TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK KESEWENANG-WENANGAN DALAM PENANGKAPAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR

Oscar Cevin Sopacua

doi:10.36859/rechtswetenschap.v2i1.3350

Oscar Cevin Sopacua Universitas Jenderal Achmad Yani

DOI: https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i1.3350

Keywords: Kata Kunci: penyiksaan; kesewenang-wenangan; aparat penegak hukum; penangkapan sewenang-wenang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; CAT; hak asasi manusia; negara hukum; due process of law; mekanisme pengawasan.

Abstract

This research examines the practice of arbitrariness of law enforcement officers in arrest in Indonesia through the perspective of Law Number 5 of 1998 on the Ratification of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Using a normative juridical approach and analytical descriptive method, this research examines the differences between written legal norms and their implementation in the field, especially in the context of protection and violation of due process of law. The theoretical study includes the concept of the rule of law, social contract theory, as well as the views of legal experts such as Friedman, Kelsen, and Donnelly on the protection of human rights. Empirical data is obtained through analysis of cases of torture and wrongful arrest that occurred in various regions in Indonesia, thus revealing the existence of a gap in the implementation of the law that has the potential to harm the rights of suspects and victims. The results showed the need for harmonisation between national and international legal standards, improved monitoring mechanisms, and intensification of training for law enforcement officials to prevent torture and abuse. Policy recommendations are directed to strengthen the accountability of the apparatus and improve the justice system, so that the protection of human rights can be optimised in order to realise the rule of law.

References

BUKU
Achmad, R. (2017). Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional. Jakarta: Gramedia. Donnelly, J. (2003). Universal Human Rights in Theory and Practice. Indiana University Press. Friedman, L. M. (1992). The Legal System: A Social Science Perspective. Yale University Press.
Hartono, S. (2020). Pengantar Hukum Internasional dan HAM. Bandung: Alfabeta.
Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law. University of California Press.
Locke, J. (1988). Two Treatises of Government (P. Laslett, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1689)
Nugroho, T. (2018). Penegakan Hukum di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pratama, I. (2018). Paradigma Baru dalam Penegakan Hukum. Surabaya: UB Press. Setiawan, D. (2017). Teori dan Praktik Negara Hukum. Jakarta: Penerbit Erlangga. Suryadi, B. (2015). Dasar-Dasar Hukum HAM. Bandung: Alfabeta.
Soedjatmiko, A. (2014). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Modern. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Widodo, H. (2016). Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surabaya: Prenadamedia
Group.
Yusuf, M. (2019). Analisis Hukum HAM di Indonesia. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal
Dewi, R. (2021). Peran lembaga pengawas dalam mencegah penyiksaan. Jurnal Kebijakan
Publik, 16(2).
Fitriyadi, A., & Latukau, F. (2020). Implementasi Convention Against Torture dalam legislasi
Indonesia. Jurnal Hukum Internasional, 5(2).
Hartono, E. (2016). Pengaruh budaya kekerasan terhadap pelaksanaan hukum HAM. Jurnal
Sosiologi Hukum, 9(2).
Hidayat, T. (2022). Modernisasi penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia. Jurnal
Hukum Terapan, 8(3).
Indrawati, L. (2017). Tantangan dalam pengawasan internasional terhadap praktik penyiksaan. Jurnal Hak Asasi Manusia, 10(4).
Lestari, P., & Siregar, H. (2019). Evaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran
HAM. Jurnal Reformasi Hukum, 13(1).
Prabowo, A. (2020). Perbandingan implementasi konvensi anti penyiksaan di negara berkembang. Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, 15(3).
Prasetyo, D., & Suryani, I. (2017). Analisis praktik penyiksaan di lembaga penegak hukum.
Jurnal Ilmu Hukum, 12(3).
Rahman, S. (2018). Pelaksanaan prinsip non-derogable rights dalam sistem hukum Indonesia.
Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(1).
Ramadhan, F., & Anwar, R. (2019). Implementasi Undang-Undang Pengesahan CAT di
Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan, 14(2).
Sutrisno, M. (2015). Kesenjangan antara teori dan praktik dalam penegakan hukum HAM.
Jurnal Hukum Kontemporer, 7(1).
Wijayanti, N. (2018). Relevansi teori kontrak sosial dalam pelaksanaan hukum HAM di
Indonesia. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 11(2).

Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dokumen Lainnya
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment, Dec. 10, 1984, 1465 U.N.T.S. 85.
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (1966). Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (1948).
Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT).
Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Proporsional.

Website
Human Rights Watch. (2021). Indonesia: Tindakan penyiksaan dan pelanggaran HAM.
Retrieved from https://www.hrw.org/asia/indonesia