JEJARING KELEMBAGAAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK

  • Andi Setiawan Universitas Brawijaya

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang kemudian disebut dengan Bawaslu RI dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu dari tiga lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Pemilihan Umum atau Pemilu Serentak dilaksanakan pada tahun 2019 dimana memiliki kompleksitas masalah dari Pemilu pada umumnya, hal ini dikarenakan ruang lingkup yang begitu luas. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan langkah strategis dalam menjalankan fungsi lembaga melalui hubungan antar lembaga dengan Stakeholders. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif yang datanya disajikan dalam bentuk deskriptif oleh penulis. Kerangka Konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nework Governance oleh Klijn, Koppenjan, & Termeer hal ini dikarenakan sesuai dengan tujuan penulis untuk melihat bagaimana hubungan antar lembaga dengan Stakeholders dijalankan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bawaslu RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya melakukan hubungan antar lembaga yang dikategorikan menjadi empat subjek yaitu: (1)Lembaga Pemerintah, (2)Non Government Organization (NGO), (3)Perguruan Tinggi, dan (4)Media. Dalam menjalankan hubungan antar lembaga tersebut telah diimplementasikan dalam Network Governance yaitu membentuk persepsi/interpretasi, menentukan aktor/sumberdaya, dan membangun institusi/norma. Kemudian, melalui data hubungan antar lembaga Bawaslu RI cenderung memiliki arah untuk membangun hubungan dengan lembaga pemerintah dibanding tiga subjek lainnya seperti NGO, Perguruan Tinggi dan Media.

Kata Kunci: Hubungan Antar Lembaga, Pemilu Serentak, Network Governance

References

BUKU
Haynes, P. 2003. Managing Complexity in the Public Services. Berkshire: Open University Press.
Suswantoro, G. 2016. Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP. Jakarta: Erlangga.
Gunawan Suswantoro, Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP, 2016, Jakarta: Erlangga,
JURNAL
E-H. Klijn & J. Koppenjan, Public Management and Policy Networks: Foundations of a Network Approach to Governance, Journal Public Management Volume 2 No. 2 2000 hlm 135-158 diakses melalui http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/download/1229/pdf
Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. 2000. Public Management and Policy Networks: Foundations of a Network Approach to Governance. Journal Public Management Volume 2 No. 2, 135-158.
Sorensen, E. 2002. Democratic Theory and Network Governance. Journal Administrative Theory & Praxis Volume 24 No. 4 , 693-720.
PRODUK HUKUM
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

LAIN-LAIN
Website Resmi Bawaslu http://jdih.Bawaslu.go.id/

Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019. 2019, Bawaslu RI.
Hasil Wawancara dengan Ali Imron Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI, 2019
Published
2020-08-01
How to Cite
Setiawan, A. (2020). JEJARING KELEMBAGAAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK. Jurnal Academia Praja, 3(02), 322-340. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.161