PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR PANTAI BLANAKAN KABUPATEN SUBANG

  • Zaenal Abidin As

Abstract

Pemberdayaan adalah salah satu konsep didalam meningkatkan kualitas, baik kualitas sumberdaya manusia atau kualitas perekonomian. Masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang memanfaatkan potensi laut dan pesisir laut sebagai pendapatan perekonomian tidak dapat disandingkan dengan masyarakat ekonomi disektor lain, seperti sector pertanian,  sector perindustrian dll. Upaya pemberdayaan sangat diperlukan didalam mendongkrak persoalan- persoalan yang ada di masyarakat pesisir (Nelayan) sebagai upaya meningkatkan kehidupan mereka dan dapat disandingkan dengan sector perekonomian lain. Desa Blanakan Subang sebagai  salah  satu   wilayah  pesisir   laut,   memiliki  potensi  yang   sangat   baik   dalam meningkatkan potensi kelautan yang ada. Dimana wilayah ini memiliki sarana dan prasarana yang baik dibandingkan dengan wilayah pesisir lain. Namun persoalan-persoalan yang menghambat proses pemberdayaan pasti selalu ada. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mencari ada atau tidaknya konsep pemberdayaan yang dilakukan diwilayah yang berkaitan dengan masyarakat pesisir (Nelayan), dan permasalahan apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung didalam mensukseskan proses pemberdayaan masyarakat  nelayan.  Proses pemberdayaan  masyarakat  nelayan  di Desa  Blanakan  Kabupaten  Subang  belum  berjalan dengan  baik,  proses  pemberdayaan  yang  dilakukan  di  desa  ini  banyak  dilakukan  oleh koperasi. Permasalahan yang timbul adalah ketika koperasi melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan hanya dilakukan kepada mereka-mereka yang memiliki perahu dan tidak sampai kepada masyarakat nelayan buruh. Pemerintah desa melalui LPMDes (Lembaga Pemberdayaan Desa) tidak melakukan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan karena menganggap proses pemberdayaan sudah dilakukan oleh koperasi. Permasalahan yang ada didalam proses pemberdayaan di Desa Blanakan Subang ini hanya kurangnya koordinasi yang dilakukan antara pemerintah desa melalui LPMDes dengan pihak Koperasi, karena persoalan  ini  yang  menghambat  proses  pemberdayaan  di wilayah  ini  tidak  ada,  kecuali persoalan koordinasi. Dimana peneliti berpendapat dengan adanya proses koordinasi yang mereka  lakukan akan  mempermudah didalam mendisain dan  melakukan proses pemberdayaan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan.

References

1. Referensi Buku
Agus Salim. 2001. Tori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana
Charles AT. 2001. Sustainable fishery systems. Canada: Blakwell Science Ltd. 370 p.
Craig, G. and Mayo, M. (eds) (1995) Community Empowerment. A Reader in Participation and Development. London: Zed Books. Pp. 1-11.
Dault A. 2008. Pemuda Dan Kelautan.
Jakarta: Pustaka Cidesindo. 222 hlm.
Hikmat A, 2006, Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press. 240 hlm.
Ife, Jim. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice. Australia: Longman. 297 p.
Kusnadi, Sumarjono, Sulistiowati,Yunita, Subchan, Puji. 2007. Strategi Hidup Masyarakat Nelayan. Yogyakarta:
LKiS Pelangi Aksara.
................ 2003. Akar Kemiskinan Nelayan. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.136 hlm.
................ 2009. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember. 152 hlm.
Mc Ardle, J. (1989), “Community Development Tools of Trade”. Community Quar-terly Journal 16:
47-54 p.
Moleong Lexy.j. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
Mulyadi S. 2007. Ekonomi Kelautan.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 148 hlm.
Satria A. 2001. Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan. Bandung: Humaniora Utama Press. 153 hlm.
Siswanto B. 2008. Kemiskinan dan Perlawanan Kaum nelayan. Malang: Laksbang Mediatama. Hlm 193-216.
Suharto E, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
Suhendra. 2006. Peranan birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat. Bandung: Alfabeta.
Widodo J dan Suadi. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 252 hlm.

2. Data-Data

1. Data Anggota Nelayan KUD Mina
Fajar Sidik Blanakan Tahun 2013
2. Profil Desa Blanakan Tahun 2014

Lampiran 2.
Pedoman Wawancara
1. Badan Pemberdaya Masyarakat (BPD) Desa Blanakan

1. Sejauh mana BPD terlibat didalam masalah peningkatan perokonomian masyarakat (Nelayan) ?
2. Proses pemberdayaan apa yang dilakukan oleh BPD didalam meningkatkan tarap kehidupan perekonomian masyarakat ?
3. Didalam proses pemberdayaan, konsep pemberdayaan yang seperti apa yang dilakukan ?
4. Adakah kendala yang dihadapi oleh
BPD didalam menjalankan proses pemberdayaan masyarakat?

5. Apa solusi yang ditawarkan oleh BPD didalam menjawab kendala dan tantangan pemberdayaan masyarakat (nelayan) ?

3. Masyarakat (Nelayan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan berbagai organisasi yang bergerak di bidang Perikanan)

1. Adakah keterlibatan BPD didalam proses peningkatan perekonomian kehidupan Nelayan ?
2. Proses pemberdayaan seperti apa yang dilakukan oleh BPD yang pernah dilakukan didalam meningkatkan tarap perekonomian masyarakat ?
3. Apakah proses pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh BPD sudah sesuai dengan harapan ?
4. Apakah anda dilibatkan didalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh BPD, baik dalam proses perencanaan pemberdayaan (Konsep) ataupun proses pelaksanaan pemberdayaannya (sosialisasi) ?
5. Adakah proses pemberdayaan yang anda tawarkan kepada BPD dan dilaksanakan oleh BPD ?
Published
2017-12-01
How to Cite
Abidin As, Z. (2017). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR PANTAI BLANAKAN KABUPATEN SUBANG. Jurnal Caraka Prabu, 1(2), 84-122. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.95