UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN BEBAS DEFORESTASI UNI EROPA MENGENAI SEKTOR KELAPA SAWIT TAHUN 2023
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan bebas deforestasi Uni Eropa mengenai kelapa sawit. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menganalisis data dari sumber-sumber primer kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis, meliputi: implementasi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan, pengembangan sistem ketertelusuran seperti Dasbor Nasional dan Dashboard Komoditas, partisipasi dalam Ad Hoc Joint Task Force on EUDR, serta pengajuan pendekatan pertukaran praktik terbaik antar komoditas. Kesimpulannya, Indonesia mengadopsi pendekatan proaktif dan komprehensif dalam menghadapi European Union Deforestation Regulation, dengan fokus pada peningkatan transparansi, keberlanjutan, dan daya saing industri kelapa sawit nasional, sambil mempertahankan posisinya sebagai produsen utama kelapa sawit dunia. Upaya-upaya ini mencerminkan strategi Indonesia dalam mengubah tantangan menjadi peluang untuk inovasi dan perbaikan di sektor kelapa sawit.
References
Corona, P., Di Stefano, V., & Mariano, A. (2023). Knowledge gaps and research opportunities in the light of the European Union Regulation on deforestation-free products. Annals of Silvicultural Research, 48(2), 87–89. https://doi.org/10.12899/asr-2445
Ditjenbun. (2024, February 7). Pemerintah Indonesia Dorong Dashboard Komoditas Sebagai Alat Ketertelusuran yang Terintegrasi. Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan. https://ditjenbun.pertanian.go.id/pemerintah-indonesia-dorong-dashboard-komoditas-sebagai-alat-ketertelusuran-yang-terintegrasi/
European Commission. (2021). European Commission-Questions and answers Questions and Answers on new rules for deforestation-free products.
Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. (2024). https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5699/gelar-rapat-koordinasi-nasional-pemerintah-lanjutkan-rencana-aksi-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan
Harmat Tarigan, D., & Budi Saputro, P. (2022). KONFLIK INDONESIA DENGAN UNI EROPA (UE) DAN DAMPAKNYA TERHADAP POSISI KEANGGOTAAN INDONESIA DI PARIS AGREEMENT. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(5), 595–606. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.67
Itoh Viergever, T. T. (n.d.). Opinion-The EU’s Regulation on Deforestation-Free Products and its Malcontents. https://www.e-ir.info/2024/05/19/opinion-the-eus-regulation-on-deforestation-free-products-and-its-malcontents/
Joint Press Release: The 2nd Meeting of the Ad Hoc Joint Task Force on the EUDR. (2024, February 2). European Union . https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/joint-press-release-2nd-meeting-ad-hoc-joint-task-force-eudr_en?s=168
Lia, H. I., & Cattleyana, D. (n.d.). ECONOMIC IMPACTS OF THE EU’S ANTI DEFORESTATION LAW ON INDONESIA. Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen (JPIM). https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpim
Rasbin. (2023). DAMPAK UU ANTI DEFORESTASI UNI EROPA TERHADAP EKSPOR INDONESIA. In Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. https://puslit.dpr.go.id
Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. (n.d.). Sekertariat Tim Pelaksana RAN KSB. Retrieved July 29, 2024, from https://sekretariat-ranksb.id/rencana-aksi-nasional
Sawit Indonesia, Sepenting Apa? (2018, May 2). Sawit BPDPKS. https://www.bpdp.or.id/sawit-indonesia-sepenting-apa
Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(1), 148–162. https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083
Widyaningtyas, D., & Widodo, T. (2016). ANALISIS PANGSA PASAR DAN DAYA SAING CPO INDONESIA DI UNI EROPA. Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, 18(2).
(Anisa Oktariyanti & Syaprin Zahidi, 2024; Corona et al., 2023; Harmat Tarigan & Budi Saputro, 2022; Itoh Viergever, n.d.; Lia & Cattleyana, n.d.; Wahyuni & Suranto, 2021; Widyaningtyas & Widodo, 2016)