Global Insight Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional

Diplomasi Indonesia melalui Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) di Timor Leste

2026-10-14T10:25:40+07:00

This research analyzes Indonesia’s efforts to improve its image in Timor-Leste through the Indonesian Language for Foreign Speakers Program (BIPA) during 2017–2023. Using a descriptive qualitative approach, the study applies the concepts of liberalism, public diplomacy, and soft power. The findings show that BIPA not only introduces the Indonesian language but also serves as cultural diplomacy, fostering bilateral relations, educational cooperation, and a more positive perception of Indonesia. The program significantly contributes to strengthening Indonesia’s soft power in Southeast Asia.

KERJA SAMA INDONESIA – SINGAPURA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL MELALUI PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS NONGSA DIGITAL PARK DI BATAM (2020-2022)

2026-10-14T10:26:04+07:00

This study analyzes the bilateral cooperation between Indonesia and Singapore in developing the Nongsa Digital Park (NDP) Special Economic Zone (SEZ) in Batam. This collaboration is based on the concept of economic neoliberalism, which emphasizes free markets and investment to improve living standards and modernization. The NDP was inaugurated in 2018 as a "digital bridge" to connect technology companies and talents from both countries. The project aims to attract foreign investment, create jobs, and improve the quality of human resources (HR) through technology transfer. Despite facing challenges such as the digital divide in Indonesia, the cooperation is considered a "win-win solution". The NDP has successfully attracted significant investment, including from GDS Holdings Limited, which built a data center. Overall, the NDP's development strengthens Indonesia's position in the global digital industry and promotes post-pandemic economic recovery.

Kebijakan Sanksi Swiss Sebagai Coercive Diplomacy dalam Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022-2024

2026-10-14T10:26:26+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sanksi Swiss terhadap Rusia dalam konteks konflik Rusia–Ukraina 2022–2024, dengan menggunakan teori Realisme Defensif oleh Kenneth Waltz dan konsep Coercive Diplomacy oleh John J. Mearsheimer. Sebagai negara netral, Swiss menghadapi tantangan besar dalam menanggapi tekanan global akibat agresi Rusia terhadap Ukraina. Meski memiliki tradisi netralitas yang kuat, Swiss memutuskan untuk mengadopsi sanksi Uni Eropa terhadap Rusia sebagai bentuk tekanan non-militer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan bahwa keputusan Swiss merupakan langkah strategis yang merefleksikan diplomasi koersif serta bentuk respons defensif dalam mempertahankan stabilitas kawasan. Kebijakan sanksi tersebut juga menunjukkan adaptasi nilai netralitas Swiss terhadap tuntutan moral dan keamanan internasional.

KERJA SAMA INDONESIA-SINGAPURA MELALUI DEFENSE COOPERATION AGREEMENT (DCA) TAHUN 2022-2025

2026-10-14T10:26:43+07:00

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura melalui Defense Cooperation Agreement (DCA) 2022–2025 merupakan strategi bilateral yang dibangun atas dasar kalkulasi rasional untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi DCA sebagai instrumen kerja sama pertahanan sekaligus strategi keamanan dengan menggunakan perspektif kerja sama internasional K.J. Holsti dan teori Neorealisme Kenneth Waltz. Dalam kerangka kerja sama internasional, negara dipahami sebagai aktor rasional yang membangun aliansi untuk mempertahankan kepentingan nasional. Sementara dari perspektif neorealisme, DCA dipandang sebagai strategi kalkulatif dalam sistem internasional yang anarkis, di mana negara bertindak berdasarkan logika self-help dan balance of power untuk mempertahankan survival. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji pelaksanaan DCA melalui latihan militer bersama, transfer teknologi pertahanan, pengelolaan Flight Information Region (FIR), dan pertukaran personel militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DCA tidak hanya berkontribusi terhadap penguatan kedaulatan, modernisasi alutsista, dan efisiensi operasional militer Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi strategis Indonesia dan Singapura dalam menghadapi dinamika keamanan kawasan serta rivalitas kekuatan besar. Dengan demikian, bilateral sekaligus meningkatkan daya tawar Indonesia dalam arsitektur keamanan regional.

Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran Dalam Menormalisasi Hubungan Dengan Sudan Pada Tahun 2023-2024

2026-10-14T10:26:58+07:00

Pada tahun 2016 terjadi pemutusan hubungan luar negeri antara negara Iran dengan Sudan. Pemutusan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Sudan dilakukan atas desakan negara Saudi selaku rival Iran dalam persaingan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Namun pada 2023 Sudan dengan Iran melakukan normalisasi hubungan antar kedua negara di tandai dengan pertukaran duta besar untuk masing-masing negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan di balik perubahan kebijakan luar negeri Iran dalam menormalisasi hubungan dengan Sudan pada periode 2023–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe eksplanatif dan melakukan studi literatur untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perubahan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Iran ini disebabkan oleh peran pemimpin politik tertinggi Iran saat ini yaitu Ali Khamenei, sebagai negara yang menganut paham Wilayatul al-Faqih menjadikan peran pemimpin tertinggi menjadi penentu arah kebijakan luar negeri Iran, ditambah normalisasi hubungan Iran dengan Saudi di tahun yang sama, menjadikan terjadinya normalisasi hubungan antara Iran dengan Sudan di tahun 2023.

Analisis Peran United Nations Population Fund (UNFPA) dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Anak

2026-10-14T10:27:15+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Better Sexual Reproductive Health and Rights for All in Indonesia (BERANI) sebagai salah satu upaya peran United Nations Population Fund (UNFPA) sebagai organisasi internasional dalam menangani isu kesehatan seksual dan reproduksi pada fase pertama program BERANI di tahun 2018-2023 yang berlanjut hingga fase kedua program yang dimulai pada tahun 2024 hingga tahun 2027 yang masih berjalan hingga saat ini. Studi kasus dilakukan di wilayah Jakarta Pusat karena wilayah tersebut menjadi salah satu tempat dimana program BERANI dilaksanakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, analisis dokumen, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BERANI yang dilaksanakan di Jakarta Pusat menjadi upaya peran UNFPA dalam menangani isu kesehatan seksual dan reproduksi pada usia anak hingga berlanjut hingga usia lanjut.

