Global Insight Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional

Peran Uni Eropa Mengatasi ancaman Keamanan Laut Merah oleh Kelompok Houthi tahun 2023-2024

Salsabila Fatika Putri — Wed, 13 May 2026 08:35:27 +0700

Laut Merah merupakan wilayah strategis yang menjadi salah satu jalur maritim paling sibuk di dunia. Adanya ancaman keamanan Laut yang disebabkan oleh penyerangan kelompok Houthi terhadap kapal-kapal yang melintas di wilayah Laut Merah pada tahun 2023-2024 menjadi permasalahan serius terutama bagi negara-negara Eropa. Karena adanya penyerangan ini berpotensi menyebabkan krisis ekonomi dan eskalasi konflik regional di wilayah Timur Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana strategi dan kebijakan Uni Eropa berupaya untuk menjaga perdamaian di kawasan Laut Merah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data content analysis,dan library research.

Dengan menggunakan teori liberalisme institusional dan konsep peran Organisasi Internasional oleh Margaret Karns dan Karen Mingst penelitian ini menguraikan peran Uni Eropa mengatasi ancaman keamanan laut di wilayah Laut Merah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Uni Eropa memanfaatkan lembaga yang dimilikinya untuk merumuskan dan menentukan arah kebijakan diantaranya melalui Dewan Luar Negeri UE merumuskan CSFP yang digunakan untuk mengatasi ancaman keamanan di Laut Merah. CSFP juga menjadi landasan penurunan operasi Aspides yang bersifat defensif. Dengan demikian Uni Eropa terbutkti dapat menerapkan perannya sebagai organisasi internasioal dalam mengatasi ancaman dari kelompok Houthi, walaupun perannya belum sepenuhnya efektif.

STRATEGI NASIONAL RUSIA DALAM KONFLIK SURIAH PASCA-JATUHNYA BASHAR AL-ASSAD (2024-2025)

Salsabila Nur Rizki — Wed, 13 May 2026 08:38:12 +0700

Dinamika kejatuhan Rezim Bashar al-Assad pada akhir tahun 2024 di Suriah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam konstelasi politik Suriah serta dinamika geopolitik dalam Kawasan Timur Tengah. Rusia, sebagai sekutu utama Rezim Assad dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan kepentingan strategisnya di tenagh pemerintahan baru yang dipimpin oleh pihak kelompok oposisi Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi nasional Rusia dalam menghadapi transisi kekuasaan tersebut dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif serta teknik studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Rusia mencakup tiga dimensi utama: diplomasi-politik, militer-keamanan, dan ekonomi-energi. Di tengah tantangan berupa ketidakpastian politik domestik di Suriah, persaingan kekuatan asing dan tekanan internasional, Rusia tetap mempertahankan kehadirannya melalui penguatan pangkalan militer, negosiasi politik dengan aktor lokal serta menjaga kepentingan nasionalnya khususnya dalam mempertahankan pengaruh geopolitiknya di Kawasan.

KEBIJAKAN MAXIMUM PRESSURE AMERIKA SERIKAT TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN TAHUN 2018-2020

Rizki Mochamad Noor — Wed, 13 May 2026 08:40:57 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan maximum pressure Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada era kepemimpinan Donald Trump (2018–2020). Dengan menggunakan pendekatan teori neorealisme, penelitian ini menilai dinamika hubungan kekuasaan dalam sistem internasional yang anarkis. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil melemahkan ekonomi Iran, namun gagal dalam menghentikan program nuklirnya. Sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, serta pembunuhan terhadap Jenderal Qassem Soleimani menjadi bagian dari strategi tekanan maksimum. Respons Iran berupa peningkatan pengayaan uranium menunjukkan resistensi terhadap kebijakan koersif AS. Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan multilateral dan diplomasi untuk merespons isu-isu nuklir secara efektif.

FAKTOR PENDORONG KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA MELALUI JOINT NOMINATION TERKAIT PENGAKUAN BUDAYA PANTUN OLEH UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)

Ajeng Dwi Fitriana — Wed, 13 May 2026 09:08:10 +0700

Penelitian ini mengkaji fenomena kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam nominasi bersama (joint nomination) budaya Pantun ke UNESCO, sebuah perubahan drastic dengan sejarah panjang konflik klaim budaya antara kedua negara serumpun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendorong yang memungkinkan terwujudnya kolaborasi ini, mengubah pola persaingan menjadi kemitraan. Dengan menggunakan kerangka teori kerja sama internasional dari Robert Axelrod dan Robert O. Keohane, penelitian ini berargumen bahwa kerja sama tersebut merupakan pilihan rasional yang lahir dari adanya potensi konflik (discord). Faktor pendorong utamanya adalah adanya kesamaan kepentingan (mutual interests) untuk menghindari perselisihan yang tidak produktif dan secara bersama meraih pengakuan internasional, serta kuatnya pengaruh "bayangan masa depan" (shadow of the future), di mana ekspektasi interaksi jangka panjang mendorong kedua negara untuk berkolaborasi demi keuntungan yang lebih besar. Keberhasilan ini, yang difasilitasi oleh kerangka kerja UNESCO, menandai pergeseran paradigma diplomasi budaya kedua negara dari konfrontasi reaktif menjadi kolaborasi proaktif dan dapat menjadi model untuk penyelesaian isu bilateral lainnya di masa depan.

DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN EKSPOR KOPI KE TIONGKOK 2017-2022

Alfian Permana Shakti — Wed, 13 May 2026 09:11:13 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses serta menganalisis diplomasi ekonomi Indonesia ke Tiongkok dalam upaya meningkatkan ekspor kopi pada periode 2017-2022, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berkonsep pada diplomasi ekonomi yang dikemukakan oleh Pavol Baranay dan dibantu dengan data yang berbasis studi pustaka. Ekspor kopi Indonesia ke Tiongkok pada periode 2017-2022 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuasi, kondisi ini disebabkan banyak faktor dan diantaranya adalah tarif impor, kuantitas dan kualitas kopi Indonesia, branding kopi Indonesia, regulasi ekspor, logistik, dan lainnya. Dalam menanggapi penurunan ekspor kopi Indonesia ke Tiongkok serta hambatan-hambatannya Indonesia melakukan diplomasi ekonomi sebagai upaya meningkatkan eskpor, beberapa strateginya adalah melakukan berbagai promosi baik daring maupun luring, memfasilitasi pertemuan antara pembeli dan penjual kopi asal Indonesia, aktif berpartisipasi pada internasional expo/forum, melakukan negosiasi pada level bilateral maupun multilateral, serta melakukan analisis pasar melalui market brief kopi.

PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA DI SURIAH DAN LIBYA TAHUN 2022-2024

Rifqa Ahadibani Gustaman — Wed, 13 May 2026 09:13:55 +0700

This study examines the shift in Russia’s foreign policy in Syria and Libya between 2022–2024. It analyzes Russia’s contrasting policies of reducing its military presence in Syria while expanding in Libya. The research applies Gideon Rose’s Neoclassical Realism and Charles F. Hermann’s Foreign Policy concept, using a comparative Most Similar System Design (MSSD) method. Findings indicate that Russia’s reduced engagement in Syria was driven by the resource drain of the Ukraine war, economic burdens, and the risks of prolonged conflict. Iran’s expanded influence and the fall of Bashar al-Assad further limited Russia’s role, leaving only Tartus and Latakia bases. Conversely, Russia strengthened its military presence in Libya to counter growing influence from Turkey, NATO, and the EU, while securing energy routes and geopolitical leverage. These contrasting policies reflect Russia’s adaptation to balance global ambitions, national security, and regional influence in MENA.

