHP) and the Health Law, and threaten the fetus’s right to life as part of fundamental human rights. Therefore, strict law enforcement, comprehensive sexual education, and a fair, human rights-based legal protection system are urgently needed.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU EKSPLOITASI LUMBA-LUMBA SEBAGAI SATWA DILINDUNGI MENGACU PADA UNDANG–UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Irawati Marpaung — 2025-10-15

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya eksploitasi lumba-lumba sebagai satwa dilindungi di Indonesia, yang mengancam kesejahteraan hewan dan keseimbangan ekosistem. Urgensinya terletak pada penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku eksploitasi yang merugikan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi literatur, menganalisis peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lumba-lumba dilindungi oleh UU No. 5 Tahun 1990 dan peraturan turunannya, dengan sanksi pidana dan denda bagi pelanggarnya. Disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasinya masih menghadapi tantangan pengawasan dan kesadaran, sehingga diperlukan upaya terpadu untuk perlindungan yang efektif. Penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku eksploitasi lumba-lumba dapat dikenakan secara pidana, administratif, dan perdata, dengan penekanan pada pentingnya unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dan perbuatan melawan hukum.

ANALISIS PELANGGARAN IZIN OPERASI PESAWAT SIPIL ASING TIDAK TERJADWAL DI INDONESIA

Budi Mulyana — 2025-10-15

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana hukum internasional, khususnya Konvensi Chicago 1944, memengaruhi pengaturan nasional Indonesia dalam menangani pelanggaran oleh pesawat sipil asing tidak terjadwal yang memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis, penelitian ini menelaah kesesuaian antara ketentuan internasional dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam penegakan terhadap pelanggaran tersebut, meskipun Indonesia telah mengadopsi norma internasional. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administratif dan pidana, namun penyelesaian sering kali ditempuh melalui jalur diplomatik. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan saran bahwa perlu adanya penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas demi menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA

Nurfauziyah Nurfauziyah — 2025-10-15

Kekerasan seksual di tempat kerja merupakan bentuk diskriminasi yang merugikan pekerja perempuan, baik secara fisik maupun psikis. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan korban kekerasan seksual di tempat kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan terhadap korban telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti budaya diam, minimnya dukungan institusional, serta reviktimisasi korban dalam proses hukum. Simpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulasi hukum, kebijakan perusahaan, dan pendekatan berbasis keadilan gender guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

PERJANJIAN PRA-NIKAH SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM DAN MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN

Diah Ayu Lestari — 2025-10-15

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pihak dalam perjanjian pra-nikah di Indonesia, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Urgensinya adalah menyediakan kepastian hukum dan mencegah konflik harta dalam perkawinan. Menggunakan metode yuridis normatif , studi ini mengkaji norma hukum dan yurisprudensi. Hasil menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas tafsir Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, memungkinkan perjanjian dibuat kapan pun. Perjanjian ini, dibuat dalam akta otentik dan didaftarkan , menjamin kepastian hukum dan mendukung keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Simpulan: Perjanjian pra-nikah adalah instrumen krusial untuk hubungan perkawinan yang adil dan setara.

ANALISIS HUKUM IZIN PERUMAHAN MUNJULJAYA RESIDENCE DAN KEBIJAKAN ZONA LSD PEMERINTAH

Maulina Firdayani — 2025-10-15

The rapid population growth in Indonesia has driven a high demand for housing development, especially in urban areas. However, this demand often clashes with agricultural land protection policies, notably the Protected Rice Fields (LSD) zoning. This article analyzes the legal conflict between legally issued housing permits and the subsequent implementation of LSD zoning, focusing on the case of Munjuljaya Residence in Purwakarta. Using a normative juridical method, this study examines the inconsistency between the permits issued through the OSS system and the LSD designation by the Ministry of ATR/BPN. The findings reveal violations of legal certainty, lack of procedural justice, and absence of participatory policy-making. This study recommends harmonization between licensing systems and spatial planning policies to ensure fairness and protect public and business interests.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI JEMAAH UMRAH AKIBAT PEMBATALAN KEBERANGKATAN UMRAH OLEH PIHAK PENYELENGGARA UMRAH GOLDY MIXALMINA (STUDI KASUS BIRO PERJALANAN GOLDY MIXALMINA)