Program BERANI menjadi upaya yang dilakukan oleh UNFPA sebagai bentuk bantuan dalam penanganan isu kesehatan seksual dan reproduksi yang dibutuhkan oleh Indonesia termasuk daerah Jakarta Pusat. Meskipun tantangan masih ada, program tersebut memberikan harapan adanya peningkatan pada angka terpenuhinya hak kesehatan seksual dan reproduksi anak melalui edukasi.

STRATEGI INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN DRUG TRAFFICKING MELALUI ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUG MATTERS (ASOD) PADA TAHUN 2016-2020

2026-10-14T10:27:30+07:00

This study examines how Indonesia addresses transnational drug trafficking through regional cooperation with the ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) during the 2016–2020 period, using the Institutional Neoliberalism approach and a descriptive qualitative method. The findings show that Indonesia has been active through the P4GN program, strengthening law enforcement, and collaborating with the National Narcotics Board (BNN), the National Police, the Armed Forces (TNI), and Customs. However, the effectiveness of the regional by Indonesia and ASOD is constrained by limited resources, weak of surveillance, and growing use of digitals methods by traffickers. Cooperation between Indonesia and ASOD has been relatively effective in strengthening regional coordination, but it has been less effective in reducing drug related cases in Indonesia. It requires stronger commitment among ASEAN member states to achieve a drug-free region.

Diplomasi Publik Thailand di Amerika Serikat melalui Citra Ladyboy dalam Membangun Inklusivitas Negara

2026-10-14T10:27:46+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunitas transgender, khususnya ladyboy , dalam industri pariwisata Thailand sebagai bagian dari strategi diplomasi publik untuk membangun citra negara yang inklusif di mata internasional, terutama Amerika Serikat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode interpretatif melalui studi literatur, observasi, dan wawancara. Landasan teorinya meliputi konstruktivisme, diplomasi publik, konsep soft power, dan model Nation Branding Hexagon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan ladyboy dalam sektor pariwisata tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen strategi untuk membentuk persepsi positif tentang Thailand sebagai negara yang menerima keberagaman gender. Representasi ini berkontribusi pada penguatan citra Thailand di tingkat global sekaligus memperluas ruang sosial dan peluang bagi komunitas tersebut di dalam negeri. Simpulan dari penelitian ini adalah pariwisata inklusif yang melibatkan ladyboy dapat menjadi sarana diplomasi publik yang efektif, memadukan promosi budaya dengan penguatan identitas nasional yang ramah terhadap keberagaman. Strategi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan sektor pariwisata, tetapi juga mendorong penerimaan sosial yang lebih luas terhadap komunitas transgender di Thailand.

Kebijakan Luar Negeri Qatar Pasca Krisis Diplomatik Tahun 2017

2026-10-14T10:28:00+07:00

This study examines Qatar's foreign policy strategies following the 2017 diplomatic crisis, focusing on efforts to maintain sovereignty as well as strengthen identity and regional standing. Employing a qualitative approach and constructivist theory, the research analyzes Qatar's use of public diplomacy, soft power, and diversified international alliances with Western countries, Turkey, and Iran. The results indicate that Qatar's balancing strategies effectively mitigated the blockade's impact and enhanced its global influence in the Middle East region.

Diplomasi Vanuatu di PBB Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim di Pasifik (2019-2024)

2026-10-14T10:28:13+07:00

Mengkaji diplomasi Vanuatu di PBB dalam menangani perubahan iklim di Pasifik pada 2019–2024. Sebagai negara kepulauan kecil, Vanuatu menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim yang berdampak pada keamanan nasional dan sektor ekonomi, khususnya komoditas alam yang diekspor. Vanuatu berupaya menyuarakan keresahan atas ketiadaan hukum internasional yang mengikat negara penghasil emisi tinggi, salah satu penyebab utama perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk diplomasi yang digunakan Vanuatu serta dukungan internasional yang berhasil diperoleh. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara detail dan faktual. Upaya Vanuatu membuahkan hasil melalui diadopsinya resolusi perubahan iklim oleh ICJ. Hasil analisis menunjukkan bahwa Vanuatu berdiplomasi di PBB dengan memaparkan dampak perubahan iklim dan menuntut tanggung jawab negara penghasil emisi tinggi. Vanuatu juga mengajukan permintaan nasihat dari ICJ untuk mendorong adanya langkah hukum dan kebijakan yang menangani dampak negatif perubahan iklim di negaranya maupun di kawasan Pasifik yang sudah mengancam keberlangsungan hidup negara.

KERJA SAMA EKONOMI RUSIA DAN TIONGKOK PASCA SANKSI EKONOMI NEGARA BARAT TAHUN 2022-2024

2026-10-14T10:28:28+07:00

Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutunya, memberlakukan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Akibatnya, perekonomian Rusia mengalami tekanan yang besar akibat sanksi-sanksi tersebut, yang meliputi pembekuan aset, pembatasan impor dan ekspor energi, serta penutupan akses ke sistem keuangan global. Untuk mengurangi ketergantungannya pada Barat, Rusia memperkuat strategi Pivot to Asia-nya dan menjadikan China sebagai mitra ekonomi utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi Rusia dalam membangun kerja sama ekonomi China untuk mengurangi dampak sanksi ekonomi tahun 2022-2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka, serta menggunakan teori neorealisme dan konsep economic statecraft sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rusia telah menerapkan sejumlah strategi, termasuk mendevaluasi dolar dalam perdagangan, memperkuat sistem pembayaran alternatif (SPFS–CIPS), meningkatkan ekspor energi, dan mempercepat investasi bilateral seperti Power of Siberia. Strategi ini terbukti membantu pemulihan ekonomi Rusia dengan peningkatan PDB pada 2023 dan 2024, serta menurunnya ketergantungan terhadap dolar AS dan sistem keuangan Barat. Namun, di sisi lain, kerja sama ini juga menimbulkan potensi ketergantungan baru terhadap Tiongkok yang lebih dominan secara ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi kerja sama Rusia–Tiongkok pasca sanksi merupakan bentuk external balancing yang efektif namun memiliki risiko hubungan bilateral yang asimetris.

PERAN WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) DALAM MENANGANI WABAH KOLERA DI NIGERIA TAHUN 2021-2024

2026-10-14T10:28:44+07:00

Penelitian ini menganalisis peran World Health Organization (WHO) dalam menangani wabah kolera di Nigeria pada periode 2021–2024 melalui perspektif Hubungan Internasional. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana WHO menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional dalam merespons krisis kesehatan lintas batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WHO tidak hanya bertindak sebagai lembaga teknis, tetapi juga memainkan peran strategis dalam diplomasi kesehatan global dengan melaksanakan tujuh fungsi organisasi internasional sebagaimana dikemukakan oleh Karns, Mingst, dan Stiles. Fungsi tersebut meliputi penyediaan informasi epidemiologi, fasilitasi forum koordinasi lintas aktor, penetapan standar dan norma kesehatan, advokasi kebijakan, supervisi implementasi, pemberian bantuan operasional, hingga pengembangan gagasan strategis melalui kerangka Ending Cholera: A Global Roadmap to 2030. Keterlibatan WHO di Nigeria mencerminkan bagaimana isu kesehatan, yang sebelumnya dipandang sebagai low politics, kini menjadi bagian penting dari keamanan manusia dan stabilitas internasional.

DIPLOMASI PUBLIK PRANCIS MELALUI STRATEGI FÉDÉRATION DE LA HAUTE COUTURE ET DE LA MODE (FHCM) DALAM MENINGKATKAN EKSPOR MODE KE CHINA (2016–2022)

2026-10-14T10:28:59+07:00

Strategi diplomasi publik Prancis melalui Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) dalam meningkatkan ekspor mode ke China pada periode 2016–2022. Latar belakang penelitian ini berangkat dari posisi Prancis sebagai pusat mode dunia yang menghadapi tantangan global, termasuk persaingan dari kota mode lain serta maraknya pemalsuan produk mewah. Setelah reorganisasi FHCM pada 2016, Paris Fashion Week dan berbagai inisiatif budaya mulai diarahkan sebagai instrumen diplomasi publik yang tidak hanya membangun citra budaya Prancis, tetapi juga mendorong peningkatan ekspor mode. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka teori Konstruktivisme serta Diplomasi Publik, penelitian ini menyoroti bagaimana identitas budaya dan strategi komunikasi global dapat memengaruhi persepsi publik internasional, khususnya konsumen China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi publik Prancis melalui FHCM berkontribusi pada penguatan citra nasional sekaligus berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekspor mode Prancis ke China, yang meningkat signifikan antara 2016 hingga 2022. Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara soft power budaya dan strategi diplomasi publik dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat posisi suatu negara di panggung internasional.

CHINA-PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR (CPEC) SEBAGAI UPAYA HEGEMONI EKONOMI CHINA DI KAWASAN ASIA SELATAN

2026-10-14T10:29:15+07:00

Kerja sama ekonomi antar negara merupakan aspek penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui integrasi dan kolaborasi lintas batas. Kerjasama China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) merupakan proyek strategis yang menjadi bagian dari Belt Road Initiative (BRI) yang digagas oleh China. Proyek ini tidak hanya bertujuan memperkuat konektivitas dan infrastruktur antara China dan Pakistan, tetapi juga mencerminkan strategi jangka panjang China dalam memperluas pengaruh ekonominya di Kawasan Asia Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Realisme sebagai kerangka teori dalam melihat motivasi utama dari China dalam melakukan Kerjasama tersebut. Selain menggunakan pendekatan di atas, peneliti juga menggunakan Konsep Hegemonic Stability of Political Economy Robert O. Keohane yang memiliki empat variabel penting, yaitu kontrol atas sumber daya mentah, kontrol sumber daya modal, kontrol atas pasar, dan memiliki keunggulan kompetitif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi Pustaka. Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa Kerjasama antara China dengan Pakistan dalam CPEC bukan hanya sekedar bergerak di dalam bidang infrastruktur dan konektivitas saja, tetapi Kerjasama tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang China untuk memperkuat posisinya dalam Kawasan Asia Selatan. Melalui Kerjasama tersebut, China berhasil mengamankan kendali strategis atas pasokan sumber daya mentah melalui Pelabuhan Gwadar, sehingga hal ini menunjukan China pada posisi hegemoni dalam Kawasan tersebut.

Kerja Sama Indonesia Dengan China Di Bawah Kerangka Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 2020-2024

2026-10-14T10:29:33+07:00

Penelitian ini membahas dinamika kerja sama ekonomi antara Indonesia dan China di bawah kerangka Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada periode 2020–2024. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami bentuk implementasi kerja sama, strategi yang dijalankan kedua negara, serta peluang dan tantangan yang muncul akibat keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui pengumpulan data sekunder dari jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan laporan lembaga internasional. Kerangka teori yang digunakan mencakup pendekatan Liberalisme Institusional, konsep kerja sama ekonomi internasional, dan interdependensi ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi Indonesia–China di bawah RCEP berjalan dalam tiga dimensi utama, yaitu liberalisasi perdagangan barang, peningkatan investasi asing langsung (FDI), dan kolaborasi proyek strategis di sektor infrastruktur, energi terbarukan, serta ekonomi digital. Implementasi kerja sama ini memberikan peluang strategis bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar, memperkuat keterlibatan dalam rantai pasok regional, dan mendukung agenda hilirisasi industri nasional. Namun, hubungan ini bersifat asimetris karena dominasi daya saing ekonomi China yang lebih tinggi, sehingga menciptakan ketergantungan ekonomi yang berpotensi menimbulkan kerentanan struktural bagi Indonesia. Selain itu, tantangan lain meliputi kesiapan sektor UMKM, kompleksitas regulasi domestik, dan isu keberlanjutan lingkungan.

Secara teoretis, RCEP mencerminkan peran institusi internasional dalam memfasilitasi kerja sama berbasis aturan dan menciptakan keuntungan absolut bagi negara anggota. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, Indonesia perlu mengoptimalkan strategi ekspor, memperkuat daya saing industri, melakukan diversifikasi mitra dagang, serta memastikan transfer teknologi dan praktik pembangunan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, kerja sama Indonesia–China di bawah RCEP diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang yang seimbang dan inklusif.