ANALISIS KONFLIK VIETNAM DAN KAMBOJA ATAS PROYEK KANAL FUNAN TECHNO

Rey Muhammad Rico — Wed, 13 May 2026 09:17:07 +0700

Proyek pembangunan Kanal Funan Techno oleh Kamboja dengan dukungan Tiongkok melalui Belt and Road Initiative (BRI) sejak tahun 2024 menimbulkan ketegangan dengan Vietnam dan menjadi isu penting di kawasan Mekong. Bagi Kamboja, kanal ini dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan konektivitas perdagangan, memperluas jalur logistik, dan mengurangi ketergantungan pada pelabuhan Vietnam. Sebaliknya, Vietnam melihat proyek ini sebagai ancaman terhadap pengaruh strategisnya di kawasan, keseimbangan ekologi Sungai Mekong, serta semakin besarnya dominasi Tiongkok di Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan di balik konflik kepentingan antara Vietnam dan Kamboja serta implikasinya terhadap hubungan bilateral kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan post-positivisme melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipengaruhi oleh faktor geopolitik, ekonomi, lingkungan, dan keterlibatan aktor eksternal, dengan faktor geopolitik dan lingkungan sebagai yang paling dominan. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan kanal tidak sekadar proyek infrastruktur, tetapi instrumen geopolitik yang berpengaruh terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan Mekong.

Kerja Sama bilateral Indonesia-Jepang melalui The Japan Foundation terhadap kompetensi bahasa Jepang di Indonesia

Nely Dirani — Wed, 13 May 2026 09:20:06 +0700

Sejak Perang Dunia II berakhir, hubungan Jepang dan Indonesia terus berkembang. Sebagai negara yang pernah menjajah, Jepang sempat menghadapi krisis kepercayaan dari banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk memperbaiki citranya, Jepang mulai membangun kerja sama melalui jalur pendidikan, budaya, dan investasi. tanpa bergantung pada kekuatan militer. Dalam upaya ini, The Japan Foundation jadi salah satu ujung tombak yang membantu mengenalkan budaya Jepang ke dunia, termasuk ke Indonesia.Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi budaya menurut Patricia M Goff, teori konstruktivisme, dan konsep kebijakan luar negeri untuk menganalisis kerja sama bilateral kedua negara terhadap kompetensi bahasa Jepang di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan mengkaji berbagai dokumen yang telah tersedia. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren peningkatan pembelajaran bahasa Jepang setiap tahun serta terbentuknya hubungan people-to-people yang kuat melalui interaksi berulang, dan memberikan pengaruh jangka panjang yang positif bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

THE INFLUENCE OF THE KOREAN WAVE ON INDONESIA THROUGH THE KOREA INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (KOICA) PUBLIC DIPLOMACY PROGRAM 2020–2023

Magenta Jolanda Batara putra — Wed, 13 May 2026 09:25:10 +0700

The Korean Wave, or Hallyu, has emerged as a global cultural force strategically utilized by South Korea to enhance its national image through public diplomacy. This study aims to examine the role of the Korea International Cooperation Agency (KOICA) in promoting Korean culture in Indonesia and to analyze the impact of the Korean Wave on Indonesia’s social and economic sectors during the 2020–2023 period. Using a qualitative descriptive method through literature review, this research finds that KOICA functions not only as a development aid agency but also as a medium for cultural dissemination. Through professional training, scholarship programs, student exchanges, and social media campaigns, KOICA introduces Korean values and lifestyles to Indonesian society. The widespread acceptance of Korean culture has contributed to increased consumption of Korean products, growth of local creative industries, and enhanced bilateral cooperation in sectors such as economy and tourism. These findings align with liberalism theory in international relations, which emphasizes international cooperation and the role of non-state actors in shaping global dynamics. Thus, cultural diplomacy through KOICA proves to be an effective soft power strategy in strengthening long-term relations between Indonesia and South Korea.

Kepentingan Nasional Eritrea Dalam Kerjasama Dengan Ethiopia Melawan Tigray People’s Liberation Front

Josua Juan Kido — Wed, 13 May 2026 09:29:50 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Eritrea terhadap ancaman Tigray people’s Liberation Front (TPLF) dalam kepentingan nasional Eritrea di konflik Tigray. Perang Tigray dipicu oleh pergantian kekuasaan di Ethiopia dan penundaan pemilu yang dilakukan oleh Tigray. Penundaan pemilu secara sepihak oleh Tigray telah dianggap sebagai tindakan menentang pemerintah Ethiopia yang berkuasa. Eritrea terlibat dalam perang tersebut dengan mendukung pemerintah Ethiopia memerangi Tigray terutama TPLF. Eritrea memanfaatkan perang tersebut untuk mencapai kepentingan nasional mereka dan menghancurkan sumber ancaman utama mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan Realisme, konsep kepentingan nasional, politik luar negeri, dan balance of threat. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan sebuah penjelasan dalam suatu fenomena. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Peneliti juga menjelaskan hubungan sejarah antara Eritrea, Ethiopia dan TPLF untuk menggambarkan latar belakang dari kepentingan Eritrea di Tigray. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa ancaman utama dari kepentingan Eritrea di Tigray untuk menghancurkan TPLF, yaitu ancaman kekuatan agregat, ancaman geografis, ancaman ofensif, dan ancaman intensi menyerang yang dimiliki oleh TPLF.

ANALISIS DECISION MAKING PROCESS TERHADAP KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DALAM PENARIKAN KEANGGOTAAN DARI WORLD HEALTH ORGANIZATION TAHUN 2025

Muhammad Dafa Alhamda — Wed, 13 May 2026 09:33:04 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penarikan keanggotaan Amerika Serikat dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2025. Dengan menggunakan konsep decision making process. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe peneliian anlisis deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses kebijakan ini, Presiden Donald Trump merupakan aktor sentral, namun Donald Trump bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi. Dalam Proses kebijakan ini juga dipengaruhi oleh lembaga eksekutif, peran Partai Republik yang menjadi partai mayoritas di Kongres, serta kelompok kepentingan seperti Heritage Foundation. kebijakan ini juga turut dipengaruhi oleh kapabilitas ekonomi Amerika Serikat dan persepsi negatif terhadap WHO yang dianggap tidak netral dan dipengaruhi oleh Tiongkok

STRATEGI GEOEKONOMI JEPANG MELALUI FREE AND OPEN INDO-PACIFIC (FOIP) DI ASIA TENGGARA SEBAGAI RESPONS TERHADAP EKSPANSI PENGARUH TIONGKOK (2020–2024)