Agung Riani — 2025-10-15

Umrah is a form of worship performed by Muslims. However, many people fall victim to fraud or the unprofessional conduct of organizers. Under criminal law, the unilateral cancellation of departure without accountability can be classified as a criminal act of fraud or embezzlement. The state has an obligation to provide protection for Umrah pilgrims who fall victim to these unfair practices. The research method used by the researcher is a normative juridical approach. This study highlights the importance of law enforcement and efforts to protect victims resulting from the failure of Umrah departures

ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK KARBON TERHADAP PENGURANGAN JEJAK KARBON (CARBON FOOTPRINT) DALAM SEKTOR LINGKUNGAN DIGITAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 98 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGET KONTRIBUSI

Lopa Agung Mita — 2025-10-15

Penelitian ini mengkaji potensi pengenaan pajak karbon pada sektor lingkungan digital sesuai Perpres No. 98 Tahun 2021 guna menurunkan emisi karbon. Sektor digital belum menjadi fokus utama dalam UU HPP, namun konsumsi energi fosilnya tinggi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi dokumen bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak karbon berperan penting dalam mendorong partisipasi perusahaan teknologi dalam mitigasi emisi. Efektivitas kebijakan ini bergantung pada sistem pelaporan yang andal, regulasi yang transparan, dan kepastian hukum. Pajak karbon sesuai prinsip “polluter pays” dan mendukung pencapaian target NDC Indonesia. Perpres No. 98 Tahun 2021 telah memberi dasar hukum, namun diperlukan pengaturan teknis lebih lanjut untuk menjamin kejelasan dan keadilan implementasi kebijakan fiskal lingkungan sektor digital secara berkelanjutan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph)

Tia Sari — 2025-10-15

Marriage is a spiritual and physical bond between a husband and wife with the goal of establishing a lasting family based on the One Almighty God. One of the requirements for marriage is an age limit. The Marriage Law has been amended, requiring men and women to reach the age of 19 to be permitted to marry. However, through a marriage dispensation mechanism, minors can still marry for urgent reasons, as exemplified by Decision No. 166/Pdt.P/2020/PA.Nph. This can be problematic because the marriage must be held, but only if the prospective husband and wife are mentally, biologically, psychologically, and financially ready for it.

The purpose of this study is to determine the factors causing the dispensation of marriage for minors in case 166/Pdt.P/2020/PA.Nph and to determine the judge's considerations in granting the request for dispensation of marriage for minors in case 166/Pdt.P/2020/PA.Nph. This study uses a normative juridical research method. The data sources in this study are secondary data, including primary and secondary legal materials. The primary legal material uses the Religious Court Decision Number 166/Pdt.P/2020/PA.Nph. While the secondary legal material is obtained from journals, previous theses, books, and articles that can assist the research.

The results of the study conclude that the causal factor for the marriage dispensation in case 166/Pdt.P/2020/PA.Nph was the rejection by the Gununghalu District Office of Religious Affairs. The judge's considerations in decision number 166/Pdt.P/2020/PA.Nph are based on the marriage law, compilation of Islamic law, Supreme Court regulation no. 5 of 2019 and ushul fiqh.

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA LAHAN WARGA SURABAYA DENGAN PT. KAI BERDASARKAN UUPA

Reza Agustiani — 2025-10-16

This study discusses the legal conflict over land ownership and
control between Surabaya residents and PT. Kereta Api Indonesia
(PT. KAI), a state-owned enterprise. The research employs
normative juridical methods to analyze land tenure based on Law
No. 5 of 1960 (UUPA). Results reveal a legal ambiguity where
residents claim rights based on prolonged land occupation, while
PT. KAI refers to colonial-era land maps (grondkaart). This paper
concludes that legal certainty must be reinforced by systematic
land registration and government oversight to avoid prolonged
disputes and uphold both social justice and state interests.