IMPLEMENTASI DIPLOMASI MULTI-TRACK PEMERINTAH INDONESIA ATAS EKSPLOITASI KERJA MAGANG TERHADAP MAHASISWA DALAM PROGRAM FERIENJOB DI JERMAN TAHUN 2023-2024

2026-10-14T10:29:50+07:00

Penelitian ini berjudul “Implementasi Diplomasi Multi-Track Pemerintah Indonesia atas Eksploitasi Kerja terhadap Mahasiswa dalam Program Ferienjob di Jerman Tahun 2023–2024”. Pada permasalahan ini berawal dari adanya perekrutan ini untuk mahasiswa Indonesia melalui adanya program Ferienjob yang telah disosialisasikan sebagai bagian dari program magang akademik dari Kemendikbud Ristek, Tetapi dalam pelaksanaannya berubah menjadi suatu bentuk eksploitasi tenaga kerja dengan adanya indikasi eksploitasi pekerja. Pada penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis bagaimana diplomasi multi-track dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Metode penelitian yang akan digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, laporan investigative, dan dokumen resmi dari Kementerian Luar Negeri. Analisis data akan dilakukan dengan model reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil pada penelitian ini akan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (track one) berperan aktif dalam melakukan advokasi, koordinasi dengan otoritas Jerman, dan juga proses pemulangan para mahasiswa yang telah menjadi korban. Selain itu, pada jalur diplomasi lain seperti adanya peran dari perguruan tinggi, media massa (track two dan track five), dan juga adanya keterlibatan dari masyarakat sipil (track eight) yang telah turut memberikan dukungan guna perlindungan bagi mahasiswa serta mendorong akuntabilitas bagi pihak yang terkait.

ALASAN RUSIA TETAP MENGGUNAKAN SENJATA KIMIA MESKIPUN TELAH DIKENAI SANKSI CHEMICAL WEAPONS CONVENTION TAHUN 2021-2024

2026-10-14T10:30:04+07:00

Penggunaan senjata kimia merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang telah dilarang secara tegas melalui Chemical Weapons Convention (CWC). Rusia, sebagai negara anggota CWC, memiliki kewajiban untuk tidak memproduksi, menimbun, maupun menggunakan senjata kimia dalam keadaan apa pun. Namun, pada kenyataannya Rusia diduga tetap menggunakan senjata kimia yang memicu kecaman internasional dan pemberlakuan sanksi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Analisis menggunakan teori Balancing dari Balance of Threat Stephen Walt untuk mengetahui alasan Rusia tetap menggunakan senjata kimia meskipun menghadapi tekanan internasioanl berupa sanksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 2021 hingga 2024, Rusia mampu bertahan dari sanksi berkat kekuatan agregatnya, dapat memperoleh senjata kimia dari pihak ketiga, serta dapat memberikan sanksi balasan. Kondisi ini membuat Rusia tetap menggunakan senjata kimia meskipun menghadapi tekanan global.

Kebijakan China menghadapi Kebijakan Pembatasan Ekspor Teknologi Semikonduktor oleh Amerika Serikat (2019-2023)

2026-10-14T10:30:18+07:00

Kebijakan pembatasan ekspor semikonduktor yang diterapkan Amerika Serikat sejak 2019 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan industri teknologi Tiongkok. Mengingat semikonduktor merupakan komponen vital dalam teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, 5G, hingga pertahanan, pembatasan ini menimbulkan tantangan besar bagi China yang tengah berupaya memperkuat kemandirian teknologinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan China dalam menghadapi kebijakan pembatasan ekspor teknologi semikonduktor oleh Amerika Serikat periode 2019–2023 dengan menggunakan teori realisme neoklasik dan konsep kebijakan luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan China dilatarbelakangi oleh faktor internasional seperti rivalitas geopolitik serta faktor domestik berupa kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan nasional. Adapun kebijakan China mengedepankan tiga strategi utama, yaitu meningkatkan kerja sama teknologi dengan mitra internasional, menerapkan kebijakan pembatasan ekspor mineral strategis, serta melakukan diversifikasi rantai pasok untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dan sekutunya.

KEBIJAKAN KEAMANAN TURKI TERHADAP KELOMPOK KURDI BERSENJATA DI IRAK DAN SURIAH PASCA KEGAGALAN PROSES PERDAMAIAN DOLMABAHÇE 2020-2024

2026-10-14T10:30:33+07:00

Penelitian ini membahas kebijakan keamanan Turki terhadap kelompok Kurdi bersenjata di Irak dan Suriah pasca kegagalan Proses Dolmabahce (2015). Pergeseran dari dialog ke strategi militeristik diarahkan pada PKK di Irak Utara dan YPG di Suriah Utara sebagai ancaman eksistensial. Dengan pendekatan kualitatif, kontruktivisme, dan konsep sekuritisasi Copenhagen School, penelitian ini menganalisis klaim ancaman, penerimaan audiens, tindakan luar biasa, dan narasi. Hasilnya, narasi ancaman terhadap PKK/YPG diterima luas, diperkuat media, dan melegatimasi operasi lintas batas seperti Operation Claw. Dukungan partai nasionalis serta dinamika geopolitik ikut memperkuat kebijakan ini. Kesimpulannya, strategi militeristik Turki menekan kelompok Kurdi, namun memnicu krisis kemanusiaan dan siklus kekerasan yang menghambat solusi damai jangka panjang.

KERJA SAMA NORWEGIA-INDONESIA DALAM DEFORESTASI HUTAN DI INDONESIA MELALUI SKEMA REDD+ PERIODE 2017-2021

2026-10-14T10:30:46+07:00

This study examines Indonesia–Norway cooperation in the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) scheme during 2017–2021 in Central Kalimantan. Using a descriptive-qualitative method through policy document and literature analysis, the study finds that the cooperation contributed to reducing deforestation and resulted in Norway’s first result-based payment in 2020. However, REDD+ implementation still faces challenges such as weak governance, limited coordination, and insufficient community involvement. It concludes that this cooperation represents an important model of environmental diplomacy, yet its sustainability depends on consistent national policies and local participation.