Imel Gustina — Wed, 13 May 2026 09:39:04 +0700

Penelitian ini menganalisis strategi Jepang melalui konsep Free and Open Indo-Pacific (FOIP) sebagai instrumen geoekonomi untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara pada periode 2020–2024, dengan fokus pada Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji implementasi FOIP melalui proyek infrastruktur, bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance/ODA), dan diplomasi ekonomi Jepang, serta membandingkannya dengan pendekatan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FOIP menjadi alternatif pembangunan kawasan yang menekankan supremasi hukum, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan, meskipun efektivitasnya bervariasi antarnegara. Jepang berhasil memperkuat posisi strategisnya melalui proyek infrastruktur besar dan kemitraan ekonomi, namun menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran dan persaingan ketat dengan Tiongkok. Simpulan penelitian menegaskan bahwa FOIP berperan sebagai strategi soft balancing yang memadukan kepentingan ekonomi dan politik Jepang untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA MASA KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN PASCA PENARIKAN AS DARI JOINT COMPRENHENSIVE PLANT OF ACTION (JCPOA) TAHUN 2017-2021

Muahmmad Yusran Aufa Nazhmi — Wed, 13 May 2026 09:43:42 +0700

Dalam Penelitian ini akan membahas mengenai analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pasca penarikan AS dari JCPOA (Joint Comperhensive Plant Of Action) yang dilakukan oleh Donald Trump Pada Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada era Donald Trump pasca Penarikan AS dari JCPOA. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Donald Trump dipengaruhi oleh persepsi ancaman terhadap hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah, serta keinginan untuk melemahkan kapasitas Iran sebagai kekuatan regional. Penarikan diri dari JCPOA didorong oleh pandangan bahwa perjanjian tersebut tidak memadai dalam membatasi pengembangan rudal balistik dan aktivitas regional Iran. Penerapan sanksi ekonomi menyeluruh berdampak pada memburuknya hubungan kedua negara, meningkatnya pelanggaran Iran terhadap batasan nuklir, serta memicu efek security dilemma yang justru mendorong percepatan program nuklir Iran.

KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT DALAM KEBIJAKAN CYBER SECURITY TERHADAP APLIKASI TIKTOK

Ezra Gamaliel Rizq — Wed, 13 May 2026 09:46:41 +0700

This study aims to analyze how the United States' national interests in cybersecurity policy towards TikTok, a short video sharing application owned by the Chinese company, ByteDance. This research relates to the context of technological and geopolitical rivalry between the United States and China. The research focuses on analyzing the United States' cybersecurity policy towards TikTok in 2020-2025. In addition, it also focuses on analyzing how aspects of defense, economics, world order, and ideology are the main factors behind this policy. The results of the study show that in terms of defense interest, the US considers TikTok to have the potential to endanger the security of its citizens' data through Chinese regulations such as the National Intelligence Law (2017). In terms of economic interest, TikTok is a double-edged sword: on the one hand, TikTok increases the business of US MSMEs, on the other hand, TikTok weakens the US technology industry. In terms of world order interest, this policy reflects the US's efforts to maintain its hegemony in the global technology era. Meanwhile, in terms of ideological interest, the differences between the US's liberal-democratic ideology and China's authoritarianism have also fueled concerns about censorship and disinformation.

KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN PANGAN KE KONGO TAHUN 2020 - 2023

Eriza Hanzani Marlina — Wed, 13 May 2026 09:49:47 +0700

This research aims to analyze the interests of the United States in providing food aid to the Democratic Republic of Congo (DRC) during the period 2020–2023. The aid is not merely humanitarian in nature but serves as a foreign policy strategy to reinforce U.S. influence in Central Africa. Using the neorealist approach and qualitative descriptive methods, the study finds that the prolonged food crisis in the DRC has intensified the country’s social and political instability, creating opportunities for the U.S. to play a strategic role. Food aid is employed as a diplomatic instrument to sustain geopolitical dominance, counterbalance the influence of countries like China and Russia, and strengthen bilateral ties through soft power. The findings show that although food aid has partially alleviated the crisis, its effectiveness faces challenges related to distribution and structural dependency. Overall, U.S. food aid reflects a combination of humanitarian interest and long-term geopolitical strategy.

FAKTOR – FAKTOR PENDORONG INDONESIA MEMPERBARUI KERJASAMA DENGAN DENMARK DALAM SEKTOR ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) TAHUN 2020 – 2025

Alifhia Syawa Yusuf — Wed, 13 May 2026 09:53:24 +0700

Indonesia menghadapi dilema energi nasional yang mendalam, ditandai oleh ketergantungan signifikan pada bahan bakar fosil (sekitar 89% dari total pasokan energi primer pada 2019) meskipun memiliki komitmen internasional kuat terhadap transisi energi dan target ambisius pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) serta porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional Terdapat kesenjangan signifikan antara target kebijakan (23% EBT pada 2025) dan realisasi di lapangan (sekitar 14% pada akhir 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong Indonesia memperbarui kerjasama dengan Denmark dalam sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) pada periode 2020–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, mengumpulkan informasi dari jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, buku, artikel, berita, surat kabar, dan data lainnya. Kerangka teoritis yang digunakan adalah Liberalisme, konsep kerjasama internasional dan konsep keamanan energi . Kerjasama Indonesia-Denmark dalam sektor EBT, yang diperbarui untuk periode 2020-2025 melalui program INDODEPP, didorong oleh empat pilar utama: kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, perubahan sifat peperangan (energi sebagai arena geopolitik baru), dan kesadaran untuk bernegosiasi. Pembaruan kerjasama Indonesia dengan Denmark dalam sektor EBT periode 2020-2025 adalah langkah strategis yang didasari oleh kalkulasi rasional dan multifaset. Ini didorong oleh kebutuhan Indonesia akan teknologi canggih Denmark untuk mengatasi kesenjangan kapasitas dan mencapai target EBT, manfaat ekonomi bersama, pergeseran geopolitik energi, dan kerangka diplomatik-institusional yang matang. Kerjasama ini bukan hanya tentang pemanfaatan teknologi asing, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia menempatkan diri sebagai kontributor aktif dalam solusi tantangan iklim dan energi global.

Faktor Penghambat Pencapaian Indonesia Kepentingan Ekonomi Dengan Jepang Melalui The Java North Upgrading Project

Alya Zahra Pradani — Wed, 13 May 2026 09:56:40 +0700

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menghambat Indonesia dalam mencapai kepentingan ekonomi melalui kerja sama dengan Jepang dalam proyek The Java North Line Upgrading Project. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas dan mendorong transfer teknologi, namun dibatalkan pada tahun 2023. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori Ekonomi Politik Internasional Robert Keohane, ditemukan tiga penghambat utama: (1) kelemahan institusi domestik seperti birokrasi yang lambat dan tumpang tindih regulasi, (2) kurangnya koordinasi antar instansi dalam konteks interdependensi kompleks, dan (3) minimnya transparansi serta rendahnya kredibilitas tata kelola proyek. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan perbaikan koordinasi dalam proyek infrastruktur strategis nasional.

KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM PENGADAAN PESAWAT TEMPUR DASSAULT RAFALE DARI PRANCIS TAHUN 2020-2024

Deria Aspriyani — Wed, 13 May 2026 09:59:24 +0700

The fulfillment of the Minimum Essential Force (MEF) has not been fully achieved so that Indonesia cooperates with France to procure Dassault Rafale fighter aircraft in order to fulfill MEF. This research was conducted with a qualitative approach using descriptive research using the theory of neorealism and national interests according to KJ. Holsti which is divided into three, namely, Core Values, Middle Range, and Long Range. First, core values as part of the fulfillment of the Minimum Essential Force (MEF) to strengthen border defenses such as in the North Natuna Sea. Second, middle range to encourage the independence of the defense industry through a transfer of technology program with France. Third, long range to strengthen bilateral relations with France and open up opportunities for other countries to participate in maintaining peace through diplomacy and cooperation as carried out by Indonesia and France.

