ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph)
Abstract
Marriage is a spiritual and physical bond between a husband and wife with the goal of establishing a lasting family based on the One Almighty God. One of the requirements for marriage is an age limit. The Marriage Law has been amended, requiring men and women to reach the age of 19 to be permitted to marry. However, through a marriage dispensation mechanism, minors can still marry for urgent reasons, as exemplified by Decision No. 166/Pdt.P/2020/PA.Nph. This can be problematic because the marriage must be held, but only if the prospective husband and wife are mentally, biologically, psychologically, and financially ready for it.
The purpose of this study is to determine the factors causing the dispensation of marriage for minors in case 166/Pdt.P/2020/PA.Nph and to determine the judge's considerations in granting the request for dispensation of marriage for minors in case 166/Pdt.P/2020/PA.Nph. This study uses a normative juridical research method. The data sources in this study are secondary data, including primary and secondary legal materials. The primary legal material uses the Religious Court Decision Number 166/Pdt.P/2020/PA.Nph. While the secondary legal material is obtained from journals, previous theses, books, and articles that can assist the research.
The results of the study conclude that the causal factor for the marriage dispensation in case 166/Pdt.P/2020/PA.Nph was the rejection by the Gununghalu District Office of Religious Affairs. The judge's considerations in decision number 166/Pdt.P/2020/PA.Nph are based on the marriage law, compilation of Islamic law, Supreme Court regulation no. 5 of 2019 and ushul fiqh.
References
Dede Kania dan Siti Nur Fatoni. 2023. Perlindungan Hak Anak di Indonesia Dalam Perkara Dispensasi Perkawinan. Bandung: Widina Bhakti Persada.
Dr. H. Khoirul Abror, 2019. Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. Yogyakarta: DIVA Press.
Elfirda Ade Putri, S.H., M.H. 2021. Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan, Purwokerto Selatan: CV Pena Persada.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan
Ainun Yusri Dwiranti. (2022). “Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur.” Jurnal Penelitian Hukum. Vol 31 No 1. hlm 50.
Ivana Greace Br Sembiring et all. (2025). “Ketidaksetujuan terhadap Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Aspek Hukum dan Modal” Adagium ; Jurnal Ilmiah Hukum. Vol 3 No 1.
Jessica Tiara Mai. (2021). “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” Lex Crime. Vol 7 No 4.
Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib. (2022). “Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam.” Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol 6 No 2.
Naufal Salsabilah dan Hariyo Sulistiyantoro. (2021). “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya.” Jurnal Syntax Admiration. Vol 2 No 6. hlm 1104.
Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda Sulfinadia. (2021). “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan.” Jurnal Hukum Islam. Vol 21 No 2.
Silmi Hidayat dan Husni Syawali. (2019). “Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Cimahi Nomor 0531/Pdt.P/2018/Pa.Cmh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.” Propsiding Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Vol 5 No 2.
“kawin” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, (2016), internet, online, Diakses pada tanggal 21 Juli 2025 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin
Naufal Munawaroh, S.H., M.H., Pengertian, Tujuan dan Ciri Penegakan Supremasi Hukum. (8 September 2022) internet, online, Hukum Online, Diakses pada tanggal 13 Maret 2025, www.hukumonline.com
“nikah” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, (2016), internet, online, Diakses pada tanggal 21 Juli 2025 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah
Renata Christha Auli, S.H., Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata. (7 Februari 2025) internet, online, Hukum Online, Diakses pada tanggal 13 Maret 2025, www.hukumonline.com
Salmaa, Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode dan Contoh, (10 Maret 2023) internet, online, Deepublish, Diakses pada tanggal 15 Juli 2025, https://penerbitdeepublish.com/penelitian-deskriptif/