THE PROCESS OF SHARE ACQUISITION IN LIMITED LIABILITY COMPANIES REVIEWED UNDER LAW NUMBER 5 OF 1999 CONCERNING THE PROHIBITION OF MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION

Tiara Nugraha — 2025-10-16

[In Indonesia, share acquisitions in Limited Liability Companies (PT) are regulated by Law No. 40/2007 and Law No. 5/1999. These transactions must be notified post-acquisition to the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) when criteria such as asset/sales thresholds, control transfer, non-affiliation, and domestic market relevance are met. Notification is due within 30 business days; failure to comply may incur fines from IDR 1 to 25 billion.

Using a normative juridical method with secondary legal sources, the study reveals common noncompliance, 23 late reports from 2021–2024, largely due to limited awareness and the post-notification system. Coordination gaps between KPPU and the Ministry of Law aggravate this.

A shift to a pre-notification regime is proposed to strengthen legal certainty, detect anti-competitive risks early, and align institutional oversight. This change would ease enforcement burdens and prevent unintended sanctions.

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF BODY SHAMING ON THE TIKTOK PLATFORM UNDER LAW NUMBER 1 OF 2024 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS

Hani Nurfadhilah — 2025-10-16

Body shaming is a form of digital verbal abuse common on social media platforms like TikTok, targeting individuals based on physical appearance. While often dismissed as jokes or opinions, such actions legally constitute defamation under the Indonesian Penal Code and Article 27A of Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions. This study adopts a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications to examine the extent of legal protection Article 27A provides to victims and identify enforcement challenges. Findings reveal that despite its clear framework, the law’s effectiveness is hindered by limited legal awareness, enforcement complexity, and lack of victim support. Therefore, a more comprehensive legal strategy is needed to ensure that protection is not only normative but also practical, fair, and humane.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEKITAR BANTARAN SUNGAI CITARUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Viona Haura Kansa — 2025-10-16

Penelitian ini membahas mengenai aktivitas pendirian bangunan oleh masyarakat di sekitar bantaran sungai yang dilakukan tanpa izin resmi dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Bangunan-bangunan tersebut umumnya didirikan di atas lahan yang tergolong sebagai tanah negara atau kawasan lindung yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana lingkungan, seperti banjir dan erosi. Oleh karena itu, kawasan tersebut tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan menjadi area pemukiman ataupun kepentingan pribadi lainnya. Tindakan pendirian bangunan di kawasan tersebut secara jelas bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di sekitar bantaran sungai, khususnya di wilayah Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur secara tegas larangan pendirian bangunan di sempadan sungai, praktik di lapangan masih menunjukkan banyak pelanggaran. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan fasilitas, dan pendekatan penegakan hukum yang belum optimal menjadi hambatan dalam penerapan peraturan tersebut. Berdasarkan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan kesadaran hukum dan menegakkan aturan secara adil dan berkelanjutan.

ANALISIS YURIDIS DAMPAK LUMPUR LAPINDO DI SIDOARJO TERHADAP LINGKUNGAN SEKITAR DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Fanista Zulhijriah — 2025-10-16

Indonesia memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana geologis, salah satunya kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo yang terjadi sejak 2006 dan masih berlangsung. Bencana ini berdampak luas secara ekologis, sosial, ekonomi, dan psikologis. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap korban berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, khususnya prinsip tanggung jawab mutlak, serta dikaji dari aspek hak asasi manusia dan keadilan ekologis. Hasilnya menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah belum optimal karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya partisipasi publik, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Keterlambatan dalam kompensasi dan pemulihan juga mencerminkan kurangnya keberpihakan terhadap korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mencakup hak atas informasi, partisipasi, dan akses keadilan, serta penegakan tanggung jawab mutlak sebagai upaya mewujudkan keadilan ekologis dan perlindungan HAM.