STRATEGI DIPLOMASI UNI EROPA MENGHADAPI KRISIS ENERGI DI TENGAH PEMBERIAN SANKSI EKONOMI TERHADAP RUSIA AKIBAT INVASI RUSIA KE UKRAINA TAHUN 2022-2024

2026-10-14T10:31:00+07:00

The European Union (EU) imposed economic sanctions in the energy sector in the form of a ban on Russian oil and gas imports in response to Russia's invasion of Ukraine. The ban on Russian oil and gas imports actually hampered energy supplies to the European region. The amount of energy supply is insufficient to meet demand, ultimately causing an energy crisis. The energy crisis has a direct impact on the economy with soaring inflation rates across EU member states. This study aims to determine how the EU addresses the energy crisis through a diplomatic strategy approach in member and non-member states, especially the US and Norway. This study uses a qualitative research method with the use of institutional liberalism theory as the main approach. This study found that the diplomatic strategy used by the EU in dealing with the energy crisis is through various emergency meetings attended by energy ministers, parliament, and the EU commission. Through these emergency meetings the EU can formulate various policies and regulations to deal with the energy crisis. Meanwhile, for non-member states, strategic partnerships as the main energy suppliers to the European market are strategic diplomacy offered to countries with abundant gas and oil energy resources. Through this diplomacy, Norway and the US replaced Russia as gas and oil suppliers to the European market.

DAMPAK KOREA ELECTRONIC TRAVEL AUTHORIZATION (K-ETA) TERHADAP PENURUNAN WISATAWAN THAILAND KE KOREA SELATAN TAHUN 2022-2024

2026-10-14T10:31:18+07:00

Fenomena penerapan Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA) sejak 2021 mencerminkan strategi Korea Selatan dalam mengelola arus masuk wisatawan asing sekaligus memperkuat keamanan nasional pasca-pandemi COVID-19. Kebijakan ini tidak hanya menyederhanakan prosedur perjalanan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata yang berdampak serius oleh pandemi. Popularitas Korean Wave (Hallyu) semakin memperkuat daya tarik Korea Selatan sebagai destinasi global, meski di sisi lain pemerintah menghadapi tantangan struktural berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi, populasi menua, serta ketidakpastian politik domestik. Penerapan dan pengecualian K-ETA, khususnya dalam kampanye Visit Korea Year 2023–2024, menunjukkan upaya adaptif pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan keamanan dengan keterbukaan ekonomi. Kenaikan ini lah yang membuat peneliti mulai pada tahun 2022. Namun kebijakan ini juga memunculkan risiko, mulai dari potensi penyalahgunaan sistem, kesiapan infrastruktur pariwisata, hingga friksi diplomatik dengan negara mitra. Dengan demikian, kajian mengenai K-ETA menjadi relevan untuk memahami bagaimana kebijakan imigrasi digital dapat berfungsi sebagai instrumen diplomasi ekonomi sekaligus strategi pembangunan berkelanjutan di era global.

Perubahan Strategi Keamanan Israel di Timur Tengah Pasca Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023

2026-10-14T10:31:31+07:00

Penelitian ini membahas perubahan strategi keamanan Israel di Timur Tengah Pasca Serangan Hamas 7 Oktober 2023. Konflik yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 berkembang menjadi eskalasi regional. Situasi ini mengubah lanskap geopolitik kawasan, mengganggu proses normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab, dan memperkuat peran Iran beserta proksinya sehingga membuat Israel melakukan perubahan dalam strategi keamanannya kepada pendekatan militer. Penelitian ini mengkaji mengapa strategi keamanan Israel berubah pasca serangan Hamas 7 Oktober 2023. Penelitian ini menggunakan teori realisme neoklasik dengan konsep kepentingan nasional dan persepsi ancaman. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup dokumen resmi, laporan pemerintah, serta literatur akademik. Analisis dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan strategi keamanan Israel di kawasan Timur Tengah pasca serangan Hamas 7 Oktober 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan strategi keamanan Israel di pengaruhi oleh faktor eksternal yaitu tekanan di lingkungan regional akibat dari gerakan poros perlawanan, serta faktor internal yaitu opini publik Israel terhadap ancaman regional, namun faktor-faktor tersebut dimediasi terlebih dahulu oleh persepsi Benyamin Netanyahu sehiingga akhirnya menghasilkan perubahan strategi keamanan Israel di kawasan Timur Tengah.

KEPENTINGAN INGGRIS MEMBENTUK JOINT DEFENCE COOPERATION DIALOGUE (JDCD) DENGAN INDONESIA DI TENGAH EKSISTENSI FIVE POWER DEFENCE ARRANGEMENTS (FPDA)

2026-10-14T10:22:31+07:00

The Joint Defence Cooperation Dialogue (JDCD) was first implemented by the UK and Indonesia in 2019. JDCD cooperation is carried out annually. However, there are several obstacles that prevent the JDCD between Indonesia and the UK from being implemented in 2023 and 2024. In implementing this JDCD bilateral cooperation, there are several national interests held by the UK and Indonesia. This study aims to analyze the various national interests held by the UK in implementing the JDCD with Indonesia and also considers the historical background of the formation of the Five Power Defence Arrangements (FPDA). This study uses a Neorealist approach, the concept of International Cooperation and the concept of National Interest. Some of the things that are in the UK's interests in establishing JDCD defense cooperation with Indonesia are wanting to develop knowledge and capabilities in the field of defense and security, strengthen its presence in the Indo-Pacific region, and build trust for Indonesia towards the UK's ally.

Kerjasama Bank Dunia Untuk Penanggulangan Bencana di Indonesia

2026-10-14T10:22:31+07:00

Indonesia merupakan salah satu negara paling rentan terhadap bencana alam akibat lokasinya di Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) dan kondisi iklim tropis dengan curah hujan tinggi. Ancaman gempa bumi, tsunami, erupsi vulkanik, dan banjir semakin diperparah oleh dampak perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologis. Tsunami Aceh 2004 (korban >230.000 jiwa) dan tsunami Selat Sunda 2018 (korban >4.400 jiwa) mengungkap kelemahan sistem penanggulangan bencana Indonesia, termasuk kapasitas pemerintah daerah yang terbatas, koordinasi antarlembaga yang tersegmentasi, dan infrastruktur peringatan dini yang tidak memadai. Merespons serangkaian bencana besar (2018–2019), Bank Dunia menyetujui pinjaman USD 160 juta untuk Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) pada November 2019. Keberhasilan IDRIP bergantung pada integrasi adaptive governance—khususnya pembelajaran institusional dan desentralisasi kewenangan—sebagaimana diusulkan dalam kerangka Adaptive and Integrated Disaster Resilience (AIDR). Proyek ini merepresentasikan evolusi kebijakan penanggulangan bencana Indonesia menuju ketangguhan yang berkelanjutan dan inklusif.

KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA DALAM MENGHADAPI EMBARGO EKONOMI AMERIKA SERIKAT PADA TAHUN 2022-2023

2026-10-14T10:22:31+07:00

This study aims to analyze Russia's foreign policy in responding to the economic embargo imposed by the United States in 2022–2023 as a result of the Russian invasion of Ukraine. Using a descriptive-analytical qualitative approach, the study applies literature reviews and interviews to gather relevant data. The results indicate that Russia adopted a foreign policy focused on diversifying economic and diplomatic relations through strategic alliances with non-Western countries such as BRICS and China. Furthermore, Russia implemented economic reorientation by strengthening the energy sector, developing alternative payment systems, and promoting import substitution strategies. In the defense sector, Russia expanded arms exports and enhanced military cooperation with Global South countries. The study concludes that Russia’s foreign policy is reactive and strategic, aiming to maintain economic sovereignty and geopolitical standing amid international sanctions. Russia demonstrates significant adaptive capacity through diplomatic repositioning and economic resilience in response to Western-dominated international structures.

Perbedaan Perlakuan Pemerintah Polandia Terhadap Pengungsi Ukraina dan Suriah: Sebuah Tinjauan Konstruktivisme

2026-10-14T10:22:31+07:00

Penelitian ini membahas perbedaan perlakuan pemerintah Polandia terhadap pengungsi Ukraina dan Suriah dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena dimana Polandia menunjukkan solidaritas tinggi kepada pengungsi Ukraina sejak invasi Rusia tahun 2022, tetapi menolak kebijakan relokasi pengungsi Suriah pada krisis migrasi 2015 dengan alasan keamanan nasional, integrasi budaya, serta identitas Kristen-Eropa. Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa kebijakan terhadap pengungsi tidak hanya ditentukan oleh faktor material seperti kapasitas ekonomi atau keamanan, tetapi juga oleh konstruksi sosial, narasi identitas, serta framing politik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa artikel akademik, laporan resmi, serta pemberitaan media Polandia. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola framing di media, persepsi masyarakat, dan sikap pejabat publik terhadap kedua kelompok pengungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungsi Ukraina dipersepsikan sebagai saudara dekat dengan kedekatanhistoris, budaya, dan agama yang serupa, sehingga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan legitimasi penuh dari pemerintah. Sebaliknya, pengungsi Suriah sering diposisikan dalam wacana negatif yang berkaitan dengan ancaman keamanan, perbedaan agama, serta potensi disrupsi terhadap identitas nasional Polandia.

KERJASAMA ITALIA DAN ICPO-INTERPOL DALAM UPAYA MELAWAN MAFIA ‘NDRANGHETA MELALUI INTERPOL COOPERATIONS AGAINST ‘NDRANGHETA (I-CAN) PROJECT

2026-10-14T10:22:31+07:00

The expansion of the 'Ndrangheta mafia network across nearly 40 countries—leveraging blood ties and the code of silence (omertà)—has positioned its criminal operations as a global threat that is increasingly difficult to counter. This situation can no longer be resolved unilaterally. In response, Italy, as the country of origin of this mafia group, partnered with ICPO-INTERPOL through a special initiative known as the INTERPOL Cooperation Against 'Ndrangheta (I-CAN) Project, implemented between 2020 and 2023. This study aims to analyze the form and outcomes of the cooperation between these two actors using a descriptive qualitative approach, with data collected through literature studies and interviews. The analysis is grounded in the neoliberal interdependence perspective and employs the concepts of international cooperation, international organizations, mafia crime, and international police cooperation (IPC), focusing on four coordination models: information exchange, organized common projects, working groups, and strategy development. The findings show that the project successfully established an organized collaborative mechanism between Italy, ICPO-INTERPOL, and participating countries in addressing the threat of the 'Ndrangheta. It reinforces the role of international organizations in facilitating cross-border coordination in the realm of global security. These results highlight the importance of synergy between states and international institutions in combating transnational organized crime.

TANTANGAN KERJA SAMA BILATERAL POLANDIA-AMERIKA SERIKAT DI BIDANG LNG DALAM MENJAGA KEAMANAN ENERGI POLANDIA

2026-10-14T10:22:31+07:00

This study examines the challenges faced in the bilateral cooperation between Poland and the United States in the field of Liquefied Natural Gas (LNG) to maintain Poland’s energy security following the Russian gas embargo. The main focus of the research is on the role of the primary actors, namely the Polish company PGNiG and the American company Sempra Energy, who spearhead the establishment and implementation of strategic LNG cooperation. Through a qualitative approach involving document analysis, interviews, and case studies, this study identifies technical, logistical, regulatory obstacles, as well as political dynamics that affect the smooth distribution and supply of LNG. The findings indicate that although this cooperation strengthens Poland’s energy resilience and reduces dependence on Russian gas, various challenges such as contract uncertainties, fluctuations in global market prices, and infrastructure issues remain major obstacles to be overcome. This study provides mitigation strategy recommendations to reinforce bilateral synergy and promote the development of more efficient LNG infrastructure to ensure Poland’s energy security in the future.

STRATEGI INDONESIA DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN IMPOR BBM DARI SINGAPURA

2026-10-14T10:22:31+07:00

Indonesia's dependence on fuel imports from Singapore is inseparable from the limited capacity of national energy production and processing. The decline in domestic oil production, stagnation in refinery development, and rising energy demand have driven Indonesia to rely on imports, especially from Singapore. This condition creates vulnerability to global oil price fluctuations, pressures on the oil and gas balance, and geopolitical risks. This study employs a qualitative descriptive-analytical method using academic literature, government reports, and secondary data. Indonesia's strategy is analyzed using Lykke's model (ends, ways, means). The findings reveal that the government's strategy includes enhancing domestic refinery capacity, building new refineries, diversifying supply sources, and transitioning towards renewable energy. However, the implementation still faces challenges in terms of investment, regulation, and infrastructure.

PENGARUH KEBIJAKAN TITLE 42 DEPORTASI MASSAL TERHADAP PENGUNGSI HAITI DI AMERIKA SERIKAT PADA TAHUN 2020-2022

2026-10-14T10:22:31+07:00

Pandemi COVID-19 memengaruhi kebijakan pengungsi di Amerika Serikat melalui penerapan Title 42 sejak 2020, yang menjadi dasar deportasi massal dengan alasan kesehatan. Kebijakan ini menuai kontroversi karena berdampak serius pada pengungsi Haiti yang menghadapi krisis di negaranya. Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh Title 42 terhadap pengungsi Haiti pada 2020–2022 dengan metode kualitatif deskriptif studi kepustakaan, menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan Title 42 meningkatkan deportasi massal dengan alasan pencegahan virus, namun menimbulkan pelanggaran HAM, ketidakadilan, dan ketidakselarasan dengan prinsip perlindungan internasional. Kesimpulannya, kebijakan lebih berorientasi pada kepentingan domestik AS dibanding tanggung jawab kemanusiaan, sehingga menimbulkan dilema antara kesehatan masyarakat dan hak pengungsi.