Kebijakan Luar Negeri India dalam Strategi Necklace of Diamond pada Kerja sama Pertahanan India-Indonesia Tahun 2018

Reima Neisya Putri, Nala Nourma Nastiti, Muhammad Fauzan Alamari — Wed, 13 May 2026 10:02:25 +0700

This study analyzes the necklace of diamonds strategy in India-Indonesia defence cooperation in 2018. The objective of this study is to analyze the strategic considerations behind India’s policy of making Indonesia as one of a key point in its Necklace of Diamond strategy. This study was analyzed using an offensive realism approach and a foreign policy decision making concept that focuses on international and domestic determinant. The analysis shows that India gains strategic advantages through coordinated patrols, bilateral exercises, and its involvement in port infrastructure development, Furthermore, cooperation with Indonesia is important for securing the Malacca strait shipping route, given that more that 55% of India’s trade passes through the South China Sea and the Malacca Strait. This is why India continues to regard Indonesia as an important point in this strategy. The defence cooperation established between India and Indonesia provides India with numerous positions, opportunities, and potential that can be further developed in the future to counter the influence of major power in the region, particularly China. The findings of this study were explored using an explanatory qualitative method supported by interviews as primary data and literature review as secondary data.

PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENGHADAPI SEKURITISASI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH PERIODE 2023-2024

Edvana Lasya Dermawan — Wed, 13 May 2026 10:05:06 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran United nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam merespons dinamika sekuritisasi terhadap pengungsi Rohingya di Aceh selama periode 2023-2024. Fokus utama penelitian ini terletak pada analisis implementasi mandat UNHCR sebagai organisasi internasional di tengah meningkatnya gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah Aceh disertai dengan perubahan sikap masyarakat lokal yang cenderung menolak kehadiran mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan landasan teori peran organisasi internasional serta konsep sekuritisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHCR menjalankan perannya empat bentuk utama, yaitu operasional, normatif, forum, serta informasional. Di tengah tantangan sekuritisasi dan ketiadaan kebijakan nasional terkait pengungsi, UNHCR tetap berkomitmen menjalankan mandat perlindungannya terhadap pengungsi Rohingya serta menjaga stabilitas sosial di wilayah Aceh.

The Normalisasi Hubungan Diplomatik Armenia Terhadap Turki Tahun 2020-2024

Hendri Marwan — Wed, 13 May 2026 13:02:06 +0700

Pada tahun 2021 Armenia mulai melakukan proses normalisasi hubungan diplomatik dengan Turki setelah lebih dari tiga dekade hubungan kedua negara membeku akibat permasalahan sejarah, termasuk genosida Armenia dan konflik berkepanjangan di wilayah Nagorno-Karabakh. Dalam konteks tersebut, normalisasi hubungan dengan Turki menjadi bagian dari strategi baru kebijakan luar negeri Armenia untuk menghindari kerugian lebih besar secara keamanan, ekonomi, dan diplomatik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan di balik alasan dibalik normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Armenia terhadap Turki pada tahun 2021–2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder seperti dokumen resmi, pernyataan pemerintah, laporan kebijakan, serta analisis media dan jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa normalisasi yang dilakukan oleh Armenia didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu ancaman keamanan, ekonomi, dan politik atau diplomatik yang berasal dari Turki. Namun penelitian ini melihat pengaruh ancaman politik atau diplomatik tidak sebesar dengan ancaman lainnya.

UPAYA DIPLOMASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP ARAB SAUDI PADA PERIODE MORATORIUM 2022-2024

Destya Fitriyanti — Wed, 13 May 2026 13:06:17 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi pada periode 2022–2024 terhadap hubungan bilateral kedua negara. Moratorium ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai respons atas maraknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap PMI. Di satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja, namun di sisi lain menimbulkan dinamika baru dalam hubungan diplomatik Indonesia–Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan melalui dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi internasional, publikasi akademik, dan pemberitaan media massa. Analisis dilakukan dengan kerangka teori neoliberalisme, diplomasi multijalur (multi-track diplomacy), serta kebijakan luar negeri dalam konteks perlindungan tenaga kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moratorium memiliki dampak ganda. Pertama, memperkuat posisi diplomasi perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui perundingan bilateral dan pembentukan sistem penempatan satu kanal (One Channel Placement System). Kedua, menimbulkan tantangan berupa hambatan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Arab Saudi dan meningkatnya risiko penempatan ilegal. Secara keseluruhan, moratorium tidak hanya menjadi instrumen proteksi, tetapi juga sarana diplomasi untuk menyeimbangkan kepentingan nasional Indonesia dengan menjaga hubungan strategis dengan Arab Saudi.

Dampak Kebijakan Jepang Terhadap Respon Korea Selatan Dalam Isu Comfort Women Tahun 2015-2025

Ratu Permata Risnandia Adha — Wed, 13 May 2026 13:09:39 +0700

Isu comfort women merupakan permasalahan sejarah sensitif dalam hubungan Korea Selatan–Jepang. Meski telah ada upaya penyelesaian, termasuk perjanjian 2015, perbedaan persepsi antara pemerintah, publik, dan kelompok korban membuat isu ini tetap memicu ketegangan diplomatik. Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan Jepang terhadap Korea Selatan pada isu comfort women dengan kerangka National Role Conception Holsti. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus dengan data sekunder dari dokumen resmi, media, survei opini publik, dan literatur akademik. Hasilnya menunjukkan bahwa perjanjian 2015 memicu respons beragam: pemerintah berupaya menjaga hubungan diplomatik, namun menghadapi tekanan publik dan korban yang menilai kebijakan tidak memadai memulihkan martabat mereka. Korea Selatan memposisikan diri sebagai pembela hak asasi manusia, sehingga kebijakan yang dinilai tidak berpihak memicu resistensi politik dan sosial domestik. Isu ini berdampak pada hubungan bilateral, identitas nasional, dan legitimasi pemerintah.

Kepentingan Jepang Dalam Memberikan Bantuan Kemanusiaan ke Indonesia di Era Pandemi 2020-2021

Jihan Eka Listiana — Wed, 13 May 2026 13:11:55 +0700

Di tengah krisis kesehatan global, Jepang tampil sebagai salah satu donor utama melalui program Official Development Assistance (ODA). Meskipun bantuan tersebut mencakup alat medis, dukungan finansial, dan kerja sama teknis, penelitian ini berargumen bahwa pemberian bantuan tersebut tidak sepenuhnya bersifat altruistik, melainkan menjadi instrumen strategis dalam kebijakan luar negeri Jepang yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya, seperti stabilitas kawasan, keterlibatan ekonomi, dan proyeksi soft power. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan teori neorealisme serta analisis kebijakan luar negeri, penelitian ini menganalisis bagaimana Jepang memanfaatkan bantuan kemanusiaan sebagai alat diplomasi untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, khususnya terhadap Indonesia sebagai mitra strategis. Temuan menunjukkan bahwa tindakan Jepang mencerminkan respons rasional terhadap sistem internasional yang anarkis, di mana kerja sama digunakan untuk meningkatkan keuntungan relatif dan posisi geopolitik. Selain itu, bantuan ini juga memperkuat citra Jepang sebagai aktor global yang bertanggung jawab, sekaligus mempererat ketergantungan ekonomi dengan Indonesia.

HUBUNGAN DIPLOMATIK KOREA SELATAN – AMERIKA SERIKAT MELALUI BANGTAN SONYEONDAN (BTS) DALAM UPAYA MENGATASI KEKERASAN ANTI-ASIA PADA TAHUN 2020-2022

Ghina Puspa Nuraini — Wed, 13 May 2026 13:14:54 +0700

Penelitian ini mengkaji peran Bangtan Sonyeondan (BTS) dalam memperkuat hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Amerika Serikat melalui diplomasi budaya pada tahun 2020 hingga 2022, terutama dalam menghadapi peningkatan kekerasan anti-Asia di Amerika Serikat. Dengan pendekatan kualitatif serta metode studi dokumen dan analisis wacana, penelitian ini menyoroti pidato, pernyataan resmi, dan aktivitas BTS dalam diplomasi budaya, termasuk kunjungan ke Gedung Putih dan kampanye sosial Stop Asian Hate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTS berperan sebagai aktor non-negara yang efektif dalam menyebarkan pesan inklusivitas, solidaritas sosial, dan penolakan terhadap diskriminasi rasial. Kampanye yang dilakukan BTS meningkatkan kesadaran publik, memperoleh dukungan positif dari masyarakat dan pemerintah Amerika Serikat, serta mempererat hubungan kedua negara. Temuan ini menegaskan bahwa diplomasi budaya dapat menjadi instrumen strategis untuk merespons isu sosial global sekaligus memperkuat kerja sama internasional

Peran World Wide Fund for Nature Dalam Melindungi Hiu Dari Perdagangan Ilegal di Indonesia

Diva Nadila Putrinesia — Wed, 13 May 2026 13:17:22 +0700

Illegal shark trade is one of the major threats to the sustainability of marine ecosystems in Indonesia. As an archipelagic country with high marine biodiversity, Indonesia is listed among the top shark-catching nations in the world. Overexploitation and weak enforcement have pushed shark species toward extinction. This study aims to analyze the role of the World Wide Fund for Nature (WWF) as a non-state actor in tackling illegal shark trade in Indonesia. Using a qualitative descriptive approach through literature review, the findings reveal that WWF plays an active role in shark conservation through the implementation of the Shark and Ray Recovery Initiative (SARRI), cooperation with international institutions such as TRAFFIC, policy advocacy, public education campaigns, and involvement in drafting the Non-Detriment Findings (NDF) as part of CITES implementation. Despite challenges such as weak law enforcement and low public awareness, WWF remains a key partner in the preservation of shark species and the improvement of marine environmental governance in Indonesia.

Peran Indonesia Dalam Melindungi dan Menangani Hak Pekerja Migran di Arab Saudi (2020-2024)

Ayu Lestari — Wed, 13 May 2026 13:19:36 +0700

Peran Indonesia dalam melindungi dan menangani hak pekerja migran di Arab Saudi pada tahun 2020-2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengangkat kembali isu permasalahan terkait tindak pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi. Penulis juga menganalisis perihal apa saja upaya yang telah dilakukan Indonesia sebagai negara pengirim dan Arab Saudi sebagai negara penerima, untuk menjamin perlindungan para PMI. Studi ini menggunakan metode kualitatif, metode ini digunakan untuk menganalisis kumpulan data dari berbagai macam sumber, dan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Kerangka pemikiran yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah konsep bilateral, konsep demokrasi dan HAM, juga konsep peran negara, dengan pendekatan liberalisme. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah ada penandatanganan kesepakatan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, peningkatan kasus pun tidak mengalami penurunan seperti apa yang menjadi tujuan dari adanya kesepakatan tersebut. Pembuatan laman untuk membantu kemudahan para pekerja pun kurang efektif pendataannya akibat masih kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola hal tersebut. Meski begitu, Indonesia tak berhenti dalam melakukan kerja sama guna memperkuat hubungan yang menghasilkan adanya landasan hukum yang jelas dan kuat bagi para pekerja migran Indonesia sehingga para pekerja tidak perlu merasa khawatir akan nasib mereka bekerja di negara lain.

KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH DALAM PEMANFAATAN SITUASI PASCA VACUUM OF POWER IRAN TAHUN 2024-2025

Ilham Pamungkas — Wed, 13 May 2026 13:22:11 +0700

Penelitian ini membahas kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah dalam memanfaatkan situasi pasca vacuum of power Iran pada tahun 2024-2025, setelah meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi. Permasalahan utama adalah bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan ketidakpastian politik di Iran demi memperkuat pengaruhnya di kawasan yang strategis ini. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis strategi politik, militer, dan ekonomi Amerika Serikat dalam menghadapi dinamika geopolitik pasca kematian Presiden Raisi serta implikasinya terhadap stabilitas regional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan luar negeri AS, laporan institusi penelitian internasional, dan sumber-sumber sekunder serta wawancara dengan narasumber ahli terkait kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah terhadap Iran. Data dianalisis secara sistematis menggunakan kerangka teori kepentingan nasional oleh K.J Holsti yang terdiri dari core interest, middle range objectives, dan long-range objectives. Kesimpulannya, vacuum of power Iran tidak terjadi pada kenyataannya namun dimanfaatkan AS sebagai momentum strategis untuk memperkuat posisi regionalnya melalui kombinasi instrumen diplomatik, ekonomi, dan militer, sejalan dengan prinsip neorealisme dalam mempertahankan kepentingan nasional di lingkungan internasional yang anarkis.

FAKTOR-FAKTOR INDONESIA BERGABUNG DALAM BRICS PADA MASA KEPEMIMPINAN PRABOWO SUBIANTO

Haical Putra Mahardani — Wed, 13 May 2026 13:25:05 +0700

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mendorong Indonesia bergabung dalam BRICS pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan meliputi Liberalisme, Interdependensi Kompleks, dan konsep Kebijakan Luar Negeri untuk menjelaskan dinamika kebijakan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga faktor utama: (1) faktor ekonomi berupa diversifikasi pasar, akses pembiayaan infrastruktur melalui New Development Bank, dan peningkatan perdagangan intra-BRICS: (2) faktor politik meliputi visi pembangunan nasional Presiden Prabowo serta upaya penguatan posisi tawar Indonesia di tataran global dan (3) faktor diplomasi berupa perluasan ruang gerak politik luar negeri bebas aktif serta peningkatan kerja sama Selatan-Selatan. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS memberikan peluang strategis untuk memperkuat posisi global dan pembangunan ekonomi nasional, meskipun menghadapi tantangan harmonisasi regulasi, dominasi ekonomi Tiongkok, dan kesiapan kebijakan domestik.

Kebijakan FIFA dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM di Qatar pada Masa Persiapan Piala Dunia 2022

Hanna Theresia Tanu Senjaya — Wed, 13 May 2026 13:29:29 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Fédération Internationale de Football Association (FIFA) dalam menangani isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar, dengan menekankan pada implementasi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dan Human Rights Due Diligence (HRDD). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis dokumen, laporan organisasi internasional, regulasi nasional, serta publikasi dari organisasi non-pemerintah (NGO) dan media internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FIFA telah melakukan sejumlah langkah, antara lain menetapkan Human Rights Policy, melakukan kolaborasi dengan Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC) dan International Labour Organization (ILO), serta membentuk mekanisme pengawasan bersama untuk memperkuat perlindungan pekerja migran. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih terbatas karena keterbatasan transparansi data, kurangnya keterlibatan serikat pekerja independen, serta lemahnya pengawasan di sektor non-stadion. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun FIFA telah mengadopsi kerangka HAM internasional, implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan politis, sehingga upaya perlindungan HAM dalam mega-event olahraga global tetap perlu dikritisi dan diperkuat.

Kebijakan Impor Indonesia Terhadap Australia Dalam Kerjasama Perdagangan Daging Sapi Tahun 2018-2021

Chalida Nurul Rizqia — Wed, 13 May 2026 13:32:06 +0700

Indonesia dan Australia bekerjasama dalam perdagangan daging sapi. Namun, wabah Covid-19 melanda dunia pada tahun 2019, termasuk Indonesia dan Australia. Pandemi mengakibatkan Pemerintah Indonesia harus memberlakukan kebijakan yang membatasi impor termasuk daging sapi dari luar. Adanya kebijakan ini menyebabkan harga daging sapi di pasar domestik Indonesia mengalami fluktuasi. Australia pun mengalami dampaknya, dimana Australia sebagai eksportir harus menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pasar serta kebijakan Pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Indonesia merumuskan kebijakan kerjasama perdagangan ini ketika menghadapi pandemi Covid-19 yang mengubah ekonomi dunia. Metode yang di pakai oleh peneliti adalah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif serta landasan teori yaitu liberalisme dari Immanuel Kant. Kebijakan impor Indonesia ini bersifat ambivalen: disatu sisi menjaga keterjangkauan harga dan rantai pasokan impor namun disatu sisi tetap mempertahankan hambatan non-tarif untuk melindungi peternak lokal. Dan pandemi Covid-19 memperlihatkan bahwa ketahanan pangan dari sebuah Negara tidak bisa lepas dari pengaruh tren global atau apa yang sedang melanda dunia internasional.

NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK MESIR TERHADAP TURKI TAHUN 2021-2023

Muhammad Hanif Gunawan — Wed, 13 May 2026 13:35:00 +0700

Pada tahun 2021, Mesir mulai membuka kembali jalur komunikasi diplomatik dengan Turki setelah hampir satu dekade hubungan kedua negara membeku akibat perbedaan sikap politik, terutama pasca kudeta terhadap Presiden Mohamed Morsi dan dukungan Turki terhadap Ikhwanul Muslimin. Normalisasi ini mencerminkan penyesuaian kebijakan luar negeri Mesir yang lebih pragmatis, dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik kawasan seperti konflik di Libya, ketegangan dengan Ethiopia terkait GERD, serta tekanan ekonomi domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan di balik normalisasi hubungan Mesir–Turki selama periode 2021–2023. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur dari sumber primer dan sekunder, ditemukan bahwa normalisasi ini didorong terutama oleh kepentingan keamanan nasional dan kebutuhan ekonomi Mesir. Sementara itu, aspek diplomatik turut berperan namun bukan sebagai faktor utama, melainkan sebagai sarana mendukung stabilitas kawasan dan memperkuat posisi Mesir di kancah internasional.

CHINA'S INTERESTS IN REMAINING IN THE BRICS FORUM IN 2024

Arkan Zahrawaani Al Ghifari — Wed, 13 May 2026 13:38:18 +0700

This paper examines why China remains engaged in the BRICS forum in 2024 despite potential economic, political-diplomatic, and security costs. Using a qualitative, descriptive design and secondary data, the study finds three primary drivers. First, economic interests: market access, financing through the New Development Bank (NDB), and alignment with the Belt and Road Initiative (BRI). Second, political-strategic considerations to advance multipolarity and balance Western dominance without direct confrontation. Third, security cooperation, including collective security and cyber security collaboration. Overall, the strategic long-term benefits China seeks from BRICS outweigh short-term costs stemming from intra-member differences, including with India. Accordingly, China’s continued membership and activism in BRICS can be understood as a state survival strategy in an anarchic international system.

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP SURIAH PADA PEMERINTAHAN JOE BIDEN

I Gede Joseph Veron Yesayas — Wed, 13 May 2026 13:41:22 +0700

Konflik di Suriah telah berkembang menjadi konflik internasional sejak keterlibatan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu aktor utama yang memiliki kepentingan strategis di kawasan. Konflik ini melibatkan benturan antara kelompok pro-Rezim Bashar al-Assad dengan kelompok oposisi, yang sejak 2011 belum menemukan titik penyelesaian yang definitif. Ketegangan yang berlangsung di Suriah berdampak luas terhadap stabilitas kawasan dan turut memengaruhi kepentingan nasional negara-negara besar, termasuk AS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implementasi kebijakan luar negeri AS terhadap konflik Suriah, dengan fokus pada studi kasus intervensi militer di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen resmi, laporan kebijakan luar negeri, serta sumber akademik dan media yang relevan. Penelitian ini menggunakan kerangka teori defensive realism, intervensi militer, dan kepentingan nasional untuk memahami logika kebijakan yang dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Biden melanjutkan beberapa kebijakan pendahulunya, ia menerapkannya dalam kerangka yang lebih terkendali dan defensif. Kebijakan intervensi terbatas dilakukan untuk mencegah kebangkitan kelompok teroris, membatasi pengaruh Iran dan Rusia, mencegah proliferasi senjata kimia, serta merespons krisis kemanusiaan. Kebijakan ini mencerminkan prinsip defensive realism yang menekankan stabilitas, penahanan ancaman, dan penghindaran keterlibatan militer jangka Panjang.

DIPLOMASI DIGITAL AMERIKA SERIKAT MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI INSTRUMEN SOFT POWER DI INDONESIA TAHUN 2023–2024

Elsa Nurul Juliani — Wed, 13 May 2026 13:44:36 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi digital yang dijalankan oleh Amerika Serikat di Indonesia melalui media sosial sebagai instrumen soft power pada tahun 2023–2024. Dalam era globalisasi digital, media sosial telah menjadi alat penting dalam diplomasi publik modern yang memungkinkan negara berinteraksi langsung dengan masyarakat luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis isi terhadap akun resmi seperti @usembassyjkt, @america, dan program YSEALI. Teori yang digunakan meliputi pendekatan konstruktivisme dalam hubungan internasional, konsep soft power dari Joseph Nye, serta model komunikasi dua arah simetris dari James Grunig. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi komunikasi digital yang adaptif, interaktif, dan bernilai universal untuk membentuk persepsi positif, membangun hubungan jangka panjang dengan generasi muda Indonesia, serta memperkuat citra sebagai mitra global yang modern dan inklusif. Strategi ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengedepankan dialog, partisipasi publik, serta integrasi nilai-nilai seperti demokrasi, kesetaraan, dan inovasi. Kesimpulannya, diplomasi digital Amerika Serikat berfungsi sebagai instrumen soft power yang efektif dalam konteks hubungan bilateral Indonesia–Amerika, dan mencerminkan transformasi diplomasi ke arah yang lebih kolaboratif dan responsif terhadap dinamika sosial-kultural lokal.

