PENJATUHAN VONIS HUKUMAN MATI KEPADA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
Abstract
This writing discusses the application of the death penalty for perpetrators of sexual violence against children in Indonesia, with a specific focus on the case of Herry Wirawan, who was tried based on the Bandung High Court Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022. Herry Wirawan was found to have legally and convincingly committed sexual violence against 13 female students, which led the court to impose the death penalty, although this decision has sparked various pro and con opinions. The author argues that the death penalty is a form of proportional justice for the victims, particularly in the context of sexual crimes against children
References
Arief, Muladi dan Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Alumni,
1992.
Asmarawati, Tina. Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia. Yogyakarta: Depublish,
2015.
Chandra, Tofik Yanuar. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Efendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2011.
Hamzah, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retribusi ke reformasi). Jakarta
: Pradnya Paramita, 1986.
Irfan, Abdul Wahid dan Muh. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. Makassar: PT Refika
Aditama, 2011.
Mappiasse, Syarif. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Jakarta: Prenadamedia Group,
2015.
Muhammad, Rusli. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Jakarta: Citra Aditya, 2007.
Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 2022.
Mulyadi, Lilik. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 2010.
Rimdan. Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
Septianto, Angga. Kompasiana. 08 Agustus 2016. 26 Agustus 2024.
Sudarto. Hukum dan HJukum Pidana. Bandung: PT.Alumni, 2007.
Sugandhi, R. KUHP dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional, 2007.
Suparni, Niniek. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta:
Sinar Grafika, 2007.
Wahyuni, Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Tangerang: PT. Nusantara Persada, 2017.
Yasmon, Tofik. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
JURNAL
Desril, Roby Anugrah dan Raja. "Kebijakan Formulasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di
Indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (2021): 80-95.
Dwisvimiar, Inge. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." Jurnal Dinamika Hukum
(2011): 528.
Efendi, Roni. "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam." Jurnal
Ilmiah Syariah (2017): 125-143.
Marpaung, Irvan Sitorus dan Devi Siti Hamzah. "Analisis Hukum terhadap Hukuman Mati Bagi
Pelaku Kejahatan Seksual (Pemerkosaan)." Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora (2022):
2204-2213.
Siddiq, Muhammad. "Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa." Jurnal Ilmu
Syariah dan Hukum (2014): hlm 264.
Wijaya, Irawan Adi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak
Pidana." Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (2018): 105.
INTERNET
Anugrah Dwi, Program Pascasarjana UMSU. Makna Indonesia sebagai Negara Hukum. 26 Juni 2023.
https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum. 20 Juni 2024.
Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Ham. Wamenkumham: Hukuman Mati
Merupakan Special Punishmen. 28 Maret 2022. https://www.kemenkumham.go.id/beritautama/wamenkumham-hukuman-mati-merupakan-special-punishment.
24
Mei
2024.
Fitria
Chusna
Farisa
Kompas.Com.
Jejak
Kasus
Herry
Wirawan,
Pemerkosa
13
Santriwati
yang
kini
menanti
Hukuman
Mati.
04
Januari
2023.
https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/11321241/jejak-kasus-herry-wirawan-pemerkosa13-santriwati-yang-kini-menanti-hukuman?page=all.
10
Februari
2024.
Maksum
Rangkuti,
Fakultas
Hukum
Universitas
Muhammadiyah
Sumatera
Utara.
Apa
itu
Hukuman
Mati?
26
Agustus
2023.
https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukuman-mati.
08
Juni
2024.
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Pidana
Undang-Undang
Nomor
35
Tahun
2014
Tentang
Perlindungan
Anak
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak