Rechtswetenschap : Jurnal Mahasiswa Hukum

ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK KARBON TERHADAP PENGURANGAN JEJAK KARBON (CARBON FOOTPRINT) DALAM SEKTOR LINGKUNGAN DIGITAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 98 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGET KONTRIBUSI

2026-03-31T09:11:53+07:00

Penelitian ini mengkaji potensi pengenaan pajak karbon pada sektor lingkungan digital sesuai Perpres No. 98 Tahun 2021 guna menurunkan emisi karbon. Sektor digital belum menjadi fokus utama dalam UU HPP, namun konsumsi energi fosilnya tinggi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi dokumen bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak karbon berperan penting dalam mendorong partisipasi perusahaan teknologi dalam mitigasi emisi. Efektivitas kebijakan ini bergantung pada sistem pelaporan yang andal, regulasi yang transparan, dan kepastian hukum. Pajak karbon sesuai prinsip “polluter pays” dan mendukung pencapaian target NDC Indonesia. Perpres No. 98 Tahun 2021 telah memberi dasar hukum, namun diperlukan pengaturan teknis lebih lanjut untuk menjamin kejelasan dan keadilan implementasi kebijakan fiskal lingkungan sektor digital secara berkelanjutan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph)

2026-03-31T09:11:53+07:00

Marriage is a spiritual and physical bond between a husband and wife with the goal of establishing a lasting family based on the One Almighty God. One of the requirements for marriage is an age limit. The Marriage Law has been amended, requiring men and women to reach the age of 19 to be permitted to marry. However, through a marriage dispensation mechanism, minors can still marry for urgent reasons, as exemplified by Decision No. 166/Pdt.P/2020/PA.Nph. This can be problematic because the marriage must be held, but only if the prospective husband and wife are mentally, biologically, psychologically, and financially ready for it.

The purpose of this study is to determine the factors causing the dispensation of marriage for minors in case 166/Pdt.P/2020/PA.Nph and to determine the judge's considerations in granting the request for dispensation of marriage for minors in case 166/Pdt.P/2020/PA.Nph. This study uses a normative juridical research method. The data sources in this study are secondary data, including primary and secondary legal materials. The primary legal material uses the Religious Court Decision Number 166/Pdt.P/2020/PA.Nph. While the secondary legal material is obtained from journals, previous theses, books, and articles that can assist the research.

The results of the study conclude that the causal factor for the marriage dispensation in case 166/Pdt.P/2020/PA.Nph was the rejection by the Gununghalu District Office of Religious Affairs. The judge's considerations in decision number 166/Pdt.P/2020/PA.Nph are based on the marriage law, compilation of Islamic law, Supreme Court regulation no. 5 of 2019 and ushul fiqh.

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA LAHAN WARGA SURABAYA DENGAN PT. KAI BERDASARKAN UUPA

2026-03-31T09:11:53+07:00

This study discusses the legal conflict over land ownership and
control between Surabaya residents and PT. Kereta Api Indonesia
(PT. KAI), a state-owned enterprise. The research employs
normative juridical methods to analyze land tenure based on Law
No. 5 of 1960 (UUPA). Results reveal a legal ambiguity where
residents claim rights based on prolonged land occupation, while
PT. KAI refers to colonial-era land maps (grondkaart). This paper
concludes that legal certainty must be reinforced by systematic
land registration and government oversight to avoid prolonged
disputes and uphold both social justice and state interests.

THE PROCESS OF SHARE ACQUISITION IN LIMITED LIABILITY COMPANIES REVIEWED UNDER LAW NUMBER 5 OF 1999 CONCERNING THE PROHIBITION OF MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION

2026-03-31T09:11:53+07:00

[In Indonesia, share acquisitions in Limited Liability Companies (PT) are regulated by Law No. 40/2007 and Law No. 5/1999. These transactions must be notified post-acquisition to the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) when criteria such as asset/sales thresholds, control transfer, non-affiliation, and domestic market relevance are met. Notification is due within 30 business days; failure to comply may incur fines from IDR 1 to 25 billion.