Strategi Gastrodiplomasi Turki dalam Membangun Nation Branding di Uni Eropa Pasca Kebijakan Otoritarian

Aspi Islami Mufti — Wed, 13 May 2026 13:47:56 +0700

Turki menghadapi krisis legitimasi di mata internasional akibat kebijakan otoritarian Presiden Recep Tayyip Erdogan pasca-2023, yang ditandai dengan pelemahan demokrasi, pembatasan kebebasan sipil, dan sentralisasi kekuasaan. Dalam konteks penurunan citra ini, pemerintah Turki mengadopsi strategi gastrodiplomasi sebagai bagian dari nation branding untuk membangun kembali reputasi negara di kawasan Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi gastrodiplomasi digunakan untuk memoderasi persepsi negatif melalui promosi kuliner nasional. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji praktik gastrodiplomasi Turki dalam program seperti Turkish Cuisine Week, peluncuran buku masak oleh Emine Erdogan, serta peran restoran diaspora di Jerman, Prancis, dan Belanda. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesenjangan antara narasi budaya yang ditampilkan dan kondisi politik domestik yang represif, gastrodiplomasi tetap berfungsi sebagai alat simbolik yang mampu membentuk opini publik secara halus. Kesimpulannya, strategi ini mencerminkan dinamika kontestasi antara citra kultural yang inklusif dan realitas otoritarianisme, serta memperlihatkan bagaimana soft power digunakan sebagai kompensasi terhadap defisit legitimasi politik dalam arena hubungan internasional.

Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Tiongkok melalui Latihan Militer Gabungan Peace (Heping) Garuda 2024

Ellyza Martina Tomasoa — Wed, 13 May 2026 13:50:47 +0700

Kerja sama pertahanan Indonesia-Tiongkok melalui latihan militer gabungan Peace (Heping) Garuda 2024 menjadi tonggak penting hubungan bilateral vakum setelah sepuluh tahun sejak Sharp Knife 2014. Penelitian ini menganalisis alasan di balik keputusan Indonesia mengaktifkan kembali latihan tersebut dengan menggunakan kerangka Decision-Making Process Graham T. Allison ( Rational Actor Model, Organizational Behavior Model, dan Governmental Politics Model ). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur, dokumen resmi, berita, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan latihan ini merupakan keputusan strategi untuk meningkatkan kapasitas militer, memperkuat pertahanan diplomasi, dan menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar di Indo-Pasifik. Fokus pada Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) menunjukkan komitmen politik luar negeri bebas-aktif menghindari sekaligus persepsi terbentuknya aliansi militer baru. Latihan ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme prajurit, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor independen dalam menjaga stabilitas kawasan.

STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK DALAM MENDORONG INVESTASI DI KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TAHUN 2019–2024

Muhammad Faiz Hasbullah — Wed, 13 May 2026 13:53:24 +0700

This study explores Indonesia's economic diplomacy strategy in promoting foreign direct investment (FDI) from the People’s Republic of China into the Batang Integrated Industrial Zone (KITB) during President Joko Widodo’s 2019–2024 administration. Using a qualitative descriptive approach and Kishan S. Rana’s four-stage framework-economic salesmanship, networking, image building, and regulation management-this article analyzes how Indonesia integrated state-led promotional efforts, institutional partnerships, investment narratives, and regulatory reforms to attract Chinese capital. The findings highlight concrete investment realization by four Chinese companies in KITB, supported by national strategic project status, bilateral cooperation forums (HDCM and JCBC), and harmonized licensing mechanisms such as OSS-RBA. This article demonstrates that Indonesia’s economic diplomacy has played a critical role in aligning national interests with global economic dynamics while reinforcing its economic sovereignty.

Hambatan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Menangani Fenomena Child Trafficking di Indonesia Periode 2021-2024

Fridha Yuanskha Setiawan, Agus Subagyo, Jusmalia Oktaviani — Wed, 13 May 2026 13:56:27 +0700

Perdagangan anak (child trafficking) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan mengancam keamanan manusia (human security), terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Fenomena ini menjadi tantangan multidimensi yang memerlukan penanganan lintas sektor dan kerja sama internasional. Pemerintah Indonesia menjalin kemitraan dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF), organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan anak, guna menanggulangi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis hambatan yang dihadapi UNICEF dalam menangani kasus perdagangan anak di Indonesia selama periode 2021–2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF menghadapi berbagai hambatan dalam implementasi programnya. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, kekakuan prosedural, tantangan teknis, perbedaan nilai budaya, lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu perlindungan anak. Hambatan-hambatan ini turut memengaruhi efektivitas peran UNICEF dalam menjalankan program perlindungan anak secara menyeluruh di Indonesia.

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM MENGHADAPI PROGRAM NUKLIR IRAN 2021-2024

Fillah Tri Dharmawan Maskur Putra — Wed, 13 May 2026 13:58:59 +0700

Pada Tahun 2022 Presiden Joe Biden ingin melanjutkan dialog dengan Iran terkait Program Nuklirnya, namun sebanyak 48 anggota Senator dari Partai Republik menolak keinginan tersebut serta menuntut melanjutkan Maximum Pressure yang telah ditetapkan pada masa Pemerintahan Trump. Skripsi ini bertujuan untuk dapat menganalisis dan memberikan penjelasan tentang alasan dibalik kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam menghadapi Program Nuklir Iran sepanjang Tahun 2021-2024. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dan melakukan studi literatur untuk mengumpulkan data. Hasil dalam penelitian skripsi ini ditemukan bahwa adanya identitas yang terjadi akibat interaksi sosial Amerika Serikat yang mempengaruhi kepentingan nasional dari politik domestik, serta kapabilitas ekonomi dan kapabilitas militer Amerika Serikat yang memiliki basisi kuat di Timur Tengah. Sehingga pembuat keputusan yaitu Presiden Joe Biden tetap menetapkan kebijakan luar negeri Maximum Pressure dalam menghadapi Program Nuklir Iran pada Tahun 2021-2024.

Kebijakan Amerika Serikat Dalam Mempertahankan Hegemoni di Eropa Timur Tahun 2022-2025

Nabila Khoirunnisa Azzahra — Wed, 13 May 2026 14:01:42 +0700

Penelitian ini menganalisis kebijakan Amerika Serikat dalam mempertahankan hegemoninya di Eropa Timur melalui studi kasus Perang Rusia-Ukraina tahun 2022-2025. Invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina mendapat kritikan dari berbagai negara, salah satunya Amerika Serikat. Amerika Serikat membuat kebijakan berupa pemberian bantuan ke Ukraina dan penjatuhan paket sanksi terhadap Rusia. Pertanyaan utama penelitian adalah mengapa Amerika Serikat menetapkan kebijakan berupa bantuan terhadap Ukraina dan sanksi terhadap Rusia. Untuk menjawab masalah penelitan, digunakan konsep kepentingan nasional Donald E. Nuechterlein – meliputi kepentingan pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologi – serta teori realisme ofensif untuk memahami perilaku negara hegemon menghadapi kekuatan revisionis. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, analisis dokumen resmi. Temuan penelitian ini, (1) AS berkepentingan mempertahankan letak strategis NATO dan mencegah pengaruh Rusia; (2) memperkuat pengaruhnya dalam pasar energi global; (3) melindungi sistem internasional yang menopang hegemoninya; (4) mempertahankan narasi demokrasi liberal di Eropa Timur.

DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA MELALUI KONTINGEN GARUDA PADA UNITED NATIONS ORGANIZATION STABILIZATION MISSION IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO (MONUSCO) TAHUN 2022-2024

Halimatu Szadiah — Wed, 13 May 2026 14:04:34 +0700

Penelitian ini membahas peran diplomasi publik Indonesia melalui Kontingen Garuda dalam misi United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) di Republik Demokratik Kongo pada periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori kontruktivisme dan konsep soft power dengan tiga indikator utama yaitu foreign policy, culture, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontingen Garuda berhasil memanfaatkan misi perdamaian Perserikatakan Bangsa-Bangsa sebagai sarana membangun citra positif Indonesia di mata masyarakat lokal dan komunitas internasional. Hal ini tercermin dari keberhasilan dalam menjaga stabilitas keamanan, memberikan bantuan kemanusiaan, membangun fasilitas publik, serta mempromosikan budaya Indonesia melalui kegiatan CIMIC, pertunjukan seni, olahraga, dan kuliner.

KERJA SAMA POLANDIA DENGAN NORWEGIA DALAM BIDANG KEAMANAN ENERGI GAS TAHUN 2022-2024

Hallah Halimatusya'diyah — Wed, 13 May 2026 14:06:55 +0700

Krisis energi Eropa tahun 2022 yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina memaksa Polandia melakukan perubahan strategis dalam sektor energi, khususnya gas alam. Sebelum 2022, Polandia bergantung hingga 74% pada impor gas Rusia, sehingga penghentian pasokan oleh Gazprom menciptakan tekanan serius terhadap keamanan energi nasional. Penelitian ini menganalisis implementasi kerja sama energi gas antara Polandia dan Norwegia pada periode 2022-2024, dengan fokus pada proyek Baltic Pipe dan kontrak jangka panjang Orlen-Equinor. Menggunakan kerangka teori liberalisme, konsep kerja sama internasional, dan konsep keamanan energi dari Daniel Yergin, penelitian ini menilai kontribusi kerja sama tersebut melalui empat indikator: diversifikasi sumber energi, keandalan pasokan, ketahanan infrastruktur, dan keterjangkauan harga gas. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama Polandia-Norwegia berhasil mengurangi ketergantungan pada Rusia, meningkatkan stabilitas pasokan, memperkuat infrastruktur energi, dan menjaga keterjangkauan harga di tengah volatilitas pasar global. Temuan ini menegaskan bahwa kerja sama bilateral strategis dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat keamanan energi nasional sekaligus mendukung agenda transisi energi di Eropa Tengah dan Timur.

Strategi Uni Emirat Arab dalam Mengamankan Wilayah Perairan Yaman melalui Dukungan Terhadap Southern Transitional Council

Muhammad Rizqy Fauzan — Wed, 13 May 2026 14:09:42 +0700

Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi Uni Emirat Arab (UEA) dalam mengamankan wilayah perairan Yaman melalui dukungannya terhadap kelompok separatis Southern Transitional Council (STC). Dalam keterlibatannya di konflik Yaman, UEA memiliki tujuan utama untuk memberantas terorisme serta mengamankan wilayah perairan Yaman. Pada tahap awal konflik, UEA ikut serta dengan membantu melalui koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi. Seiring berkembangnya konflik, UEA memilih untuk mundur secara resmi dari Yaman, namun keterlibatannya tetap berlangsung melalui dukungan terhadap kelompok separatis STC, menyebabkan konflik menjadi berlarut-larut. Penelitian ini menggunakan pendekatan realisme serta teori strategi oleh Colin S. Gray untuk menganalisis kebijakan yang diambil oleh UEA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh penjelasan dalam suatu fenomena. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UEA telah memberikan bantuan kepada STC dalam bentuk pembentukan milisi lokal, bantuan finansial, serta pembangunan fasilitas di kawasan pesisir untuk mengamankan wilayah perairan Yaman.

This study analyzes the strategy of the United Arab Emirates (UAE) in securing Yemen’s maritime territory through its support for the separatist group Southern Transitional Council (STC). In its involvement in the Yemeni conflict, the UAE’s primary objectives have been to combat terrorism and safeguard the maritime domain surrounding Yemen. At the onset of the conflict, the UAE participated by supporting the Saudi-led coalition. As the conflict evolved, the UAE officially withdrew from Yemen, yet its involvement persisted through continued support for the STC, contributing to the protracted nature of the conflict. This research employs a realist approach and Colin S. Gray strategy theory to analyze the policies adopted by the UAE. A qualitative research method is used to gain a comprehensive explanation of the phenomenon, with a descriptive-analytical research type. The findings indicate that the UAE has provided support to the STC in the form of establishing local militias, financial assistance, and the construction of facilities along the coast to secure Yemen’s maritime area.

Ancaman Private Military Company (PMC) Wagner Group Terhadap Stabilitas Keamanan Republik Afrika Tengah Tahun 2017 - 2023

Difa Azizah Azra — Wed, 13 May 2026 14:12:18 +0700

Penelitian ini mengkaji ancaman keterlibatan Private Military Company (PMC) Wagner Group terhadap stabilitas keamanan dan pertahanan Republik Afrika Tengah (RAT) periode 2017–2023. Menggunakan teori Liberalisme Kolektif dan konsep keamanan nasional Barry Buzan, penelitian ini menyoroti ketergantungan RAT pada Wagner pasca pemilu 2020 dan implikasinya terhadap dilema keamanan. Metode penelitian menggunakan studi literatur dari sumber kredibel. Temuan menunjukkan bahwa hubungan asimetris ini memperkuat pertahanan RAT terhadap pemberontak, namun membatasi otonomi kebijakan, memicu resistensi domestik, dan kekhawatiran internasional terkait pelanggaran HAM dan eksploitasi sumber daya. Keterlibatan Wagner di luar mekanisme keamanan kolektif memperburuk ketidakstabilan keamanan nasional. Penelitian ini merekomendasikan strategi keamanan nasional yang menekankan kedaulatan, transparansi, dan kerja sama multilateral.

PERAN PEACEKEEPER PEREMPUAN INDONESIA DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO TAHUN 2019-2024

Devi Amelia Susanti — Wed, 13 May 2026 14:14:51 +0700

This study examines the role of Indonesian female peacekeepers in addressing exploitation and violence against women in the Democratic Republic of the Congo (DRC) during the period 2019–2024. The primary focus is the contribution of Indonesian female contingents within the MONUSCO mission, particularly in civilian protection, victim assistance, and the implementation of the Women, Peace, and Security (WPS) agenda. The research employs Institutional Liberalism theory and Clive Archer’s concept of the roles of international organizations—forum, instrument, and actor. Using a descriptive qualitative method based on library research, the study highlights that the presence of female peacekeepers is not merely symbolic but substantive in fostering a sense of security for women and children as the most vulnerable groups in conflict zones. The findings demonstrate that Indonesian female peacekeepers are able to build trust with local communities through empathetic and gender-sensitive approaches, thereby enhancing the effectiveness of UN peacekeeping missions in civilian protection. Moreover, their presence strengthens the legitimacy of peace operations, advances Indonesia’s normative diplomacy, and contributes to the evolution of international norms regarding women’s involvement in peacekeeping missions. These findings affirm Indonesia’s shift from being a symbolic contributor to becoming a substantive actor within the global peace and security agenda.