Indonesia is highly vulnerable to geological disasters, one of which
is the Lapindo mudflow in Sidoarjo that began in 2006 and
continues to this day. This disaster has had widespread ecological,
social, economic, and psychological impacts. This study analyzes
the legal responsibility of local governments toward the victims,
based on Law No. 32 of 2009, particularly the principle of strict
liability, and is examined from the perspectives of human rights
and ecological justice. The findings indicate that the role of local
governments has been suboptimal due to weak environmental law
enforcement, limited public participation, and a lack of
transparency and accountability. Delays in compensation and
recovery efforts also reflect the state's insufficient support for the
victims. Therefore, legal protection must include the right to
information, public participation, and access to justice, along with
the enforcement of strict liability as a means to achieve ecological
justice and human rights protection.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAM TERHADAP ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN BERDASARKAN UU TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Muhammad Rifa Fadillah — 2025-10-16

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum negara dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan berdasarkan hukum di Indonesia. Anak merupakan kelompok rentan yang memiliki hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional dan konvensi internasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta implementasinya oleh lembaga pemerintah melalui mekanisme hukum dan layanan perlindungan. Meskipun secara normatif perangkat hukum telah memadai, pelaksanaan perlindungan anak di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lambannya proses hukum menjadi hambatan serius dalam menjamin hak-hak anak. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi lintas sektor serta peningkatan akses terhadap layanan perlindungan, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau. Upaya ini penting untuk memastikan hak anak benar-benar dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara secara efektif dan menyeluruh.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAK ASUH ANAK DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN

Wulan Febriani — 2025-10-16

Divorce has a significant impact on children who are victims of family breakup. The determination of child custody in divorce cases is a complex legal issue that requires deep consideration to ensure the best interests of the child. This study aims to analyze the application of the principle of the best interests for children in determining the custody of minors in divorce cases and examine the judge's legal considerations. This study uses a normative juridical method with analytical descriptive specifications through literature studies and field research on the Decision of the Cimahi Religious Court Number 1093/Pdt.G/2020/PA. Cmi and Number 712/Pdt.G/2024/PA. The results of the study show that the judge not only applies the normative provisions of Article 105 of the Compilation of Islamic Law, but considers factual conditions including aspects of emotional relationships, economic ability, protection, and morality of parents. The application of the principle of the best interests for children gives judges the flexibility to prioritize the welfare of children over formal provisions.

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROFESI DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK KEPADA PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Diva Shakhilla — 2025-10-16

Permasalahan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis menjadi isu krusial dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Ketidaktepatan dalam tindakan medis, kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien, hingga rendahnya kualitas alat atau kompetensi dokter seringkali menimbulkan kerugian bagi pasien. Kondisi ini menuntut adanya kepastian hukum dan mekanisme penegakan hukum yang tegas untuk menjamin keadilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hadir sebagai instrumen penting dalam mengatur dan memberi sanksi terhadap pelanggaran dalam praktik kedokteran, termasuk malpraktik, yang dinilai dapat mengancam keselamatan jiwa dan hak-hak pasien. Hasil penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan malpraktik harus memenuhi unsur-unsur seperti kelalaian, kesalahan prosedur medis, dan pelanggaran terhadap standar profesi. Penegakan hukum terhadap malpraktik dapat ditempuh melalui jalur pidana, perdata, maupun administratif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang jelas dan komprehensif dalam menindak pelanggaran tersebut. Penegakan hukum ini sangat penting untuk menjamin keadilan bagi pasien, menjaga integritas profesi medis, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia.

The problem of medical malpractice is a crucial issue in Indonesia's healthcare system. Inaccurate medical procedures, lack of communication between doctors and patients, and poor equipment quality or doctor competence often result in harm to patients. This situation demands legal certainty and a firm law enforcement mechanism to ensure justice. Law Number 17 of 2023 concerning Health serves as a crucial instrument for regulating and sanctioning violations in medical practice, including malpractice, which is considered to threaten the safety of lives and patient rights. This study uses a normative juridical method. The results indicate that malpractice must meet elements such as negligence, medical procedural errors, and violations of professional standards. Law enforcement against malpractice can be pursued through criminal, civil, and administrative channels. Law Number 17 of 2023 provides a clear and comprehensive legal basis for addressing these violations. This law enforcement is crucial to guarantee justice for patients, maintain the integrity of the medical profession, and increase public trust in healthcare services in Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ATAS HAK PELAYANAN FASILITAS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG

Muhamad Fisabil Ramadani — 2025-10-16

Legal protection for National Health Insurance (JKN) patients in obtaining healthcare services is regulated under Law No. 17 of 2023 on Health. The JKN system, implemented by BPJS Kesehatan, aims to ensure fair, equal, and quality access to health services for all Indonesians. However, in practice, challenges persist, including long waiting times, limited drug availability, and discriminatory treatment compared to general patients. This study applies a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications to examine the forms of legal protection and the responsibilities of hospitals and BPJS Kesehatan when patients’ rights are unmet.
The findings show that, normatively, legal protection for JKN patients is regulated by various laws, but implementation remains suboptimal. Service disparities and weak supervision are the main causes. Strengthening regulations, improving hospital service quality, reforming BPJS systems, and empowering patients through legal education are necessary to uphold social justice and effective legal protection.

LEGAL PROTECTION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH OF EMPLOYEES UNDER LAW NO. 1 OF 1970 CONCERNING SAFETY

Abdurachman Shaleh — 2025-10-16

This research aims to examine the legal protection of occupational safety and health (OSH) for workers in Indonesia based on Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety and to analyze the dispute resolution mechanisms in the event of work accidents. Legal protection for occupational safety and health (K3) is a crucial element in employment, particularly in Indonesia. Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety serves as the legal basis governing companies' obligations to create a safe and healthy work environment for their workforce. Therefore, companies in Indonesia must comply with these regulations to protect their workforce from the risks of accidents and illnesses arising from work. The method used in this study is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that legal protection for OSH has not been optimal due to many companies failing to fulfill their legal obligations, such as providing personal protective equipment (PPE), forming OSH committees (P2K3), and conducting regular safety training. Furthermore, dispute resolution in work accident cases faces several challenges, such as workers' lack of awareness of their rights and complex legal procedures. Therefore, the state must strengthen labor supervision, enforce stricter legal sanctions, and improve access to legal assistance for workers.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERISTIWA MANDALAWANGI: PENERAPAN PRINSIP PENCEGAHAN DINI DALAM HUKUM LINGKUNGAN MELALUI PENDEKATAN AGIL TALCOTT PARSONS

Rika Puspita — 2025-10-17

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip pencegahan dini dalam hukum lingkungan Indonesia melalui studi kasus longsor di Mandalawangi, garut, Jawa Barat, dengan menggunakan pendekatan skema AGIL Talcott Parsons. Prinsip ini menekankan pentingnya tindakan preventif meskipun belum adanya bukti ilmiah yang pasti. Skema AGIL digunakan untuk menganalisis kelemahan dalam adaptasi kebijakan, pencapaian tujuan, integrasi para aktor dan pelestarian nilai hukum lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa ketidakefesienan penerapan prinsip ini disebabkan oleh lemahnya sinergi antara pemangku kepentingan dan rendahnya kesadaran hukum. Penelitian ini merekomendasikan sistem hukum lingkungan yang lebih adaptif, kolaboratif dan preventif.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN No. 6/Pdt.G/2021/PN Kka TERKAIT PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM

Ana Abida — 2025-10-17

Sengketa tanah antara ahli waris Amran dan PT. ANTAM dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kka menjadi sorotan karena dinyatakan ne bis in idem berdasarkan putusan sebelumnya (No. 1/Pdt.G/2007/PN KLK). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keakuratan penerapan asas tersebut, mengingat terdapat perbedaan subjek dan objek antara kedua perkara. Penelitian ini penting untuk menilai ketepatan pertimbangan hukum hakim serta implikasinya terhadap perlindungan hak atas tanah. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT. ANTAM memiliki bukti sertifikat SHGB yang kuat, penerapan asas ne bis in idem masih dapat diperdebatkan. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya upaya hukum preventif seperti sosialisasi hukum, pengurusan aktif, dan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa serupa di masa depan.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS ANTARA MILITER DAN SIPIL DI INDONESIA

Syalsa Radhika Putri — 2025-10-17

Civilian military connectivity issues in the Indonesian justice system are complex issues because they involve the jurisdictions of both general and military courts. In practice, handling these cases faces various structural and procedural obstacles, primarily due to the lack of implementing regulations for Article 89 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. This legal vacuum creates a tug-of-war of authority between law enforcement institutions and has the potential to hinder substantive justice. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, as well as an analysis of legal theories such as Lawrence M. Friedmans Legal System Theory and Gustav Radbruchs Theory of Justice. The results indicate that weak coordination, a lack of technical regulations, and diferences in legal culture between institutions are the main obstacles. Legal reform is neded through clear implementing regulations and strengthening institutional synergy to create fair and efective handling of connectivity cases and ensure legal certainty.

