TINJAUAN YURIDIS SENGKETA LAHAN WARGA SURABAYA DENGAN PT. KAI BERDASARKAN UUPA
Keywords:
Sengketa Lahan, PT. KAI, Hak Kepemilikan, Penguasaan Tanah, UUPA, Grondkaart
Abstract
This study discusses the legal conflict over land ownership and
control between Surabaya residents and PT. Kereta Api Indonesia
(PT. KAI), a state-owned enterprise. The research employs
normative juridical methods to analyze land tenure based on Law
No. 5 of 1960 (UUPA). Results reveal a legal ambiguity where
residents claim rights based on prolonged land occupation, while
PT. KAI refers to colonial-era land maps (grondkaart). This paper
concludes that legal certainty must be reinforced by systematic
land registration and government oversight to avoid prolonged
disputes and uphold both social justice and state interests.
References
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008.
Hadi, Sutjipto. Konflik Agraria dan Penyelesaiannya di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2006.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
Rachmadi Usman. Hukum Hak Milik Atas Tanah. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008.
Hadi, Sutjipto. Konflik Agraria dan Penyelesaiannya di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2006.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
Rachmadi Usman. Hukum Hak Milik Atas Tanah. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
Published
2025-10-16
How to Cite
Agustiani, R. (2025). TINJAUAN YURIDIS SENGKETA LAHAN WARGA SURABAYA DENGAN PT. KAI BERDASARKAN UUPA. Rechtswetenschap : Jurnal Mahasiswa Hukum, 2(2). https://doi.org/https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.4185
Section
Articles