Using a normative juridical method with secondary legal sources, the study reveals common noncompliance, 23 late reports from 2021–2024, largely due to limited awareness and the post-notification system. Coordination gaps between KPPU and the Ministry of Law aggravate this.

A shift to a pre-notification regime is proposed to strengthen legal certainty, detect anti-competitive risks early, and align institutional oversight. This change would ease enforcement burdens and prevent unintended sanctions.

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF BODY SHAMING ON THE TIKTOK PLATFORM UNDER LAW NUMBER 1 OF 2024 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS

2026-03-31T09:11:53+07:00

Body shaming is a form of digital verbal abuse common on social media platforms like TikTok, targeting individuals based on physical appearance. While often dismissed as jokes or opinions, such actions legally constitute defamation under the Indonesian Penal Code and Article 27A of Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions. This study adopts a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications to examine the extent of legal protection Article 27A provides to victims and identify enforcement challenges. Findings reveal that despite its clear framework, the law’s effectiveness is hindered by limited legal awareness, enforcement complexity, and lack of victim support. Therefore, a more comprehensive legal strategy is needed to ensure that protection is not only normative but also practical, fair, and humane.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEKITAR BANTARAN SUNGAI CITARUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2026-03-31T09:11:53+07:00

Penelitian ini membahas mengenai aktivitas pendirian bangunan oleh masyarakat di sekitar bantaran sungai yang dilakukan tanpa izin resmi dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Bangunan-bangunan tersebut umumnya didirikan di atas lahan yang tergolong sebagai tanah negara atau kawasan lindung yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana lingkungan, seperti banjir dan erosi. Oleh karena itu, kawasan tersebut tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan menjadi area pemukiman ataupun kepentingan pribadi lainnya. Tindakan pendirian bangunan di kawasan tersebut secara jelas bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di sekitar bantaran sungai, khususnya di wilayah Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur secara tegas larangan pendirian bangunan di sempadan sungai, praktik di lapangan masih menunjukkan banyak pelanggaran. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan fasilitas, dan pendekatan penegakan hukum yang belum optimal menjadi hambatan dalam penerapan peraturan tersebut. Berdasarkan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan kesadaran hukum dan menegakkan aturan secara adil dan berkelanjutan.

ANALISIS YURIDIS DAMPAK LUMPUR LAPINDO DI SIDOARJO TERHADAP LINGKUNGAN SEKITAR DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2026-03-31T09:11:53+07:00

Indonesia memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana geologis, salah satunya kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo yang terjadi sejak 2006 dan masih berlangsung. Bencana ini berdampak luas secara ekologis, sosial, ekonomi, dan psikologis. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap korban berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, khususnya prinsip tanggung jawab mutlak, serta dikaji dari aspek hak asasi manusia dan keadilan ekologis. Hasilnya menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah belum optimal karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya partisipasi publik, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Keterlambatan dalam kompensasi dan pemulihan juga mencerminkan kurangnya keberpihakan terhadap korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mencakup hak atas informasi, partisipasi, dan akses keadilan, serta penegakan tanggung jawab mutlak sebagai upaya mewujudkan keadilan ekologis dan perlindungan HAM.

Indonesia is highly vulnerable to geological disasters, one of which
is the Lapindo mudflow in Sidoarjo that began in 2006 and
continues to this day. This disaster has had widespread ecological,
social, economic, and psychological impacts. This study analyzes
the legal responsibility of local governments toward the victims,
based on Law No. 32 of 2009, particularly the principle of strict
liability, and is examined from the perspectives of human rights
and ecological justice. The findings indicate that the role of local
governments has been suboptimal due to weak environmental law
enforcement, limited public participation, and a lack of
transparency and accountability. Delays in compensation and
recovery efforts also reflect the state's insufficient support for the
victims. Therefore, legal protection must include the right to
information, public participation, and access to justice, along with
the enforcement of strict liability as a means to achieve ecological
justice and human rights protection.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAM TERHADAP ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN BERDASARKAN UU TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