Kerja Sama Indonesia-Vietnam dalam Memberantas Perdagangan Narkoba Ilegal Tahun 2023-2024

2026-10-14T10:22:31+07:00

Kerja sama antara Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dengan Vietnam melalui Ministry of Public Security Vietnam dalam upaya memberantas perdagangan ilegal narkoba lintas negara merupakan salah satu bentuk respons terhadap meningkatnya kejahatan transnasional. Penelitian ini bertujuan untuk tujuan khususnya adalah untuk menguraikan program-program kerja sama yang dijalankan oleh BNN Indonesia bersama Ministry of Public Security Vietnam dalam periode 2023–2024, khususnya terkait upaya pemberantasan perdagangan ilegal narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara.Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses berlangsungnya kerja sama kedua negara terealisasi melalui beberapa mekanisme utama, antara lain koordinasi dan pengawasan, pertukaran informasi intelijen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembentukan komite bersama. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa proses berlangsungnya kerja sama bilateral antara Indonesia dan Vietnam berkontribusi penting dalam merumuskan konsep strategi baru untuk pencegahan perdagangan ilegal narkoba, meskipun masih berada pada tahap awal. Hingga saat ini, langkah-langkah yang dilakukan kedua negara sebagian besar masih berfokus pada aspek preventif, sehingga strategi yang dijalankan lebih tepat dipahami sebagai konsep pencegahan daripada sebagai strategi pemberantasan narkoba secara menyeluruh.

DETERMINAN INDONESIA MEMILIH TURKI SEBAGAI MITRA PEMASOK SEWACO PADA FREGAT MERAH PUTIH

2026-10-14T10:22:31+07:00

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Turki merupakan salah satu strategi penting dalam mendukung kebijakan diversifikasi alutsista Indonesia. Diversifikasi pertahanan ini dilatar belakangi oleh pengalaman pahit embargo dari negara-negara Barat, yang mendorong Indonesia untuk mencari mitra alternatif yang dapat menjamin kepastian pasokan persenjataan. Hal ini yang mendorong Indonesia untuk memilih turki sebagai mitra pemasok sistem senjata pada kapal fregat Merah Putih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor domestik dan faktor internasional yang memengaruhi pemilihan Turki sebagai mitra strategis. Penelitian ini menggunakan kerangka teori realisme neoklasik, yang memandang kebijakan luar negeri sebagai hasil interaksi antara tekanan eksternal dalam sistem internasional dan faktor domestik yang berfungsi sebagai filter dari tekanan eksternal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe eksplanatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Turki dipilih sebagai mitra strategis karena kemampuannya menyediakan alutsista dengan harga kompetitif, standar NATO, serta kesediaannya untuk melakukan transfer teknologi dan produksi bersama untuk mendukung kemandirian pertahanan nasional.

DAMPAK KETERGANTUNGAN UNI EROPA ATAS GAS RUSIA TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN ENERGI UNI EROPA

2026-10-14T10:22:31+07:00

REpowerEU, sebagai langkah kebijakan yang diambil sebagai akibat dari ketergantungan Uni Eropa atas gas Rusia. Penelitian ini menggunakan teori dependensi, konsep kebijakan luar negeri dan konsep keamanan energi. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana dampak ketergantungan Uni Eropa atas gas Rusia terhadap perubahan kebijakan energi Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Secara keseluruhan, kebijakan REPowerEU bertujuan mengatasi krisis energi saat ini dan mempersiapkan negara-negara Eropa untuk masa depan dengan sistem energi yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan mandiri, mengurangi ketergantungan pada pasokan gas dari Rusia, meningkatkan keamanan energi, mengurangi emisi karbon, dan mencapai perubahan iklim

STRATEGI DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA DALAM MENDORONG EKSPOR KOMODITAS KOPI ARABIKA KE JERMAN TAHUN 2020-2024

2026-10-14T10:22:31+07:00

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia dan telah memainkan peran penting dalam industri kopi global sejak era kolonial, saat itu kopi dari Indonesia banyak dicari di pasar Eropa. Saat ini, karena adanya inovasi yang terus menerus di industri kopi, kopi Indonesia dianggap sebagai produk berkualitas tinggi di pasar internasional. Indonesia memiliki 3 jenis kopi yang diekspor keluar negeri, yaitu Arabaika, Robusta, dan Liberika. Salah satu negara yang dituju di Eropa sebagai pasar kopi Indonesia adalah Jerman. Jerman sendiri menjadi salah satu pasar terbesar perkopian Indonesia. Walaupun masih menempati nomor Sembilan sebagai kopi yang dikenali oleh Masyarakat Jerman.

Kopi Indonesia sendiri masih sebenarnya masih sulit ditemui di Jerman, karena harga yang mahal dan terhalang regulasi dari Pemerintah Jerman. Selain itu, pengolahan yang sulit dan kurangnya promosi menjadikan kopi Indonesia kurang dikenal. Tetapi diaspora Indonesia dan Pemerinah tidak tinggal diam dalam kasus ini. mereka bekerjasama menegenalkan kopi Indonesia dengan melakukan gastrodiplomasi untuk mengenalkan kopi Indonesia. Mereka menggunakan berbagai cara agar kopi Indonesia dapat diterima lidah orang Jerman.

