Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan

RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBANGUNAN EKONOMI RURAL DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KELURAHAN KUIN UTARA BANJARMASIN

2025-07-03T14:00:35+07:00

This study aims to determine public perceptions of local government policies in developing tourism villages and their implications for rural economic development in Kuin Utara Village, Banjarmasin City. Tourism village development is a development strategy based on local potential and aims to improve community welfare through the tourism sector. The approach used in this study is quantitative descriptive, with data collection techniques through questionnaires distributed to 100 respondents living in areas affected by the policy. The results of the study indicate that most people have a positive perception of the policy, especially related to economic opportunities such as opening businesses, new jobs, and increasing household income. Based on the results of the Guttman scale analysis which shows a positive public perception (87%) of the policy of changing residential land into the North Kuin Tourism Village, it can be concluded that the public generally supports this policy from an economic aspect. However, there are still concerns regarding land conversion and its impact on social sustainability. These findings indicate the importance of a participatory approach and intensive policy communication from the government so that tourism village development can run inclusively and sustainably.

PERAN KELOMPOK TANI HUTAN WANAPAKSI DALAM PENGEMBANGAN DESA RAMAH BURUNG DI KALURAHAN JATIMULYO

2025-07-03T14:01:30+07:00

Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memeiliki tanggung jawab besar dalam pelestarian keanekaragaman hayati, termasuk 1.800 lebih spesies burung. Ancaman seperti deforestasi dan pemburuan liar telah menyebabkan penurunan populasi burung, mendorong perlunya pendekatan konservasi yang berbasis masyarakat. Penelitian ini mengkaji peran strategis Kelompok Tani Hutan (KTH) Wanapaksi di Jatimulyo dalam pengembagan ekowisata berbasis konservasi. Selaras dengan teori stakeholder, ditemukaan bahwa KTH berperan sebagai aktor utama dalam tiga dimensi: (1) fungsional, yang menjalankan kegiatan konservasi habitat dan spesies melalui edukasi lingkungan, pelatian pwngamatan burung (birdwatching), dan penataan habitat alam (konservasi dan edukasi). (2) Kolaboratif, yaitu menjembatani kepentingan ekologis dengan ekonomi melalui kemitraan dengan LSM, akademisi, pemerintah, serta pelaku usaha ekowisata (penghubung antara kepentingan ekologis dan ekonomi). (3 influensial, yang menjadi pengerak dalam pembentukan regulasi lokal seperti Peeraturan Desa tentang pelindungan burung dan hutan (pengerak kebijakan lokal). Transformasi warga dari pemburu menjadi pelestari menunjukan potensi ekowisata dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan kesejahteraan masyrakat. Studi ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan intergrasi ekowisata dalam perencanaan pembangunan desa sebagai strategi konservasi yang berkelanjutan. Astrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan simpulan.

Kata Kunci: KTH Wanapaksi, ekowisata, konservasi burung, Kalurahan Jatimulyo.

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DERAI HARU DALAM MEMPERMUDAH ADMINISTRASI PASCA PERCERAIAN DI KOTA PROBOLINGGO (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PROBOLINGGO)

2025-07-03T14:03:10+07:00

This study aims to assess the service quality of the “Derai Haru” innovation implemented by the Probolinggo City Population and Civil Registration Office (Dispendukcapil) in facilitating administrative governance after divorce. This innovation was designed to simplify the stages of changing civil status for newly divorced people, providing integrated services for the issuance of divorce certificates, family cards (KK), and electronic identity cards (KTP-el). This study used a descriptive qualitative method with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants consisted of Dispendukcapil staff, Religious Court judges, and community members who have utilized the Derai Haru service.

Data analysis was carried out using the theoretical framework of public service quality from Parasuraman, Zeithaml, and Berry, which includes the dimensions of tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. In addition, the theory of m is also used.

Keywords: Post-Divorce Administration, Derai Haru, Public Service Innovation, Service Quality.

PENGEMBANGAN OBJEK WISATA OLEH POKDARWIS KENCANA PADA DESA WISATA ADAT OSING KEMIREN BANYUWANGI

2025-07-03T14:04:10+07:00

Pokdarwis is an institution that is a form of realization of the Minister of Culture and Tourism Regulation No. PM.04/UM.001/MKP/08 concerning tourism awareness. Pokdarwis is an institution whose existence exists at the community level and whose members are tourism actors who have a sense of care and responsibility and have a role as a driving force in encouraging the emergence of a conducive climate for tourism growth and development and can realize Sapta Pesona. The purpose of this research is to find out, analyze, and describe the development of tourism destinations by Pokdarwis Kencana in the Osing Kemiren Banyuwangi Traditional Tourism Village. The research method used is qualitative research type of case study with data collection techniques obtained through interviews with related parties, data observation, and documentation. This study uses the theory of tourism destination development from Sedarmayanti (2018) which includes 5 (five) elements of tourism destination development, the five elements are Tourist Attractions, Attractions, Public Facilities and Tourist Facilities, Accessibility, and Brand Images. The results obtained in this study are the development carried out by Pokdarwis Kencana at the Kemiren Osing Traditional Tourism Village in accordance with the elements of tourism destination development by Sedarmayanti (2018), namely 1) Tourist Attractions. 2) Attractions 3) Tourist Facilities and Public Facilities 4) Accessibility 5) Brand Images. However, there are several elements that are still not optimal, namely the accessibility element, which is known at several points of tourist sites with steep and worrying road access if tourists pass during the rainy season, the absence of public transportation, and the element of tourist facilities, namely toilets that are still lacking in number and the absence of souvenir shops or souvenirs