2026-03-31T09:11:54+07:00

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum negara dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan berdasarkan hukum di Indonesia. Anak merupakan kelompok rentan yang memiliki hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional dan konvensi internasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta implementasinya oleh lembaga pemerintah melalui mekanisme hukum dan layanan perlindungan. Meskipun secara normatif perangkat hukum telah memadai, pelaksanaan perlindungan anak di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lambannya proses hukum menjadi hambatan serius dalam menjamin hak-hak anak. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi lintas sektor serta peningkatan akses terhadap layanan perlindungan, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau. Upaya ini penting untuk memastikan hak anak benar-benar dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara secara efektif dan menyeluruh.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAK ASUH ANAK DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN

2026-03-31T09:11:54+07:00

Divorce has a significant impact on children who are victims of family breakup. The determination of child custody in divorce cases is a complex legal issue that requires deep consideration to ensure the best interests of the child. This study aims to analyze the application of the principle of the best interests for children in determining the custody of minors in divorce cases and examine the judge's legal considerations. This study uses a normative juridical method with analytical descriptive specifications through literature studies and field research on the Decision of the Cimahi Religious Court Number 1093/Pdt.G/2020/PA. Cmi and Number 712/Pdt.G/2024/PA. The results of the study show that the judge not only applies the normative provisions of Article 105 of the Compilation of Islamic Law, but considers factual conditions including aspects of emotional relationships, economic ability, protection, and morality of parents. The application of the principle of the best interests for children gives judges the flexibility to prioritize the welfare of children over formal provisions.

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROFESI DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK KEPADA PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

2026-03-31T09:11:54+07:00

Permasalahan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis menjadi isu krusial dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Ketidaktepatan dalam tindakan medis, kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien, hingga rendahnya kualitas alat atau kompetensi dokter seringkali menimbulkan kerugian bagi pasien. Kondisi ini menuntut adanya kepastian hukum dan mekanisme penegakan hukum yang tegas untuk menjamin keadilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hadir sebagai instrumen penting dalam mengatur dan memberi sanksi terhadap pelanggaran dalam praktik kedokteran, termasuk malpraktik, yang dinilai dapat mengancam keselamatan jiwa dan hak-hak pasien. Hasil penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan malpraktik harus memenuhi unsur-unsur seperti kelalaian, kesalahan prosedur medis, dan pelanggaran terhadap standar profesi. Penegakan hukum terhadap malpraktik dapat ditempuh melalui jalur pidana, perdata, maupun administratif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang jelas dan komprehensif dalam menindak pelanggaran tersebut. Penegakan hukum ini sangat penting untuk menjamin keadilan bagi pasien, menjaga integritas profesi medis, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia.

The problem of medical malpractice is a crucial issue in Indonesia's healthcare system. Inaccurate medical procedures, lack of communication between doctors and patients, and poor equipment quality or doctor competence often result in harm to patients. This situation demands legal certainty and a firm law enforcement mechanism to ensure justice. Law Number 17 of 2023 concerning Health serves as a crucial instrument for regulating and sanctioning violations in medical practice, including malpractice, which is considered to threaten the safety of lives and patient rights. This study uses a normative juridical method. The results indicate that malpractice must meet elements such as negligence, medical procedural errors, and violations of professional standards. Law enforcement against malpractice can be pursued through criminal, civil, and administrative channels. Law Number 17 of 2023 provides a clear and comprehensive legal basis for addressing these violations. This law enforcement is crucial to guarantee justice for patients, maintain the integrity of the medical profession, and increase public trust in healthcare services in Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ATAS HAK PELAYANAN FASILITAS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG

2026-03-31T09:11:54+07:00

Legal protection for National Health Insurance (JKN) patients in obtaining healthcare services is regulated under Law No. 17 of 2023 on Health. The JKN system, implemented by BPJS Kesehatan, aims to ensure fair, equal, and quality access to health services for all Indonesians. However, in practice, challenges persist, including long waiting times, limited drug availability, and discriminatory treatment compared to general patients. This study applies a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications to examine the forms of legal protection and the responsibilities of hospitals and BPJS Kesehatan when patients’ rights are unmet.
The findings show that, normatively, legal protection for JKN patients is regulated by various laws, but implementation remains suboptimal. Service disparities and weak supervision are the main causes. Strengthening regulations, improving hospital service quality, reforming BPJS systems, and empowering patients through legal education are necessary to uphold social justice and effective legal protection.