ANALISIS DISKRESI JAKSA PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS DAN OPORTUNITAS PUTUSAN NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL

Rizky Nata Hermana — 2025-10-17

This research analyzes the legal aspects of prosecutorial discretion from the perspectives of legality and opportunity, focusing on the case of Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL involving the premeditated murder of Brigadier J by Richard Eliezer. The study highlights that Indonesia, as a state of law, requires all state actions, including law enforcement, to be based on justice and legal certainty. In practice, prosecutorial discretion often sparks debate, especially when there are significant differences between the prosecutor’s charges and the judge’s verdict, or when the prosecutor opts not to appeal despite internal guidelines. Using a normative juridical method and case study approach, the research finds that the prosecutor’s decision not to appeal though contrary to internal guidelines was based on considerations of utility, forgiveness from the victim’s family, and the defendant’s status as a justice collaborator. However, the lack of clear operational guidelines leads to inconsistencies and potential abuse of discretion, underscoring the need for stronger regulation and oversight in the application of prosecutorial discretion in Indonesia.

Penelitian ini menganalisis diskresi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari aspek legalitas dan oportunitas dengan studi kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL terkait perkara pembunuhan berencana Brigadir J oleh Richard Eliezer. Indonesia sebagai negara hukum menuntut setiap tindakan negara, termasuk penegakan hukum, didasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, diskresi jaksa sering menjadi perdebatan, terutama saat terdapat perbedaan signifikan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, atau ketika jaksa memilih tidak mengajukan banding meski pedoman internal mengaturnya. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa keputusan JPU untuk tidak mengajukan banding meski bertentangan dengan pedoman internal didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan, pengampunan dari keluarga korban, dan status justice collaborator terdakwa. Namun, kurangnya pedoman operasional yang jelas menyebabkan inkonsistensi dan potensi penyalahgunaan diskresi, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan dalam penerapan diskresi penuntutan di Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA KARENA ITIKAD BURUK KONSUMEN BERUPA VIDEO UNBOXING PALSU DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Ratu Sherli Marselia Sari — 2025-10-17

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian dari akibat itikad buruk konsumen, khususnya dalam bentuk video unboxing palsu dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia. Dalam era digital saat ini, transaksi elektronik semakin marak, namun di balik kemudahan tersebut terdapat risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha, salah satunya adalah penyebaran informasi yang tidak benar melalui video unboxing palsu. Penelitian ini mengkaji akibat hukum dari transaksi elektronik yang prestasinya dibuktikan dengan video unboxing palsu, serta relevansinya dengan asas itikad baik yang menjadi landasan dalam setiap transaksi. Selain itu, penelitian ini juga membahas perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBENTUKAN KOMANDO DAERAH MILITER BARU DI SELURUH PROVINSI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

Indra Firmansyah — 2025-10-17

Pertahanan negara adalah masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dan mendalam karena dapat berdampak terhadap keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan pembentukan Komando Daerah Militer (KODAM) melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam upaya memperkuat pertahanan untuk pencegahan adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) pada masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan KODAM dan peran KODAM dalam mencegah dan menangani AGHT terhadap keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yurudis normatif, yang dimana pendekatannya merujuk terhadap norma-norma hukum, asas-asas, serta teori-teori hukum sebagai pedoman utamanya, selanjutnya penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif yang hasil penelitian tersebut disajikan dengan cara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitiaan ini, pembentukan KODAM pada pertahanan negara memiliki urgensi yang penting dalam mencegah dan menangani dalam usaha untuk mempertahankan keutuhan negara terhadap AGHT maupun usaha dalam meningkatkan pertahanan negara dari dalam dengan melakukan pengembangan sumber daya alam dan penguatan struktur pertahanan, berdasarkan hal tersebut pementukan KODAM ini merupakan sebuah implementasi dari pasal 2 dan 4 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimana pembentukannya bertujuan untuk pertahanan negara dan melakasanakn upaya pertahanan yang bersifat semesta sehingga menciptakan pertahanan negara yang berintegritas.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK DEEPFAKE MENURUT UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Kartika Ardina Raesyah Putri — 2025-10-17