Dalam penelitian ini akan membahas perihal strategi diplomasi publik Indonesia dijalankan dalam meningkatkan ekspor komoditas kopi Arabica ke Jerman selama periode 2020–2024. Dengan menggunakan kacamata teori Neoliberalise dan pendekatan diplomasi publik. Jenis penelitian ini kualitatif dengan data yang diperolah dari data primer dan sekunder yang kredibel. Dengan adanaya penelitian ini diharapkan akan menjadi pintu terbukanya pengetahuan tentag ekpor kopi Indonesia di Jerman, sehingga Pemerintah Indonesia bisa menambah promosi kopi Indonesia. Sehingga kopi Indonesia semakin dikenal di Jerman

Peran International Organization for Migration dalam Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia di Sektor Judi Online Kota Sihanoukville, Kamboja

2026-10-14T10:22:31+07:00

Fenomena meningkatnya pekerja migran ilegal Indonesia di sektor judi online di Kota Sihanoukville, Kamboja, merupakan isu transnasional yang melibatkan perekrutan dan eksploitasi oleh sindikat kriminal internasional, memanfaatkan celah migrasi ilegal dan lemahnya pengawasan lintas negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran International Organization for Migration (IOM) dalam penanggulangan permasalahan tersebut dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis dokumen dan data sekunder dari sumber kredibel. Hasil menunjukkan IOM berperan dalam advokasi, fasilitasi kerja sama, repatriasi korban, dan bantuan reintegrasi sosial-ekonomi. Peran ini membantu penyelamatan dan pemulangan korban, meski terkendala sumber daya, perbedaan hukum, dan koordinasi. Penelitian menyimpulkan perlunya sinergi lebih kuat antarnegara untuk melindungi WNI.

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENYIKAPI KLAIM SEPIHAK TIONGKOK ATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DI PERAIRAN NATUNA UTARA TAHUN 2024

2026-10-14T10:22:31+07:00

Indonesia sebagai negara yang terbilang menengah dan masih terbilang lemah dalam aspek pertahanan khususnya pada aspek maritim, dengan dibenturkan pada klaim sepihak Tiongkok atas Natuna Utara dengan kapabilitas ekonomi dan pertahanan yang hebat. Kesenjangan kapabilitas kekuatan tersebut yang menyebabkan Indonesia masih memerlukan Proteksi dari negara lain untuk menjaga stabilitas kawasan dan mempertahankan keberlangsungan hidup negaranya. Adapun Indonesia bekerja sama dengan Amerika, Jepang, dan Australia dalam konteks kerja sama maritim. Adapun indikator penilaian yang digunakan dalam diplomasi pertahanan kali ini menggunakan 3 indikator yaitu : Confidence Building Measures, Defence Capability, dan Defence Industry.

Adapun dalam pembahasan ini ditemukan adanya keberhasilan langka yaitu Tiongkok dengan Kemampuan hebat dalam bidang pertahanan (militer) dan Ekonomi, merubah peryataan dari yang tadinya bersikap tegas dan keras menjadi langkah penyelesaian secara damai dengan menganggap Indonesia merupakan negara kemitraan strategis Tiongkok. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan masih terjadinya gangguan di Laut Natuna Utara seperti halnya yang terjadi pada tahun 2024.

Tipe penelitian adalah kualitatif, karena permasalahan yang dibahas merupakan suatu permasalahan yang kompleks, holistik dinamis. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian tetentu.

KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT DALAM PERJANJIAN ABRAHAM ACCORDS MENGHADAPI ANCAMAN IRAN PERIODE 2022-2024

2026-10-14T10:22:31+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kepentingan nasional Amerika Serikat
dalam perjanjian Abraham Accords sebagai respons terhadap ancaman Iran di
kawasan Timur Tengah pada periode 2022-2024. Fokus utama penelitian ini terletak
pada analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui pendekatan kualitatif
deskriptif, dengan menggunakan teori realisme neoklasik dan konsep kepentingan
nasional K.J. Holsti, khususnya pada tiga indicator utama yaitu core interest value,
middle range objective, dan long range objective. Hasil penelitian menunjukan bahwa
perjanjian Abraham Accords digunakan oleh Amerika Serikat sebagai alat strategi
luar negeri untuk membentuk aliansi keamanan regional bersama negara-negara
Arab dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Iran. Selain itum Amerika
Serikat juga memanfaatkan kerja sama ini untuk memperluas pengaruh politik dan
ekonomi kawasan, serta membentuk tatanan regional yang mendukung posisi
hegemoninya. Abraham Accords tidak hanya merefleksikan kepentingan jangka
pendek Amerika Serikat dalam aspek keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari
agenda jangka menengah dan panjang dalam menjaga dominasi dan stabilitas
kawasan Timur Tengah.

PERAN ASEAN DALAM PEMANFAATAN EKONOMI KREATIF DIGITAL INDONESIA UNTUK PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PASCA PANDEMI (2020-2023)

2026-10-14T10:22:31+07:00

Globalisasi ekonomi membuka peluang besar bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memperluas pasar komoditas kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi titik balik percepatan transformasi digital, khususnya di sektor industri kreatif. Ketika aktivitas ekonomi konvensional terhambat, ekonomi digital justru menunjukkan ketahanan dengan menciptakan peluang baru, terutama melalui platform daring seperti konser virtual, game online, dan perdagangan digital. Di Asia Tenggara, kontraksi ekonomi sebesar 3,2% pada 2020 mendorong ASEAN meluncurkan Comprehensive Recovery Framework yang menekankan pentingnya transformasi digital sebagai strategi pemulihan. Indonesia, dengan jumlah penduduk produktif yang besar, memandang sektor ekonomi kreatif digital sebagai salah satu motor pemulihan dan pengembangan ekonomi pasca pandemi. Dukungan regional, seperti kerja sama ASEAN dan APEC, memperkuat pengembangan talenta, pertukaran teknologi, serta perluasan pasar kreatif digital lintas negara. Penelitian ini mengkaji bagaimana industri kreatif digital menjadi sektor strategis dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi di kawasan ASEAN, serta peran ASEAN dalam mendukung Indonesia memanfaatkan peluang ekonomi digital untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menanggulangi Cyberscam Human Trafficking di Kamboja Periode 2020-2024

2026-10-14T10:22:32+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam menanggulangi cyberscam human trafficking di Kamboja selama periode 2020-2024. Fenomena cyberscam telah berkembang menjadi ancaman serius bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, terutama di Kamboja, yang menjadi episentrum praktik penipuan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan resmi, artikel ilmiah, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan, seperti pembentukan kerangka hukum dan diplomasi bilateral, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, termasuk lemahnya regulasi siber di Kamboja dan keterbatasan sumber daya. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan literasi digital bagi calon pekerja migran, dan sinergi yang lebih baik dalam kerjasama regional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi WNI dari ancaman cyberscam.