LEGAL PROTECTION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH OF EMPLOYEES UNDER LAW NO. 1 OF 1970 CONCERNING SAFETY

2026-03-31T09:11:54+07:00

This research aims to examine the legal protection of occupational safety and health (OSH) for workers in Indonesia based on Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety and to analyze the dispute resolution mechanisms in the event of work accidents. Legal protection for occupational safety and health (K3) is a crucial element in employment, particularly in Indonesia. Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety serves as the legal basis governing companies' obligations to create a safe and healthy work environment for their workforce. Therefore, companies in Indonesia must comply with these regulations to protect their workforce from the risks of accidents and illnesses arising from work. The method used in this study is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that legal protection for OSH has not been optimal due to many companies failing to fulfill their legal obligations, such as providing personal protective equipment (PPE), forming OSH committees (P2K3), and conducting regular safety training. Furthermore, dispute resolution in work accident cases faces several challenges, such as workers' lack of awareness of their rights and complex legal procedures. Therefore, the state must strengthen labor supervision, enforce stricter legal sanctions, and improve access to legal assistance for workers.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERISTIWA MANDALAWANGI: PENERAPAN PRINSIP PENCEGAHAN DINI DALAM HUKUM LINGKUNGAN MELALUI PENDEKATAN AGIL TALCOTT PARSONS

2026-03-31T09:11:54+07:00

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip pencegahan dini dalam hukum lingkungan Indonesia melalui studi kasus longsor di Mandalawangi, garut, Jawa Barat, dengan menggunakan pendekatan skema AGIL Talcott Parsons. Prinsip ini menekankan pentingnya tindakan preventif meskipun belum adanya bukti ilmiah yang pasti. Skema AGIL digunakan untuk menganalisis kelemahan dalam adaptasi kebijakan, pencapaian tujuan, integrasi para aktor dan pelestarian nilai hukum lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa ketidakefesienan penerapan prinsip ini disebabkan oleh lemahnya sinergi antara pemangku kepentingan dan rendahnya kesadaran hukum. Penelitian ini merekomendasikan sistem hukum lingkungan yang lebih adaptif, kolaboratif dan preventif.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN No. 6/Pdt.G/2021/PN Kka TERKAIT PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM

2026-03-31T09:11:54+07:00

Sengketa tanah antara ahli waris Amran dan PT. ANTAM dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kka menjadi sorotan karena dinyatakan ne bis in idem berdasarkan putusan sebelumnya (No. 1/Pdt.G/2007/PN KLK). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keakuratan penerapan asas tersebut, mengingat terdapat perbedaan subjek dan objek antara kedua perkara. Penelitian ini penting untuk menilai ketepatan pertimbangan hukum hakim serta implikasinya terhadap perlindungan hak atas tanah. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT. ANTAM memiliki bukti sertifikat SHGB yang kuat, penerapan asas ne bis in idem masih dapat diperdebatkan. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya upaya hukum preventif seperti sosialisasi hukum, pengurusan aktif, dan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa serupa di masa depan.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS ANTARA MILITER DAN SIPIL DI INDONESIA

2026-03-31T09:11:54+07:00

Civilian military connectivity issues in the Indonesian justice system are complex issues because they involve the jurisdictions of both general and military courts. In practice, handling these cases faces various structural and procedural obstacles, primarily due to the lack of implementing regulations for Article 89 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. This legal vacuum creates a tug-of-war of authority between law enforcement institutions and has the potential to hinder substantive justice. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, as well as an analysis of legal theories such as Lawrence M. Friedmans Legal System Theory and Gustav Radbruchs Theory of Justice. The results indicate that weak coordination, a lack of technical regulations, and diferences in legal culture between institutions are the main obstacles. Legal reform is neded through clear implementing regulations and strengthening institutional synergy to create fair and efective handling of connectivity cases and ensure legal certainty.

