BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMEGANG SAHAM PT PERORANGAN KRITERIA UMK BERDASARKAN UUCK 2023 JO UUPT
Abstract
The update of the provisions regarding companies in the 2023 UUCK creates a new legal entity in Indonesia. The emergence of the Individual Company certainly raises various dynamics and new problems in corporate law, both regarding the concept of an Individual Company regarding establishment, authentic deeds, capital, company organs, dissolution, and also the form of legal responsibility for shareholders and this raises several things that contradict the regulations on companies in general. This the background of this research. So the government needs a more in-depth review in order to create clarity regarding the distinction between the new special concept regarding the legal responsibility of Individual Companies with the form of shareholder responsibility in companies in general in order to be able to adjust the new provisions of Individual Companies in the 2023 UUCK with the application of the rules in practice that make it will better guarantee the professionalism of Individual Companies as legal entities that are the same as companies established by two or more people.
References
Paramita Prananingtyas. (2019). Buku Ajar Hukum Perusahaan: Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro. Semarang : Penerbit Yoga Pratama.
Suparji. (2015). Transformasi Badan Hukum di Indonesia. Jakarta : UAI Press.
Ti�k Triwulan Tu�k. (2006)Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
Zaeni Asyhadie. (2005). Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada.
Zul Fadli. (2023). Perubahan Hukum PT. Jambi : Lingkar Kenotariatan.
Arum Tarina. (2022). “Pemahaman Hukum Perseroan Perorangan : Sejarah Perseroan Terbatas di
Indonesia, Masa Lalu dan Masa Kini,” Jurnal Pelia Ilmu. Vol. 16 No. 2.
Gita Islya Asmara, et al. (2021). “Urgensi Pertemuan dan Presentasi Dalam Organisasi Bisnis,”
Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting. Vol. 01 No. 2.
Maulana Hasanudin Hidayat. (2019). “Badan Hukun, Separate Legal Entity dan Tanggung Jawab Direksi
dalam Pengelolaan Perusahaan,” National Journal of Law. Vol. 1 No. 1.
Moh Syaeful Bahar dan Rahmat Dwi Susanto. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja
Akibat Kesewenangan Pengusaha,” Ju rnal Legisia. Vol. 14 No. 2.
Velliana Tanaya dan Vina Prisilia Octaviani. (2018). “Bentuk Keterlibatan Pemegang Saham Dalam
Perbuatan Melawan Hukum Perseroan Terbatas Yang Dapat Memperluas
Pertanggungjawabannya,” Law Review, Vol. 17 No. 3 177.
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –
Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang.
Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian,
Perubahan, Pembubaran Perseroran yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama
Perseroan Terbatas.