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has had a significant impact on various aspects of life, including the creation of deepfake content synthetic media capable of realistically mimicking an individual's identity. This phenomenon raises serious concerns regarding personal data protection and individual privacy rights, particularly in Indonesia, which currently lacks specific regulations governing AI. This study aims to examine the legal responsibilities surrounding the use of AI in creating deepfakes based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), and to analyze the application of the strict liability principle to parties responsible for resulting damages. The research method used is normative juridical with a literature study approach. Data were obtained from laws and regulations, legal doctrines, and relevant academic literature, and were then analyzed qualitatively. The findings indicate that although the PDP Law provides a legal basis for personal data protection, a legal vacuum remains concerning liability for the use of AI to produce deepfakes. The main challenge lies in identifying the perpetrators and proving fault in autonomous AI systems. This study concludes that the principle of strict liability should be applied so that AI developers or users can be held accountable without the need to prove fault. Additionally, more specific regulations and stronger legal enforcement mechanisms are needed to protect society from the misuse of AI technology in the digital age.

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penciptaan konten deepfake media sintetis yang dapat meniru identitas seseorang secara realistis. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap perlindungan data pribadi dan hak privasi individu, terutama di Indonesia yang belum memiliki regulasi khusus mengenai AI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum atas penggunaan AI dalam menciptakan deepfake berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribasi (UU PDP), serta menganalisis penerapan asas strict liability terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah memberikan dasar hukum perlindungan data pribadi, namun masih terdapat kekosongan hukum terkait tanggung jawab atas penggunaan teknologi AI dalam menghasilkan deepfake. Kesulitan utama terletak pada identifikasi pelaku dan pembuktian unsur kesalahan dalam sistem AI yang otonom. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas strict liability perlu diterapkan agar pelaku atau pengembang AI dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Selain itu, diperlukan regulasi tambahan yang lebih spesifik dan mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat guna melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi AI di era digital.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Fathur Rohman Fajri — 2025-10-17

Permasalahan gelandangan dan pengemis tetap menjadi beban pembangunan nasional yang membutuhkan peran serta pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama untuk mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan sanksi hukum terhadap gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum di Kota Cimahi berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2021, dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia agar penegakan hukum berjalan adil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan undang-undang, menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 16 dan 32 Perda tersebut mengatur sanksi pidana yang selaras dengan Pasal 504 dan 505 KUHP serta mematuhi prosedur pembentukan peraturan daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014. Pelaksanaannya melibatkan Satpol PP dan sidang tipiring di Pengadilan Negeri untuk penegakan hukum, pembinaan sosial, dan rehabilitasi. Namun, penolakan pelanggar menjadikan sanksi pidana KUHP sebagai alternatif untuk memberikan efek jera. Perda ini menerapkan pendekatan sosial dan humanis dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis secara menyeluruh.

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST LATE PAYMENT INTEREST IN ONLINE LENDING SERVICES

Cecilia Suryanatmaja — 2025-10-17

This research discusses legal protection for consumers regarding the imposition of late interest in online lending services. With the rapid development of fintech in Indonesia, several companies unilaterally impose excessive interest, surpassing the maximum threshold set by the Financial Services Authority (OJK). The study uses a normative juridical method, with data derived from legislation and literature. The analysis reveals that many legal fintech platforms still violate POJK No. 10/POJK.05/2022 and OJK Circular Letter No. 19/SEOJK.06/2023. These violations harm consumers financially and psychologically, exacerbated by unethical collection practices and the imposition of unilateral standard agreements. The study concludes that despite available regulations, implementation remains ineffective. It recommends stricter OJK supervision, enforcement of legal sanctions, and improved consumer legal literacy.