ANALISIS DISKRESI JAKSA PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS DAN OPORTUNITAS PUTUSAN NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL

2026-03-31T09:11:54+07:00

This research analyzes the legal aspects of prosecutorial discretion from the perspectives of legality and opportunity, focusing on the case of Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL involving the premeditated murder of Brigadier J by Richard Eliezer. The study highlights that Indonesia, as a state of law, requires all state actions, including law enforcement, to be based on justice and legal certainty. In practice, prosecutorial discretion often sparks debate, especially when there are significant differences between the prosecutor’s charges and the judge’s verdict, or when the prosecutor opts not to appeal despite internal guidelines. Using a normative juridical method and case study approach, the research finds that the prosecutor’s decision not to appeal though contrary to internal guidelines was based on considerations of utility, forgiveness from the victim’s family, and the defendant’s status as a justice collaborator. However, the lack of clear operational guidelines leads to inconsistencies and potential abuse of discretion, underscoring the need for stronger regulation and oversight in the application of prosecutorial discretion in Indonesia.

Penelitian ini menganalisis diskresi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari aspek legalitas dan oportunitas dengan studi kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL terkait perkara pembunuhan berencana Brigadir J oleh Richard Eliezer. Indonesia sebagai negara hukum menuntut setiap tindakan negara, termasuk penegakan hukum, didasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, diskresi jaksa sering menjadi perdebatan, terutama saat terdapat perbedaan signifikan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, atau ketika jaksa memilih tidak mengajukan banding meski pedoman internal mengaturnya. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa keputusan JPU untuk tidak mengajukan banding meski bertentangan dengan pedoman internal didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan, pengampunan dari keluarga korban, dan status justice collaborator terdakwa. Namun, kurangnya pedoman operasional yang jelas menyebabkan inkonsistensi dan potensi penyalahgunaan diskresi, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan dalam penerapan diskresi penuntutan di Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA KARENA ITIKAD BURUK KONSUMEN BERUPA VIDEO UNBOXING PALSU DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

2026-03-31T09:11:54+07:00

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian dari akibat itikad buruk konsumen, khususnya dalam bentuk video unboxing palsu dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia. Dalam era digital saat ini, transaksi elektronik semakin marak, namun di balik kemudahan tersebut terdapat risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha, salah satunya adalah penyebaran informasi yang tidak benar melalui video unboxing palsu. Penelitian ini mengkaji akibat hukum dari transaksi elektronik yang prestasinya dibuktikan dengan video unboxing palsu, serta relevansinya dengan asas itikad baik yang menjadi landasan dalam setiap transaksi. Selain itu, penelitian ini juga membahas perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBENTUKAN KOMANDO DAERAH MILITER BARU DI SELURUH PROVINSI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

2026-03-31T09:11:54+07:00

Pertahanan negara adalah masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dan mendalam karena dapat berdampak terhadap keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan pembentukan Komando Daerah Militer (KODAM) melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam upaya memperkuat pertahanan untuk pencegahan adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) pada masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan KODAM dan peran KODAM dalam mencegah dan menangani AGHT terhadap keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yurudis normatif, yang dimana pendekatannya merujuk terhadap norma-norma hukum, asas-asas, serta teori-teori hukum sebagai pedoman utamanya, selanjutnya penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif yang hasil penelitian tersebut disajikan dengan cara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitiaan ini, pembentukan KODAM pada pertahanan negara memiliki urgensi yang penting dalam mencegah dan menangani dalam usaha untuk mempertahankan keutuhan negara terhadap AGHT maupun usaha dalam meningkatkan pertahanan negara dari dalam dengan melakukan pengembangan sumber daya alam dan penguatan struktur pertahanan, berdasarkan hal tersebut pementukan KODAM ini merupakan sebuah implementasi dari pasal 2 dan 4 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimana pembentukannya bertujuan untuk pertahanan negara dan melakasanakn upaya pertahanan yang bersifat semesta sehingga menciptakan pertahanan negara yang berintegritas.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK DEEPFAKE MENURUT UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