PENERAPAN PRINSIP AGILE GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN ROKOK ILEGAL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIMAHI

2025-07-03T14:05:09+07:00

Penelitian ini berjudul “Penerapan Prinsip Agile Governance dalam
Pemberantasan Rokok Ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Cimahi”. Fenomena masalah penelitian ini adalah adanya pola
penerapan prinsip agile governance dalam pemberantasan rokok
ilegal di Kota Cimahi yang membutuhkan segera penanganan yang
serius, cepat dan gesit dari pemerintah daerah. Rumusan masalah
penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Prinsip Agile Governance
dalam Pemberantasan Rokok Ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Cimahi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi
Penerapan Prinsip Agile Governance dalam Pemberantasan Rokok
Ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini menggunakan
teori agile governance dari Luna, Krutchen, dan Moura dalam yaitu
Good enough governance, Based on quick wins, Systematic and
adaptive approach, dan Simple design and continuous refinement.
Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan
triangulasi. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip Agile Governance dalam
Pemberantasan Rokok Ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Cimahi, sudah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan dimensi
good enough governance telah berjalan dengan cukup baik hal ini
dibuktikan dengan kemampuan anggota yang dapat menjelaskan
dan mengetahui dengan baik latar belakang organisasi. Dimensi
based on quick wins telah berjalan dengan cukup baik hal ini
dibuktikan dengan adanya Operasi Pasar. Dimensi systematic and
adaptive approach, telah berjalan dengan cukup baik hal ini
dibuktikan dengan adanya bimbingan teknis yang diberikan kepada
anggota satuan polisi pamong praja. Dimensi simple design and
continuous refinement, telah berjalan dengan cukup baik hal ini
dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisi yang
berkesinambungan di wilayah Kota Cimahi.

ANALISIS FENOMENA GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020)

2025-07-03T14:06:10+07:00

The term "golput" (short for "golongan putih" or "white group") refers to individuals or groups who are eligible to vote in elections but choose not to exercise their voting rights at polling stations on election day. The 2020 Denpasar Mayoral Election was one of the local elections characterized by a low voter turnout. Approximately 46% of registered voters did not cast their votes, indicating a high rate of abstention (golput) during the election. Voter participation is a crucial element in the implementation of elections, as political participation serves as a form of public oversight over the government led by the elected regional head. This study employs a library research approach, utilizing secondary data sources drawn from various literatures, including scholarly articles, online news reports, academic journals, and official documentation from the Denpasar City General Election Commission (KPU), accessed via the internet. The findings reveal that the rise in golput indicates growing political apathy among the public. The high level of abstention must be addressed through well-designed strategies implemented by the KPU in collaboration with relevant stakeholders.

RETHINKING NATIONAL SECURITY POLICY: INDONESIA CASE

2025-07-03T14:07:13+07:00

There is a 2nd generation of academical framework as a fit foundation for developing policy and practices of the national security policy in the developing countries, as a framework that enlarging the understanding from international and military studies into a wider of political studies. Academical discourse in Indonesia is now promoting the framework of total policy performance in which national security policy place at the center. The seminal method and measurement of national security performance that have been developed had scored Indonesia of 27.8875, which means a conducive performance.

ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KALURAHAN SRIHARDONO KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

2025-07-03T14:30:11+07:00

One of the steps the government takes to overcome poverty is to establish a policy for developing Uninhabitable Houses (RTLH) at the village level. Srihardono Village has the highest number of poor people in Kapanewon Pundong. Therefore, this study aims to examine and analyze the implementation of the RTLH development program in Srihardono Village using a descriptive qualitative method with a theoretical approach from Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn about the success of program implementation influenced by indicators of policy size and objectives, resources, communication, characteristics of the implementing agency, socio-economic and political conditions and attitudes of the implementing agency. The results of the study show that the implementation of the RTLH development program in Srihardono Village in terms of target objectives has been prepared clearly and by the community's real needs. Communication is effective, both in terms of socialization to the community and coordination between program implementers. The implementing bureaucratic structure is well-organized and mutually supportive. The attitude of the implementers reflects high commitment, continuous concern, and an open attitude to the community's voice. However, resources and social and environmental conditions are the main obstacles. Resources from financial and labor aspects are still unfulfilled, and aspects of social conditions in the form of community participation are still lacking.