2026-03-31T09:11:54+07:00

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has had a significant impact on various aspects of life, including the creation of deepfake content synthetic media capable of realistically mimicking an individual's identity. This phenomenon raises serious concerns regarding personal data protection and individual privacy rights, particularly in Indonesia, which currently lacks specific regulations governing AI. This study aims to examine the legal responsibilities surrounding the use of AI in creating deepfakes based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), and to analyze the application of the strict liability principle to parties responsible for resulting damages. The research method used is normative juridical with a literature study approach. Data were obtained from laws and regulations, legal doctrines, and relevant academic literature, and were then analyzed qualitatively. The findings indicate that although the PDP Law provides a legal basis for personal data protection, a legal vacuum remains concerning liability for the use of AI to produce deepfakes. The main challenge lies in identifying the perpetrators and proving fault in autonomous AI systems. This study concludes that the principle of strict liability should be applied so that AI developers or users can be held accountable without the need to prove fault. Additionally, more specific regulations and stronger legal enforcement mechanisms are needed to protect society from the misuse of AI technology in the digital age.

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penciptaan konten deepfake media sintetis yang dapat meniru identitas seseorang secara realistis. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap perlindungan data pribadi dan hak privasi individu, terutama di Indonesia yang belum memiliki regulasi khusus mengenai AI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum atas penggunaan AI dalam menciptakan deepfake berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribasi (UU PDP), serta menganalisis penerapan asas strict liability terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah memberikan dasar hukum perlindungan data pribadi, namun masih terdapat kekosongan hukum terkait tanggung jawab atas penggunaan teknologi AI dalam menghasilkan deepfake. Kesulitan utama terletak pada identifikasi pelaku dan pembuktian unsur kesalahan dalam sistem AI yang otonom. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas strict liability perlu diterapkan agar pelaku atau pengembang AI dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Selain itu, diperlukan regulasi tambahan yang lebih spesifik dan mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat guna melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi AI di era digital.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS

2026-03-31T09:11:54+07:00

Permasalahan gelandangan dan pengemis tetap menjadi beban pembangunan nasional yang membutuhkan peran serta pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama untuk mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan sanksi hukum terhadap gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum di Kota Cimahi berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2021, dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia agar penegakan hukum berjalan adil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan undang-undang, menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 16 dan 32 Perda tersebut mengatur sanksi pidana yang selaras dengan Pasal 504 dan 505 KUHP serta mematuhi prosedur pembentukan peraturan daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014. Pelaksanaannya melibatkan Satpol PP dan sidang tipiring di Pengadilan Negeri untuk penegakan hukum, pembinaan sosial, dan rehabilitasi. Namun, penolakan pelanggar menjadikan sanksi pidana KUHP sebagai alternatif untuk memberikan efek jera. Perda ini menerapkan pendekatan sosial dan humanis dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis secara menyeluruh.

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST LATE PAYMENT INTEREST IN ONLINE LENDING SERVICES

2026-03-31T09:11:55+07:00

This research discusses legal protection for consumers regarding the imposition of late interest in online lending services. With the rapid development of fintech in Indonesia, several companies unilaterally impose excessive interest, surpassing the maximum threshold set by the Financial Services Authority (OJK). The study uses a normative juridical method, with data derived from legislation and literature. The analysis reveals that many legal fintech platforms still violate POJK No. 10/POJK.05/2022 and OJK Circular Letter No. 19/SEOJK.06/2023. These violations harm consumers financially and psychologically, exacerbated by unethical collection practices and the imposition of unilateral standard agreements. The study concludes that despite available regulations, implementation remains ineffective. It recommends stricter OJK supervision, enforcement of legal sanctions, and improved consumer legal literacy.